Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Reklamasi merupakan upaya untuk mencari alternatif tempat untuk menampung kegiatan perkotaan seperti pemukiman, industri, perkantoran untuk mendukung daya dukung dan kembang kota, termasuk DKI Jakarta. Sejak diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Dalam kenyataannya pelaksanaan reklamasi di DKI Jakarta, khususnya wilayah pantai utara Jakarta tidak hanya semata-mata berlandaskan pada kewenangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu akan dilihat sejauh mana pengaturan hukum reklamasi yang selama ini berlaku dan bagaimana prospeknya kedepan. Metode yuridis normatif digunakan untuk meneliti aturan reklamasi dengan berbagai peraturan yang ada sehingga akan ditemukan tumpang-tindih dan keterpaduannya dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Daerah DKI Jakarta di masa depan terkait dengan reklamasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, Wilayah DKI Jakarta mempunyai tekanan yang tinggi akan pertumbuhan penduduk. Kedua, Reklamasi yang dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta meskipun disesuaikan dengan peruntukkan tata ruang akan tetapi belum pempertimbangkan kebijakan dan ketentuan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Ketiga, pentingnya keterpaduan dalam pengaturan reklamasi dengan tata ruang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat, adanya payung hukum yang dijadikan acuan daerah dalam melaksanakan reklamasi ......Reclamation is an attempt to find an alternative place to accommodate urban activities such as residential, industrial, offices to support the carrying capacity and the development of cities, including Jakarta. Since the enactment of Law No. 32 of 2004 on Regional Government confirms the regional authority to manage its marine territory. Regional autonomy as set forth in the provisions of the legislation above is a strong foundation for local governments to implement the development of marine areas ranging from aspects of planning, utilization, monitoring and control In fact reclamation in Jakarta, especially the north coast of Jakarta is not solely based on the authority of the Regional Government. Therefore, it will be seen how far the reclamation law setting a longstanding and how future prospects. Normative methods used to examine the rules of reclamation with the regulations that will be found overlap and integration into and what should the government of Jakarta in the future related to reclamation. The results showed that: first, the Jakarta area have high pressure will population growth. Second, Reclamation is done by decision of the Governor of DKI Jakarta, although adjustable with the distribution of spatial but regardless of policies and laws issued by the central government. Thirdly, the importance of integration in reclaiming the spatial arrangement between the central government and local governments. Fourth, uniform laws referenced in carrying out the reclamation area.

Abstrak :
ABSTRAK
LATAR BELAKANG Sejak zaman dahulu, pelabuhan adalah sarana yang pant ing. Tanpa adanya pelabuhan,maka daerah tersebut akan terisolir. Pelabuhan tidak saja erat hubungannya dengan bidang perkapalan, komoditi atau oasa-jasa lainnya pada umumnya, akan tetapi juga berhubungan erat dengan keadaan lalu lintas di dalair. dan ke luar dimana pelabuhan tersebut berada. Sebagai negara yang memiliki pantai laut berkat letak geografinya, maka lalu lintas laut daerah sangat penting, karena dengan cara ini dapat melakukan perdagangan dengan dearah lain. MASALAH Bagaimana perkembangan pelabuhan di pantai utara Jawa dari tahun 1930 sampai dengan 1989 ? METODE PENELITIAN 1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan meliputi data Jumlah pelabuhan di pantai utara Jawa, kunjungan kapal, kunjungan perahu dan kapasitas muatan eksporimpor. 2. Membagi waktu penelitian menjadi tiga meliputi ; a. Tahun 1930 - 1949. b. Tahun 1950 - 1969. c. Tahun 1970 - 1989. 3. Menghitung prosentase jumlah kunjungan kapal, kunju ngan perahu dan kapasitas muatan ekspor-impor. 4. Kemudian disajikan dalam tabel, peta dan grafik. HASIL PENELITIAN 1. Berdasarkan Sejarah. Jumlah pelabuhan yang ada di pantai utara Jawa dari tahun 1930 sampai tahun 1989 mengalami peningkatan jumlahnya dari 18 pelabuhan raenjadi 53 pelabuhan. Berdasarkan PP Noll tahun 1983 Junkto PP No 56 - 57 1991, status pelabuhan dibagi menjadi dua meliputi ; pelabuhan yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak di usahakan. 2. Berdasarkan Jumlah Kunjungan Kapal dan Perahu. Jumlah kunjungan kapal dan perahu mengalami pening katan di pelabuhan Banyuwangi, Cirebon, Pasuruan, Probolinggo, Tegal. Jumlah kunjungan kapal meningkat dan jumlah kunjungan perahu tetap di peia'ouhan Tanjung Priok, Tanjung Emas dan Tanjung Priok. Jumlah kunjungan kapal menurun dan jumlah kunjungan perahu meningkat dipelabuhan Sunda Kelapa, Banten, Kalianget. Berdasarkan Kapasitas Muatan Ekspor-Impor. Jumlah kapasitas muatan ekspor-impor meningkat di pelabuhan Banten, Banyuwangi, Cirebon, Gresik, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Tegal dan Sunda Kelapa. Jumlah kapasitas muatan ekspor-impor menurun di pelabuhan Kalianget, Pasuruan dan Probolinggo.

Abstrak :
ABSTRAK
Menggunakan perspektif perencanaan lingkungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, untuk meninjau rencana pokok proyek National Capital Integrated Coastal Development NCICD di wilayah pesisir Pantai Utara dan Teluk Jakarta. Sebagai proyek strategis nasional, tujuan utama proyek NCICD ditujukan sebagai upaya untuk menanggulangi banjir yang melanda Jakarta. Selain dengan membangun tanggul laut raksasa ldquo;Great Garuda rdquo; di lepas pantai Teluk Jakarta, proyek berencana juga membangun berbagai macam infrastruktur dan juga real estate di atas lahan hasil reklamasi. Karena itu akan menjadi sangat krusial untuk melakukan tinjauan hukum terhadap proyek ini, sebab proyek ini berpotensi mengakibatkan kerusakan dan penecemaran lingkungan hidup. Terutama dalam hal ini lingkungan wilayah pesisir Pantai Utara dan Teluk Jakarta.

---

ABSTRACT
Using an environmental planning perspective regulated in legislation, in particular Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, to review the main plan of the National Capital Integrated Coastal Development NCICD project in the coastal areas of the North Coast and Jakarta Bay. As a national strategic project, the main objective of the NCICD project is to tackle the floods that hit Jakarta. In addition to building a giant sea wall Great Garuda off the coast of Jakarta Bay, the project also plans to build various infrastructure and real estate on reclaimed land. It will therefore be crucial to undertake a legal review of this project, as this project has the potential to cause environmental damage and pollution. Especially in this case the coastal area of te North Coast and Jakarta Bay.

Abstrak :

ABSTRAK
Pola curah hujan di Indonesia dapat dikatakan bahwa pantai barat setiap pulau memperoleh jumlah hujan selalu lebih banyak dari pantai timur. Saat mulai hujan bergeser dari barat ke timur. Hujan merupakan sumber ketersediaan air bagi usaha pertanian sawah sederhana. Pada gilirannya kelangsungan usaha pertanian sawah tergantung pada keberadaan hujan. Jumlah hujan tidak begitu penting, hujan rata-rata umumnya sangat banyak. Namun yang penting bagi mereka adalah kapan musim hujan tiba dan berapa 1amanyamusim hujan. Usaha untuk menentukan mulainya musim hujan di Pulau Jawa telah dilakukan oleh de Boer.

Masalah yang dibahas dalam penelitian mi adalah Kapan permulaan datangnya musim hujan di Pantai Utara Jawa antara Rembang dan Tuban?, Apakah ada perbedaan waktu petani turun ke sawah clan bagaimana hubungannya dengan pola awal musim hujan antara Rembang dan Tuban?

Wilayah penelitian adalah Kabupaten Rembang di Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tuban di Propinsi Jawa Timur. Kriteria permulaan datangnya musim hujan menggunakan kriteria de Boer, yaitu satu bulan dibagi tiga (1,2,3) masing-masing 10 han. Data yang digunakan adalah data curah hujan tahunan untuk mengetahui fluktuasi di bulan apa awal musim hujan dan data curah hujan harian untuk mengetahui di 10 hari keberapa awal musim hujan di bulan tersebut pada tiap stasiun pengamatan hujan dari tahun 1987 - 1996. Stasiun pengamat hujan yang digunakan adalah stasiun yang masih berfungsi dan datanya dicatat secara konsisten dari tahun 1987 - 1996 oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Wilayah awal musim hujan adalah tempattempat yang mempunyai awal musim hujan yang sama. Pola awal musim hujan adalah pola yang menggambarkan wilayah awal musim hujan. Awal musim tanam padi adalah pertama kali petani turun ke sawah untuk mengolah tanah pertanian. Wilayah awal musim tanam padi adaith tempat-tempat yang mempunyai awal musim tanam padi yang sama.Pola awal musim tanam padi adalah pola yang menggambarkan wilayah awal musim tanam padi. Petani yang dimaksud dalam penelitian mi adalah orang yang mata pencahariannya bercocok ta.nam/mengusahakan tanah (Poerwadarminta, 1976). Sawah tadah hujan adalah sebidang tanah yang secara periodik atau terus menerus ditumbuhi padi dan dicirikan dengan ketergantungannya pada ketersediaan air permukaan dari hadirnya hujan sebagai sarana pertumbuhan padi.

Untuk menjawab masalah dilakukan perhitungan dengan menggunakan kritenia de Boer dan survei lapang.Adapun dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh ningkasan: Jumlah curah hujan rata-rata per tahun dan tahun 1987 - 1996 di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban adalah berkisar antara 1200 - 2 ,000 mm. Jumlah curah hujan rata-rata pertahun tertinggi adalah pada tahun 1989 sebesar 1985 mm dan terendah pada tahun 1994 sebesar 1233 mm.

Awal musim hujan di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban adalah 6 - 15 November sebagai sepuluh hari pertama November, 16 - 25 November sebagai sepuluh hari kedua November, 26 November - 5 Desember sebagai sepuluh hari ketiga November, 6 - 15 Desember sebagai sepuluh hari pertama Desember dan 16 - 25 Desember sebagai sepuluh hari kedua Desemben. Pola awal musim hujan di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban adaiah di sebelah timur datangnya awal musim hujan makin lambat, sebaliknya di sebelah barat datangnya awal musim hujan makin cepat.

Pola awal musim hujan di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban mengikuti pola umum curah hujan di Indonesia, yaitu tempat yang terletak di sebelah barat musim hujannya datang lebih dulu dan pada tempat yang letaknya Iebih ke timur, pada pulaupulau dengan rezim barat.

Pola awal musim tanam padi di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban mengikuti pola awal musim hujan di wilayah penelitian yaitu sebelah barat wilayah penelitian awal musim tanam padinya lebih dulu dibandingkan sebelah tengah maupun timur wilayah penelitian. Dapat disimpulkan bahwa semakin ke arah barat maka awal musim hujan dan awal musim tanam padi semakin awal mulainya.

Abstrak :
Perubahan iklim berdampak terhadap sektor kelautan. Dampak yang nyata adalah tinggi gelombang laut dan perubahan musim barat dan musim timur sehingga berdampak terhadap hasil tangkapan ikan nelayan. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang pola sensitivitas wilayah konsentrasi nelayan di pantai utara Jawa bagian barat dan bagian tengah terhadap kejadian gelombang laut tinggi serta kaitannya dengan jumlah hasil tangkapan ikan dan mengetahui secara spasial maupun temporal frekuensi tinggi gelombang laut lebih dari 2,0 m (gelombang berbahaya bagi nelayan) masing-masing bulan selama periode tahun 2010 - 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analitical Hierarchy Process (AHP) dan teknik overlay peta. Tingkat sensitivitas per kabupaten didapatkan dari analisis skoring dan overlay peta tiap variabel. Hasil penelitian, sensitivitas wilayah konsentrasi nelayan di pantai utara Jawa bagian barat dan tengah terhadap perubahan iklim menunjukan pola keruangan semakin ke arah tengah cenderung semakin rendah. Wilayah sensitivitas tinggi berada di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Jepara. Sensitivitas sedang berada di Kota Cirebon, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Batang. Sedangkan sensitivitas rendah berada di Kota Tegal, Kabupaten Subang dan Kabupaten Pati. Wilayah yang tergolong memiliki sensitivitas tinggi cenderung mengalami penurunan jumlah produksi tangkapan ikan. ...... Climate change afflicted the marine sector. The presence impacts are the rising ocean wave height and the shifted drought and rainy season, giving impacts to the fishing catches. The study aims to acquire spatial pattern of region sensitivity of fisherman concentration in west and central segment of north java coast to the rising ocean wave and its correlation with the fishing catches and understand the monthly wave height frequency more than 2 m (dangerous wave height to the fishermen) spatially and temporarily in 2010-2015. Methods used on this research are Analitical Hierarchy Process (AHP) and overlay method. Municipal sensitivity obtained through scoring analysis and map overlay for each variables. The results showed that, the place sensitivity level of fisherman concentration tends to be lower in central ward of the west and central segment of north java coast. Regions with high sensitivity are Cirebon municipality, Indramayu municipality, Bekasi municipality, Karawang municipality, and Jepara municipality. Whereas the Regions with mid-level sensitivity are Batang municipality, Brebes municipality, and Cirebon. The Regions with low sensitivity are Pati municipality, Subang municipality, and Tegal. The research showed that Climate change affected the fishermen activity, and the Regions with high sensitivity level tend to have lower fishing catches.

Abstrak :

Studi ini membahas konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat dalam kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta Tahun 2017. Studi ini akan menjelaskan bagaimana proses konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang mewakili lembaga tersebut. Kemudian juga akan menjelaskan penyebab tercapainya konsensus dari dua pihak tersebut. Dalam menjelaskannya, studi ini menggunakan teori konflik dan konsensus serta business confidence. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kajian jurnalistik dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menemukan konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Gubernur Anies R Baswedan dan Pemerintah Pusat oleh Menteri Koordinator Luhut B. Panjaitan merupakan sebuah konflik lisan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak terkait kebijakan pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Konflik tersebut kemudian melibatkan pihak luar dalam mempengaruhi pandangan pihak yang berkonflik. Hingga konflik tersebut berakhir dengan konsensus yang menggunakan konsensus model pendapat gabungan.

---

This study discusses conflicts that occur between the Provincial Government of DKI Jakarta and the Central Government in the 2017 Jakarta North Coast Reclamation policy. This study will explain how the conflict process occurs between the parties representing these institutions. Then it will also explain the reasons for reaching the consensus of the two parties. In explaining it, this study uses conflict and consensus theory and business confidence. The research used a qualitative method with data collection techniques through interviews, journalistic studies, and literature studies. The results of this study find that the conflict between the Provincial Government of DKI Jakarta represented by Governor Anies R Baswedan and the Central Government by Coordinating Minister Luhut B. Panjaitan was an oral conflict caused by differences in the interests of each party related to the implementation of the North Coast Jakarta reclamation policy. The conflict then involves an outside party in influencing the views of the conflicting parties. Until the conflict ends with a consensus that uses a consensus model of joint opinion.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan terhadap sepuluh situs Islam di sepanjang pantai utara Jawa. Dimulai dari Cirebon, Demak, Jepara, Kudus, Gresik, Tuban dan Lamongan. Pemilihan situs-situs ini terkait dengan sejarah awal masuknya Islam ke Jawa, Dalam pengamatan ini yang menjadi unit analisis adalah bangunan-bangunan yang ada pada situs-situs Islam meliputi mesjid, kompleks makam dan keraton. Ketiga unit analisis ini dapat dianggap sebagai penanda keislaman karena memang mesjid dan kompleks makam sangat berkait dengan kegiatan keagamaan, sedangkan keraton dari masa Islam dapat diajukan sebagai penanda karena keterkaitannya dalam sejarah. Pengamatan terhadap ragam bias yang dipakai pada bangunan Islam dapat dijadikan data yang penting untuk menjelaskan sejauh mana Islam diserap dalam kebudavaan Jawa dan sebaliknya bagaimana Islam dapat diakomodasikan dalam kebudayaan Jawa. Dalam hal ini ragam hias dapat dianggap sebagai suatu penanda, apakah melalui bentuknya ataupun melalui pemaknaannya. Dui seluruh data yang ada, ragam bias dapat digolongkan dalam beberapa bentuk motif

Abstrak :
Kota Jakarta sebagaimana layaknya kota-kota besar lain dalam perkembangannya mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Hal ini menjadi masalah baru yakni kebutuhan akan ruang dan lahan baik untuk pemukiman, perkantoran, pusat usaha dan kegiatan penunjang lainnya. Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah langkah yang diambil Pemerintah untuk menjadi solusi keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah Jakarta. Walaupun fungsi, tujuan dan kebermafaatan reklamasi yang secara teori mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan, namun ternyata juga membawa dampak negatif yang cukup besar. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah membuat perencanaan Tata Ruang Pantai Utara Jakarta dan bagaimana menyelaraskannya dengan perencanaan lingkungan untuk daerah tersebut. Oleh karena itu perlu dicari tahu bagaimana pengaturan mengenai perencanaan lingkungan Pantai Utara Jakarta dan penyelenggaraannya dalam pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana pengaturan mengenai perencanaan tata ruang wilayah Pantai Utara Jakarta serta penyelenggaraannya. Sehingga dari situ dapat diketahui mengenai kesesuaian antara pengaturan dan penyelenggaraan lingkungan dengan perencanaan tata ruang wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta. ......The city of Jakarta, like other big cities, is experiencing rapid population growth. This has become a new problem, like the need for space and land both for settlements, offices, business centers and other supporting activities. The reclamation of the North Coast of Jakarta is a step taken by the Government to be a solution to the limited land available in the Jakarta area. Although the functions, objectives and benefits of reclamation are theoretically capable of having a positive impact on the environment, but the reclamation also has a fairly large negative impact. This fact raises various questions about how the government plans the Spatial Planning for the North Coast of Jakarta and how to align it with environmental planning for the area. Therefore, it is necessary to find out how the arrangements regarding the the environmental planning of the North Coast of Jakarta and its implementation in the utilization, protection and management, and how the arrangements regarding the spatial planning of the North Coast of Jakarta and its implementation. So from there, we can assess the suitability between environmental planning with spatial planning for the North Jakarta Coastal area.