Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSetelah masa isolasi di Jepang berakhir lahirlah pemerintah baru yang melakukan pembaharuan-pembaharuan berdasarkan sumpah jabatan Kaisar. Sebagian besar kebijakan yang diambil menguntungkan negara tetapi menyengsarakan rakyat walaupun demikian lahir kelompok intelektual yang bertujuan menyebarkan pencerahan, memajukan bangsa, dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara Barat. Terjadi pertentangan antara kelompok intelektual yakni kelompok yang ingin segera melaksanakan modemisasi dan melakukan pengembangan dalam negeri dengan kelompok yang berencana mengirim ekspedisi ke Korea. Kelompok yang terakhir ini kemudian kalah dalam perdebatan dan keluar dari pemerintahan menyusul kemudian membentuk Aikokukoto. Aikokukoto yang merupakan organisasi pertama yang mempunyai sasaran pembentukan lembaga perwakilan rakyat temyata tidak berumur panjang namun demikian sempat melahirkan sebuah petisi yang kemudian menjadi pemikiran dan pembahasan dalam masyarakat Jepang.

---

"

"ABSTRAKSkripsi ini memberikan gambaran mengenai perempuan dalam sistem politik Jepang kontemporer, bagaimana keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif Jepang yaitu parlemen atau Diet. Hak perempuan dalam politik dijamin penuh, termasuk untuk terlibat di dalam politik sejak disahkannya UUD 1947 Shinkenp? yang menghapus segala bentuk diskriminasi. Namun, hingga kini masih sedikit jumlah perempuan Jepang yang terlibat dalam sistem politik Jepang. Ditetapkannya kuota 30 keterwakilan perempuan di dalam parlemen oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam konferensi di Beijing pada tahun 1995, diharapkan dapat membangkitkan motivasi perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan kehadiran kaum perempuan dalam lembaga legislatif, maka masalah-masalah seputar perempuan akan dibahas dan dapat mengubah agenda serta membawa perspektif baru dalam menentukan arah kebijakan-kebijakan politik.

---

ABSTRACTThis study gives an overview of women in the contemporary Japanese political system, Japanese parliament or Diet. The rights of women in politics are fully guaranteed since new constitution of Japan Shinkenp was made in 1947 which eliminates all discrimination forms. However, the fact that there is still a small number of Japanese women who involved in the Japanese political system The establishment of a 30 quota of women 39 s representation in parliament by the United Nations at a conference in Beijing in 1995, is expected to inspire women to enter politics that has been dominated by men. With the presence of women in the legislative, women 39 s issues will be discussed and can change the agenda, also bring new perspectives in determining the direction of political policies. "