Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis tanggung jawab hukum dokter dalam kasus malpraktek medis, serta dampaknya terhadap pasien dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Malpraktek medis didefinisikan sebagai tindakan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Penulis mengkaji ketentuan hukum yang relevan, termasuk Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata serta Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa dokter bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, di mana penulis melakukan analisis terhadap regulasi dan praktik hukum terkait malpraktek medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien memiliki hak untuk menggugat dokter jika terbukti terjadi kelalaian dalam pelayanan medis. Selain itu, prosedur penyelesaian hukum harus melibatkan pendapat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai tanggung jawab hukum dokter dan perlindungan hak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini juga membahas pentingnya peningkatan kesadaran akan standar pelayanan medis dan perlunya edukasi bagi dokter mengenai aspek hukum dalam praktik kedokteran. 

---

This research aims to explore and analyze the legal responsibility of doctors in cases of medical malpractice and its impact on patients and the applicable legal system in Indonesia. Medical malpractice is defined as acts of negligence or error committed by doctors that result in harm to patients. The author examines relevant legal provisions, including Articles 1365 and 1366 of the Indonesian Civil Code, as well as Article 58 of Law No. 36 of 2009 on Health, which emphasizes that doctors are responsible for compensating damages arising from their actions. The research employs a normative juridical method with a legislative approach, where the author analyzes regulations and legal practices related to medical malpractice. The findings indicate that patients have the right to sue doctors if negligence in medical services is proven. Additionally, the legal resolution process should involve opinions from the Indonesian Medical Disciplinary Honorary Council, in accordance with applicable regulations. This study is expected to make a significant contribution to understanding the legal responsibilities of doctors and protecting patient rights within the context of healthcare services in Indonesia. The research also discusses the importance of raising awareness about medical service standards and the need for education for doctors regarding legal aspects in medical practice.  "

"ABSTRAKHak-hak pasien di Indonesia dalam beberapa dekade belakangan ini berkembang pesat sekali. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gugatan maupun tuduhan malpraktek terhadap tenaga kesehatan yang telah memberi gambaran kepada kita, bahwa masyarakat sebagai konsumen jasa kesehatan kini telah menuntut pelaksanaan hak-hak yang mereka miliki tersebut. Kini mereka telah berani menilai bahkan mengkritik mutu pelayanan kesehatan yang mereka terima. Hubungan antara dokter dengan pasien biasa disebut dengan perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Hubungan ini mempunyai obyek berupa upaya penyembuhan atau upaya perawatan terhadap pasien, namun seiring dengan perkembangan jaman, banyak peristiwa yang menyebabkan kerugian pada sisi pasien. Hal inilah yang membuat suatu gagasan bahwa perlindungan pasien sangat di perlukan di Indonesia. Perlindungan pasien dapat diakomodir melalui jalur perlindungan konsumen, yakni melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peraturan inilah yang diharapkan dapat mengayomi pasien maupun dokter dalam melakukan transaksi terapeutik, agar kiranya tidak ada lagi, diantara pihak tersebut yang merasa hak maupun kewajibannya dilanggar. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah memuat dasar-dasar hukum mengenai perlindungan konsumen yang jelas dan tegas di segala bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Namun, di dalam pelaksanaan praktek di lapangan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak pasien, masih adanya ketidak adilan di dalam proses hukum dan masih rendahnya posisi pasien di mata hukum. Oleh karenanya, diharapkan dengan penulisan ini, hak-hak pasien di Indonesia dapat dikedepankan, agar kiranya dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat luas kepada jasa kesehatan di Indonesia.

---

ABSTRAKThe patient's rights in Indonesia have been rapidly developed. This can be seen from the numbers of claims or the accusation of malpractice to the paramedics in which case has already given the picture to us that societies as medical consumers have demanded their rights to be done well. Now they are brave to judge even to critic the quality of the medical services that they receive. The relationship between doctor and patient is called therapeutic agreement or therapeutic transaction. This connection has several objects which are the attempt of recovery or treatment to the patient, however as the time goes, many events caused loss for the patient. This is the idea that patient protection is very needed in Indonesia. Patient protection can be accommodated through the consumer protection line which is through the rule of consumer protection. This will be hopefully could protect the patient or doctor so there'll be no more between those sides who will feel their rights are being violated. This law has accommodate with law foundation about patient protection clear and explicit in every sector, one of the sector is about health. But, in realization so many infraction about the patient's right, they still have unfair situation in law procedur and their position below the law are still low."

"Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020 dengan identitas Pasien01 dan Pasien 02. Segala informasi mengenai pandemi COVID-19 merupakan informasi publikyang wajib diumumkan oleh Pemerintah untuk pemenuhan hak warga negara atas informasidan juga dapat turut melindungi masyarakat dari virus COVID-19. Meski informasi mengenaiCOVID-19 merupakan informasi yang wajib diumumkan, tetap terdapat batasan informasiyang harus dijaga kerahasiaannya termasuk Identitas Pribadi Pasien. Identitas Pribadi Pasienmerupakan data rahasia kedokteran yang dilindungi oleh berbagai peraturan perundangundanganTerdapat kebocoran data pribadi Pasien COVID-19 01 dan 02 dengan tersebarnyanama, alamat pribadi, pekerjaan dan informasi pribadi lainnya mengenai kedua pasien. Tujuanpenelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penerapan keterbukaan informasipublik di masa pandemi dan juga pemenuhan hak atas perlindungan data pribadi pasien dalamkasus Pasien 01 dan 02. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil daripenelitian adalah terdapat kebocoran data pribadi Pasien 01 dan 02 yang menunjukan adanyapelanggaran atas informasi yang seharusnya dikecualikan untuk dibuka dan juga pelanggaranhak perlindungan atas data diri pribadi Pasien. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulisyakni kebocoran data pribadi Pasien 01 dan Pasien 02 jelas melanggar peraturan perundangundanganyang berlaku baik dari segi keterbukaan informasi publik maupun hak pasien.Selanjutnya, saran yang penulis berikan, yakni kepada Pemerintah Indonesia khususnyaKementerian Kesehatan diharapkan agar memberikan sanksi kepada pihak yang terbuktimembocorkan data pasien serta memberikan bantuan hukum kepada Pasien 01 dan Pasien 02untuk menindaklanjuti pihak yang dirasa merugikan kedua pasien

---

The first confirmed cases of COVID-19 in Indonesia were 2 cases on March 2, 2020 with the

identities of Patient 01 and Patient 02. All information regarding the COVID-19 becomes

public information that must be announced by the Government in order to fulfill citizens rights

to access information and protect the public from the virus. Even though information about

COVID-19 is information that must be announced, there are still limitations to that need to be

disclosed, including the Personal Identity of Patients. Patient's personal identity is medical

confidential data that is protected by various laws. There is a leakage of the patient's 01 and

02 personal data with the spread of names, addresses, occupations and other personal

informations. The research method used is juridical normative. The result of the research is

there is a violation of information that should be excluded from disclosing and also a violation

of the right to protect the patient's 01 and 02 personal data. The conclusion that can be drawn

by the author is that the leakage of Patient 01 and Patient 02's personal data clearly violates

applicable laws and regulations both in terms of public information disclosure and patient

rights. Furthermore, the suggestions given by the author, namely to the Government of

Indonesia, especially the Ministry of Health, are expected to impose sanctions on parties

proven to leak patient data and provide legal assistance to Patient 01 and Patient 02 to follow

up on parties who are deemed to be detrimental to both patients"