Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan manusia semakin meningkat dan teknologi semakin berkembang, hal ini juga akan mempengaruhi tingkat permintaan akan tenaga listrik. Kebutuhan listrik masyarakat Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, menurut RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) PT. PLN 2013-2022, konsumsi listrik Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 189 TWh pada tahun 2013 menjadi 386 TWh pada tahun 2022. Untuk itu, dimungkinkan memberikan kesempatan pada pihak ketiga non-IPP untuk membangun dan menyediakan listrik dengan melalui skema power wheeling. Power wheeling merupakan pemanfaatan suatu jaringan tenaga listrik oleh penyedia listrik lain sebagai suatu alternatif permasalahan penyediaan pasokan serta keandalan sistem tenaga listrik. Terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan pada pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT), namun dalam hal ini penulis menggunakan metode MVA-Mile dan Postage Stamp untuk diterapkan pada jalur transmisi 150 kV dan 500 kV pada area Jakarta-Banten dengan menganalisis beberapa permasalahan yang ada pada sistem jaringan transmisi tersebut. Dengan jarak penghantar daya yang sama, penggunaan jalur transmisi 500 kV dan 150 kV dalam penyaluran daya memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menggunakan jalur transmisi 150 kV, namun pada sistem yang hanya menggunakan jalur 150 kV lebih mudah dalam perhitungan biaya transmisi.

---

Along with the development, human needs are increasing and technology is growing, it will also affect the level of demand for electric power. The electricity needs of the people of Indonesia is increasing every year, according to RUPTL (Electrical Power Supply Business Plan) PT. PLN 2013-2022, Indonesia's electricity consumption is expected to increase from 189 TWh in 2013 to 386 TWh in 2022. To that end, it is possible provide opportunities for third-party non-IPP to build and provides electricity to power wheeling through the scheme. Power wheeling is the use of an electric power network by another electricity provider as an alternative to the provision of supply problems and power system reliability. There are several methods that can be applied to the joint utilization of the transmission network (PBJT), but in this case the authors use the method of MVA-Mile and the Postage Stamp to be applied to the transmission lines of 150 kV and 500 kV in the area of Jakarta, Banten by analyzing some of the problems that exist in The transmission network system. With the same power conductor spacing, use of transmission lines of 500 kV and 150 kV in the transmission of power has a higher degree of efficiency compared to only use 150 kV transmission lines, but in a system that only uses 150 kV lines easier in the calculation of transmission cost."

"PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi yang cukup besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dalam waktu tujuh tahun terakhir belum optimal dan ditambah dengan adanya kebijakan baru atas tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu yang mengalami kenaikan. Penelitian skripsi ini menganalisis mengenai upaya yang dilakukan bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan pajak atas hiburan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya optimalisasi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam melakukan optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dapat berupa upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan melalui identifikasi wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan baru dan perbaikan basis data objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. sementara upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan memperkuat proses pemungutan melalui penyesuaian tarif, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan dengan membuat audit plan, pemasangan plang stiker, penerapan sanksi administrasi kepada wajib pajak dan sanksi kedisiplinan untuk pegawai petugas pajak; efisiensi administrasi dengan memanfaatkan digital dalam pelayanan perhitungan dan pelaporan pajak; menjalin hubungan koordinasi melalui perjanjian Kerjasama dengan berbagai lembaga daerah, instansi, dan pihak ketiga dalam mempercepat dan memudahkan proses penerimaan pajak. Kendala yang dialami oleh Bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

---

Entertainment tax (PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan) in DKI Jakarta Province has enormous potential for local governments to increase tax revenues. However, entertainment tax revenues in the last seven years have not been optimal, and this has been compounded by the existence of new policies regarding specific entertainment tax rates, which have increased. This thesis research analyzes the efforts made by the DKI Jakarta Province Revenue Agency in optimizing tax revenues for entertainment and the obstacles faced in carrying out these optimization efforts. This research method uses a post-positivist approach with field studies and literature studies. This research indicates that the efforts made to optimize entertainment tax revenues can take the form of extensification and intensification efforts. Extensification efforts can be carried out by expanding the revenue base by identifying new entertainment taxpayers and improving the entertainment tax object database. While intensification efforts can be made by strengthening the collection process through tariff adjustments and improving the quality of human resources; increasing supervision by carrying out inspections by making audit plans, installing sticker signs, applying administrative sanctions to taxpayers and disciplinary sanctions to tax officers; administrative efficiency by utilizing digital in tax calculation and reporting services; establishing coordination relationships through Cooperation agreements with various regional institutions, agencies, and third parties to speed up and facilitate the tax revenue process. The obstacles experienced by the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency in optimizing entertainment tax revenues are the lack of human resources and lack of taxpayer awareness and compliance."

"Dalam Undang-Undang DKJ diatur bahwa DKI Jakarta akan berubah statusnya menjadi Daerah Khusus Jakarta dengan beberapa kekhususan tertentu. Salah satu kekhususan tersebut adalah mengatur terkait tarif maksimal PBJT Atas Jasa Parkir menjadi 25%. Atas pengaturan tersebut, perlu diketahui peran asas certainty dalam pengaturan PBJT Atas Jasa Parkir yang juga diatur dalam Undang-Undang HKPD, serta apa saja tantangan dalam proses pemungutannya nanti. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist dan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik penelitian. Teori yang digunakan dalam analisis ini adalah gagasan dari Rosdiana & Iryanto (2012), yaitu Asas Certainty. Data di analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada Dimensi Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak dan Prosedur Pelaksanaan Administrasi Pajak telah memenuhi asas certainty dan akan tetap mengacu pada Undang-Undang HKPD, sedangkan terkait Tarif Pajak akan tunduk pada Undang-Undang DKJ. Hal ini dikarenakan Undang-Undang DKJ merupakan lex specialis Undang-Undang HKPD. Namun, apabila Undang-Undang DKJ sudah berlaku, maka dalam proses pemungutan nantinya, ketentuan terkait tarif belum memenuhi asas certainty. Atas belum terpenuhinya asas certainty terkait tarif pajak maka menimbulkan beberapa tantangan dalam proses pemungutan PBJT Atas Jasa Parkir di Provinsi DKJ.

---

The DKJ Law stipulates that DKI Jakarta will change its status to Daerah Khusus Jakarta (Special Capital Region) with specific provisions. One of these provisions involves setting a maximum tariff for PBJT on Parking Services at 25%. However, the tax provisions have also been regulated in the HKPD Law. For data collection, the researcher adopts a quantitative approach with a post-positivist paradigm, using literature study and in-depth interviews as research techniques. The theory applied in this analysis is the Principle of Certainty, based on the ideas of Rosdiana & Iryanto (2012). The data are analyzed qualitatively. The research findings show that, in terms of the Dimensions of Object, Subject, Tax Base, and Tax Administration Procedures, the principle of certainty has been met and will continue to refer to the HKPD Law. However, the Tax Rate will follow the DKJ Law, as the DKJ Law is a lex specialis to the HKPD Law. Once the DKJ Law is enforced, the provisions regarding the tax rate will not meet the principle of certainty in the collection process. This gap creates several challenges in collecting PBJT on Parking Services in the DKJ Province."