Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"I am here to share with you some strategies from BMW, in particular, how BMW opened up an additional market segment in pre - owned cars for itself...."

"Dalam beberapa dekade terakhir, telah banyak sekali dibuat telaah mengenai industri jasa terlebih sejak sektor ini menunjukkan perannya yang signifikan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini peneliti mempunyai ketertarikan secara khusus terhadap industri kepelabuhanan karena sektor ini memiliki peranan strategis dalam perdagangan dan perekonomian nasional yang sekaligus merupakan industri yang memberikan manfaat yang kompetitif bagi kepentingan nasional.Untuk itu, peneliti berkeinginan untuk menjadikan PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) sebagai subyek penelitian karena peranan strategisnya yang penting di dalam kepelabuhanan di Indonesia dan juga karena keuntungan peneliti yang telah bekerja cukup lama di JICT. PT. Jakarta International Container Terminal adalah sebuah perusahaan Joint Venture dimana sahamnya 48,9% dimiliki oleh PT. Pelindo II, 51% dimiliki oleh Hutchison Port Jkt Pte Ltd. yang dulu dikenal sebagai Grosbeak PTE Ltd. dan 0.1% oleh Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR).Sebagai sebuah terminal petikemas yang melayani jasa bongkar muat petikemas internasional, JICT telah berhasil menjadi terminal pilihan di Indonesia selama bertahun-tahun dan selama ini selalu memimpin dalam kompetisi dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Tanjung Priok. Namun, tantangan bagi JICT adalah bagaimana JICT dapat menjadi pelabuhan yang mempunyai standar pelabuhan kelas dunia seperti pelabuhan Port Klang di Malaysia atau bahkan pelabuhan PSA (Port of Singapore Authority) di Singapura Permasalahan yang terjadi saat ini bagi JICT adalah perusahaan ini lebih banyak mengandalkan pengukuran kinerja perusahaannya melalui pengukuran kinerja finansial dan indikator produktivitas operasional di lapangan, sehingga walaupun kedua indikator ini menunjukkan kinerja yang baik pada kedua aspek tersebut, namun keduanya merupakan indikator yang mewakili kinerja yang telah lampau. Indikator ini tidak dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaannya untuk berkompetisi di masa depan. Untuk itu, JICT membutuhkan suatu pengukuran kinerja yang dapat memberikan mereka gambaran bagaimana mereka mempersiapkan diri dan mengelola setiap kesempatan yang ada untuk berkompetisi di masa depan.Riset ini menggunakan teori Performance Management sebagai dasar kerangka pemikiran dan dengan mengacu kepada kerangka teori tersebut, peneliti memilih Balanced Scorecard sebagai metode untuk menganalisa kinerja JICT. Metode Balanced Scorecard ini memungkinkan JICT untuk mengevaluasi kinerjanya dengan menggunakan beberapa perspektif yang tidak hanya menggunakan perspektif finansial tapi juga perspektif dari sisi pelanggan, proses bisnis internal, dan juga aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Riset ini menggunakan data primer dari survey terhadap pelanggan dan juga kepada karyawan JICT. Survey terhadap karyawan penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja yang sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan tentunya berpengaruh kepada kepuasan pelanggan. Data sekunder digunakan untuk mengukur perspektif finansial dan proses bisnis internal.Hasil dari pengukuran kinerja tersebut dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard mengklasifikasikan JICT sebagai perusahaan yang mempunyai kinerja ?Baik?, dengan total nilai 68 dari total skor maksimum 85. Namun, penelitian ini menemukan bahwa manajemen JICT kurang berhasil dalam aspek yang penting dari kepuasan pelanggan yaitu dimensi empati. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi agar manajemen JICT lebih memfokuskan aspek ini untuk menyeimbangkan antara harapan pelanggan dan kemampuan perusahaan dalam melayani pelanggan. Selain itu, manajemen JICT perlu meningkatkan kemampuan inovasinya karena hasil survey mengindikasikan output yang tidak memuaskan dari produk inovasi yang telah dibuat oleh JICT. Rekomendasi dari hasil riset ini diharapkan dapat memberikan sumbang-saran bagi manajemen JICT dalam rangka menjadikan JICT sebagai sebuah pelabuhan petikemas berkelas internasional.

---

There has been voluminous work regarding the service industry especially since this sector has demonstrated its importance as a major source of economic growth in recent decades in advanced economies. Of particular interest within this industry is the sea port sector owing to its strategic overall role in the national trade and economy as well as a source of competitive advantage for any nation.The author wishes to take up the subject of PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) due to its strategic importance within the port authority and the author's vantage position working within the company for the past several years. JICT is a Joint Venture company where 48,9% of its shares are owned by Indonesian Port Corporation (IPC) II, 51% by Hutchison Port Jkt Pte Ltd. formerly known as Grosbeak PTE Ltd. and 0.1% by Maritime Employee Cooperative (KOPEGMAR).As a leading terminal in handling international containers, JICT has managed for years to stay ahead of the competition among existing rivals in the strategic Tanjung Priok port, thereby establishing itself as the preferred terminal in Indonesia. Yet the challenge remains for JICT to be one of the world's leading container terminals in the likes of those in Singapore or even in Port Klang, Malaysia. The problem however for JICT is that they have thus far relied only on financial and operational indicators for their performance measurement. While these indicators have served them well, they are lagging indicators that merely describe past performance. They could not help JICT in assessing their capabilities for facing future competition. What JICT needs is a performance measurement that would allow them to give a handle on how best to prepare for and exploit any opportunities presented from the dynamics of future competition.The theory of Performance Management presents the basis of the theoretical framework of this research. Within this framework the author selected the Balanced Scorecard approach as the method for studying JICT's performance. The Balanced Scorecard enables JICT to assess its performance from a set of perspectives to include not only a Financial perspective but also the Customer, the Internal Business Process and the Learning and Growth perspectives. This research used primary data from a survey of JICT longstanding customers as well as from its staffs and employees. The importance of employees' survey is to reveal the level job satisfaction which undoubtedly affect staffs performance and ultimately to customers' satisfaction. The secondary data is used to measure the financial and internal business process perspectives.The overall result was JICT achieving a classification of 'Good' based on a total score of 68 out of 85. However, the research found that JICT management has fallen short of important aspects of customer expectation particularly on the empathy dimension. Such attention to this aspect is needed in order to balance the customer needs and the company's capability. More importantly JICT management needs to improve its innovative capability as the survey indicated an unsatisfactorily output from its existing innovations that have been in place for several years."

"We are living in what is called the attention economy. In order words, for more and more affluent consumers, in particular, the target audiences we want to reach, time has become more precious than money. People who have spare money do not have spare time...."

"Restrukturisasi merupakan salah satu upaya bagi perseroan untuk melakukanpenyelamatan karena dapat membantu perseroan keluar dari krisis ekonomimaupun dari keadaan insolvensi. Restrukturisasi juga bermanfaat bagi perseroandi Indonesia yang harus menghadapi era globalisasi, mengikuti perkembanganekonomi global dan pasar dunia yang kompetitif. Berbagai upaya dilakukan oleh para pihak untuk mengantisipasi bangkrutnya usaha akibat tidak dapatdipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo baik secara yuridismaupun non yuridis. Salah satu upaya non yuridis yang sering dilakukan adalah upaya restrukturisasi pinjaman dengan pola konversi tagihan menjadi setoran saham. Adapun sarana hukum melakukan restrukturisasi dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tetang Tagihan-tagihan Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Tesis ini berupaya untuk meneliti bentuk-bentuk tagihan yang dapat dikonversi menjadi setoran saham pada perseroan terbatas sebagai pelaksanaan restrukturisasi pinjaman dan bagaimana prosedur serta mekanisme restrukturisasi pinjaman dengan pola konversi tagihan menjadi setoran saham pada perseroan terbatas. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang meneliti normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusanputusan hakim, penulisan ini tergolong dalam Penulisan deskriptif, yang membahas dan memaparkan mengenai keadaan atau gejala-gejala yang terjadi terhadap masalah restrukturisasi pinjaman dengan melakukan konversi tagihan menjadi saham. Bertitik tolak dari permasalahan yang ada serta kajian teori danpembahasan yang telah saya lakukan maka dapat disimpulkan bahwa tagihan yang dapat dikonversi sebagai setoran saham adalah bentuk tagihan yang ada karena Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang, Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.Sedangkan Prosedur dan mekanisme restrukturisasi dengan pola konversi tagihan sebagai setoran saham (debt equity swap) adalah dengan melalui tahapan pra Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada saat RUPS, dan setelah RUPS

---

Restructuring is an effort for the company to perform a rescue because it can heip

the company exit from the economic crisis and the insolvency status.

Restructuring is also beneficial for the company in Indonesia deal with the

globalization era, comply with the global economic developments and competitive

world markets. Various attempts were made by the parties to anticipate the

collapse of the business as a result cannot fulfilled due date o f the obligations in

both judicial and non-judicial. One of the non-judicial efforts is done with a loan

restructuring with debt to equity swap system. As for the legal means to

restructure can be seen in Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability

Companies, Act No. 37 o f 2004 concerning Bankruptcy and Moratorium of

Payments, and Government Regulation No. 15 of 1999 Particular Of Debt Into O f

Shares. This thesis seeks to examine the forms of debt into shares in the

corporation as the implementation of loan restructuring and how the procedures

and mechanisms debt to equity swap of loan restructuring in the corporation. By

using a normative juridical approach that examines the legal norms contained in

the legislation and decisions of the judges, this study is to classified in descriptive

writing, discussing and describing the circumstances or indication that occur to

the problem of loan restructuring with debt to equity swap system. Based on the

existing problems as well as theoretical studies and discussions, it can be

concluded that particular debt into shares is particular debt that the company

received money or tangible goods, the Company became the insurer or guarantor

of debt from a party where the company has received the benefits that can be

valued by money, the Party became the insurer or guarantor of debt obligations

the company has paid the fUU debt liability. While the procedures and mechanisms

for debt equity swap is through Pre-General Meeting Of Shareholders phase, at

the General Meeting Of Shareholders phase, and after the General Meeting Of

Shareholders phase."

"Pajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasuk Bea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistem pemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapat menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak, dalam ha! ini Wajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju ke proses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khusus bermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UU Pengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuan yang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untuk mewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat.

---

Tax is all types of contribution levied by Central Government, including Impori. Duties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax Collection System followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection system authorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payable tax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government, in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this case Taxpayers may act as Plaintiff / Appellant. To Proceed in Tax Court, may also be represented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power of Attorney. Requirement for acting as Attomey at Law in accordance to Article 34 of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in the field of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore, concluded that all people may act as an Attomey at Law to represent Taxpayer in Tax Court, including an Advocate."

"Dalam bidang ekonomi, peneliti sering tertarik untuk mencari taksiran particular dari sebuah model regresi linier berganda. Namun, keberadaan omitted variables di dalam model menyebabkan mean dari error pada model tersebut bernilai tidak nol. Hal ini mengakibatkan taksiran particular least square bersifat bias. Oleh karena itu, menurut Ryo Uemukai (2010) ada cara lain untuk mencari taksiran particular dari model regresi yang memiliki omitted variables yaitu Regresi Ridge (RR). Pada skripsi ini akan dicari taksiran particular dari sebuah model regresi linier berganda yang memiliki omitted variables dengan menggunakan OLS dan RR. Selain itu, akan dilihat pengaruh omitted variables terhadap kedua taksiran particular tersebut, dari segi bias serta MSE. Untuk melihat taksiran mana yang lebih baik, peneliti membandingkan nilai MSE taksiran particular least square dengan MSE taksiran particular ridge. Pada tugas akhir ini juga akan dijelaskan syarat – syarat yang harus dipenuhi agar MSE taksiran particular ridge memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan MSE taksiran particular least square.

---

In Economic studies, researcher often interested in searching for a particular estimation over a multiple linier regression model. But, the existence of omitted variables in the model causing mean value of the error from model has no zero. This caused the particular least square estimation biased. Ryo Uemukai (2010) then pointed out that there’s other way to estimate the particular estimation from regression model with omitted variables, called Ridge Regression (RR). In this paper, we will estimate the particular estimation from a multiple linier regression model using OLS and RR. Omitted variables’ effect towards both of the particular estimation will also be observed, based on bias and MSE value. To decide which estimation is better, researcher compare the MSE least square and MSE ridge. This paper also explains the condition that must be fullfiled so that MSE of particular ridge estimations smaller than least square."

"ABSTRACTIn recent years, Western scholars who study the experience of the transition of young democratic countries have found that the traditional clientelism has not disappeared during the process of democratization, but rather it has changed form or even consolidated in some young democratic countries. The independence of the bureaucracies, the way political parties and the state system integrating special interests, and the party election strategy or competition among parties all may affect the articulation of the special interest within clientelism. This article examines the incumbent experience of several heads of the DPP in more than 20-year reign of the Tainan city (county) through the public resources to draw on supporters and attract voters, and then to infer the development patterns and potential problems of Taiwan's grassroots democratic transition. Roughly speaking, Tainan city (county) has different DPP heads in reign for more than 20 years, and they had gradually developed more delicate clientelistic linkages with supporters and grassroots voters, from Tainan County magistrate Chen Tangshan starting to coopt Kuomintang traditional factions through the ruling resources and then building clientelist relationship, later on different heads of counties and cities absorbing political support through the ruling resources, but also through a number of clientelist policies to stabilize the linkage with the voters, so that the DPP electorate in Tainan city (county) is becoming more and more stable. This paper examines the experiences of Taiwan's local clientelist transformation through a case study, and makes some generalizations about the possible problems occurred within the process."