Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana keabsahan dan kedudukan sertifikat hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan pembayaran serta bagaimana efektivitas dan risiko dari penggunaan sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan pembayaran di PT Universal Agri Bisnisindo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu menganalisis penerapan hukum normatif (law in books) dalam penggunaannya di masyarakat (law in action). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan atas pembayaran dapat diterima atau sah secara hukum. Bahwa, keseluruhan objek jaminan yang dimiliki oleh PT Universal Agri Bisnisindo berupa sertifikat hak atas tanah yang tidak dibebankan dengan hak tanggungan, yang dengan demikian maka kedudukan dari objek jaminan tersebut ialah jaminan umum. Sehingga, PT Universal Agri Bisnisindo harus membebankan jaminan khusus berupa hak tanggungan terhadap bidang tanah yang digunakan sebagai jaminan pembayaran para pelanggannya, serta PT Universal Agri Bisnisindo harus melakukan seleksi yang ketat terhadap calon pelanggan untuk melihat kemampuan pelanggan atau potensi pasar di wilayahnya masing-masing.

---

This research discusses how the validity and position of land rights certificates are used as payment guarantees and how the effectiveness and risks of using land rights certificates as payment guarantees in PT Universal Agri Bisnisindo. The method used in this research is juridical-empirical, namely analyzing the application of normative law (law in books) in its use in society (law in action). From this research, it is concluded that the use of land rights certificates which are used as collateral for payment can be accepted or legally valid. The entire collateral objects used by PT Universal Agri Bisnisindo are in the form of land rights certificates which are not charged with mortgage, hence the position of the collateral objects are general guarantee. Therefore, PT Universal Agri Bisnisindo must impose a special guarantee as mortgage to the parcels of land used as payment guarantees for its customers, and PT Universal Agri Bisnisindo must conduct a strict selection of potential customers to see the customer's ability or market potential in their respective areas."

"Cek dan Bilyet Giro saat ini dikenal sebagi surat berharga yang lazim digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang praktis karena dapat dialihkan dari suatu tangan ke tangan yang lain untuk menunjang kelancaran kegiatan bisnis. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia, cek merupakan perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening atau nasabah giro kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu, sedangkan bilyet giro merupakan janji bayar dalam bentuk pemindahbukuan. Namun demikian yang menjadi masalah adalah pada saat diajukan kepada bank ternyata dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan atau sering disebut sebagai cek atau bilyet giro kosong. Akibat dari penggunaan cek dan bilyet giro yang berkembang di dalam masyarakat, bank-bank sebagai penerbit cek dan bilyet giro sering dibuat terikut-ikut dalam permasalahan hukum yang dilakukan oleh nasabahnya. Perlindungan hukum terhadap penerima cek kosong adalah jaminan hukum berupa hak regres dalam hal tidak ada pembayaran hak regres baru akan timbul bila pemegang surat cek tidak mendapat pembayaran dari tersangkut setelah diminta pembayaran dalam 70 hari semenjak tanggal penerbitannya. Kemudian Bank Indonesia memberikan sanksi administratif kepada penerbit cek atau bilyet giro kosong dengan cara memasukkan data penerbit dalam Daftar Hitam Nasional, namun belum pengaturan yang menegaskan bahwa penggunaan cek atau bilyet giro kosong dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan yang sudah dapat mengkategorikan penggunaan cek atau bilyet giro sebagai jaminan utang yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam kontek pidana.

---

Currently Cheque and Giro are known as securities that commonly used by public as payment tools because it can be transferred from one hand to another to support the continuity of business activities. According to the Circular Letter of Central Bank of Indonesia, cheque is an unconditional order from an account holder or current account customer to the bank to pay a certain amount of money, while bilyet giro means a promise to pay by transferring money from giro account to another account. However the problem is when this cheque or bilyet giro is submitted to bank for disbursing or transferring purposes, evidently the amount in the customer’s account are not sufficient to pay or transfer as its written, then its condition often referred to as blank cheque or blank bilyet giro. As a result of the use of cheque and bilyet giro that has developed in society, banks as the issuer of cheque and bilyet giro are often involved in legal problems committed by their customers. The legal protection for the recipient of a blank cheque is a legal guarantee in the form of regression rights in the absence of payment. A new regression right will arise if the cheque letter holder does not receive payment from the suspect after being requested for payment within 70 days from the date of issue. Then Central Bank of Indonesia will charge the administrative penalty to an Issuer of blank cheque or bilyet giro by entering the issuer to the National Blacklist (DHN), however there is no any regulations that emphasize that the utilizing of black cheque or bilyet giro could be categorized as act against the law in the form of civil law or criminal law. Therefore, it is necessary to create regulation that already categorize the utilizing of cheque or bilyet giro as debts guarantee that cause any legal consequences in the form of civil law as well as criminal law."