Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi faktor pendorong utama emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengalami peningkatan yang tajam. Peningkatan emisi GRK tersebut selain dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan mengancam keberlansungan hidup manusia, juga dapat menimbulkan kegagalan pasar (market failure). Menerapkan kebijakan pajak karbon merupakan salah satu intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah serta kebijakan earmarking sebagai instrumen alokasi pendanan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah Indonesia dan tantangan dalam menerapkan kebijakan earmarking pada pendapatan pajak karbon. Karena berdasarkan konsep yang disampaikan oleh Joel (2015) dan McCleary (1991) terdapat kelemahan dalam menerapkan kebijakan earmarking yaitu kekakuan anggaran atau mengurangi fleksibilitas anggaran pemerintah hingga menimbulkan adanya ketidakefesiensian apabila dana tersebut tidak terserap dengan sempurna. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki kesiapan yang matang terkait kebijakan earmarking pada pendapatan pajak karbon. Kesiapan tersebut dapat dilihat dari ketidakjelasan komitmen pemerintah belum tersediannya sumber daya manusia untuk mengelola pendapatab dan prosedur atau kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan alokasi pendapatan. Disamping itu terdapat tantangan dalam menerapkan kebijakan earmarking terutama dari kemauan pemerintah dan desain kebijakan ......Economic growth is the main driving factor for Green House Gas (GHG) emissions to experience a sharp increase. Besides affecting the ecosystem balance and threatening human survival, the increase in GHG emissions can also cause market failure. Implementing a carbon tax policy is one of the interventions that the government can carry out as well as an earmarking policy as an instrument for allocating funding. This study aims to analyze the readiness of the Indonesian government and the challenges in implementing earmarking policies on carbon tax revenues because, based on the concept presented by Joel (2015) and McCleary (1991), there are weaknesses in implementing earmarking policies, namely budgetary rigidity or reducing the flexibility of the government's budget to the point of causing inefficiency if the funds are not absorbed properly. This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies in conducting analysis. This research concludes that the government is not ready for earmarking policies on carbon tax revenues. This readiness can see from the need for more clarity on the government's commitment to the unavailability of human resources to manage revenues and how procedures or policies govern the implementation of revenue allocations. Besides, there are challenges in implementing earmarking policies, especially from the government's will and the design.

Abstrak :
Penelitian skripsi ini dilakukan untuk mencari dan menjelaskan kelayakan pajak karbon untuk diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui teori syarat kebijakan pajak yang baik yang mencakup empat aspek utama, seperti keadilan, efisiensi ekonomi, administrabilitas, dan koherensi. Dalam penelitian ini difokuskan bawah kebijakan pajak yang baik ada pada aspek seberapa baik administrasi suatu perpajakan dengan melihat juga kebijakan pajak memiliki efek atau dampak tertentu dalam penerapannya. Dalam penelitian skripsi ini, pajak karbon dikatakan masih cukup sulit untuk diterapkan secara administrasi mengingat pajak karbon tidak mencakup pengetahuan dan informasi terkait pajak saja, tetapi juga lingkungan, emisi, dan keilmiahan atas emisi tersebut. Pajak karbon juga tidak bisa diterapkan karena belum semua masyarakat memiliki atau menggunakan objek pajak karbon seperti energi listrik. Tidak hanya itu, penerapan pajak karbon juga dapat memiliki dampak yang negatif apabila tidak ada upaya atau mitigasi dari penerapannya. Contohnya ada pada peningkatan harga untuk komoditas yang digunakan masyarakat seperti penerapan pajak karbon di sektor energi yang dapat menaikkan tarif listrik yang menjadi kebutuhan utama bagi seluruh masyarakat dan biaya baru bagi industri yang dapat menjadi beban yang cukup signifikan. Maka dari itu, pajak karbon dapat dikatakan belum layak untuk diterapkan apabila kesiapan awal seperti siapnya masyarakat untuk dikenakan pajak karbon dan mitigasi dari kenaikan harga dari pajak karbon. Kesiapan sistem administrasi dan SDM untuk melaksanakan pajak karbon juga diperlukan agar pajak karbon ini tidak berjalan dengan pemungutan biaya yang lebih besar dari hasil yang diterima. ......This thesis research was conducted to find and explain the feasibility of a carbon tax to be implemented in Indonesia. The research method used in this thesis is a qualitative method with literature study and in-depth interviews. Based on the analysis that has been carried out through the theory of the requirements for a good tax policy which includes four main aspects, such as justice, economic efficiency, administration and coherence. In this research, the focus of good tax policy is on the aspect of how well a tax is administered by also looking at how tax policy has certain effects or impacts in its implementation. In this thesis research, it is said that the carbon tax is still quite difficult to implement administratively considering that the carbon tax does not only cover knowledge and information related to taxes, but also the environment, emissions and scientific knowledge regarding these emissions. A carbon tax cannot be implemented because not all people own or use carbon tax objects such as electrical energy. Not only that, the implementation of a carbon tax can also have a negative impact if there is no effort or mitigation to implement it. For example, there is an increase in prices for commodities used by society, such as the implementation of a carbon tax in the energy sector which can increase electricity rates which are the main need for all society and new costs for industry which can become a significant burden. Therefore, it can be said that the carbon tax is not yet feasible to implement if the initial readiness is such as the community being ready to be subject to the carbon tax and mitigating against price increases from the carbon tax. The readiness of the administrative system and human resources to implement the carbon tax is also needed so that this carbon tax does not run with fees that are greater than the results received.

Abstrak :
Perubahan iklim akibat peningkatan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi. Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya, Indonesia sebagai salah satu peserta COP21 telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah dalam pasal 13 UU HPP sepakat untuk mengenakan pajak karbon mulai 1 April 2022 untuk sektor pembangkit listrik tenaga batubara dengan skema cap and tax. Namun, penerapan pajak karbon ditunda hingga tahun 2025. Aturan teknis pajak karbon dan mekanisme pasar karbon belum siap. Lebih lanjut, skema yang digunakan untuk pengenaan pajak karbon di pembangkit listrik tenaga batubara secara administratif rumit dan mahal. Di sisi lain, 66% produksi listrik di Indonesia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Pengenaan pajak karbon pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara memiliki efek domino. Hasil penelitian sebelumnya menyarankan bahwa pajak karbon lebih baik dipungut di sumber hulu dimana metode pemungutan pajak secara administratif lebih mudah dan efisien. Selain itu, Pemerintah harus memperhatikan waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon dengan melihat kesiapan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain pemungutan pajak karbon dan mengevaluasi kesiapan perusahaan pembangkit listrik tenaga batubara untuk menerapkan pajak karbon. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pajak karbon tidak dirancang dengan baik saat penyusunan aturan. Selain itu, waktu untuk menerapkan pajak karbon pada pembangkit listrik tenaga batubara kurang tepat. Hal tersebut mengakibatkan tertundanya penerapan pajak karbon. ......Climate change due to increase in earth's temperature is a serious threat to mankind and the earth. To overcome climate change and its negative impacts, Indonesia as a COP21 participant has committed to reduce 29% of GHG emissions by its own efforts and 41% by international support in 2030. Following up on this, the government regulate in article 13 of the HPP Law to impose carbon tax starting in April 1, 2022 for the coal-fired power plant sector with a cap and tax scheme. However, the implementation of the carbon tax was postponed until 2025. The technical rule for carbon tax and carbon market mechanism are not ready yet. Furthermore, the scheme used for carbon taxation in coal-fired power plants is administratively complex and expensive. On the other hand, 66% of electricity in Indonesia is still produced by coal-fired power plants. Imposing a carbon tax on coal-fired power plants have a domino effect. The result of previous study suggests that carbon tax is better collected in upstream sources where the tax collection method is administratively easier and more efficient. In addition, the Government should pay attention to the right time to implement a carbon tax by looking at the readiness of the industry. This study aims to analyze the design of carbon tax collection and evaluate the readiness of coal-fired power plants’ company to implement carbon tax. By using documentation and interview techniques, the results of the research show that the carbon tax was not well designed while drafting the rules. In addition, the timing of implementing carbon tax on coal-fired power plants was inappropriate. These factors result in delaying in the implementation of the carbon tax.

Abstrak :
Implementasi carbon pricing yang meliputi pajak karbon dan perdagangan karbon, selain berdampak pada penurunan emisi, juga dapat menambah pemasukan negara. Namun, carbon pricing juga dapat menimbulkan kenaikan harga karena bertambahnya biaya produksi. Salah satu sektor industri yang terdampak langsung adalah industri semen. Kenaikan biaya produksi membuat biaya produksi semen membengkak sehingga berpengaruh terhadap market kedepan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk saat ini merupakan produsen semen terbesar di Indonesia. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu potensi objek pajak atas pemberlakuan penerapan pajak karbon setelah tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proyeksi dan strategi implementasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menghadapi carbon pricing berdasarkan pendekatan Teori Dunn dan Teori Edward III. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumentasi. Hasil temuan dari studi ini yaitu proyeksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam menghadapi tantangan terkait penerapan pajak karbon mempengaruhi cost, daya saing industri, dan konsumen. Untuk menghadapi dampak ini, perusahaan memasukkan dekarbonisasi sebagai inisiatif strategis Tahun 2022. Selanjutnya, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah menunjukkan kesiapan yang tinggi melalui langkah proaktif seperti komunikasi internal, penggunaan sustainability roadmap, pembentukan komite sustainability, dan integrasi KPI terkait emisi ke dalam struktur birokrasi. ......The implementation of a carbon pricing include carbon tax and carbon trading, apart from having an impact on reducing emissions, can also increase state income. However, a carbon pricing can also cause price increases due to increased production costs. One of the industrial sectors directly affected is the cement industry. The increase in production costs makes cement production costs swell, thus affecting the future market. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk is currently the largest cement producer in Indonesia. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk is one of the potential tax objects for the implementation of the carbon pricing after 2025. This research aims to analyze the projections and strategic implementation of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk to face the carbon pricing implementation plan based on the Dunn Theory and Edward Theory approaches. III. The method used in this research is a qualitative study at PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, using interview methods and documentation analysis. The findings from this study include PT Semen Indonesia (Persero) Tbk's projection of facing challenges related to the implementation of carbon pricing, which can affect costs, industrial competitiveness, and industrial consumers. To deal with this impact, the company carried out policy forecasting and included decarbonization as a strategic initiative in 2022. Furthermore, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk has demonstrated high strategic implementation through proactive steps such as internal communication, the use of a sustainability roadmap, the formation of a sustainability committee, and KPI integration—-related emissions into bureaucratic structures.

Abstrak :
Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Indonesia berencana menerapkan pajak karbon dengan skema pembatasan dan pajak (cap and tax). Skema ini dikatakan unik karena berbeda dari negara lain, yang mana implementasinya akan diselaraskan dengan mekanisme perdagangan karbon. Sementara, Indonesia sendiri perdagangan karbonnya masih dalam tahap perencanaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap tidak cukup efektif untuk mendorong perilaku mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peluang dan tantangan dari kebijakan pajak karbon dengan skema cap and tax di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara mendalam) dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan Matriks Analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threat (SWOT) yang ditinjau dengan asas perpajakan kemudahan administrasi (certainty, efficiency, convenience of payment, dan simplicity) serta beberapa variabel pengimplementasian carbon pricingyang dikemukakan oleh Wood (2018), yaitu salience, revenue, serta impacts on competitiveness and emissions leakage. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peluang dari skema cap and tax, antara lain peluang penerimaan, kepastian hukum, regulasinya yang sangat dinanti oleh kelompok kepentingan, dan peluang wajib pajak dalam memperoleh pengurangan pajak. Kemudian, terdapat pula beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu terkait kesederhanaan, bagaimana membangun ruang publik, penetapan tarif yang terlalu rendah, serta bagaimana menghindari potensi dispute akibat lemahnya sistem measurement, reporting, and verification (MRV). Dengan demikian, disarankan agar Pemerintah segera memberikan kepastian dengan menerbitkan aturan pelaksana pajak karbon, menetapkan tarif yang sesuai dan memperluas cakupan emisi, melibatkan pelaku usaha dalam proses kebijakan, serta memperkuat sistem MRV. ......Through Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations, Indonesia plans to implement a carbon tax with a cap and tax scheme. This scheme is unique because it differs from other countries, where the implementation will be harmonized with the carbon trading mechanism. Meanwhile, Indonesia itself is still in the planning stage of carbon trading. This raises concerns because it is considered ineffective to encourage behavior to reduce greenhouse gas emissions. This study analyzed the opportunities and challenges of carbon tax policy with cap and tax schemes in Indonesia. The research approach used is qualitative, with data collection techniques through field studies (in-depth interviews) and literature studies. The analysis was conducted using the Strength, Weakness, Opportunities, Threat (SWOT) Matrix Analysis which was reviewed with the taxation principles of administrative convenience (certainty, efficiency, convenience of payment, and simplicity) and carbon pricing implementation variables proposed by Wood (2018), namely salience, revenue, impacts on competitiveness and emissions leakage. This study’s results indicate several opportunities from the cap and tax scheme, including revenue opportunities, legal certainty, regulations that interest groups highly anticipate, and opportunities for taxpayers to obtain tax reductions. Then, several challenges must be faced, namely, simplicity, building public space, setting tariffs that are too low, and avoiding potential disputes due to weak measurement, reporting, and verification (MRV) systems. Thus, it is recommended that the Government immediately provide certainty by issuing carbon tax implementing regulations, setting appropriate rates and expanding the scope of emissions, involving businesses in the policy process, and strengthening the MRV system.

Abstrak :
Kebijakan pajak karbon merupakan salah satu instrumen ekonomi yang digunakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengimplementasikan pajak karbon setelah UU HPP diterbitkan tahun 2021. Namun, implementasi kebijakan pajak karbon terus mengalami penundaan hingga saat ini belum ada kejelasan terkait waktu penerapannya yang menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam proses implementasi pajak karbon di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan pajak karbon. Berdasarkan desain kebijakan dan administrasi perpajakan, terdapat hambatan terkait kepastian dari besaran tarif pajak, kejelasan point of taxation dari dasar pengenaan pajak, belum adanya mekanisme perhitungan pajak, serta belum dirilisnya peraturan turunan dan peta jalan pajak karbon. Selanjutnya, terkait kesiapan stakeholder dan infrastruktur, terdapat hambatan terkait belum ada mekanisme untuk menyelaraskan tiap sistem yang dibangun masing-masing kementerian dan belum ada SDM untuk menghitung emisi karbon. Terakhir, hambatan politik, sosial, dan ekonomi dapat dilihat dari pengaruh bisnis dalam sistem politik yang mempengaruhi keputusan top leadership, adanya penolakan publik dari pelaku usaha, dan ketidakpastian kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi terhadap proses implementasi pajak karbon. ......Carbon tax policy is one of the economic instruments used to address the impacts of climate change. Indonesia is one of the countries that will implement a carbon tax after issuing the HPP Law in 2021. However, the implementation of carbon tax policies continues to experience delays. Until now, there is no clarity regarding the implementation time, which indicates that there are obstacles in the process. This study aims to analyze the obstacles in the process of implementing carbon taxes in Indonesia. This study used a qualitative approach with data collection techniques, field and literature studies. The results of this study indicate that three factors hinder the process of implementing carbon tax policies. Based on the design of tax policies and administration, there are obstacles related to the certainty of the amount of the tax rate, the clarity of the point of taxation of the tax base, the absence of a tax calculation mechanism, and the release of derivative regulations and carbon tax roadmaps. Furthermore, regarding the readiness of stakeholders and infrastructure, there are obstacles related to the absence of a mechanism to align each system built by each ministry and the need for more human resources to calculate carbon emissions. Finally, political, social and economic obstacles can be seen from the influence of business in the political system, which influences top leadership decisions, public rejection, and the uncertainty of Indonesia's post-pandemic economic conditions regarding implementing a carbon tax.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apa saja peluang dan tantangan penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di Indonesia dan bagaimana praktik penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di negara lain yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam peluang yang dapat dimanfaatkan jika Indonesia menerapkan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon agar tercapai tujuan awal dari penerapan Pajak Karbon, yaitu Indonesia sudah memiliki Nationally Determined Contribution (NDC), terdapat badan khusus yang mengelola dana lingkungan hidup, ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia, adanya sistem Climate Budget Tagging (CBT), penambahan akun pada APBN, dan pembelajaran dari penerapan earmarking pada penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sedangkan, tantangan yang dapat menghambat penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon, yaitu antara lain perlunya kejelasan definisi dari pengeluaran yang terkait, perbedaan kepentingan diantara stakeholder terkait, pengelolaan dana atas penerimaan pajak pusat di dalam APBN, dan resistensi terhadap penerapan Pajak Karbon. Selain itu, berdasarkan analisis perbandingan dengan dua negara lain yaitu Jepang dan Swiss, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Jepang adalah bahwa alokasi seluruh penerimaan dari Pajak Karbon kepada program energi atau lingkungan membuat praktik earmarking tersebut tidak memiliki manfaat ekonomi secara logis, sehingga dapat melemahkan praktik earmarking. Di sisi lain, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Swiss adalah distribusi kembali kepada masyarakat dan perusahaan selaku pembayar pajak memberikan manfaat ekonomi secara logis. Selain itu, penetapan secara jelas dan spesifik terkait pengeluaran atau belanja alokasi dari penerimaan Pajak Karbon serta pencatatan dengan akun khusus terkait pengeluaran tersebut di dalam anggaran, dapat memperketat sifat hubungan atau linkage dalam praktik penerapan earmarking. ......

Abstrak :
Perubahan iklim yang disebabkan karena adanya peningkatan emisi gas rumah kaca telah menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang emisinya cenderung mengalami peningkatan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi adalah dengan menetapkan kebijakan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia yang terus ditunda menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan ketika memproses implementasi pajak karbon di mana tantangan tersebut muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dan strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia, yaitu adanya dampak yang diberikan terhadap kondisi ekonomi, perbedaan sikap publik terhadap kebijakan pajak karbon, koordinasi antar lembaga pemerintahan, dan tingkat kesulitan menerapkan sistem MRV pada jenis usaha tertentu. Strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor tersebut dapat teratasi dengan baik adalah menerapkan kebijakan secara bertahap dan membangun koalisi yang mendukung pajak karbon, menggunakan pendapatan pajak karbon dengan tepat, mengkombinasikan pajak karbon dengan kebijakan lainnya, dan memastikan integritas sistem MRV agar dapat menentukan besarnya emisi yang dikenakan pajak secara akurat. ......Climate change caused by an increase in greenhouse gas emissions has become one of the issues that received world attention. Indonesia is one of the countries whose emissions tend to increase. One of the government's efforts to reduce emissions is to establish a carbon tax policy in Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). However, the delayed implementation of carbon tax policies in Indonesia shows that the government faces various challenges in the policy implementation process where these challenges arise due to several factors. This study aims to analyze various factors that can affect the implementation process of carbon tax policies in Indonesia and strategies that are considered by the government so that these affecting factors can be resolved properly. This research was conducted using a qualitative approach and data were collected through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show the factors that affected the implementation process of carbon tax policies in Indonesia are the impact that given to economic conditions, differences in public attitudes towards carbon tax policies, coordination between government agencies, and the degree of difficulty implementing MRV system in certain types of business. The strategy considered by the government so that these factors can be resolved properly are stepwise policy implementation and build coalitions that support carbon taxes, use carbon tax revenues appropriately, combine carbon taxes with other policies, and ensure the integrity of MRV system in order to accurately determine the amount of emissions to be taxed.

Abstrak :
Emisi global CO2 dari sektor energi bertumbuh hingga lebih dari 1,5% per tahun sejak 1990 sedangkan dari tahun 2010-2018, emisi CO2 nasional mengalami tren kenaikan sekitar 4,3% per tahun. Indonesia berkomitmen melalui Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional dalam pembuatan kebijakan mengenai carbon pricing untuk mencapai target emisi nol bersih tahun 2060. Salah satu alat yang digunakan dalam menyusun portfolio energi guna memastikan suplai energi domestik pada saat transisi energi adalah pemodelan sistem dinamis. Fungsi pemodelan sistem dinamis adalah mengidentifikasi parameter utama yang mempengaruhi pergeseran energi bauran terhadap target energi dan emisi suatu negara. Pada penelitian ini, akan dibahas terkait pergeseran energi bauran di Indonesia sebagai akibat diimplementasikannya kebijakan pajak karbon sebagai salah satu tindak lanjut komitmen Net Zero Emission (NZE). Pergeseran energi bauran tersebut akan dibandingkan antara sebelum adanya implementasi dan setelah adanya implementasi pajak karbon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi pajak karbon terhadap transisi energi di Indonesia dan emisi Gas Rumah Kaca dalam mencapai tujuan komitmen NZE. Metodologi yang digunakan adalah dengan menggunakan pemodelan sistem dinamis yang dimulai dengan menggunakan pendekatan Diagram Sebab Akibat (Causal Loop Diagram) yang kemudian diperdalam dengan Diagram Aliran Stok (Stock Flow Diagram). Hasil validasi model memiliki kesalahan di bawah 10% sehingga model dapat diterima. Berdasarkan hasil simulasi, didapatkan semakin tinggi nilai pajak karbon, persentase energi terbarukan akan semakin meningkat sedangkan emisi karbon mengalami penurunan. Pada nilai pajak karbon 10 USD/tCO2e di tahun 2030 energi bauran di Indonesia sebesar 25,79% dan penurunan emisi sebesar 28,63% dibandingkan skenario BAU. ...... Global emission in the energy sector has grown by more than 1.5% per year since 1990, whereas national CO2 emission tends to increase by about 4.3% per year from 2010-2018. Indonesia has committed through National Energy Policy and National Energy General Plan in terms of Carbon Pricing policy to achieve the Net Zero Emissions target by 2060. One tool used to establish an energy portfolio in order to assure domestic energy supply when an energy transition happens is the Dynamic Modelling System. The purpose of the Dynamic Modelling System is to identify the main parameter which influences energy mix shifting within the energy and emission target of the country. This study will be discussed the energy mix shifts as the impact of Carbon Tax Implementation in Indonesia as one of the Net Zero Emission commitments. The shifting of the energy mix will be compared before and after the implementation of the carbon tax. The purpose of this study is to describe how the impact of carbon tax implementation on energy transition in Indonesia and greenhouse emissions for achieving Net Zero Emission. The methodology used is Dynamic System Modelling which starts from Causal Loop Diagram development up to Stock Flow Diagram enhancement. The model can be accepted due to model validation showing an error below 10%. Based on the simulation result, increasing the carbon tax implementation value causes an increase in the percentage of renewable energy and a decrease in carbon emissions. On the 10 USD/tCO2e carbon tax implementation scenario obtained in 2030 energy mix in Indonesia reach 25.79% and the emission reduction up to 28.63% compared to BAU Scenario

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kemungkinan penerapan skema pajak karbon di industri pelayaran maritim. Perubahan iklim saat ini merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi, dengan emisi gas rumah kaca menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global. Perjanjian Paris adalah salah satu perjanjian terpenting yang mencakup perubahan iklim, tetapi belum secara eksplisit memasukkan industri perkapalan maritim, meskipun itu adalah sumber sekitar 3% dari emisi gas rumah kaca dunia. Sebagai badan organisasi internasional utama mengenai operasi maritim, International Maritime Organization (IMO) telah menempatkan fokus pada pengurangan emisi karbon dari industri perkapalan melalui serangkaian langkah dan target, di antaranya adalah skema market-based- measures. Melalui analisis artikel, studi, dan perbandingan, skripsi ini akan menunjukkan bagaimana pajak karbon dapat menjadi opsi yang memungkinkan untuk market-based-measures IMO. Pajak karbon akan menginternalisasi biaya eksternal untuk emisi yang disebabkan oleh industri dan pendapatan yang dikumpulkan darinya dapat digunakan untuk dana yang dapat membantu pendanaan mitigasi perubahan iklim dalam sektor pelayaran, penelitian dan pengembangan bahan bakar nol-karbon, dan membiayai pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. ......This thesis discusses about the possibility of implementing a carbon tax scheme in the maritime shipping industry. Climate change is currently one of the biggest problems that the earth is facing, with greenhouse gas emissions being one of the most prominent causes of global warming. The Paris Agreement is one of the most important treaties that covers climate change, but it has yet to explicitly include the maritime shipping industry, even though it’s the source of approximately 3% of the world’s greenhouse gas emissions. As the primary international organizational body regarding maritime operations, the International Maritime Organization (IMO) has placed a focus on reducing carbon emissions from the shipping industry through a series of measures and targets, amongst which is the market-based- mechanism scheme. Through the incorporation of articles, studies, and comparisons, this thesis will demonstrate how a carbon tax could be a possible option for IMO’s market-based-measure. A carbon tax would internalise external costs for the emissions caused by the industry and the revenue collected from it could be used towards a fund that could aid in funding of in-sector climate change mitigation, research and development of zero-carbon fuels, and short- and long- term development.