Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query

Pardede, Rentha Natallia, author

Analisis instansi pemerintah sebagai pihak dalam perkara persaingan usaha : studi kasus Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-L/2013 tentang Persekongkolan Tender = Analysis of government agencies as party in competitive matter : case study of KPPU Verdict No 09/KPPU-L/2013 on Bid Rigging

Pelaksanaan tender pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah diatur dalam Hukum Persaingan Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42860

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adifyan Rahmat Asga, author

Analisis kedudukan hukum panitia tender pada persekongkolan tender secara vertikal (studi kasus putusan KPPU perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 = Analysis on the legal position of tender committee in vertically collusive tender (case study of verdict No 04/KPPU-L/2013

[ABSTRAK KPPU didirikan sebagai lembaga dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sampai saat ini KPPU telah banyak sekali menangani kasus persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan panitia tender sebagai terlapor. Sudah jelas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan...

[, Universitas Indonesia], 2014

S55847

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sondra Christian Yosua, author

Analisa kedudukan panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di pengadaan barang dan jasa pemerintah : studi kasus putusan perkara nomor 663/K.Pdt/Sus/2011 dan putusan perkara nomor 796/K/Pdt/SUS/2010 = Analysis of the status of tender committee In tender conspiracy on government tender : case study of verdict No. 663/K.Pdt/Sus/2011 and verdict no. 796/K/Pdt/SUS/2010

Skripsi ini membahas mengenai dua hal, pertama adalah pembahasan mengenai.analisa kedudukan panitia tender dalam praktek persekongkolan tender di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, adalah pembahasan mengenai hubungan antara persekongkolan tender vertikal dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43459

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian