Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian mengenai analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dilakukan di SMPN 3 Pamulang dan SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam mengenai pertama, tingkat partisipasi masyarakat; dan kedua faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat oleh Sarah White (1996). Hasil penelitian menemukan: pertama, keterlibatan masyarakat di SMPN 3 Pamulang lebih tinggi dibandingkan SMPN 2 Curug. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut adalah sikap, sosial ekonomi, pelayanan pendidikan, hubungan dekat, transparansi, sandaran terhadap nilai agama, komunikasi, akuntabilitas, kebijakan sekolah gratis, dan fasilitas.

---

Research on the level of public participation analysis in the Program of Assistance to the New Classrooms carried out in SMPN 3 Pamulang and SMPN 2 Curug Tangerang regency uses a qualitative approach. The study is to explore in depth about the level of community participation, and the factors influencing people's participation. Based on the Framework Theory of Public Participation by Sarah White (1996), the result showed that the involvement of communities in the SMPN 3 Pamulang higher than SMPN 2 Curug; and the factors that influence people's participation in the program implementation is the attitude, social, economic, educational services, close relationships, transparency, the backrest of the value of religion, communication, accountability, free school policies, and facilities.

Abstrak :
Air adalah salah satu kebutuhan dasar kehidupan dan merupakan sumber daya yang perlu dipertahankan kelestariannya secara kuantitas maupun kualitas untuk kepentingan manusia dan lingkungan. Pada saat ini, belum ada pelibatan partisipasi masyarakat pada konservasi DAS hulu berbasis bioindikator sebagai upaya pengelolaan sungai secara berkelanjutan. Selain itu, belum ada model pelibatan masyarakat yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan konservasi sungai berbasis bioindikator. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menyusun model konservasi DAS Brantas hulu berbasis bioindikator vegetasi Riparian, Makroinvertebrata dan Odonata dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan sungai sehingga terwujud pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Hasil penelitian memperlihatkan vegetasi Riparian pada daerah penelitian diketemukan 61 Ordo tumbuhan, 71 familia dan 188 species. Makroinvertebrata diketemukan 11 Ordo, 15 familia, 31 genus, dan 36 species; Odonata 2 sub Ordo, 3 familia, 11 genus, dan 15 species. Ketiga bioindikator dapat dijadikan penunjuk kondisi lingkungan yang baik pada daerah penelitian. Status kesehatan sungai berdasarkan kondisi substrat dasar berstatus baik dan dapat mendukung kehidupan organisme in stream perairan. Hasil analisis The Rapid Appraisal of River Conservation (RapRiCons) pada dimensi Ekologi, Sosial, Ekonomi, Teknologi dan Etika memperlihatkan kondisi daerah penelitian yang cukup baik dan berkelanjutan. Peningkatan pengetahuan bioindikator dapat dijadikan model partisipasi masyarakat pada konservasi DAS hulu berbasis bioindikator sebagai upaya pengelolaan sungai berkelanjutan. ...... Water is one of the basic needs of life and is a resource that needs to be preserved both quantity and quality for the benefit of humans and the environment. At this time there is no involvement of community participation in the conservation of the upstream watershed based on bioindicators as a basis of sustainable river management. In addition, there is no models of community participation that can be used as a reference in the river conservation based on bioindicators. The general objective of this research is to devise pattern of conservation based on bioindicators at the Brantas upstream watershed based on Riparian vegetation, Macroinvertebrates and Odonata with community participation in managing sustainable river management. The results showed Riparian vegetation in the study area were found 61 Ordo of plants, 71 species and 188 familia. Macroinvertebrates found 11 Ordo, 15 familia, 31 genera, and 36 species; Odonata 2 sub Ordo, 3 familia, 11 genera and 15 species. These three bioindicators can be used as a guide mark environmental conditions at research area. Health river status based on sediment at streambed condition, has a good result and can support life in stream organism. The results of the analysis of environmental sustainability, The Rapid Appraisal of River Conservation (RapRiCons) depicted in five dimensions (Ecology, Social, Economy, Technology, and Ethics) showed good results and sustainable. Understanding bioindicators knowledge can be used as model of community participation in watershed conservation based on bioindicator as a sustainable river management plan.

Abstrak :
Skripsi ini membahas upaya PKBM Kampung Cerdas Indonesia selaku pelaku perubahan meningkatkan partisipasi dalam program pengembangan masyarakat Kelurahan Curug, Cimanggis, Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. PKBM Kampung Cerdas Indonesia merupakan sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang pendampingan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses kepada anak-anak di kampung terhadap fasilitas pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk memunculkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya-upaya terencanadan sistematis.

---

The focus of this study is the effort of PKBM Kampung Cerdas Indonesia in order to increasing participation of Kelurahan Curug rsquo s community within community development program. This research is qualitative descriptive interpretive and the data were collected by means of depth interview. PKBM Kampung Cerdas Indonesia is a social community which concern in children education. The purpose of this community is to give accesses to the children in the village toward education facilities. The result of this research shows that systematic and planned efforts are needed to bring up community participation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan perpustakaan masyarakat serta faktor pendorong dan penghambar dalam proses pemeliharaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan berbagai bentuk partisipasi masyarakat Tegal Gundil dalam memelihara Kedai Baca SABAR sebagai sebuah perpustakaan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu dibahas pula faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi mereka terhadap pemeliharaan kedai baca SABAR, baik dari faktor internal maupun eksternal. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses suatu kegiatan pembangunan.

Abstrak :
Telah lama disepakati bahwa keberhasilan tugas-tugas kepolisian salah satunya ditentukan oleh tinggi-rendahnya tingkat partisipasi masyarakat (Rahardjo & Tabah, 1993). Namun di pihak lain, tingkat partisipasi itu sendiri nampaknya ditentukan pula oleh variabel lain seperti pengetahuan masyarakat pada umumnya maupun pengetahuan masing-masing individu pada khususnya mengenai peran polisi, kemampuan serta kewenangan polisional yang dimilikinya. Bila dikhususkan pada kualitas pengetahuan individu baik terhadap peran polisi, kemampuan maupun terhadap kewenangan polisional itu sendiri, nampaknya banyak ditentukan oleh bagaimana hal-hal tersebut di atas dikomunikasikan ke masyarakat. Komunikasi tersebut tentulah dapat terjadi melalui suatu proses penginformasian maupun pencitraan yang dilakukan entah oleh individu polisi itu sendiri ataupun oleh Poiri sebagai organisasi kepolisian, baik secara sengaja atau langsung (misalnya dalam suatu forum penyuluhan) maupun tidak sengaja atau tidak langsung (dengan kata lain melalui penampilan para anggota polisi sehari-harinya). Demikian pula pengkomunikasian itu dapat berlangsung secara teratur (misalnya bila seseorang tengah ikut dalam suatu program pendidikan yang diadakan oleh kepolisian), setengah teratur {misalnya, tatkala seseorang tengah belajar ilmu hukum dan sesekali pasti membicarakan tentang polisi) ataupun tidak teratur sama sekali (tergantung dari seberapa mungkin seseorang terlibat sebagai obyek kegiatan kepolisian berkaitan dengan aktivitas kesehariannya). Kebervariasian tersebut di atas nampaknya cukup wajar terjadi mengingat kompleksnya peran, kemampuan serta kewenangan polisi itu sendiri saat berinteraksi dengan masyarakatnya. Kenyataan bahwa polisi bertugas dan juga tinggal berbaur di tengah masyarakat juga sedikit banyak akan mempengaruhi pandangan kalangan yang lebih luas terhadapnya. Dalam kaitan itu perlu disebutkan bahwa bila peran polisi sebagai elemen sistem peradilan pidana saja, katakanlah sebagai penumpas kejahatan, yang terlalu banyak diperlihatkan (khususnya oleh media-massa), maka peran, kemampuan maupun kewenangan polisi yang lain (yakni bidang non penegakan hukum) sulit tumbuh atau tidak akan dikenal dalam struktur kognisi seseorang. Demikian pula bila media-massa senantiasa menginformasikan secara intens citra anggota polisi yang korup saja, tak pelak hal itu akan mempengaruhi dengan cara bagaimana seorang yang awam dalam bidang ini kemudian secara serba sedikit dapat memahami profil orang-orang yang seharusnya bertugas memelihara ketertiban mereka. Bisa diduga bahwa proses di ataslah yang juga terjadi saat seseorang mengembangkan dan memelihara stereotipi tertentu tentang polisi. Stereotipi secara psikologis adalah konsep yang dibangun berdasarkan anggapan (belief) serta persepsi, dan bukannya oleh pengetahuan yang benar atau sahih tentang obyek tertentu (Sarwono, 1996). Singkatnya, orang dapat membangun pengetahuan tentang polisi berdasarkan isyu atau anggapan `miring' bahkan salah tentang polisi atau yang lain berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Sebaliknya, secara teoritis, anggapan yang benar dapat saja terjadi walaupun faktanya tidak sejalan atau salah sama sekali.

Abstrak :
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya di break down ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa maka keberadaan pemerintahan desa menjadi semakin strategis.

Abstrak :
[ABSTRAK
Meskipun provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling tinggi angka prevalensinya dengan jumlah penyalahguna sebesar 364.174 jiwa dari jumlah penduduk DKI Jakarta yang berusia 10 ? 59 tahun, namun merujuk penelitian sebelumnya yang dilakukan ditahun 2011 angka prevalensi provinsi DKI Jakarta 7.01%, ditahun 2014 mengalami penurunan menjadi 4.74%. Patut diduga faktor-faktor penunjang keberhasilan penurunan prevalensi dikarenakan salah satunya upaya rahabilitasi penyalahguna narkoba ke tempat rehabilitasi melalui peningkatan peran aktif masyarakat. Dari penjelasan di atas menjadi dasar pemikiran untuk meneliti mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi pecandu yang ada di Jakarta, khususnya untuk daerah yang dikenal rawan penyalahgunaan narkoba seperti Kampung Bali. Tujuan dari penelitian ini pertama untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan yang dilakukan penjangkau dan masalah yang dihadapi. Kedua, untuk mengetahui dan meganalisis mekanisme kerjasama antara BNN dengan ORC (Kambalcare) dan petugas penjangkau dalam membangun sinergi. Dengan mengacu kepada teori intercultural communication oleh Everett M.Rogers dan Thomas M.Steinfatt dapat dianalisa pendekatan yang dilakukan oleh petugas penjangkau dalam melakukan penjangkauan. Dan teori Bruce K Berger dan Bran H Reber tentang tipe-tipe sumber daya yang berpengaruh masuk kedalam tipe relational untuk menganalisa mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan ORC dan petugas penjangkau. Metode yang digunakan adalah kualitatif degan penulisan deskriptif analitif, akan meneliti mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi pecandu. Dari hasil penelitian didapatkan, bahwa dalam melakukan pendekatan yang dilakukan oleh pejangkau dibutuhkan teknik negosiasi dan teknik komunikasi yang sesuai dengan karakteristk pecandunya agar bisa diterima oleh komunitas candu. Ditemukan bahwa mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan ORC dan petugas penjangkau masih belum optimal. Adanya gap karena tidak ada sinkronisasi visi dan misi dalam mencapai tujuan berrama.

---

ABSTRACT
Eventhough Jakarta has the highest provincial prevalence number for drug abusers(estimated 364,174 people of DKI Jakarta population aged 10-59 years old), in 2014 this number has decreased comparing to previous studies in 2011,from 7.01% to4.74%.One successful factorthat contribute to the decrease ofprevalence numberis the enhancement of social intervention on the rehabilitation of drug abusers.This has become the base to make study about the mechanism of social intervention on the rehabilitation drug abusers in prone area of drug abuse in Jakarta such as Kampung Bali. The purposes of this study are, FIRST is to determine and analyze what kind of approach that the outreach workers done and what kind of problems do they faced, SECOND is to determine and analyze the cooperation between goverment (BNN), ORC (Kambalcare) and outreach workers. Referencing to the theory of intercultural communication by M.Rogers Everett and Thomas M.Steinfatt, it can be analyzed what kind of approach that the outreach workers done on the rehabilitation of drug abusers,and the theory by Bruce K Berger and Bryan H Reber on the types of resources included into relational type to analyze the mechanism of the cooperation between government (BNN), ORC (Kambalcare) and outreach workers. By using qualitative method, this study will analyze the mechanism of social intervention on the rehabilitation drug abusers. From this study, it was found that certain negotiation and communication techniques is needed for being acceptable with drug abusers community.It was also found that there are some gap between government (BNN), ORC and outreach workers on doing the cooperation,there is no synchronize between vision and mission to achieve common goal, Eventhough Jakarta has the highest provincial prevalence number for drug abusers(estimated 364,174 people of DKI Jakarta population aged 10-59 years old), in 2014 this number has decreased comparing to previous studies in 2011,from 7.01% to4.74%.One successful factorthat contribute to the decrease ofprevalence numberis the enhancement of social intervention on the rehabilitation of drug abusers.This has become the base to make study about the mechanism of social intervention on the rehabilitation drug abusers in prone area of drug abuse in Jakarta such as Kampung Bali. The purposes of this study are, FIRST is to determine and analyze what kind of approach that the outreach workers done and what kind of problems do they faced, SECOND is to determine and analyze the cooperation between goverment (BNN), ORC (Kambalcare) and outreach workers. Referencing to the theory of intercultural communication by M.Rogers Everett and Thomas M.Steinfatt, it can be analyzed what kind of approach that the outreach workers done on the rehabilitation of drug abusers,and the theory by Bruce K Berger and Bryan H Reber on the types of resources included into relational type to analyze the mechanism of the cooperation between government (BNN), ORC (Kambalcare) and outreach workers. By using qualitative method, this study will analyze the mechanism of social intervention on the rehabilitation drug abusers. From this study, it was found that certain negotiation and communication techniques is needed for being acceptable with drug abusers community.It was also found that there are some gap between government (BNN), ORC and outreach workers on doing the cooperation,there is no synchronize between vision and mission to achieve common goal]

Abstrak :
Berdasarkan penjelasan Undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, dinyatakan bahwa luas hutan diperkirkan kurang lebih 30 persen dari luas daratan. Sementara kawasan hutan di Pulau Jawa hanya sekitar 23 persen dari luas daratannya, khusus di Jawa Tengah hanya 20 persen saja. Karena itu, berpegang pada Peraturan Pemerintah nomon 36 tahun 1986, terutama yang rnenyangkut maksud dan tujuan pendirian Perum Perhutani, ditetapkan kebijakan. Bahwa Perum Perhutani agar dapat rnernperluas kawasan hutan atau sekurang-kurangnya ruenjaga kelestarian hutan yang telah ada. Pada hal masyarakat sekitar hutan juga mempunyai kepen tingan terhadap hutan sebagai sumber mencari nafkah. Karenanya, bagaimana pengelolaan hutan dapat dilaksana kan tanpa merugikan kedua kepentingan. Dalam pengelola an hutan ini Perhutani menerapkan pendekatan agrosilvi kultur. Pendekatan ini tidak saja mempunyai tujuan un tuk kepentingan ekonomi ( pendaatan ) tetapi juga da pat merangsang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sekaligus daiam pelestarian hutan. Ternyata pesanggem yang terlibat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan adalah dan golongan buruh tani atau pun petani berlahan pertanian sempit dan sebagai petanì subsisten. Karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan mereka berpartisipasi disebabkan adanya sempit nya lapangan kerja di pedesaan, lahan pertanian yang dimiliki sempit dan tidak memiliki keahlian lain selain keterikatan dengan tanah pertaniannya saja. Meskipun demikian, pengelolaan agrosilvikultur ini 85 persen dikerjakan secara sambilan dan hanya 15 persen saja sebagai matapencarian pokok. Sedangkan keberhasilan tanaman pokok jati antara 80-100 persen, tetapi tidak demikian dengan keberhasilan panen tanaman palawija. Hal ini terbukti bahwa partisipasì pe sanggem dalam pengelolaan hutan khususnya agrosilvikul tur belum merubah keadaan sosial ekonomi pesanggem. Namun secara ekologi pesanggen telah membantu menjaga hutan dan kerusakan, karena mereka merasa terlibat dalam proses daur ulang hutan. Dengan demikian partisipa si pesanggem tidak hanya pada pelaksanaan pengelolaan agrosilvikultur saja, tetapi berlanjut pada partisipasi dalam menjaga kelestarian hutan.

Abstrak :
Potret keberhasilan Walikota Bogor dalam memacu pertumbuhan pada beberapa aspek pembangunan merupakan fenomena keberhasilan kepemimpinan yang patut diarnati. Namon, masih terdapat permasalahan transportasi di Kota Bogor yangperiu mendapat perhatian banyak pihak. Penelitian ini berljuan untuk: (a) menganalisis kepemimpinan Walikota Bogor dalam penangguiangan masalah transportasi di Kota Bogor, (b) mengidentifikasi dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogor. Untuk mengana!isis Kepemimpinan Walikota Boger dan Partisipasi Masyarakat datam Penanggulangan Masa!ah Transportasi, penulis menggunakan .analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penulusuran data, dan observasi Japangan. rnfonnan yang menjadi narasumber daiam pene!it1an ini adalah unsur DPRD Kota Bogor, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan Infonnatika Kota Bogor, Masyarakat Transportasi Indonesia, Organda, dan masy.arakat penggunajasa angkutan umum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pendekatan kebljakan, program, dan indikator kinerja penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogor, Kepemimpinan Walikota Bogor belum berhasil rnenanggulangi petmasalahan transporta Portrait of success in Bogor Mayor spur growth in some aspects of the development of leadership ls a phenomenon that deserves success observed. However, there are problems of transportation in the city of Bogor that require attention to many parties. This study aims to: (a) analyze the leadership of Mayor of Bogar in tackling the problem of transportalion in the city of Bogar, (b) identify and analyze community participation in the process of handling the probJem of transportation in the city of Bogor. To analyze the Mayor of Bogor Leadership and Community Participation in tackling transport issues, the author uses a qualitative analysts approach fenomenologi. Coilecting data is done with the interviewsthe search data, and field observations. Informants in this research is the elements of DPRD Kota Bogor, Department of Transportation, Telecommunication. and Infonnatlon City of Bogar, Indonesia Transportation Society, Organda, community service user and public transport. Results of this research concluded that the approach to policies, programs, and performance indicators of transportation problems in the city of Bogor. Bogar Mayor Leadership can not successfully tackle the problems of transportation in the city of Bogor completely. Based on the analysis of the Leadership Cailange practices (Kouzes and Posner, 2004), authors found that the Mayor of Bogar Leadership have a prominent practice in: inspiring a shared vision, challenging the...