Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RingkasanTesis ini merupakan hasil penelitian tentang peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kebersihan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Tujuan penelitian adalah identifikasi tingkat peranserta masyarakat terhadap pelaksanaan program Kebersihan dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat peranserta itu, adanya perbedaan tingkat peranserta antara warga masyarakat di lingkungan wilayah Kotamadya Surakarta.Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kebersihan kegiatan-kegiatan kebersihan. Untuk mengukur tingkat peranserta masyarakat terhadap program kebersihan ditetapkan indikator-indikator berikut menghadiri rapat/pertemuan, memberikan gagasan, memberikan dukungan, memberikan sumbangan barang, uang, melaksanakan pengangkutan sampah, melaksanakan perbaikan saluran air dan melaksanakan instruksi Walikotamadya. Sedang faktor-faktor yang mempengaruhi peranserta adalah bantuan fasilitas kerja, bimbingan/penyuluhan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, keadaan lingkungan pemukiman, koordinasi pemerintah daerah, serta pandangan dan sikap masyarakat.Penelitian ini dilakukan pada 10 kelurahan, dipilih secara acak di lima wilayah kecamatan di Kotamadya Dati II Surakarta Jawa Tengah. Dari masing-masing kecamatan diambil 15 responden sehingga keseluruhan responden ada 75 orang.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 65,33 persen tingkat peranserta masyarakat tinggi, sedang 34,6 persen lainnya rendah/sangat rendah. Hal ini tentunya ada hubungannya dengan kesempatan, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berperanserta.Penelitian ini diarahkan untuk mendeteksi sejumlah faktor yang memberi peluang bagi terciptanya kesempatan, kemampuan serta kemauan masyarakat untuk berperanserta. Faktor yang ada hubungannya dengan kesempatan masyarakat untuk berperanserta adalah bantuan fasilitas kerja, sedangkan faktor-faktor kemampuan adalah bimbingan/penyuluhan, pendidikan dan pendapatan. Adapun faktor-faktor yang ada hubungannya dengan kemauan masyarakat untuk berperanserta adalah keadaan lingkungan pemukiman, koordinasi pemerintah daerah, pandangan dan sikap masyarakat terhadap program kebersihan.Faktor yang ada hubungan dengan kesempatan masyarakat untuk berperanserta, seperti Bantuan fasilitas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara yang mendapat bantuan fasilitas kerja, banyak sekali, banyak, kurang dan kurang sekali terhadap tingkat peranserta masyarakat dalam program kebersihan. Hal ini mungkin disebabkan karena warga masyarakat yang kurang/kurang sekali mendapat bantuan fasilitas kerja tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan warga masyarakat yang banyak mendapat bantuan fasilitas kerja dalam mengikuti kegiatan kebersihan terutama kegiatan yang membutuhkan fasilitas kerja yang dibebankan kepada warga masyarakat.Ada tiga faktor yang diteliti dalam hubungannya dengan kemampuan masyarakat yaitu Bimbingan/penyuluhan, pendidikan dan pendapatan. Terdapat korelasi positip antara warga masyarakat yang memperoleh bimbingan/penyuluhan sangat intensif, intensif dan kurang intensif terhadap tingkat peranserta masyarakat dalam kegiatan kebersihan. Adanya pemahaman akan manfaat program kebersihan mengakibatkan peranserta yang tinggi, sebaliknya kurang intensifnya bimbingan/penyuluhan akan sulit bagi warga masyarakat memahami dan menganalisa tujuan kegiatan kebersihan, sehingga ia akan bertindak ragu-ragu dalam berperanserta terhadap kegiatan kebersihan.Faktor Pendidikan dan pendapatan tidak nyata pengaruhnya terhadap tingkat peranserta masyarakat dalam uji statistik korelasi Spearman. Hal ini mungkin dikarenakan adanya kesamaan latar belakang sosial budaya, sehingga power atau kekuasaan resmi yang berasal dari pemerintah akan sangat berpengaruh sekali terhadap setiap warganya.Faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat berperanserta adalah keadaan lingkungan pemukiman, koordinasi pemerintah daerah, tanggapan dan sikap masyarakat terhadap program kebersihan.Keadaan lingkungan pemukiman yang diduga berpengaruh terhadap tingkat peranserta masyarakat, tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antara keadaan lingkungan pemukiman baik, cukup, kurang. Hal ini mungkin disebabkan warga masyarakat berorientasi pada kepentingan pribadi dan status seseorang yang pada kenyataan mereka ini kurang berperanan dalam kegiatan kebersihan.Terdapat korelasi positif antara koordinasi pemerintah daerah dengan tingkat peranserta masyarakat dalam program kebersihan, hal ini dikarenakan power atau kekuasaan resmi yang berasal dari pemerintah akan sangat berpengaruh sekali terhadap kegiatan masyarakat, nilai hormat dan rukun dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan mereka mau bertenggang rasa terhadap pendapat, anjuran maupun ajakan pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan kebersihan.Demikian juga pada pandangan dan sikap masyarakat terdapat hubungan yang positif dengan tingkat peranserta masyarakat. Terdapat perbedaan yang nyata antara warga masyarakat yang bersikap sangat membantu, membantu dan acuh tak acuh terhadap peranserta dalam program kebersihan.Tingkat peranserta masyarakat dalam kegiatan kebersihan dipengaruhi secara nyata oleh faktor-faktor Bantuan fasilitas kerja yang diberikan oleh pemerintah, koordinasi dari pemerintah daerah, pandangan dan sikap masyarakat terhadap program kebersihan dan bimbingan/penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah terutama oleh pejabat dan petugas yang berhubungan langsung dengan pengelolaan kebersihan, sedangkan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan keadaan lingkungan pemukiman tidak terdapat hubungan dengan tingkat peranserta masyarakat terhadap pelaksanaan program kebersihan, namun masih banyak faktor-faktor lain diluar tingkat peranserta yang berpengaruh terhadap keberhasilan program kebersihan di Kotamadya Surakarta.

---

Summary

This thesis is a result of research about community participation in the implementation of cleanliness program and factors that affect it.

The objectives of this research are to identify level of community participation in the implementation of the cleanliness program and to identify factors that affect level of that participation and difference of participation level among community in the Regency of Surakarta.

Community participation in the implementation of cleanliness program means community involvement in 'the cleanliness activity. These are indicators used to measure level of participation among the members of community in the implementation of the cleanliness program: giving ideas, giving supports, giving material and financial supports, doing sanitary renovation, and obeying the government's instructions. Factors that affect participation are support for working facilities, coordination?s among the government's organ, perception and attitude of members of community, guidance / counseling, level of income, level of education and human settlement environment.

This research is conducted in 10 kelurahan (villages); samples are collected by randomness in five districts (kecamatan) in the Surakarta Regency, Central Java. There is ten villages (kelurahan) chosen among five districts (kecamatan). Fifteen samples are put in each district. Totally, there are 75 samples.

The result of the research shows that 65,33 percent of the respondents have high level of participation, while 34,6 percent of them shows law level of participation. This is certainly related to opportunity, ability, and the will of the community to participate.

This research is intended to identity factors that give probability for creating opportunity, ability and also the will of the members of the community to participate. Factor related to opportunity for participation is supports for work facilities, while the factors related to ability are guidance / counseling, education and income. The factors that have relation to the will of community to participate are the settlement environment, coordination among the organs of the government, the perception and attitude of community of, and toward, the cleanliness program. Factor that has relation to people's opportunity to participate, like supports for work facilities shows that there are significant differences among the people in getting work facilities. The greater the facilities they get, the higher the level of participation they have in the cleanliness program.

There are three factors studied here that are related to community ability, namely guidance / counseling, education and income. There is a positive correlation between the people who get very intensive, intensive and less intensive in guidance / counseling to level of community participation in the cleanliness program activities.

Understanding of cleanliness program utilities causes high participation, on the other hand the lack of guidance / counseling causes to the difficulty in understanding and in analyzing the aims of the cleanliness activity, so they will act doubly in participating in the cleanliness activity.

Education and income factors don't have significant effect on level of community participation, according to statistical evaluation in Spearman Correlation. This is, maybe, caused by the similarity in socio-cultural backgrounds, 50 the power or legal authority of the government will have very significant affect on every people.

The factors that affect the will of the community to participate are human settlement environment, coordination among the government's organs, perception and attitude of community of, and toward, the cleanliness program.

Human settlement environment which is predicted has an effect on level of community participation doesn't show a significant effect between good, enough and less in human settlement environments. Probably this is caused by orientation among individuals in the community to their own interests and statuses. Accordingly, they show less attention to the cleanliness program.

There is a positive correlation between coordination among the government's organs and the level of community participation in cleanliness program. Consequently, the power or legal authority of the government has very significant effect on community activity, appreciation to values and friendship in daily life style, which enable them to be ready to appreciate public opinions, advice and instructions from the Regency government to do cleanliness activity.

Similarly, there is positive correlation between perception and attitude of the community of, and toward, cleanliness and their level of participation. In other words, those with positive perception and attitude show more participation in the cleanliness program.

Level of community participation in the cleanliness activity is significantly affected by such factors as supports for working facilities, which are given by the government, and coordination among the government?s organs, perception and attitude of community to the cleanliness program, and guidance / counseling which are given by the government, especially by bureaucrats and officials who have direct relation with cleanliness management. On the other hand, level of income, level of education and human settlement environment don't have relation to level of community participation in the implementation of the cleanliness program, but there are still other factors out of level of participation that influence the success of the cleanliness program in the Surakarta Regency."

"Salah satu objek wisata yang ada di Kota Padang adalah objek wisata Pantai Air Manis. Dari tahun ke tahun, jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ini terus meningkat. Peningkatan kunjungan wisatawan ini membawa konsekuensi terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Namun pada kenyataannya, pesatnya perkembangan sarana pendukung pariwisata tidak diikuti dengan peningkatan kualitas objek dan daya tarik wisata, seperti kebersihan, perawatan dan pemeliharaan objek, atraksi wisata serta industri kerajinannya. Seringkali pembangunan dan penataan suatu objek wisata oleh pemerintah akhimya terlantar karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan. Begitu juga dengan atraksi wisata dan kerajinan cenderamata yang kurang mempunyai daya jual dan daya saing. Untuk mengatasi masalah tersebut pertu digalang dan ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Dalam artian mengikut sertakan masyarakat dalam proses dan usaha pengembangan pariwisata, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawab tumbuh pada masyarakat terhadap objek wisata yang ada di daerahnya. Dengan rasa memiliki dan tanggung jawab ini, maka masyarakat akan ikut merawat dan memelihara kelestarian objek wisata tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara yang mendalam, kuesioner dan pengamatan di lapangan. Kuesioner diberikan kepada masyarakat, dan wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintah daerah yang terkait dan tokoh-tokoh masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis secarp kualitatif dan kuantitatif. Kesimpulan yang diperoleh bahwa dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kelurahan Air Manis, peranan pemerintah daerah masih sangat dominan. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lebih banyak ditentukan dari atas (top down), dan masyarakat hanyalah sebagai penerima hasil-hasil pembangunan, serta tidak memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Pada hakekatnya masyarakat di Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, mau dan mampu (dalam batas-batas tertentu) untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata_ Namun pada kenyataannya, partisipasi masyarakat tersebut masih jauh dari yang diharapkan atau masih rendah, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan dalam proses pemeliharaan hasil-hasil pembangunan pariwisata, partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi. Dan dari 7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi, ada 3 (tiga) faktor yang dominan menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kelurahan Air Manis, yaitu faktor tidak adanya kesempatan untuk berpartisipasi, motivasi dan komunikasi. Sedangkan faktor-faktor yang lainnya yaitu, faktor pendidikan, penginterprestasian yang dangkal terhadap agama, tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan dan faktor kepemimpinan merupakan faktor yang turut memberikan dukungan positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan untuk diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bentuk dan pola partisipasi masyarakat yang mampu menciptakan dan mendukung pengembangan pariwisata, sehingga kualitas objek wisata semakin meningkat dan lebih baik dari sekarang ini. Kepada pihak pemerintah khususnya pemerintah daerah agar dalam pengembangan pariwisata mengikut sertakan masyarakat sekitarnya karena keberhasilan, kenyamanan dan keindahan objek wisata sangat bergantung pada masyarakat di sekitamya."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran berapa besar jumlah pasangan usia subur miskin dan tidak miskin, di Sulawesi. Secara umum penelitian ini mempelajari "perbedaan proporsi ber KB dan tidak ber KB" antara pasangan usia subur miskin dan tidak miskin, serta untuk mempelajari karakteristik sosial ekonomi demografi pasangan usia subur di Sulawesi.Penelitian ini menggunakan data kor Sulawesi Susenas 1992. Jumlah responden penelitian ini 4476 pasangan usia subur, diantaranya miskin 30,21 persen. Karena yang mau dipelajari adalah karakteristik Sosial Ekonomi dan demografi sedangkan variabel terikatnya (dependen) adalah data kategorik, dengan demikian metode analisis yang digunakan adalah "regresi logis tik berganda". Untuk mempelajari besarnya nilai perbedaan kelompok digunakan Analisis Statistik Odds Rasio.Hasil penelitian menyatakan bahwa 44,0E persen dari 4476 responden sedang menggunakan kontrasepsi (KB) dalam berbagai metode pada saat wawancara. Proporsi ber KB pasangan usia subur miskin 47,41 persen lebih besar dibanding dengan yang tidak miskin 42,64 persen. Variabel bebas (pendidikan) berpengaruh secara positif terhadap proporsi ber KB baik yang miskin maupun tidak miskin. Dari semua variabel bebas yang diperhatikan (pendidikan, lapangan pekerjaan, status ekonomi, usia, anak masih hidup dan wilayah), semuanya menunjukkan bahwa proporsi ber KB pasangan usia subur miskin lebih besar bila dibandingkan dengan pasangan usia subur yang tidak miskin.Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa, variabel pendidikan mempunyyai pengaruh penting tehadap keikutsertaan dalam ber KB (pemakaian kontrasepsi). Oleh sebab itu disarankan pentingnya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya dalam kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi). Dalam hal ini termasuk pemahaman terhadap masalah KB. Dengan demikian dapat diharapkan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan KB di Sulawesi dan di Indonesia pada umumnya akan dapat diwujudkan."

"Kehadiran kader mutlak dibutuhkan dalam Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), yaitu suatu upaya yang dilandasi peran-serta masyarakat, adalah suatu strategi untuk memelihara kelangsungan hidup di samping untuk membina tumbuh kembang anak secara sempurna baik fisik maupun mental. Dari berbagai kepustakaan diperoleh informasi bahwa peran-serta masyarakat khususnya sebagai kader tidak dapat timbul begitu saja tetapi harus ada motivasi dari pihak lain yang sifatnya terus menerus. Motivasi tersebut dapat berasal dari lingkungan, yaitu pemerintah atau swasta, dan dapat juga berasal dari masyarakat sendiri. Motivasi yang berasal dari pemerintah atau swasta lebih bersifat temporer sedangkan motivasi yang berasal dari masyarakat, antara lain seperti sumber daya manusia termasuk tokoh masyarakat atau kepala desa (kades) diharapkan akan menjadi motivator yang sifatnya lebih berkesinambungan. Namun, dalam pelaksanaannya, posyandu banyak mengalami kendala dan kegagalan walaupun ada juga yang berhasil. Kegagalan tersebut disebabkan antara lain karena di sana-sini banyak terjadi angka putus (drop-out) kader karena kurang/tidak adanya motivasi dari kades. Penelitian kualitatif telah dilakukan untuk mendapatkan ciri kepemimpinan, sementara telah dilakukan pula penelitian yang bersifat kuantitatif secara cross sectional untuk membuktikan bermakna tidaknya pengaruh kepemimpinan tersebut. Hasil analisis penelitian ini, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, memperlihatkan adanya hubungan antara kepemimpinan dengan sikap kader; demikian juga kehadiran kader di Posyandu secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa adanya angka putus kader (drop-out) adalah karena kepemimpinan kades yang tidak berjalan dengan semestinya, yang juga sangat berpengaruh, baik terhadap sikap kader maupun kehadirannya di Posyandu/peran-serta masyarakat.

---

Village Head and Village Leadership: Posyandu Cadre Perseption in Mlonggo Subdistrict, Jepara District, Central Java, 2000. The presence of kaders in the integrated health and family planning services (Posyandu) form one of the community based health efforts and was a strategy to ensure child survival as well as their mental and physical development and protection. Secondary research indicates that community participation couldnot rise by itself and that it must be continuously motivated by other parties.These include the government and non-government organizations, as well as from within the communities. Motivations from government and non-government organizations are often temporary, while motivations from the community are often expected to be sustainable. In its implementation, however, the presence of kader in Posyandu often face many barriers and failures, though some have been successful. One of the main failures is reflected in the drop-out rates of the village kader due to the lack of motivation especially from the village heads (kades). The qualitative research was done in stages focusing on characteristics of leadership, while a quantitative analysis through a cross sectional survey was done to show the significance of such leadership. The results both qualitative and quantitative analysis shows a relation between leadership and kaders attitude and a relation between leadership and the presence of kader of Posyandu programs significantly. It means that drop-out rates of kaders are indeed affected by kades leadership which also affects the overall performance of the Posyandu, include the presence of the kaders."

"To get scces to good quality public service is the right of every citizen.Unfortunately, the quality of public service in Indonesia is still for below the expectation of the people

---

."

"Penegakan hukum hak kekayaan intelektual oleh otoritas kepabeanan ditujukan untuk melindungi pemilik atau pemegang hak dari segi ekonomi, melindungi konsumen terhadap barang-barang bermerek palsu maupun bajakan hak cipta dan untuk kepentingan negara dari segi perdagangan internasional serta penerimaan keuangan negara dilaksanakan dengan dua cara yaitu pasif dan aktif sesuai dengan ketentuan Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights tentang tindakan yang diambil di perbatasan negara walaupun sudah memperlihatkan hasilnya namun masih memerlukan dukungan berupa peran serta secara aktif pemilik atau pemegang hak, masyarakat konsumen, dan kerjasama para penegak hukum, serta perangkat peraturan yang memadai.

---

Enforcement of intellectual property rights by the Customs Authority is aimed to give economic protection to the owner or holder of the right, consumer protection against counterfeit trademark and pirated goods as well as for the benefit of international trade and national revenue performed by Customs Authority in two actions, that is passive action and active action based on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement concerning with special requirements related to border measures although has been done successfully but it still need support in form of active participation by the owner or holder of the right, consumer as a whole, cooperation among law enforcement agencies and a set of reliable government regulation as well."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab siswa lulusan Sekolah Dasar tidak melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan dan pengumpulan data sekunder. Narasumber terdiri dari 14 orang informan yang terdiri dari orang tua anak yang tidak sekolah, anak yang tidak sekolah, dinas pendidikan kota Tangerang Selatan, dan kepala sekolah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama siswa lulusan Sekolah Dasar tidak melanjutkan sekolah karena rata-rata penghasilan orang tua mereka masih cukup rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari. Sedangkan faktor budaya dan faktor sosial bukan menjadi penyebab siswa lulusan SD tidak melanjutkan sekolah. Wawasan orang tua terhadap pendidikan cukup baik. Mereka sebenarnya menyadari pentingnya arti pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.

---

This research is conducted to find out causal factors that make children in elementary school not continue their education to junior high school level. This research uses qualitative methods by conducting in-depth interview, library study and secondary data collection. There are 14 resources that consist of parents whose children can`t go to junior high schools, children who can`t continue their education, education office and headmasters.The result shows that economic hardship is the main cause for parents not to send their children to junior high school, meanwhile social and cultural factors are not the main cause. Their parents actually realize that education is important for their children`s future."