Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pendahuluan: Sebagian besar kematian ibu dapat dicegah jika kelahiran dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Wanita yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan persalinan. Seringkali ibu hamil tidak dapat menentukan tempat persalinannya karena keputusan tersebut ditentukan suami, mertua atau anggota keluarga lainnya. Keterlambatan mengambil keputusan pada tingkat keluarga berdampak pada keterlambatan memperoleh pertolongan difasilitas kesehatan. Tujuan: Mengetahui hubungan antara partisipasi wanita dalam mengambil keputusan di rumah tangga dengan pemilihan tempat persalinan berdasarkan analisis data Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017. Metodologi: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan sumber data berasal dari data sekunder Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017. Sampel penelitian ini yaitu wanita usia subur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak terakhir pada tahun 2012-2017 dengan data yang lengkap yakni 14.310 responden. Data dianalisis menggunakan regresi cox dan besar pengaruh dinyatakan dalam bentuk prevalensi rasio dengan confident interval (CI) 95%. Hasil: Proporsi wanita yang melahirkan pada bukan fasilitas kesehatan sebesar 26,5%, dan sebanyak 30,7% wanita tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan di rumah tangga. Setelah mengendalikan variabel tempat tinggal dan status ekonomi. wanita yang tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga memiliki risiko 1,633 (95%CI 1,531-1,741) kali untuk melahirkan di bukan fasilitas kesehatan dibandingkan wanita yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga. Kesimpulan: Wanita yang tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga berhubungan signifikan dengan persalinan di bukan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya promosi kesehatan mengenai hak-hak reproduksi wanita, kesetaraan gender, serta melakukan kajian mengenai daerah yang masih menyakini persalinan di dukun.

---

ABSTRACT
Background: Maternal mortality can be prevented by delivering in a health care facility. Women who are not involved in decision making are barriers to using health facilities. Pregnant women often cannot determine the place of delivery because the decision is determined by their husband, parents-in-law or other family members. The delays of decision-making at the family level results in delays in getting help at health facilities. Objective: To determine the relationship between women's participation in household decision making with the selection of place of delivery based on analysis of the 2017 Indonesian Demographic Health Survey data. Methods: Designs study was sross-sectional and data was obtained from the Indonesia Demographic Health Survey 2017. Sample was women of childbearing age 15-49 years who had given birth to the last child in 2012-2017 with complete data, total 14,310 respondents. Data were analyzed using Cox regression and the effect was expressed by prevalence ratio (PR) with a 95% confidence interval (CI). Results: The proportion of women giving birth in non-health facilities was 26.5%, and 30.7% of women were not involved in in household decision making. After controlling residence and economic status, women who did not participate in household decision making had a risk of 1,633 (1,531-1,741) times to give birth in non-health facilities compared to women who participated in household decision making. Conclusion: Women who did not participate in household decision making were significantly related to deliveries in non-health facilities. Therefore, the government needs to promote women's reproductive, gender equality, and conduct a study of regions that still birth in dukun.

Abstrak :
Tesis ini menganalisa data panel dari 130 negara sejak tahun 1998 sampai 2020 dan menemukan hasil bahwa secara keseluruhan, ketimpangan pendapatan menurun seiring dengan semakin banyaknya wanita yang dilibatkan dalam pemerintahan, di mana hasil ini robust. lebih lanjut, semakin banyak wanita yang berpartisipasi dalam pemerintahan mengurangi tingkat korupsi, dan rendahnya korupsi mempersempit ketimpagan pendapatan yang ada. Namun, analisa per masing-masing negara menunjukkan hasil yang tidak signifikan untuk pengaruh dari korupsi terhadap ketimpangan. Selanjutnya, analisa per wilayah menunjukkan bahwa keterlibatan wanita di dalam parlemen mempengaruhi ketimpagan di Asia dan Amerika latin, tetapi tidak signifikan di Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Pada akhirnya, pengaruh tidak langsung dari kosrupsi terhadap ketimpangan pendapatan lebih besar daripada pengaruh langsung dari keterlibatan wanita di pemerintahan. ......This study analyzes panel data from 130 countries between 1998 and 2020 and finds that globally, income inequality decreases as more women are involved in government and this finding is robust. Furthermore, more women participating in government reduces the corruption level, and lower corruption narrows the income inequality. However, corruption loses its significance within countries. Regions’ analysis gives evidence that women’s share in parliament affects inequality in Asia and Latin America, but not in Europe and Sub-Saharan Africa. Lastly, the indirect effect of corruption is larger than the direct effect of women’s share in government on income inequality.