Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada 2005, Bupati Bojonegoro menulis Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005 yang dianggap mengikat PT Asri Dharma Sejahtera untuk bekerja sama dengan PT Surya Energi Raya. Walaupun Surat a quo pada esensinya hanya merupakan surat balasan, Surat a quo dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengikat PT Asri Dharma Sejahtera. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bupati Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan penyetujuan badan usaha sebagai rekanan kerjasama BUMD. Penelitian ini meninjau kasus Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005 yang menyetujui kerjasama pendanaan Participating Interest Blok Cepu antara PT Surya Energi Raya dengan PT Asri Dharma Sejahtera selaku BUMD serta untuk meninjau bagaimana keberlakuan serta kekuatan hukum Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005. Penelitian ini diselenggarakan dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepala daerah khususnya Bupati Kabupaten Bojonegoro hanya dapat bertindak sebagai pemegang saham dalam pengelolaan BUMD, bukan sebagai Direksi dan Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005 tidak memiliki keberlakuan dan kekuatan hukum yang mengikat serta tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.

---

In 2005, the Regent of Bojonegoro release the Bojonegoroâ??s Regent Letter No. 050/872/412/12/2005 which is presumed to binds PT Asri Dharma Sejahtera to partner with PT Surya Energi Raya. Though the letter was only meant as a reply note, the letter still presumed by many as a State Administrative Decree that binds PT Asri Dharma Sejahtera. This study was conducted to determine the existence of the authority of the regional head regarding the management of Regional Owned Enterprises (ROE), especially the Regent of Bojonegoro to make approval of business entities as partners in the cooperation with Regional Owned Enterprises (ROE). This study examines the case of Bojonegoroâ??s Regent Letter No. 050/872/412/12/2005 which approved the cooperation in funding the Blok Cepu Participating Interest between PT Surya Energi Raya and PT Asri Dharma Sejahtera as ROE and to examine how is the legal strength of the Bojonegoro Regent Letter No. 050/872/412/12/2005. This study was conducted with a juridical normative research type. The results of this study indicate that the regional head, especially the Regent of Bojonegoro can only act as a shareholder in the management of the ROE, not as the Board of Directors and the Bojonegoro Regent Letter No. 050/872/412/12/2005 has no binding legal force and cannot be categorized as a State Administrative Decree.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah. Participating interest ditinjau dari otonomi daerah dimaksudkan untuk membahas participating interest yang wajib ditawarkan Kontraktor kepada BUMD sehingga daerah dapat turut serta mengelola hulu migas sebagaimana yang diamanatkan otonomi daerah. Participating interest merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk BUMD dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan participating interest. Untuk memperdalam pembahasan, skripsi ini juga akan membahas mengenai keikutsertaan empat BUMD dalam participating interest Blok Cepu. Hasil dari penelitian ini menyarankan untuk adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai pengertian participating interest, perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengalihan participating interest khususnya kepada BUMD, dan perlunya suatu kebijakan mengenai fasilitas pembiyaan khusus bagi BUMD yang mengambil participating interest. ......The focus of this study is Participating Interest (PI) in upstream oil and gas industry from Regional Autonomy. PI from regional autonomy is meant to focus on the participation of BUMD in upstream oil and gas industry by getting PI. Participating Interest is the proportion of exploration and production costs each party will bear and the proportion of production each party will receive, as set out in an operating agreement. This study also analyze about PI implementation in Cepu Block, where Contractors transferred 10% PI to four BUMD. Results from this study suggest that the government shall clarify definition of participating interest, make regulation about the mechanism of participating interest transfer, and make policy for refinancing facilities, especially for BUMD which take participating interest.

Abstrak :
Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa pada hakekatnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, adalah rumusan dari founding father yang menegaskan bahwa ekonomi nasional dibangun atas dasar asas ekonomi kerakyatan. Migas merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pengelolaan migas harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diterapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong sekaligus mengikut sertakan pemerintah daerah dalam upaya memajukan pengelolaan industri minyak dan gas bumi. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan lebih banyak memiliki peran untuk melakukan pengelolaan kekayaan migas di daerahnya. Sehingga harapannya akan terjadi hubungan timbal balik berupa perolehan keuntungan sekaligus dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah-daerah penghasil. Sehingga tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah dapat tercapai. Hasil penelitian ini menyarankan untuk Pemerintah Pusat diharapkan tidak perlu menetapkan besaran maksimal participating interest yang ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam undang-undang dan daerah dibebaskan untuk menetapkan besaran participating interest nya masing-masing sesuai dengan kemampuan modal, sumber daya manusia, dan teknologi, dan juga perlunya peningkatan kinerja dan pengawasan Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola participating interest secara konsisten dan berkelanjutan. ......Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution states that, in essence, the earth, water, and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. It is a formulation of the Founding father, which emphasizes that the national economy is built on the principle of a populist economy. Oil and gas are one of the natural resources owned by the Indonesian nation. Therefore, oil and gas management must be managed by the state and used for the prosperity and welfare of the people. The implementation of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation (Permen ESDM) No. 37 of 2016 concerning Provisions for Offering 10% Participating Interest in Oil and Gas Working Areas is a form of the central government's seriousness in encouraging and including local governments to advance the management of the oil and gas industry. This policy allows local governments through Regional Owned Enterprises (BUMD) to have more roles in managing oil and gas wealth in their regions, so there will be a reciprocal relationship in the form of profit generation that can accelerating the realization of social welfare in producing areas. The results of this study suggest that it is hoped that the Central Government does not need to determine the maximum amountof participating interest offered to Regional Owned Enterprises (BUMD) in thelawand the regions are feed to determine the amount of their respective participating interest in accordance with capital capabilities, human resources, and technology, as well as the need to improve the performance and supervision of the Central Government for Regional Owned Enterprises (BUMD) managing participating interest in a consistent and sustainable manner.

Abstrak :
Pada PT Pertamina EP tidak dilekatkan pada kewajiban kontraktor untuk melakukan penawaran participating interest kepada BUMD berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dasar-dasar tidak dilekatkannya kewajiban dimaksud berdasarkan kekhususan yang ada pada PT Pertamina EP. Adapun dasar-dasar tersebut yaitu, Wilayah Kerja PT Pertamina EP yang dicakup dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina berbeda dengan pengaturan wilayah kerja di PSC lain. Kemudian, dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina tidak diatur mengenai kewajiban untuk menawarkan participating interest tersebut kepada BUMD. Selanjutnya komersialitas atas wilayah kerja PT Pertamina EP sudah didapatkan sebelum Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina ditandatangani. ......PT Pertamina EP is not vested on the contractor?s obligation to make a participating interest offer to the Local Government Owned Company (BUMD) based on the Article 34 Government Regulation of Year 2004 on the Oil and Gas Upstream Activity.Based on the research conducted, the results obtained showed that the ground for not vested PT Pertamina EP to the aforementioned contractor?s obligation is relying on its particular characteristic. The said grounds are PT Pertamina EP?s Working Area comprised on the Pertamina Oil and Gas Contract different to the provision of working area in other PSC. Furthermore, the obligation to offer participating interest to Local Government Owned Company (BUMD) is not regulated in Pertamina Oil and Gas Contract. In addition to that, PT Pertamina EP?s working area commerciality has already obtained long before Pertamina Oil and Gas Contract signed.

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam kebijkan pajak yang berlaku pada saat ini, pengalihan participating interest merupakan objek pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 5% (untuk pengalihan yang dilakukan pada masa eksplorasi) atau 7% (untuk pengalihan yang dilakukan pada masa eksploitasi). Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah tinjauan komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksi pengalihan participating interest tidak sepenuhnya sesuai dengan dasar pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Walaupun kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak, namun kebijakan tersebut ternyata menjadi salah satu faktor penghambat bagi industri migas untuk menjalankan investasinya, terutama pada masa eksplorasi.

---

ABSTRACT
Under current policy, participating interest transfer is subject to final income tax at the rate of either 5% (for exploration PSCs) or 7% (for producing PSCs). This research is aimed to provide comprehensive overview regarding policy implementation process of income tax on transaction of participating interest transfers in the field of upstream oil and gas sector in Indonesia. This research is conducted by using qualitative-descriptive approach. Data collected through library research and in-depth interviews. The results of this study indicate that, the income tax policy on transaction of participating interest transfers has not been implemented perfectly. Although the policy had a significant impact on the tax revenue, the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the contractors to carry out their investment, especially in exploration phase.

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban Kontraktor di bidang panas bumi untuk melakukan kewajiban participating interest dan kewajiban bonus produksi. Skripsi ini membahas apakah kewajiban participating interest menurut Permentamben No. 10 Th. 1981 dan kewajiban bonus produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014 adalah kewajiban yang sama. Selain itu, apakah Kontraktor dalam JOC Sarulla juga wajib melaksanakan kewajiban bonus produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban participating interest menurut Permentamben No. 10 Th. 1981 dan kewajiban bonus produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014 merupakan kewajiban yang berbeda. Perbedaan ini didasarkan pada tujuannya, subyek yang menerima manfaatnya, dan syaratnya. Oleh karena itu, kontraktor juga wajib memberikan bonus produksi selain kewajiban participating interest. Adapun Kontraktor dalam JOC Sarulla wajib memberikan produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014 karena berdasarkan asas kedaulatan, Kontraktor yang merupakan pihak dalam JOC Sarulla tetap terikat dengan ketentuan dalam hukum nasional dan perubahannya sesuai dengan tempat pelaksanaan kontrak. Namun, Pertamina tidak dapat mengubah JOC Sarulla kontrak secara sepihak. Tetapi, berdasarkan paham rebus sic stantibus yang menyatakan bahwa dalam hal salah satu pihak sulit melaksanakan kewajibannya, pihak tersebut dapat meminta dilakukannya negosiasi ulang dan memasukkan ketentuan baru. Dalam hal ini, dengan terbitnya UU Panas Bumi ini adalah suatu perubahan keadaan yang menyebabkan Pertamina juga tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam kontrak. Oleh karena itu, agar Pertamina dapat melaksanakan kewajibannya dalam kontrak dan kontraktor dapat dibebankan kewajiban baru menurut UU No. 21 Tahun 2014 maka kontrak perlu di negosiasi ulang.

---

ABSTRACT
Currently, there is a different opinion regarding the Contractor's obligation in geothermal sector to perform the obligations of participating interest and to provide a production bonuses. This paper analyzes whether the obligations of participating interest according to Permentamben No. 10 Yr. 1981 and obligation of production bonuses according to Law No. 21 Yr. 2014 is the same obligation. Furthermore, whether the Contractor in JOC Sarulla also required to perform the obligations of production bonus according to Law No. 21 Yr. 2014. This paper used normative juridical research. The results showed that the obligations of participating interest by Permentamben No. 10 Yr. 1981 and production bonus obligations according to Law No. 21 Yr. 2014 is a different obligation. The difference is based on the objective, the subject receives the benefits, and the conditions. Therefore, contractors are also required to provide a production bonus in addition to the obligations of participating interest. The Contractor shall provide the JOC Sarulla production according to Law No. 21 Yr. 2014 because based on the principles of sovereignty, the Contractor which are parties to the JOC Sarulla remains bound by the provisions of national law and its changes in accordance with a contract execution. Nevertheless, Pertamina can not change JOC Sarulla contract unilaterally. However, based on the rebus sic stantibus principle which states that in case one of the parties is difficult to perform its obligations, such parties can request a renegotiation and inserting new provisions. In this case, with the enactment of Law No. 21 Yr. 2014 is a change in the circumstances that led Pertamina also not be able to perform its obligations under the contract. Therefore, in order that Pertamina can perform its obligations under the contract and the contractor be charged on new obligations under the Law No. 21 Yr. 2014, the contract needs to renegotiating.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menganalisa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest oleh kontraktor minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 dalam kerangka peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku termasuk di dalamnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan masukan bagi pemegang otoritas di pemerintahan dalam usaha pemungutan pajak atas transaksi pengalihan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak agar iklim usaha di bidang minyak dan gas bumi tetap kondusif untuk investasi.

---

This thesis is aimed to analyse the of the income tax imposition on participating interest transfer by an oil and gas contractor under Government Regulation No. 79 in 2010 within the applicable tax law and regulation framework including the application of tax treaty, as well as the relevant domestic tax regulation. This thesis was also intended to be an input for the Relevant Government Authority for tax collection on the transfer of participating interest in order to provide legal certainty for both parties, therefore the business of oil and gas industry remains conducive to investment.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengenaan Branch Profit Tax terhadap transaksi pengalihan participating interest pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 PP 79/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2011 PMK 257/2011, dan Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor S-5996/WPJ.07/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pengenaan Branch Profit Tax yang diatur di dalam Surat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus No. S-5996/WPJ.07/2015 tidak konsisten dengan ketentuan yang diatur di dalam PP 79/2010 dan PMK 257/2011 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan pengenaan Branch Profit Tax sesuai dengan konsep perpajakan sehingga pelaksanaan perpajakan untuk transaksi pengalihan participating interest di masa depan lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi DJP sebagai fiskus maupun Kontraktor sebagai Wajib Pajak.

---

This thesis analyzes the imposition of Branch Profit Tax on transfer of participating interest in the upstream oil and gas industry which regulated in Government Regulation Number 79 Year 2010 GR 79 2010 , Minister of Finance Regulation Number 257 PMK.03 2011 MoF 257 2011 , and Jakarta Khusus Regional Tax Office RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015. This research use a qualitative research approach with descriptive design. The research concludes that the imposition of Branch Profit Tax as stipulated in Jakarta Khusus RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015 is inconsistent with regulation stipulated in GR 79 2010 and MoF 257 2011 causing legal uncertainty. Therefore it is necessary to have a view of Branch Profit Tax imposition from tax concept side so that the tax implementation on transfer of participating interest transaction can give legal certainty for all parties both for the Directorate General of Tax as fiscus and for the Contractor as a taxpayer as well in the future.

Abstrak :
[ABSTRAK
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest yang dilakukan oleh Daerah melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terdapat beberapa kelemahan yang akan mempengaruhi posibilitas penerapan Golden Share. Beberapa kelemahan tersebut antara lain tidak adanya pengaturan yang rigid dan jelas mengenai teknis pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest, minimnya rasio kecukupan modal pemerintah daerah dalam kewajiban penyertaan modal sebesar 10%, rendahnya penguasaan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia di sektor pengusahaan hulu Migas. Posibilitas penerapan Golden Share dalam skema Hak Partisipasi/participating interest sangat dipengaruhi oleh model pengaturan yang diterbitkan oleh pihak otoritas dan pemenuhannya terhadap prinsip-prinsip nondiskriminasi, non-diskresional dan proporsionalitas yang berkeadilan bagi seluruh pihak terkait dalam industri Migas di negara yang bersangkutan. Golden Share dalam praktiknya memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelaziman bisnis agar dalam pelaksanaannya tidak mendistrosi kebijakan operasional perusahaan.

---

ABSTRACT
Based on the research that has been done, the result that the implementation of the Participation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE (Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect the possibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absence of rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementation of the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratio of local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery of technology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitation sector. Golden Share for the possibility of the application of the scheme Participation Rights / participating interest is strongly influenced by the model regulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination, non-discretional and proportionality equitable for all parties involved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share in practice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normal business practices so as to not distort the implementation of operational policy of the company., Based on the research that has been done, the result that the implementation of the Participation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE (Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect the possibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absence of rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementation of the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratio of local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery of technology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitation sector. Golden Share for the possibility of the application of the scheme Participation Rights / participating interest is strongly influenced by the model regulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination, non-discretional and proportionality equitable for all parties involved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share in practice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normal business practices so as to not distort the implementation of operational policy of the company.]