Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini meneliti pemasaran politik partai politik baru di era sistem multi partai pada pemilu 2004. Studi kasus dilakukan terhadap Partai Demokrat yang merupakan partai politik baru yang berhasil masuk 5 besar diantara 24 partai politik peserta pemilu 2004. Banyak temuan dalam penelitian ini yang bisa dijadikan acuan untuk peneliti dengan minat yang sama dan praktisi politik, diantaranya Partai Demokrat juga menggunakan komponen-komponen pemasaran politik seperti iklan politik dan PR politik dalam memasarkan partai. Bahkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ligur partai juga mcningkat karcna strategi pemasaran politik. Namun demikian pemasaran politik yang dilakukan Partai Demokrat tidak terencana tapi dilakukan secara improvisasi.

---

This thesis investigates thc political marketing of the new political parties in the era of multi-patty system in the general election of 2004. A case study was conducted upon the Democrat Pany (Partai Demokrat), as a new political party that made it to the top tivc among 2/l participating political parties inthe general election of 2004. Some researchers ofthe same interest as well as political practitioners referred to a number ofapproachcs described in the investigation. Democrat Party had also utilized the components of political marketing, like political advertising and political public relations in order to promote itself. The popularity of Susilo Bambang Yudhoyono as thc party ligure had even risen due to the strategy of the political marketing. However, the political marketing that the Democrat Party had performed was undcsigned. lt was done by improvisation.

Abstrak :
Peningkatan popularitas Partai Demokrat Swedia yang ditandai dengan lonjakan suara yang mereka peroleh dalam 3 pemilihan umum terakhir (2010, 2014, 2018), telah menciptakan riak perubahan dalam lanskap politik di Swedia. Melalui penelitian ini, penulis hendak mengeksplorasi bagaimana kondisi modal sosial di Swedia dapat menjelaskan peningkatan popularitas Partai Demokrat Swedia. Berangkat dari argumen Robert Putnam yang menyatakan bahwa, “Tingkat modal sosial dalam suatu struktur masyarakat berbanding lurus dengan tingkat absorpsi demokrasi dan tingkat toleransi masyarakat tersebut”, penulis berusaha membedah bentuk keterkaitan antara kondisi modal sosial dengan pertumbuhan gerakan populis ekstrem kanan melalui analisa kasus yang terjadi di Swedia. Penulis menganalisa keadaan terkini modal sosial di Swedia melalui dua indikator yang digunakan oleh Putnam dalam mengukur tingkat modal sosial (tingkat kepercayaan dan tingkat keanggotaan asosiasi masyarakat). Dari data-data yang didapatkan oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwa adanya tren penurunan modal sosial di Swedia (yang utamanya digambarkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan publik secara general terhadap otoritas pemerintah) memiliki korelasi yang kuat dalam menjelaskan peningkatan popularitas Partai Demokrat Swedia. Kesimpulan ini diperkuat dengan adanya data dari Legatum Prosperity Index (yang juga menggunakan indikator Putnam) yang menunjukkan bahwa penurunan indeks modal sosial di Swedia yang terjadi pada periode 2016-2018 bertepatan dengan momentum terjadinya peningkatan popularitas Partai Demokrat Swedia secara drastis pada periode yang sama (2016-2018). Selebihnya, penulis merasa belum menemukan konsistensi data dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk menentukan pola hubungan dari kedua variabel tersebut. ......The increase in popularity of the Sweden Democrats, marked by the surge in votes they received in the last 3 general elections (2010, 2014, 2018), has created ripples of change in the political landscape in Sweden. Through this research, the writer intends to explore how the conditions of social capital in Sweden can explain the increasing popularity of the Sweden Democrats. Departing from Robert Putnam's argument which states that, "The level of social capital in a community structure is positively correlated to the level of democracy absorption and the level of tolerance of the community", the author tries to dissect the form of the relationship between the conditions of social capital and the growth of the extreme right populist movement through analysis of cases that occur. in Sweden. The author analyzes the current state of social capital in Sweden through two indicators used by Putnam in measuring the level of social capital (level of trust and level of associational membership). From the data obtained by the author, the author conclude that the downward trend in social capital in Sweden (which is mainly illustrated by the decrease in the general level of public trust in government authority) has a strong correlation in explaining the increasing popularity of the Sweden Democrats. This conclusion is reinforced by the data from the Legatum Prosperity Index (which also uses the Putnam indicator) which shows that the decline in the social capital index in Sweden that occurred in the 2016-2018 period coincided with the momentum of a drastic increase in the popularity of the Sweden Democrats in the same period (2016-2018). The rest, the author feels that he has not found data consistency over a longer period of time to determine the relationship pattern of the two variables.

Abstrak :
Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dan bertujuan untuk dapat melihat perkembangan pelembagaan Partai Demokrat baik yang berjalan sebelum terjadinya konflik hingga pasca terjadinya konflik di internal Partai Demokrat. Dalam konteks dan latar tersebut selanjutnya penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait dengan bagaimana konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dapat mempengaruhi institusionalisasi di Partai Demokrat. Dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dan teori institusionalisasi partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam Teknik pengumpulan data, data primer di peroleh melalui metode wawancara dengan informan yang terkait, dan data sekunder di peroleh melalui studi dari berbagai referensi yang berasal dari buku, penelusuran terhadap berbagai situs yang memuat hasil riset, dokumen partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik internal Partai Demokrat dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan yang terjadi di internal partai. Terjadinya Konflik tersebut juga didasari pada adanya dominasi elit yang kuat dalam mempengaruhi jalannya organisasi. Sehingga, kuatnya personafikasi figur di Partai Demokrat tersebut memberikan dampak negatif terhadap pelembagaan Partai Demokrat berdasarkan pada empat dimensi teori institusionalisasi dari Randall dan Svasand (2002) yakni pada dimensi kesisteman, identitas nilai, otonomi kebijakan dan pengetahuan publik. ...... This study is motivated by the existence of conflicts that occurred within the Democratic Party and aims to be able to see the development of Democratic Party institutions both before the conflict occurred and after the conflict occurred within the Democratic Party. In this context and background, this research will then be carried out. This study aims to find answers related to how internal conflicts within the Democratic Party can affect the institutionalization of the Democratic Party. In analyzing this research, researchers used conflict theory and party institutionalization theory. This study uses a descriptive qualitative research method. In data collection techniques, primary data was obtained through interviews with relevant informants, and secondary data was obtained through studies of various references from books, searches of various sites containing research results, documents of political parties. The results of this study indicate that the internal conflict of the Democratic Party has an impact on the existence of power struggles that occur within the party. The occurrence of this conflict also opposes the domination of strong elites in influencing organizational temptation. Thus, the strong personification figure in the Democratic Party has a negative impact on the institutionalization of the Democratic Party based on the four dimensions of institutionalization theory from Randall and Svasand (2002), namely on the systemic dimension, value identity, policy autonomy and public knowledge.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis pengaruh dari penggunaan seorang tokoh dalam sebuah iklan politik partai dan pengaruhnya pada keinginan memilih terhadap partai tersebut. Penelitian diuji kepada 150 orang yang sudah memiliki hak untuk memilih pada pemilu legislative. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa penggunaan kedua tokoh ini didalam iklan partai berpengaruh signifikan terhadap keinginan memilih terhadap partai yang diiklankan. Pengaruh signifikan merupakan kelanjutan dari pengaruh signifikan penggunaan tokoh tersebut dalam iklan terhadap brand attitude dan attitude toward ad. Dengan tingkat-rata-rata signifikansi pengaruh yang lebih besar pada sosok SBY dibandingkan dengan Prabowo Subianto. ......This study is discussing about the usage of an endorser in a political party’s advertising in television and its causality of intention to vote to the party. Based on 150 respondents that has the right to be the voters. From this study, there is a conclusion that the usage of an endorser is significance relate to intention to vote of the party. This significance influence is a consequence from the significance relations between the sourcc of thought to brand attitude and attitude toward ad. With a a resuls of higher average reslult in the usage of SBY compare to Prabowo Subianto.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai presidensialisasi partai dalam Partai Demokrat pada masa kepemimpinan Yudhoyono. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat merupakan partai presidensial karena memenuhi dua indikator utama dalam teori presidensialisasi yang dijelaskan oleh Thomas Poguntke dan Paul Webb. Indikator pertama adalah kekuatan kepemimpinan dalam Partai yang dapat dilihat dari tiga aspek yaitu perubahan peraturan yang memberikan pemimpin partai pada kekuasaan yang lebih formal, kapasitas pemimpin partai untuk menciptakan program mandiri dalam partainya dan pelembagaan pemilihan kepemimpinan langsung yang lebih berpusat pada presiden daripada partai. Kemudian, Indikator kedua yaitu kekuatan kepemimpinan dalam eksekutif dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertumbuhan sumber daya kekuasaan politik pada kepala eksekutif, kemampuan kepala eksekutif untuk merujuk teknokrat non partai dan kecenderungan kepala eksekutif untuk melakukan perombakan kabinet. Sehingga kedua indikator tersebut dapat menjadi landasan untuk melihat fenomena presidensialisasi pada Partai Demokrat sejak awal pembentukan, pada masa pemilihan umum yang mengusung Yudhoyono tahun 2004 dan 2009 maupun pada masa dimana Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis melakukan wawancara dan kajian literatur untuk mendapatkan data yang dapat menunjang skripsi ini. Pada intinya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat mengalami presidensialisasi partai oleh Susilo Bambang Yudhoyono. ......The thesis discusses the phenomenon of a presidentialized party in the Democratic Party during the leadership of Yudhoyono. The focus of this thesis is to explain that the Democratic Party is a presidential party because according to two main indicators in presidentialization theory by Thomas Poguntke and Paul Webb. Presidentialized party can be analyzed based on two indicators. The first indicator is the leading power in the Party, which can be seen from three aspects: the change of rules that gives party leaders to more formal power, the capacity of party leaders to create an independent program in their party and the institutionalization of a presidential-centered direct leadership election rather than the party. Then, the second indicator is the leading power in the executive, can be seen from three aspects: the growth of political power resources to the chief executive, the ability of the chief executive to refer to non-party technocrats and the tendency of the chief executive to make a cabinet reshuffle. So these two indicators can be a reference to see the phenomenon of presidentialization the Democratic Party since the beginning of the formation, during the elections that brought Yudhoyono in 2004 and 2009 as well as in the period where Yudhoyono became President of the Republic of Indonesia. This thesis uses qualitative methods in which the authors conduct interviews and literature review to obtain data that can support this thesis. In essence, this thesis aims to explain that the Democrat Party experienced the presidentialist party by Susilo Bambang Yudhoyono.

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pragmatisme dari Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS) atas peran sertanya dalam isu proposal Federal Marriage Amendment (FMA) tahun 2004. Dengan menentang proposal FMA, maka Partai Demokrat dapat memberikan citra sebagai partai politik yang mengakomodir kepentingan kelompok Lesbian, Gay, & Bisexual (LGB). Adapun kepentingan kelompok LGB yang dimaksud adalah tuntutan mereka untuk dapat menikah, yang secara substansi akan tereliminasikan apabila proposal FMA berhasil lolos menjadi Amandemen Konstitusi AS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menginterpretasikan mengenai bagaimana Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik, memiliki dan menempatkan kepentingan partai sebagai tujuan utama di balik upayanya dalam mengakomodir kepentingan dari kelompok LGB melalui isu proposal FMA. Peristiwa-peristiwa yang melatar-belakangi hadirnya proposal FMA, ditambah faktor-faktor pendukung lainnya, memberikan momentum bagi Partai Demokrat untuk mengupayakan kepentingannya.

---

ABSTRACT
This research focuses on presenting the pragmatism of the Democratic Party in the United States (US) with regard to its role and involvement on the issue of Federal Marriage Amendment (FMA) proposal 2004. By means of opposing FMA proposal, so the Democratic Party was enabled set up an image as a political party that accommodated the interest of Lesbian, Gay, & Bisexual (LGB) group. As for the interest of LGB group is referring to their demand to be able to marry, which is substantially will be eliminated if the FMA proposal has succeeding become a US Constitutional Amendment. This research uses qualitative method to interpret how the Democratic Party as a political party has its own interest and placed it as the main goal to be achieved behind their effort in accommodating the interest of the LGB group through the FMA proposal issue. Several events as the background of the FMA proposal, with other supporting factors, gave it momentum so that the Democratic Party was able to attain the partys interest.