Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik penyerahan tanah ulayat merupakan konflik yang banyak terjadi di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Konflik ini terjadi ketika ninik mamak melakukan penyerahan tanah ulayat secara sepihak atau tanpa musyawarah dengan masyarakat hukum adat terlebih dahulu. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat adalah dengan mediasi dan musyawarah. Konflik penyerahan tanah ulayat dan penyelesaiannya akan dianalisis dengan perspektif peacemaking criminology. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian pustaka dan studi data sekunder terhadap kasus-kasus yang ada di Nagari, Provinsi Sumatera Barat. Dengan menggunakan teori violence as unresponsiveness dari Pepinsky, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab ninik mamak dalam penyerahan tanah ulayat. Kesimpulan dari tulisan ini adalah integrasi dari masyarakat diperlukan untuk menolak keberadaan perusahaan di tanah ulayat mereka. Integrasi ini didapatkan ketika masyarakat menyelesaikan konflik internal dengan pemimpin adat. Kemudian masyarakat bergerak bersama untuk menyelesaikan konflik dengan perusahaan.

---

Conflict of handover communal land is a conflict that often occurs in Minangkabau, West Sumatera Province. This conflict occurred when ninik mamak handed over communal land unilaterally or without deliberation with indigenous peoples first. Settlement of conflicts carried out by indigenous peoples is through mediation and deliberation. Conflict of handover communal land and its solution will be analyzed by peacemaking criminology perspective. The method used in this paper is a literature review and secondary data study of cases in Nagari, West Sumatera Province. By using Pepinsky's theory of violence as unresponsiveness, this paper will explain how the role and responsibility of ninik mamak in the handover case of communal land. The conclusion of this paper is that integration from the community is needed to reject the existence of companies in their communal land. This integration is obtained when the community resolves internal conflicts with traditional leaders. Then the community work together to resolve conflicts with the company."

"ABSTRAK<>br>Perseteruan antar kelompok suporter sepak bola seringkali terjadi di dunia nyata bahkan dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi sudah mulai merambah ke media sosial. Cara-cara kekerasan yang ditempuh dalam mengatasi perseteruan ini mengakibatkan bergesernya perseteruan dari kekerasan fisik yang terjadi di dunia nyata menjadi kekerasan verbal dan ujaran kebencian yang marak di media sosial. Namun, pemanfaatan media sosial dapat diibaratkan seperti dua buah mata pisau, yaitu dapat berbentuk positif maupun negatif. Dengan memanfaatkan media sosial secara positif, penulis beranggapan bahwa perdamaian antar kelompok suporter sepak bola dapat diciptakan. Karakteristik media sosial, yang mampu menyebarkan infomasi secara luas dan cepat, dapat menjadi alternatif untuk mengatasi terjadinya perseteruan antar kelompok suporter sepak bola. Penelitian-penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penggunaan peacemaking criminology identik dengan sistem peradilan pidana. Selain itu, penggunaan peacemaking criminology dapat berpengaruh pada penyelesaian konflik. Lebih spesifik, penulis akan menggabungkan pemanfaatan media sosial secara positif dengan peacemaking pyramid paradigm yang dicetuskan oleh John Fuller.

---

ABSTRACT<>br>The clash between football team supporters happens in the real situation. Moreover, with the development of communication technology, the clash starts to happen on the social media. Supporters often express their loyalty by doing violence to other team supporters, especially physical violence. Nowadays, the physical violence in the real situation has turned into verbal violence and hate speech through social media. Those are the negative side of using social media for football team supporters. On the other hand, social media could give positive benefit as well, by taking advantage of its role in facilitating peace. Disseminating informations quickly and broadly is the character of social media that could be an alternative option of solution to the clash between football team supporters. Former researchers have explained that benefiting peacemaking criminology could possibly affect the resolution of the conflict in the clash. More Specifically, author would combine the advantage of benefiting both social media positively and peacemaking pyramid paradigm which thought by John Fuller."

"Partisipasi konflik sudah pernah dirasakan Indonesia pada 1980an sampai 1990an ketika berlangsungnya konflik di Afghanistan. Peningkatan partisipasi para militan ini terjadi pada masa Islamic State di tahun 2013. Di negara konflik tersebut, para militan belajar, berinteraksi, serta berbaur dengan ideologi kekerasan. Setelah merasa cukup dengan pengalaman yang mereka dapatkan di Suriah/Iraq, para militan  kembali ke negara asal mereka. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang tepat, agar mereka tidak menjadi virus, sumber ketakutan ditengah masyarakat. Untuk mendapatkan penanganan yang tepat, identifikasi motivasi mereka ketika pergi dan pulang adalah hal yang penting dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Analisis konsep damai oleh peacemaking criminology merupakan kerangka untuk membentuk model penanganan alternatif returnis. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan fenomenologis interpretatif. Tujuannya untuk menafsirkan dan menguatkan kisah ‘pengalaman yang dialami’ dari narasumber, agar pengalaman mereka bisa logis dalam menginterpretasikan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki konsep dan metode yang baku dalam penanganan returnis. Dari data Satuan Tugas FTF tahun 2014 sampai 2019, ada 126 orang yang pulang ke Indonesia dari Suriah, Iraq, dan Filipina. Banyak motivasi para militan yang pulang, mempengaruhi keamanan nasional. Ketika individu atau kelompok pulang ke Indonesia, beberapa dari mereka masih tetap radikal dan juga melakukan reradikalisasi. Pendekatan kekerasan menjadi salah satu cara untuk menangani kejahatan luar biasa ini, tapi para militan semakin kebal, Hal ini akan lebih maksimal jika disandingkan dengan pendekatan lunak yang dipadukan dengan perspektif damai untuk menangani sampai ke akar. Peacemaking criminology direkomendasikan sebagai metode dalam menangani returnis karena pendekatan ini mengedepankan enam konsep utama yakni non-kekerasan, keadilan sosial, inklusi, cara yang benar, kriteria damai yang tepat, dan pengkategorian yang penting. Hasil dari konsepsi ini akan menghasilkan model penanganan alternatif returnis dengan dengan mengedepankan humanisme, hak asasi manusia, mediasi, pengoptimalisasian proses pemahaman, dialog, dan partisipasi yang diharapkan mampu membuat returnis tidak kembali radikal serta melakukan radikalisasi.

---

Participation in the conflict was felt by Indonesian in the 1980s to 1990s when the conflict took place in Afghanistan. Increasing of militant participation occurred since Islamic State in 2013. In the conflict state, militants learn, interact, and blend with violent ideology. After they gained experience in Syria/Iraq, the militants returned to their countries. Therefore, proper handling is needed, so they do not become viruses and sources of fear in society. To get the proper handling, identify their motivation when they going and go back to their country by government and non-government is a must. And analysis the concept of peace by peacemaking criminology is a framework for forming an alternative model of handling returnees. Qualitative methods are using in this research through an interpretative phenomenological approach. The aim is to interpret and strengthen the experience from the interviewee, so the stories will be logical in interpretative.  Until now, Indonesia does not have a standard concept and method in handling returnees yet. Based on FTF Task Force's data from 2014 to 2019, there are 126 people were returned to Indonesia from Syria/Iraq/Philippines. Militant motivation to back to Indonesia has affected national security. When individuals or groups return to Indonesia, some of them still radical or will be radicalizing. A hard approach is a way to deal with this extraordinary crime, but the militants are increasingly immune. This will be maximum if juxtaposed with a soft approach that collaborates with a peaceful perspective to deal with the roots. Peacemaking criminology is proposed as a method for handling returnees due to this approach put forward six main concepts, non-violence, social justice, inclusion, correct means, ascertainable criteria, and the categorical imperative. The results of this conception will result in an alternative model of handling returnees by promoting humanism, human rights, mediation, optimizing the processes of understanding, dialogue, and participation which expected to make returnees become a radical and spread the radicalization. "

"Tulisan ini menjelaskan bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Papua digunakan dalam penyelesaian konflik antar kelompok. Penulis mencoba melakukan perbandingan antara Peacemaking Criminology pada Restorative Justice dengan falsafah Satu Tungku Tiga Batu pada Dudu Tikar. Tujuan dari dilakukannya analisa tersebut adalah untuk menjelaskan kesamaan antara Peacemaking Criminology dan Satu Tungku Tiga Batu sebagai upaya penyelesaian konflik. Data yang Penulis gunakan adalah 3 (tiga) contoh kasus dari media online untuk dianalisis, yaitu konflik yang dilatarbelakangi oleh perkelahian pemuda, perzinahan yang melanggar norma adat, dan permasalahan tanah ulayat. Selanjutnya Penulis melakukan analisa terhadap mekanisme Satu Tungku Tiga Batu pada tahap penyelesaian masalah ketiga kasus tersebut dengan 6 (enam) premis teori Peacemaking Criminology. Berdasarkan hasil analisis Penulis menemukan kesamaan antara Peacemaking Criminology dengan Satu Tungku Tiga Batu. Keduanya memiliki resolusi terhadap konflik tanpa kekerasan dan mengutamakan kearifan lokal dalam meyelesaikannya. Penyelesaian yang diperoleh melalui STTB berlaku pada kasus konflik kelompok, seperti pada permasalahan tanah ulayat namun STTB tidak berlaku pada kasus konflik antar kelompok pemuda berbeda suku dan kasus perzinahan atau lebih luas kasus kesusilaan.

---

This paper explained about how local wisdom of the Papuan Indigenious People can be used in the settlement of group conflict through the concept comparison of Peacemaking Criminology and Restorative Justice with Satu Tungku Tiga Batu philosophy and its Dudu Tikar method. The purpose of the analysis is to explain the similarity between Peacemaking Criminology and Satu Tungku Tiga Batu as conflict resolution settlement. In the analysis, author used 3 (three) sample cases with different background problems which are group conflict among youths fight as the background, adultery case that violate customary norms, and the communal land problem. Furthermore, based on the data obtained, author conducted an analysis towards Satu Tungku Tiga Batu mechanism on the problem solving stage in those three cases with six premises of Peacemaking Criminology theory. Author found common ground between Peacemaking Criminology and Satu Tungku Tiga Batu, which are having non-violence conflict resolution and accentuate local wisdom in the conflict resolution process. Therefore, the author concluded that Satu Tungku Tiga Batu philosophy in Dudu Tikar is fit in some group conflict such as communal land but Satu Tungku Tiga Batu itself does not match for case fights among youth and case specific decency like raping and adultery."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran Pesantren Ali Maksum dalam upayamelawan ideologi jihad radikal yang disebarluaskan oleh kelompok terorisme.Skripsi ini melihat peran pesantren sebagai sebuah reaksi sosial masyarakatterhadap kejahatan. Landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitianini adalah peacemaking criminology dan pendekatan secara soft-approach dalampenanggulangan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukanadalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan penelusuran datasekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.Hasil dari penelitian ini menemukan bentuk-bentuk dari peran pesantren dalammelawan ideologi jihad radikal. Bentuk-bentuk tersebut berupa pelibatanmasyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan pesantren dan adanya wacanapengganti sebagai sebuah cara untuk melawan ideologi jihad radikal. Namundemikian, penelitian ini tidak bisa digeneralisasi terhadap pesantren yang lain.Selain itu penelitian ini hanya mendeskripsikan peran pesantren dan tidak melihatefektifitas keberhasilan dari program mereka.

---

ABSTRACTThis minithesis discussed about the role of pesantren in efforts against ideologyjihad radical being disseminated by a group of terrorism. This minithesis looked atthe role of boarding school as a social community reaction to the crime. Thetheory and concept that used in this research is peacemaking criminology and softapproach on counter-terrorism. This research used the qualitative approach withfield research methods. The technique of collecting data is by using observation,interview and tracing data secondary pertaining to issues discussed in thisresearch. The result of this research found the forms of the role of pesantren incounter-ideologi of Radical Jihadi. These forms of involvement of the communityin the activities held there and the presence of substitute discourse as a way tocounter-ideology of radical jihadi. However, these studies cannot be generalizedto other pesantren. In addition this study only describes the role of pesantren andnot see effectiveness the success of their programs."

"ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menjelaskan pentingnya dekriminalisasi terhadap anak yang hidup di jalanan dengan penyalahgunaan narkotika. Anak yang hidup di jalanan dengan penyalahgunaan narkotika adalah korban berbagai bentuk kekerasan, dimulai dari kekerasan di dalam rumah dan kemiskinan anak. Ketika anak hidup di jalanan maka anak-anak tersebut akan rentan terhadap bentukbentuk kekerasan di jalanan, terutama dilibatkan dalam penyalahgunaan narkotika. Anak yang hidup di jalanan dengan penyalahgunaan narkotika juga akan rentan untuk dikriminalisasi sehingga dalam hal ini dekriminalisasi menjadi penting untuk dilaksanakan. Dekriminalisasi dilakukan menggunakan pendekatan costitutive criminology dan peacemaking criminology. Perubahan kebijakan dan program-program menggunakan pendekatan sosiologis diperlukan untuk mencegah anak yang hidup di jalanan dengan penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku kejahatan.

---

ABSTRACT

This thesis explains the importance of decriminalization on street children with drug abuse. Street children are victims of various forms of violence, from domestic violence and poverty. When the children live on the street, they are vulnerable from various forms of violence especially, one of which is being involved in drug abuse. They also will be vulnerable to be criminalized. Therefore, it will be important to decriminalize them. It is done using constitutive criminology and peacemaking criminology approach. The change of policies and programs using sociological approach is needed to prevent those children to be defined as offenders."

"ABSTRAKPenulisan ini akan menganalisis penanganan mahasiswa penyalahguna narkotika oleh pihak kampus menggunakan paradigma peacemaking criminology. Kampus sebagai institusi pendidikan seharusnya paham bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan penyimpangan dan mereka adalah korban yang seharusnya mendapatkan perawatan. Namun, penanganan dari pihak kampus bertolak belakang. Hal ini juga diperkuat oleh beberapa pernyataan beberapa pihak kampus. Salah satu penanganan tersebut adalah melakukan pengeluaran terhadap mahasiswa yang terbukti menyalahgunakan narkotika. Uniknya, pengeluaran dinyatakan sebagai keberhasilan, dan dilakukan untuk kepentingan mereka guna melakukan rehabilitasi. Pengeluaran yang mengatasnamakan rehabilitasi merupakan suatu kekeliruan. Bagaimana bisa dilakukan rehabilitasi sosial, ketika pelaku penyimpangan tersebut telah diekslusikan?Di Indonesia, terlihat bahwa penanganan mahasiswa penyalahguna narkotika oleh kampus lebih mengarah shaming yang identik dengan stigma/label. Menurut teori Reintegrative Shaming, pengeluaran merupakan shaming yang dibebankan kepada mahasiswa penyalahguna narkotika, hingga status ldquo;penyalahguna narkotika rdquo; menjadi master status mereka. Shaming tipe ini akan membuat tingkat penyalahgunaan narkotika menjadi tinggi.

---

ABSTRACTThis paper will analyze the handling of student drug abusers by the campus using the paradigm of peacemaking criminology. Campus as an educational institution should understand that drug abuse is a social deviance, and they are victims who should get treatment. However, the handling of the campus opposite. This is also reinforced by some of the statements from the campus. One such treatment is the expenditures on students proved as drug abuser. Uniquely, outcasting college student by campus declared as a success, and performed on their behalf in order to carry out rehabilitation. Outcasting college student on behalf of rehabilitation is a mistake. How can it be done for social rehabilitation, when the deviant person have been exlude by his her society In Indonesia, it appears that the handling of drug abuse by college students is more directed shaming is synonymous with stigma label. According to the theory Reintegrative shaming, shaming by outcasting is heavily charged to student drug abusers, to the status of drug abuser become masters of their status. Shaming of this type would create a drug abuse rate is high."

"Penggusuran merupakan fenomena di perkotaan terkait pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas kotadanmanusia. Didalam praktik penggusuran yang terjadi, seringkali penggusuran yang dilakukan berujung pada konflik dan luka sosial sehingga menimbulkan reaksi dari korban yang tergusur. CAP 16 Kampung merupakan salah satu bentuk reaksi dari korban penggusuran yang dilakukan dengan membangun koalisi diantara masyarakat dan menuntut agar diikut sertakannya masyarakat didalam penataan kota. Proses CAP 16 Kampung yang mengedepankan dialog dan partisipatif sejalan dengan penyelesaian dalam perspektif kritis, salah satunya Peacemaking Criminology. Dalam pendekatan perspektif Peacemaking Criminology, proses CAP 16 Kampung yang dilakukan pada kampung yang telah tergusur berjalan dengan lebih baik karena sudah terbangun empati di masyarakat karena adanya empati yang lahir dari proses menderita secara bersama-sama dan adanya afirmasi dari korban penggusuran atas nasib mereka. Pada kampung Muara Baru yang sekedar diwacanakan untuk digusur, proses CAP 16 Kampung belum berjalan dengan baik karena tidak adanya ancaman penggusuran yang nyata dan belum adanya afirmasi dari kampung tersebut karena belum terbentuk empati.

---

Eviction is phenomenon that happens in city livelihood related to city and human life development. In practice, eviction could lead to conflicts and social injury in which it causes reactions from the victims. CAP 16 Kampung is one of the reactions, in which the victims started a coalition to demand their participation in city development. CAP 16 Kampung process that involves dialogs and participatory actions are in line with Peacemaking Criminology perspective. From Peacemaking Criminology approach, CAP 16 Kampung in the evicted Kampung Akuarium fares much better due the already existing empathy and their affirmation actions about their shared fate as evicted victims. The other kampung, Kampung Muara Baru that yet tobe evicted doesnt have thesame degree of success because they didnt share the same threat as Akuarium did and there is no solid affirmation from them due the lacks of empathy being built."

"Artikel ini menjelaskan fenomena hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia memvonis mati 55 orang di tahun 2015 karena kejahatan narkotika. Di tahun yang sama, pemerintah Indonesia melaksanakan eksekusi mati kepada 14 terpidana. Ke-14 terpidana mati divonis mati karena kejahatan narkotika. Artikel ini ditulis untuk membahas hukuman mati yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2015 dilihat dari sudut pandang kriminologi kritis. Penulis menggunakan peacemaking criminology dan teori utilitarianisme dalam membahas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian data sekunder melalui kajian literatur. Perbedaan penulisan ini dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah tulisan ini membahas kaitan hukuman mati dengan kejahatan negara dengan menganalisa pelanggaran berbagai perjanjian dan hukum internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hasil analisa dari tulisan ini adalah pemerintah Indonesia telah melakukan kejahatan negara karena penolakan grasi dan permohonan pengurangan hukuman yang dilakukan oleh para terpidana mati. Pemerintah Indonesia juga melakukan kejahatan negara karena telah melanggar berbagai hukum dan perjanjian internasional yang berlaku. Dengan melaksanakan hukuman mati, pemerintah Indonesia telah melanggar hak asasi manusia, dan kejahatan narkotika juga tidak termasuk dalam kejahatan paling serius. Selain itu, hukuman mati yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan narkotika juga terbukti tidak efektif.

---

This article explains the phenomena of death penalty that were done by the Indonesian government in 2015. Indonesian government sentenced 55 people in 2015 because of drug related crimes. In the same year, the Indonesian government executed 14 people. All of the 14 people were executed for drug related crimes. This article is written to discuss death penalty that were done in Indonesia in 2015 from the critical criminology point of view. The writer uses peacemaking criminology and utilitarianism theory in discussing the human rights violation that happened in the execution of death penalty in Indonesia.

This writing uses research methode of secondary data by reviewing literatures. The difference of this writing and previous researches is that this writing is discussing the connection of death penalty with state crime by analizing the violations of international law and treaties that were done by the Indonesian government.

The result of the analysis is that the Indonesian government were doing state crime because of the rejection of clemency and the petition of sentence reduction that were applied by the convicts. The Indonesian governemnt also did state crime because of the violation of various international law and treaties. By executing, Indonesian government also violates the human rights, and drug related crimes are not considered as one of the most serious crimes. Besides that, death penalty that were done to convicts of drug related crimes are also proven not effective."

"Penelitian ini membahas bagaimana Pencegahan Kejahatan Terhadap Tindakan kekerasan Para Pemabuk di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya dengan menggunakan etnometodologi, yaitu pendekatan yang melihat kondisi atau situasi dalam suatu etnis tertentu. Penelitian ini berpendekatan Kriminologi Post Modern. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara pada beberapa pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah, Polisi Resor Sorong Selatan dan Masyarakat adat Kabupaten Sorong Selatan. Dari proses analisa data, diperoleh bahwa kriminologi budaya sebagai pendekatan yang penting diterapkan untuk melihat bagaimana mabuk merupakan produk budaya di daerah tersebut. Kriminologi budaya lebih tepat digunakan karena akar permasalahan berasal dari budaya. Ketika pencegahan mabuk tidak dapat terlaksana dengan baik, maka akan berakibat pada tindakan kekerasan yang mengikuti. Oleh sebab itu perlu pencegahan tindakan kekerasan yang diakibatkan oleh pelaku mabuk dengan menggunakan Peacemaking Criminology. Wujud dari teori ini adalah restorative justice yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sorong Selatan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sorong Selatan dan juga masyarakat adat (Kepala Suku tehit dan Ketua Dewan Adat Suku). Adanya pencegahan kejahatan dalam konteks tesis ini adalah tindakan kekerasan akibat mabuk sebagai bentuk pengendalian sosial. Dimana terdapat pencegahan kejahatan situasional dan komunitas yang dilakukan oleh pihak terkait, juga pendekatan peacemaking criminology dalam pencegahan kebiasaan mabuk serta tindakan kekerasan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut.

---

This research discusses how crime prevention against violent acts of drunks in Teminabuan, South Sorong Regency, Southwest Papua using ethnomethodology, which is an approach that looks at conditions or situations in a particular ethnicity. This research has a Post Modern Criminology approach. Data collection was carried out by interviewing several related parties, such as the Regional Government, South Sorong Resort Police and the indigenous people of South Sorong Regency. From the data analysis process, it is found that cultural criminology as an important approach is applied to see how drunkenness is a cultural product in the area. Cultural criminology is more appropriate because the root of the problem comes from culture. When the prevention of drunkenness cannot be implemented properly, it will result in acts of violence that follow. Therefore, it is necessary to prevent acts of violence caused by drunk offenders using Peacemaking Criminology. The manifestation of this theory is restorative justice done by the South Sorong Resort Police, the Office of the Civil Service Police Unit, Community Protection and Fire Fighters of South Sorong Regency and also the indigenous community (Tehit Tribal Chief and Chairman of the Tribal Indigenous Council). Crime prevention in the context of this thesis is the act of violence due to drunkenness as a form of social control. Where there is situational and community crime prevention carried out by related parties, as well as the peacemaking criminology approach in the prevention of drunkenness and acts of violence caused by these activities."