Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Khairun Nisa, author

Perlindungan hukum kreditor konkuren sehubungan dengan penjualan boedel pailit oleh kreditor separatis menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan kewajiban penundaan kewajiban pembayaran utang (UUK dan PKPU) = The legal protection of concurrent creditors in connection with sale of bankrupt boedelby the separatists creditor according to law No. 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of payment obligations

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang merupakan salah satu wadah yang disediakan oleh Hukum di Indonesia dalam menghadapi suatu keadaan tidak mampu membayar yang dihadapi oleh Debitor terkait dengan utang-utangnya pada satu atau lebih dari satu kreditor, dimana dapat diajukan atas inisiatif Debitor sendiri maupun atas permohonan Kreditor. Apabila suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48894

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Robby Yustisio Adhyaksono, author

Perlindungan Nasabah dalam keadaan Force Majeure Perusahaan Asuransi = Customer Protection In a State of Force Majeure An Insurance Company

Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 439/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst tertanggal 09 Februari 2021 (Putusan PKPU), melalui dalil Tanggapan dari Termohon PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) yang menyatakan bahwa terjadi kondisi force majeure akibat penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung sehingga menimbulkan konflik yang terkesan tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Febriansyah, author

Tinjauan Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Pemegang Polis Atas Debitor Perusahaan Asuransi Yang Masih Dalam Proses Likuidasi (Studi Kasus Putusan Nomor 21/PDT.SUS-PKPU/2023/Pn Niaga Jkt.Pst) = Juridical Review Application For Suspension Of Debt Payment by Policyholders for Insurance Company Debtors Who are Still in the Liquidation Process (Case Study Of Decision Number 21/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Jkt.Pst)

Skripsi ditulis dilatarbelakangi oleh pengajuan para pemegang polis asuransi PT Adisarana Wanaartha yang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan ini merupakan dampak ketidakpercayaan dari proses likuidasi yang sedang dijalani oleh PT Adisarana Wanaartha akibat pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Status badan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shania Khairunnisa, author

Sengketa amandemen akta perdamaian pada kepailitan PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk dan perbandingan dengan hukum kepailitan Amerika Serikat = Legal dispute regarding accord amendment of arpeni pratama ocean line Ltd and comparison with the United States bankruptcy law

Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengenai amandemen akta perdamaian di Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadine Valenia Narulita Hanggarjati, author

Analisis Penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Sukarela (Voluntary Petition) Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan PKPU: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 290/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. = Analysis of Voluntary Petition of Debt Payment Obligations Rejection in the Perspective of Bankruptcy Law: Case Study of Decision Number 290/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Dalam kondisi keuangan yang berdampak pada ketidakmampuan seseorang atau suatu badan hukum dalam memenuhi kewajiban berupa pembayaran utang, maka Debitor dapat mengajukan suatu upaya berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara sukarela (voluntary petition). Pengajuan permohonan PKPU secara sukarela ini merupakan suatu bentuk itikad baik Debitor dalam melunasi utang-utangnya kepada Para...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kezia Shevania Therina Paenden, author

Pengajuan kasasi oleh kreditor di luar para pihak dalam Putusan PKPU pasca berlakunya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 (Studi Putusan No. 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2022) = Submission of casation by creditors outside the parties to The Pkpu verdict post the validation of MK Verdict Number 23/PUU-XIX/2021 (Study Of Verdict No. 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu tindakan hukum yang memberikan hak kepada debitor yang menghadapi kesulitan dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana tersebut memungkinkan debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Awalnya, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian