Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak awal berdirinya, Indonesia sering diasosiasikan sebagai pemimpin di institusi kawasan Asia Tenggara, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Berakhirnya Perang Dingin membuat peran yang dilakukan Indonesia semakin beragam. Tulisan ini akan melihat posisi Indonesia dan kondisi lingkungan yang mendorong Indonesia dalam menjalankan peran di ASEAN. Secara kronologis, tulisan ini akan melihat peran Indonesia di ASEAN pada masa Orde Baru pasca Perang Dingin, peran Indonesia di ASEAN pada masa krisis ekonomi Asia 1997, dan peran Indonesia di ASEAN pada masa pasca krisis ekonomi 1997. Tinjauan pustaka ini berusaha untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan akademis dalam topik ini. Dari pemetaan literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru pasca Perang Dingin, Indonesia tetap mampu menginisiasi kerja sama di ASEAN walaupun signifikansi ASEAN sempat dipertanyakan. Pada masa krisis ekonomi Asia 1997, krisis ekonomi, kebakaran hutan, dan instabilitas politik di Indonesia menjadi sumber masalah di ASEAN. Krisis tersebut membuat Indonesia berperan pasif di ASEAN. Pasca krisis, Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya dengan menginisiasi Komunitas ASEAN maupun memediasi konflik di kawasan, salah satunya adalah kasus Preah Vihear. Namun pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia dinilai tidak lagi memprioritaskan ASEAN dalam kebijakan luar negerinya. Indonesia berfokus pada urusan dalam negeri dan mencoba berperan lebih di tingkat internasional. Secara umum, peran Indonesia di ASEAN didominasi di sektor keamanan dan politik. Kajian literatur menunjukkan bahwa kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional memengaruhi peran yang dilakukan Indonesia di ASEAN.

---

ABSTRACT
Since its inception, Indonesia has often been associated as a leader in the institution of the Southeast Asian region, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The end of the Cold War made Indonesia's role more diverse. This paper will look at Indonesia's position and environmental conditions that are driving Indonesia to play a role in ASEAN. Chronologically, this paper will look at Indonesia's role in ASEAN during the post-Cold War New Order, Indonesia's role in ASEAN during the 1997 Asian economic crisis, and Indonesia's role in ASEAN in the post-1997 economic crisis period. This literature review seeks to show consensus, debate, and academic gaps in this topic. From the literature mapping conducted, it can be concluded that in the post-Cold War New Order era, Indonesia was still able to initiate cooperation in ASEAN even though the significance of ASEAN was questioned. During the 1997 Asian economic crisis, the economic crisis, forest fires and political instability in Indonesia were a source of problems in ASEAN. The crisis made Indonesia a passive role in ASEAN. After the crisis, Indonesia again showed its leadership by initiating the ASEAN Community and mediating conflicts in the region, one of which was the Preah Vihear dispute. But in the first period of President Joko Widodo's administration, Indonesia was considered to no longer prioritize ASEAN in its foreign policy. Indonesia focuses on domestic affairs and tries to play a greater role at the international level. In general, Indonesia's role in ASEAN is dominated in the security and political sectors. The literature study shows that the interests, leadership, and dynamics of internal and international politics influence the role of Indonesia in ASEAN.

Abstrak :
ABSTRAK
Berakhirnya Perang Dingin dan Disintegrasi Uni Soviet menyebabkan terjadinya perubahan mendasar di bidang politik dan ekonomi Rusia. Perubahan-perubahan yang ada ternyata membawa dampak terhadap masalah keamanan nasional Rusia, sebab bagaimanapun masalah kelanjutan Rusia sebagai bekas negara adidaya tidak semata masalah reformasi ekonomi dan demokrasi, tetapi jauh Iebih penting adalah bagaimana mengembalikan status Rusia sediakala seperti Uni Soviet, dengan kapabilitas kekuatan militer dan nuklirnya.

Untuk itu, Rusia merasa perlu dan segera merumuskan atau memperkirakan apa dan bagaimana menghadapai dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman keamanan nasionalnya. Untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan tersebut dengan sendirinya, strategi keamanan dan militernya juga harus dikaitan atau disesuaikan dengan perkembangan realitas yang dihadapi oleh Rusia saat ini dan masa depan.

Kepentingan keamanan Rusia tidak lain adalah masalah konflik-konflik regional antara negara-negara bekas Uni Soviet dan masalah ancaman perluasan NATO ke Eropa Timur dan Tengah atau negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa. Kedua ancaman tersebut sebenarnya saling mempengaruhi, instabilitas dalam negeri dan regional akan mempengaruhi kredibilitas Rusia sebagai pewaris kekuasaan Uni Soviet di internasional.

Ketidakberdayaan Rusia dalam mencegah NATO tersebut menunjukkan bahwa Rusia tidak memiliki kekuatan tawar menawar (bargaining power) yang kuat terhadap Amerika Serikat. Pada gilirannya Rusia mengalami dilema, di satu sisi tidak ingin AS bertindak sebagai hegemoni tunggal. Di sisi lain, Rusia masih membutuhkan bantuan dan dukungan ekonomi dari AS dan negara-negara maju lainnya (G-7).

Dari pandangan strategi tradisionil, Rusia secara historis memiliki penyebaran pengaruh (sphere of infiuence) di seluruh wilayah bekas Uni Soviet. Dengan kata Iain secara geopolitik, Rusia masih merasa perlu menyatukan bekas negara-negara Uni Soviet dan Pakta Warsawa bahkan RRC untuk menggalang kerjasama kemanan dan militer regional. Di samping itu, sebagai upaya pencarian keseimbangan kekuatan (balance of power) terhadap NATO.

Konsekuensi logis dari ancaman tersebut adalah Rusia tetap mengandalkan kekuatan nuklirnya secara terbatas (finite nuclear deterrence) untuk menghadapi perang-perang lokaI. Dalam hal ini, diarahkan kepada kekuatan NATO yang mencoba mengancam kedaulatan Rusia.