Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selarna 5 (lima) tahun terakhir ini telah terjadi fenomena menarik dalamperpajalcan Indonesia. Di saat pertumbuhan ekonomi mengglarni penunman,terutama sejak krisis monetcr pertengahan tahun 1997 yang berlanjut ke krisisckonomi, penerimaan pajak justru terus meningkat. Padahal terdapat korelasipositip antara kegiatan ekonomi terhadap pajak, yang secara matematik diformu-lasikan : penerimaan pajak = f (kegiatan ekonomz). Kondisi tersebut menunjukkzmbahwa peningkatan penerimaan pajak bisa teljadi bila didukung oleh potensi pajakyang cukup besar.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu jenis pajak diIndonesia, hasilnya sangat tergannmg kepada kegiatan ekonomi. Wdaupunpenerimaan PPN sclama ini lerus meningkat namun masih berada di bawah tolokukur (benchmarking), sehingga perlu dihitung dan diketahui berapa potensi yangada. Untuk menghitung potensi PPN, perlu ada suatu pendekatan yang mudahdilaksanakan sorta dukungan dat? yang rnemadai. Penghitungan potensi PPN dilakukan berdasarkan atas nilai tarnbah dari setiap transaksi barang kena pajak(BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Identik dengan penghitungan tersebut jugaterdapat dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), yakni jumlah nilaitambah yang dihasilkan setiap unit usaha/ekonomi. Dengan adanya kesamaan poladasar pcnghiumgan tersebut, maka dicoba dianalisis penghitungan potensi PPNdengan addition method, yang menggunakan PDB scbagai data pokok_Penelitian dilakukan terhadap data PDB yang djperoleh dari hasil surveiyang dilalcukan Badan Pusat Statistik, demikian juga dengan penerimaan danpotensi PPN dari Direktorat Jenderal Pajak. Dengan memadukan antara teori,konsep maupun generalisasi hasil penelitian terhadap data yang ada, diperolehpenghitungan potensi PPN untuk tahun 1995 - 1999.Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa data PDB dapat danlayak dijadikan sebagai pendekatan dalam menghitumg potensi PPN yakni denganaddition method. Namun hasil penerimaan PPN menunjukkan bahwa kinetja PPNIndonesia masih berada di bawah tolok ukur yang ada, di antaranya karenapcnczimaan PPN kurang peka terhadap perubahan pendapatan Hasil ini didukungoleh coverage ratio PPN masih sekitar 55%, sehingga culcup banyak sebenarnyapotensi PPN yang masih dapat digali dan direalisir sebagai penerimaan negara.Untuk itu, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak mcmpcrgunakanaddition method dengan pendekatan data PDB dalam menghitung potensi PPN.Kemudian agar lebih fair dalam menilai kinerja PPN disarankan agar dalammenghitung besamya tax ratio dan coverage ratio digunakan nilai PDB yangsektor-sektomya dikenakan PPN. Sedangkan untuk mengetahui apakah masih adatersedia potensi pajak, disatankan dalam analisis perpajakan ada indikator berupapotential ratio. Hal lebih pcnting lagi adanya upaya pemerintah untuk melakukanpengawasan sccara khusus terhadap PKP yang potensi PPN-nya bcsar, schinggapotensi yang ada dapat terjaring dan terealisasi sebagai penerimaan negara. "

"Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang belum stabilmengharuskan negara selalu mengantisipasi dan mengikuti perkembangan didalam masyarakat dan diiringi dengan pembuatan kebijakan-kebijakan yangsejaln dengan perkembangan di dalam masyarakat.Tujuan penelilian untuk mengetahui apakah perubahan Undang-undang PPN telah disosialisasikan dengan baik, yaitu yang berkaitan denganadministrasi atas pembuatan faktur pajak_ peiaporan dan penyetoran,mekanisme restitusi PPN dan administrasi sehubungan pendetinisian subjekdan objek PPN, Sena menguraakan kepatuhan (compliance) vvajib Pajaksehubungan dengan perubahan adminislrasi tersebut_Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptifkualitatif dengan metode pengumpulan data sample secara acak (randomsampling) dan metode analisis data dengan menggunakan analisis korelasi, regresi, koetisien penentu dan uji hipotesi§i"Hasi1 analisis menunjukanbahwa korelasi pemnuatara faktur pajak, mekanisme restitusi PPN memilikihubungan yang erat terhadap kepatuhan, sedangkan terhadap indikatorkewajiban pelaporan dan penyetoran serta administrasi sehubunganpendennisian kembali subjek dan objek PPN memiliki hubungan Iemah.Hasil pengujian korelasi dan regresi menunjukan bahwa perubanankebijakan administrasi PPN secara umum adalah baik, namun di dalampelaksanaan administrasi cenderung tidak mudah. sehingga PengusahaKena Pajak sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dandapat dikatakan kecenderungan Pengusaha Kena Pajak untuk kurang patuh_Saran agar peraturan-peraturan yang baru dapat disosialisasikandengan baik kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak memiliki persepsiyang sama dengan Fiskus didalam pelaksanaan administrasi perpajakan.lnformasi perpajakan yang cepat, mudah dan terkini dari kantor pajaknendaknya dapat diwujudkan sebagai suatu bentuk pelayanan kepadamasyarakat berupa penyuluhan perpajakan baik melalui pusat penyuluhanperpajakan maupun web site yang dimiliki DJP_Peraturan yang mudah dapat membanlu Pengusaha Kena Pajakuntuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan mudah,pengaturan administrasi PPN yang terdapat dalam perubahan Undang-undang PPN telah memberi pengertian yang sederhana dan lebih memberikepastian hukum, namun masih diperlukan peraturan pelaksanaan yangsejalan dengan Undang-undang yang berlaku untuk menegaskan tentangtata cara penerapan lebih lanjut."

"Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem dan prosedur pclaksanaan mekanisme PPN serta dampaknya terhadap penerimaan dan sektor pajak_ Kemudian untuk mengetahui dampak yang disumbangkan oleh Faktur Pajak Bennasalah terhadap penerimaan negara dari selctor pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskniptif analisis, dengan teknik pengumpuian data bempa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dan kuesioner.Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan yakni; pertama, sistem dan prosedur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diiaksanakan selauna ini telah beljaian secara baik dan efektiif Dimana efektiiitas ini didukung oleh kemampuan terhadap pencapaian rencanaftarget pencrimaan PPN yang telah ditetapkan, dan cendenmg melebihi nilai yang dicanangkan. Dengan kata lain perolehan pajak yang bcrsumber dari PPN sejak dilakukannya reformasi perpajakan menunjuldcan kenaikan pcnerimaan yang cukup signifikan.Kedua, sejak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberlakukan yakni sejak tahun anggaran 1985/86 untuk menggantikan Pajak Penjualan yang diperlcuat oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, PPN ini menghasilkan nilai pajak yang sangat berarti dan perolehan ini tiap tahunnyajuga men unjukkan angka yang meningkat Dengan peningkatan ini, maka akan sangat berdampak terhadap penedmaan pajak secara keselumhan yang sekaligus juga akan mempengaruhi pencrimaan negara dalam negeri.Disarankan sistem dan prosedur PPN yang ada hendaknya tetap dipertahankan dan diikuti dengan pengawasan yang lebih baik serta dilakukan perbaikan terhadap sistem itu sendizi secara cepat bila ditemukan kelémahannya. Upaya penegakan hhkum yang dijalin kexjasamanya olch Direktorat Jendcral Pajak yakni Kepolisian dan Kejaksaan hendaknya lebih ditingkatkan serta Iebih disamakan persepsinya terhadap faktur pajak bermasalah Selanjutnya, pengawasan atas wajib pajak yang mcmpunyai PKP agar dilakukan secara rutin dan terakhir hendaknya Direktorat Jenderal Pajak tetap konsisten terhadap peningkatan ability sumber daya manusianya, khususnya bagi iiskus dengan mcmberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang relcvan, penataran dan pendidikan kedinasan."

"Salah satu tantangan berat yang dihadapi perekonomian Indonesiaseat ini adalah meningkatkan ekspor, khususnya ekspor non migas. Denganpeningkatan nilai ekspor, di samping memberikan hasil positip kepadapengamanan cadangan devisa, melalui multipiier effect juga akan menciptakankesempatan usaha, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional, yangpada akhirnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekspornon migas, di antaranya melalui deregulasi sektor riil 4 Juni 1996. yang memberi-kan fasilitas kepada Perusahaan Eksportir Terlenlu (PET). Bentuknya berupakemudahan pelayanan di bidang perpajakan termasuk percepatan restitusi.Fasilitas ini sejalan dengan pendapat para pakar (Warren J. Keegan, maupunRichard A. Musgrave) bahwa insentif pajak dapat meningkatkan ekspor. Sebagaisuatu kebijakan tentu diharapkan tidak menjadi bias negatip kepada perusahaan Iain (selain PET), namun secara efektif harus mampu mendorong danmeningkatkan nilai ekspor nasional secara keselumhan.Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh atau peranan pemberianfasilitas pajak dalam rangka peningkatan nilai ekspor, dilakukan penelitian. Gunamemperoleh data yang realistis, valid dan terpercaya sebagai bahan kajian,penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Perindustrian danPerdagangan, dan 35 Perusahaan Eksportir Tertentu, serta berbagai sumberdata Iainnya, balk melalui penelitian langsung ke Iapangan maupun melalui studikepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui 2 (dua) cara. Carapertama melalui evaluasi kebijakan yang parameternya adalah (1) efektivitas, (2)etisiensi, (3) kecukupan, (4) perataan, (5) responsivitas dan (6) ketepatan.Sedangkan cara kedua melalui uji komparasi (comparative test) hasil penelitianterhadap tolok ukur yang telah ditetapkan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian fasilitas pajakterhadap PET bukan merupakan suatu tindakan yan diskriminatif, karenadiberikan secara umum kepada semua perusahaan yang dapat memperolehstatus sebagai PET. Selanjutnya dengan adanya fasilitas pajak, ternyata mampusebagai pendorong ekspor sekaligus secara efektif mampu pula meningkatkanekspor PET secara signihkan. Hal ini ditunjang adanya keuntungan (benefit) yangdiperoleh PET, sehingga dapat mengurangi beban (penghematan) melalui cashHow, maupun cost of money.Untuk itu, perlu dipertimbangkan pemberian fasilitas pajak yang samadi luar 23 jenis komoditas yang telah menikmatinya, temtama kepada jenis-jeniskomoditas yang potensil untuk meningkatkan akspor nasional."

"Tanah yang luas dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak seenaknya saja untuk dimiliki oleh masyarakat tanpa adanya pengaturan akan kebutuhan perumahan tersebut, adanya instansi yang terkait dengan interaksi tersebut baik segi pemerintah, swasta dengan masyarakat yang ingin memiliki rumah. Objek atas tanah yang dilukakan dalam perumahan berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah maupun tanah yang berupa tanah kavling yang dilakukan pematangan terlebih dahulu sebelum tanah itu dijual kepada masyarakat yang membutuhkan rumah. Hubungan hukum tersebut berupa tanah yang dibebaskan untuk dimiliki yang kegiatannya dilaksanakan oleh swasta (perusahaan pengembang) untuk kemudian dijual kepada masyarakat yang membutuhkan berupa tanah matang. Adanya kepentingan pemerintah dengan hubungan hukum itu terutama dengan kepentingan untuk melaksanakan roda perekomian pemerintah berupa pemungutan pajak atas transaksi jual-beli tanah dalam bentuk BPHTB dan PPN karena adanya transaksi perusahaan dengan pihak lain dengan tanahnya berupa pematangan tanah. Pajak yang timbul dari pematangan tanah yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pungutan atas PPN atas tanah matang masih banyak yang belum mengetahuinya, karena PPN dipungut atas pertambahan nilai dari penyerahan BKP/JKP, sehingga masih banyak yang belum melakukan pemotongan pajak tersebut. Pemotongan pajak ini harus dilakukan sesuai dengan pembukuan peraturan perpajakan dan harus dilakukan pencatatan pembukuan untuk kepentingan perpajakan, tetapi tidak dilakukan oleh Perusahaan Pengembang yang menyebabkan adanya penyimpangan, oleh kekurangan-mengertian staf pelaksana perusahaan walaupun peraturan yang ada cukup jelas. Bisa juga terjadi karena adanya unsur kesengajaan dengan memanfaatkan celah hukum yang kurang mengaturnya. Untuk itu bahasan yang kami lakukan dengan adanya penyimpangan dari pengenaan PPN. Biar bagaimanapun tidak ada peraturan yang dibuat Secara sempurna semakin ada peraturan semakin timbul adanya penyimpangan dengan memanfaatkan celah hukum tersebut."

"Dalam perpajakan di Indonesia, dikenal adanya kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan salah satu hak perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak. Dalam restitusi seringkali timbul masalah, terutama mengenai kualitas pelayanannya. Kantor Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah, tugasnya adalah memberikan pelayanan umum, khususnya pelayanan umum yang prima. Oleh karena itu, kesesuaian pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, terutama di KPP WP Besar I yang didirikan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada Wajib Pajak.Peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu di KPP WP Besar I. terdapat standar-standar yang dapat dijadikan ukuran suatu pelayanan sudah prima atau belum, yaitu standar alur penyelesaian dokumen dan standar waktu. Selain itu, peneliti juga ingin mencari tahu apa yang menjadi hambatan dan faktor pendukung bagi KPP WP Besar I untuk dapat melakukan pelayanan prima tersebut.Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan penelitian terapan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan survey yang didukung dengan wawancara mendalam dan observasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPP WP Besar I telah mengimplementasikan pelayanan prima dalam pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu.

---

Taxation obligation and taxation rights are a familiar terms in Indonesia Taxation. One of Taxation Rights that owned by tax payer is VAT Refund. Problems are often occurred in VAT Refund, as a matter of fact, especially its service quality. As a government instance, Tax Office is assigned to provide general services, first rate service in particular. Therefore, the harmonization between implementation of VAT Refund and standards of service which have been ruled in Tax Law, is remarkable to be researched, particularly in Large Tax Office I which was founded for providing professional service for the tax payer.

Researcher want to describe and analyze the harmonization between VAT Refund in LTO I, which is proposed by The entrepreneur with specific activities. There are standards which can be used as a first rate service?s indicator, such as standard completion document procedure and standard of time. Furthermore, researcher want to reveal the existing barrier and supporting factor as well, which LTO I encountered in accomplishing a first rate service.

In order to make analysis of it, researcher was using a quantitative approach with descriptive studies, and cross sectional research. Technique of data collecting used were library research and field research, while the research was conducted through survey and supported with in depth interview and observation.

The result of this research shows that Large Tax Office I has implemented first rate services in VAT Refund, which is proposed by the entrepreneur with specific activities."

"Dalarn proses pembangunan di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar dan merupakan sumber dana pembangunan terbesar yang berasal dari dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu bentuk pajak dimana merupakan jenis pajak tidak langsung dan dapat dikenakan terbadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak danlatau Jasa Kena Pajak yang dapat dilakukan di dalam negeri dalarn bentuk penyerahan, maupun dari luar negeri dalam bentuk impor. Buku-buku pelajaran umum yang dapat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tennasuk barang kena p'\iak tertentu yang alas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tanpa diwajibkan memiliki surat keterangan Bebas PPN, kecuaii untuk impor dan atau penyerahan buku-buku tertentu yang memerlukan pengesahan sebagai buku pelajaran umum. Dimana pembebasan dlberikan berdasarkan rekomendasi dari Departemen terkait. Dalam kaitannya dengan pengendalian mutu buku, Pusat Perbukuan dalam hal ini di Sub Bidang Pengendalian Mutu Buku mempunyai fungsi strategis. Fungsi strategis tersebut karena Pusat Perbukuan sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum sehingga mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahn Nilai (PPN). Metode peneiitian yang digunakan da!am penyusunan karya akhir ini adalah kuaHtatif deskriptif melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan data sekunder dan penelitian lapangan untuk kemudian melakuk:an analisis berdasarkan teori dan peraturan perundang~undangan yang berlaku. Pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum wttuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan sebagian besar bcrasal dari penyerahan dan atau import buku·buku yang berkategori buku pelajaran umum dan sebagian kecil dari buku-buku yang belum berkategori buku pelajaran umum. Hasil analisis pada saat pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi, proses surat masuk sesuai tata administrasi yang berlaku di Pusat Perbukuan sudah berjalan dengan baik. Sementara hasil anaHsis terha.dap proses penelaahan oleh tim penelaah diketemukan masih diperlukan adanya analisis cost terhadap harga jual buku, perlu ditambahkan anggota penelaah sebagai cost accounting, diperlukan penilaian resiko terhadap buku-buku yang akan diberikan rekomendasi* diperlukan kriteria terhadap· objektivitas sebagai tim penelaah, belum adanya post audit terhadap pemohon rekcmendasi. Dengan demikian basil anaHsis menunjukkan bahwa proses penelaahan oleh tim penelaah beJum beija1an dengan baik. Hasil analisis lerhadap penerbitan sural rckomendasi olch Kepala Pusat Perbukuan menunjukkan bahwa proses tersebut belum dapat dijalankan secara maksimal dikarenakan masih seringknli terbentur dengan masalah biroknasi. vii Universitas Indonesia Internal Control dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan sudah dilakukan. Analisis pengendalian internal menunjukkan bahwa untuk aspek lingkungan pengendalian sudah dilakukan dengan baik; untuk aspek peni!aian resiko belum dijalankan dengan maksimal karena proses identifikasi dan penilaian resiko dalam rangka pemberian rekomendasi di Pusat Perbukuan belum tertuang secara eksplisit; untuk aspek aktivitas pengendalian sudah dilakukan dengan baik; untuk aspek informasi dan komunikasi belum dilakukan secara rnaksimal karena komunikasi ekstem dalam bentuk pengumuman, brosur. ataupun wibsite belum ada dan untuk aspek pengawasan sudah dilakakan dengan haik""

---

In development process, tax in Indonesia is the biggest resource and the main domestic resource. Additional value tax is the direct tax for the attained tax of businessman who carries out the item; later on he/she has to pay a tax, and or tax hospitality done domestically in the form of admittance, likewise in the importing form will do if the item comes from abroad. The general textbooks whlch have the important role on education. including the gained item tax for import whlch the admittance is free from tax without noticing the free tax letter of recommendatior1;. except for import and or certain books need some approval as the general textbooks. Free of recommendation is given based upon recommendations come from the relevant department. In connection with the book quality control, Division of Book Quality Control at Book Centre has the strategic function. The strategic function is given recommendation as the general books in order to get the free value additional tax. Research of methodology used in this paper is qualitative description by library research, secondary data collection and field observation and to be continued on composing analysis based upon theory in accordance with the rule and law. As far as we are concerned, most of recommendation to get free valued additional tax are coming from the importing books in general textbooks category, some of them are not categorized as the general textbooks. The result of analysts when registering the books in order to get recommendation, the incoming ]etters administratively are processing in good condition by Book Centre. The result of analysis of review processed by reviewer, the reviewer has opinion about cost analysis to textbooks price, it needs a member of reviewer as cost accounting. We need the risk evaluation towards the recommended books .• needed criteria the objectives as the reviewer, in this case no post audit provided here. The final analysis shows that the reviewing process done by reviewer shows that the process has not been done optimally due to the bureaucracy problems. Internal control in making general textbook reconunendation to get free valued additional tax at Book Centre has been well done. The result of internal control shows that aU aspects of control have been well done likewise; the risk aspect has not been optimally done due to identification process and the risk assessment is not explicitly done; aspect of control has been well done; aspects of information and communication have not been optimally done because of external communication appears in the form of announcement, brochures. and website which are not provided."

"Guna lebih melaksanakan ketertiban dalam tata administrasi perpajakan, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yang mengatur mengenai tata cara pengembalian kelebihan pajak pajak pertambahan nilai. Peraturan ini diharapkan mampu mengatasi tunggakan restitusi yang ada sehingga dapat memperbaiki citra pemerintah dikalangan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi apasaja yang diterima PT Antam, Tbk berkaitan dengan diberlakukannya peraturan PER 122/PJ./2006 ini. Selain itu penelitian ini bermaksud mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh PT Antam untuk menyesuaikan diri dengan peraturan terbaru tersebut serta mengetahui tingkat efektifitas strategi tersebut dalam membantu PT Antam meningkatkan persentase persetujuan restitusi terhadap permohonannya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini melakukan sejumlah wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait.Pada bagian kesimpulan dari penelitian ini, diketahui bahwa ada beberapa implikasi yang diterima PT Antam pasca pemberlakuan peraturan ini. Timbulnya biaya tambahan merupakan implikasi negatif yang dialami, sedangkan semakin cepatnya pengabulan restitusi yang diterima sehingga dapat membantu cash flow merupakan implikasi positifnya. Dari banyaknya strategi yang dilakukan dapat dikatakan strategi yang dilakukan cukup efektif dan perlu dilakukan optimalisasi.

---

In order to carried out an orderline of tax administration, government published new regulation concerning the mechanism of value added tax refund according to PER 122/PJ./2006. This regulation hopefully can overcome the debt of VAT refund so as to improve government image among taxpayer. This reseach is purpose to know what kind of implication suffered by PT Antam, Tbk regarding the implementation of new regulation PER 122/PJ./2006. Beside that, this research is aimed to know what strategy that PT Antam, Tbk do to cope with that new regulation and to know the effectivity of that strategy in helping PT Antam to increase the percentage of agreed VAT refund proposal. Through qualitative approach, this research do some indepth interview to relevant parties. In the conclusion of this research, it revealed that some implication suffered by PT Antam. Some additional expenses is the negative one, but PT Antam can get their VAT refund faster than before this regulation implemented. This refund can surely can help company cash flow. In other words, this is an effecitve strategy done by company and should be optimized so as to reach perfection."

"Newspapers have important function like information, education, entertainment, economic and other function. Because those functions, associate of newspaper ask tax exemption to Government. Beside that, in Indonesia, newspapers penetration is still low and tax incentives expected can increase this penetration. Until this time, Indonesia Government sets newspaper as VAT object. Study about effectively exemption tax on newspaper must be done in order to get incentive tax usefull. Exemption tax is revenue cost by government. The observer calculated tax exemption on newspaper to know how it can influence cost of structure in Penerbit X and cost of production in Penerbit Y.This research used qualitative approach, by means of literature study, which emphasize books as an object and field study with collecting data by interviewing and also using secondary data. The field study is being executed by interviewing finance and tax accounting at daily newspapers publisher company. The research object limited only on sources data in two newspapers publisher company in DKI Jakarta region.The objective of this research is to describe policy of VAT on newspaper in past time and the implementation policy of VAT on newspaper today. This research is also to suggest about policy on taxation for seen as contribution for Directorate General of Taxation (Direktorat Jenderal Pajak).The result of this research show that between 1986 until 1990 newspapers got tax incentives, VAT Accounted on Government (PPN Ditanggung Pemerintah). Regulation are used President?s Decision (Keputusan Presiden). Because of that time Taxation Act of Value Added Tax did?nt regulated about tax incentives. That policy had no influence with selling price of newspaper and on March 1990 this policy stopped with consideration more and more stable of live press publisher commonly. Implementation of VAT appropriate with regulation.The final conclusion of this research is tax exemption on newspapers have no significant influence on cost production of newspapers."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dengan menggunakan studi kasus pada produsen tepung terigu X. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan PPN atas penyerahan tepung terigu dilimpahkan kepada konsumen (forward shifting). Hal ini dikarenakan permintaan pasar tepung terigu yang inelastis. Rational choice yang diterapkan produsen tepung terigu X adalah membebankan Pajak Masukan yang dinilai tidak material pada unsur Harga Pokok Penjualan. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT In which is immaterial to COGS. Hal ini dilakukan untuk menekan cost of tax compliance apabila dilakukan restitusi terhadap PPN yang lebih bayar. Tindakan ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi menyebabkan dalam Harga Pokok Penjualan tepung terigu masih mengandung unsur PPN. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dapat dirasakan seluruh mata rantai jalur produksi dan distribusi tepung terigu. Produsen diuntungkan dari segi cash flow, dan tidak terganggunya produktivitas tepung terigu. Dibandingkan jika pemerintah memberikan subsidi berupa tepung terigu yang diimpor langsung dari luar negeri.

---

This research discusses implementation on the policy of the Value Added Tax borned by the government on the delivery of wheat flour and wheat import with case study at the producer of wheat flour X. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The Value Added Tax Imposition of the Wheat Flour submission is charged to consumer (forward shifting). This is because the inelasticity of wheat flour market demand. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT Input which is immaterial to Cost Of Good Sold (COGS). This is done to limit cost of tax compliance if restitution is done overpay VAT. This action is legal according to constitution law, but caused wheat flour Cost Of Good Sold (COGS) still contain VAT. The VAT borned by the goverment incentive policy has a role in every production and distribution chain. Producer is having advantage from cash flow and indisturbance wheat flour productivity. Compare with if the government give insentive in form of wheat flour imported from other country."