Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik wajib dilaksanakan di seluruh Kantor Pertanahan sejak 8 Juli 2020. Adanya sistem layanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik, secara tidak langsung berdampak pada PPAT yang memiliki peran penting dalam pendaftaran Hak Tanggungan sehingga menimbulkan adanya suatu tanggung jawab. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan dan dokumen lainnya dilakukan melalui sistem elektronik dan dalam bentuk dokumen elektronik. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah pelayanan hak tanggungan secara elektronik di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten dan tanggung jawab PPAT dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih mendalam suatu gejala dan bersifat mempertegas hipotesa yang ada. Hasil analisis penelitian ini yaitu dalam hal penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan berbentuk dokumen elektronik dan kelengkapan persyaratan kepada Kantor Pertanahan tetap menjadi tugas dari PPAT. Tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik mengakibatkan adanya suatu tanggung jawab khususnya berhubungan dengan tanggung jawab terhadap berkas dan dokumen yang diunggah dan yang disimpan oleh PPAT. Dalam hal ini PPAT harus selalu memperbaharui semua informasi mengenai regulasi Teknologi Informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya sehari-hari serta harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.......The implementation of electronic integrated Mortgage services must be carried out in all Land Offices since July 8, 2020. The existence of an electronic integrated Mortgage Service system, indirectly impacts PPAT which has an important role in the registration of Mortgage Rights, giving rise to a responsibility. Mortgage registration is carried out electronically, so the Deed Granting Mortgage and other documents is carried out through the electronic system and in the form of electronic documents. The problem with this study is the electronic mortgage service in the Tangerang City area of Banten Province and the PPAT's responsibility in the electronic mortgage registration process. To answer these problems, a normative juridical legal research method with a statutory approach is used. The data analysis used qualitatively with the type of explanatory research which aims to describe or explain more deeply a symptom and is to reinforce the existing hypothesis. The results of the analysis of this study are that in terms of submitting the Deed Granting Mortgage in the form of an electronic document and the completeness of the requirements of the Land Office, it remains the task of the PPAT. PPAT's responsibility in registering Mortgage electronically results in a responsibility, especially in relation to the responsibility for files and documents uploaded and stored by PPAT. In this case, the PPAT must always update all information regarding Information Technology regulations related to the implementation of his daily duties and must be careful in carrying out his position so that problems do not occur in the future."

"Penelitian ini membahas hak ulayat atau beschikkingsrecht serta kaitannya dengan kewenangan Kepala Adat atau Hukum Tua Adat dalam urusan pertanahan. Diketahui bahwa Hukum Tua Adat Desa Tontalete diputuskan bersalah karena tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/PID/2017. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan penelitian yakni: a) Bagaimana aturan pendaftaran dan peralihan tanah komunal serta aturan hak pengelolaannya; b) Bagaimana tanggung jawab dan kewenangan kepala adat di Minahasa serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan karena penyalahgunaan wewenang adat yang mengakibatkan peralihan status tanah ulayat ditinjau dari hukum pertanahan dan; c) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/Pid/2017 terhadap kepala adat yang melakukan pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah. Metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Hukum Tua Adat dalam Masyarakat Hukum Adat yang berkenaan dengan perkara pertanahan adalah membuat surat keterangan tentang tanah beserta riwayat status dan kepemilikan tanah tersebut; serta bahwa akibat hukum yang terjadi terhadap Kepala Adat yang melakukan pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah dalam putusan tersebut adalah a) Vonis hukuman penjara selama 6 bulan karena terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemalsuan Surat; b) Tidak sahnya jual-beli yang dilakukan oleh Saksi Elsje Maria Pantouw dan; c) Kembalinya hak-hak PT. Aman Liman Jaya selaku penguasa tanah yang sah yang didukung dengan dokumen HGB atas sebagian besar tanah yang sempat dijual- belikan oleh Saksi Elsje Maria Pantouw.......This research discusses about communal title or beschikkingsrecht in accordance with the authority of Custom Head on land affairs. It is known that the custom head of Tontalete village of Kema Sub-district, North Minahasa is found guilty of Land Ownership Information Letter Forgery based on Supereme Couort decision Number 847 K/PID/2017. This research is conducted to answer two research questions, which are: a) What are the rules for registration and transfer of communal land and the rules for managing rights?; b) How is Custom Head responsible in composing land ownership information letter, land ownership status transfer process and protection against the disadvantaged third party because of the authority abuse that causes communal land status transfer according to the agrarian law and; c) What are the legal effect of the Supereme Court decision number 847 K/Pid/2017 on the Custom Head that have done the land ownership information letter forgery. The method used to anser the research problems is qualitative metod with juridicial and empirical approach. The result of this research finds that the authority of custom head in customary law society regarding land affairs is to compose land information letter along with the status and ownership history; and the legal effects against the custom head that have forged the land information ownership letter are: a) Prison sentence of 6 months for proven to have violated artile number 263 (1) KUHP jo. article number 55 (1) the first KUHP about official letter forgery; b) The transaction done by the witness Elsje Maria Pantouw becomes invalid and; c) Return of rights for PT. Aman Liman Jaya as the legal land authority, supported by the HGB document on most of the land that ever transacted by the witness Elsje Maria Pantouw."

"Setiap orang membutuhkan alat bukti mengenai suatu hak dan peristiwa yang terjadi. Dalam praktik, Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang oleh peraturan pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik adalah alat bukti yang sempurna, lengkap dan mengikat, sehingga kebenaran dari hal-hal tertulis dalam akta tersebut harus diakui kebenarannya. Akta autentik berisikan keterangan-keterangan dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Masalah timbul ketika isi dari akta tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, dikarenakan terdapat pihak yang memalsukan tanda tangan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Tesis ini membahas mengenai kasus pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 898K/Pid/2018. Permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis adalah mengenai Surat Pernyataan berhutang berlanjut menjadi Akta Jual Beli dan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis, dianalisa dengan metode kualitatif dengan menggunakan studi dokumen dengan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Surat pernyataan berhutang tidak dapat dijadikan dasar pembuatan Akta Jual beli, karena dalam pembuatannya harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Terdakwa dikenakan Pasal 266 ayat (2) KUHP, namun seharusnya Notaris/PPAT juga dapat dikenakan pertanggungjawaban karena ketidakhati-hatiannya dalam membuat Akta Jual Beli.......Everyone needs evidence regarding a right and events that occur. In practice, the Official for Making Land Deeds is an official who is authorized by government regulations to make authentic deeds. Authentic deeds are perfect, complete and binding evidence, so that the truth of the things written in the deed must be recognized as true. The authentic deed contains information from the parties which is the basis for making the authentic deed. Problems arise when the contents of the deed are not in accordance with the reality, because there are parties who falsify the signature in the Sale and Purchase Deed made by PPAT. This thesis discusses the case of signature forgery as contained in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 898K/Pid/2018. The problem that will be researched and analyzed is regarding the Statement of Debt continuing to become the Sale and Purchase Deed and signature forgery in the Sale and Purchase Deed. This study used a normative juridical research method with a descriptive analytical typology of research, analyzed by qualitative methods using document studies with secondary data collection. The result of this research is that a statement that owes money cannot be used as the basis for making a Sale and Purchase Deed, because in the making must be attended by the parties who have committed the legal act concerned and witnessed by at least 2 (two) witnesses. The defendant is subject to Article 266 paragraph (2) of the Criminal Code, but the Notary/PPAT should also be liable for his carelessness in making the Sale and Purchase Deed."