Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam bekerja sebagai pekerja domestik di luar negeri, para perempuan mengalami banyak hambatan dan tantangan. Kekerasan adalah salah satu bentuk tantangan yang harus mereka hadapi pada saat bekerja di luar negeri. Kekerasan yang mereka alami meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi serta bersifat multilapis. Salah satu negara tujuan para perempuan untuk bekerja sebagai pekerja domestik adalah Uni Emirat Arab (UEA). Banyak perempuan yang membayangkan UEA sebagai negeri harapan. Namun kenyataannya jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Penelitian ini menggambarkan pengalaman pekerja domestic migrant Indonesia selama bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Dari pengalaman tersebut, terungkap berbagai friksi. Mereka merespon friksi tersebut dengan melakukan resistensi yang bentuknya everyday forms of resistance ataupun yang open defiance/ public confrontation. Penelitian ini juga menggambarkan respon para pekerja domestik migran terhadap pandangan masyarakat UEA terhadap diri mereka. Segala pelabelan yang dilekatkan pada pekerja domestik migran Indonesia secara tidak langsung juga melabel masyarakat Indonesia secara umum. Para pekerja domestik merasa sakit hati atas segala pelabelan yang dilekatkan kepada mereka. Generalisasi umum yang dilakukan masyarakat UEA dirasa tidak adil karena tidak semua pekerja domestik seperti itu. Penelitian ini dilakukan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA) selama bulan Mei-Juni 2010. Fokus penelitian adalah para pekerja domestik migran yang melarikan diri di penampungan KBRI Abu Dhabi. FGD, wawancara dan observasi adalah bentuk metode pengumpulan data.

---

In working as migrant domestic workers, women faced a lot of obstacles and challenges. Violence is one form of challenge they have to face in working abroad. The violence they suffer are in the forms of physical, psychological, sexual and economic and these violence are multi-layered. One of the destination country is United Arab Emirates (UAE). Many women imagined UAE as a land of hope. But the reality is far for what they imagined. This research described the experiences of Indonesian Domestic Workers working in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UEA). Those experiences revealed frictions. They then responded to those friction by resisting in the form of everyday forms of resistance or open defiance/ public confrontation. This research also described the responses of the Indonesian Domestic Workers on the stereotype put to them by the UAE society. The stereotypes put on Indonesian domestic workers have an indirect effect also to the whole Indonesian society. The Indonesian domestic workers themselves were hurt by these stereotypes. They consider it unfair because not all Indonesia domestic workers are like that. This research was conducted in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE) in May-June 2010. The focus of this research is the Indonesian domestic workers staying in the Indonesian Embassy?s Shelter. Focus Group Discussion (FGD), interview and observation are the forms of data collecting.

Abstrak :
Skripsi ini membahas kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia namun menjadi permasalahan yaitu mengenai pertimbangan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Negara Arab Saudi, dan memberikan penjelasan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik melalui kebijakan moratorium ke Negara Arab Saudi sehingga tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami Pekerja Migran Indonesia kelak. keduanya ditinjau berdasakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi disebabkan oleh banyaknya kasus-kasus terutaman pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Moratorium ini mendorong pemerintah Indonesia untuk dapat membenahi sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi salah satunya dengan menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. ......This thesis provides a comprehensive explanation of the Indonesian government can implement a moratorium on the Sending of Indonesian Domestic Migrant Workers to Saudi Arabia. through a moratorium on policy to the State of Saudi Arabia. both are reviewed based on Undang 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. In this study, the literature study and interview with the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers. The results of this study reveal that the government's consideration in imposing a moratorium on the sending of Indonesian Migrant Workers to Saudi Arabia is due to the many cases of human rights violations experienced by Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia. This moratorium encourages the Indonesian government to improve the protection system of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia, one of them by agreeing to a Memorandum of Understanding (MoU) between the governments of Indonesia and Saudi Arabia.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif-deskriptif untuk mempelajari sejauh mana negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia berperan dalam perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara melalui Kemnaker mengambil peran yang sangat minimal dalam perlindungan PRT di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dua temuan utama: pertama, kecilnya kewenangan organisasional Kemnaker untuk melakukan perlindungan terhadap PRT; dan kedua, kegagalan Kemnaker dalam mendorong formalisasi PRT melalui pembentukan regulasi spesifik yang secara khusus mengatur perlindungan PRT. ...... The objective of this explorative/descriptive research is to explore to what extent the state, through the Ministry of Manpower (Kementerian Ketenagakerjaan – Kemnaker), has protected the Indonesian domestic workers. The research has employed a qualitative approach using in-depth interviews and secondary data study as the data collecting method. The findings of this research showed that the state through Kemnaker has taken a very minimalistic role to protect Indonesian domestic workers. This argument is based on two main findings of the research: firstly, the insufficiency of Kemnaker‟s organizational authority in the issue of domestic worker protection and secondly, the failure of Kemnaker to take initiative to formalize domestic workers through specific regulation on the issue of domestic workers‟ protection.

Abstrak :
Tesis ini ditujukan untuk membahas keberadaan agen sosial lokal (unit rumah tangga) dalam mengatur sekuritas sosial terhadap pekerja domestik anak. Selain itu, tesis ini ingin memperdebatkan asumsi-asumsi penelitian terdahulu yang seringkali memandang pekerja domestik anak sebagai objek yang sangat rentan akan risiko-risiko terburuk dari pekerjaan mereka. Sekuritas sosial rumah tangga menjadi salah satu pendekatan positif melalui praktik-praktik dukungan sukarela dari keluarga pemberi kerja dalam rangka pemenuhan hak-hak pekerja anak untuk sebuah tujuan yang ingin dicapai, yakni kesejahteraan. Penelitian kualitatif dengan studi kasus ini akan menggali informasi mengenai jalannya skema sekuritas sosial yang diproduksi oleh tiga unit rumah tangga masyarakat perkotaan. Temuan studi menunjukkan, pertama, setiap unit rumah tangga pemberi kerja pada dasarnya memiliki pengetahuan lokal mereka masing-masing dalam menjelaskan cita-cita kesejahteraan untuk pekerja domestik anak di dalamnya. Konsep lokal mengenai kesejahteraan itu cenderung diinterpretasikan berdasarkan nilai-nilai sosial pada masyarakat, seperti solidaritas sosial (social solidarity), kepercayaan (trust), sikap saling mendukung (mutual support) dan komitmen moral (moral commitment). Kedua, pendekatan basic needs fulfillment menjadi sebuah pola strategi dari unit-unit rumah tangga ini dalam mentransmisikan program-program dukungan sekuritas sosial untuk kesejahteraan pekerja anak melalui penggunaan sumber daya lokal. Pendekatan tersebut dinilai sebagai model pemenuhan kesejahteraan yang merujuk pada empat dimensi yakni social-economic security, social cohesion, sosial inclusion, serta social empowerment. Ketiga, model kebutuhan dasar yang dikelola oleh rumah tangga juga secara signifikan memberikan perubahan dalam strategi memberikan jaminan sosial. Seperti yang kita ketahui, secara umum, skema sekuritas sosial sering bertumpu pada prinsip-prinsip umum (prinsip proteksi) di mana dukungan yang diberikan seringkali bersifat temporal, seperti yang umum dilakukan oleh pemerintah. Menariknya, strategi kebutuhan dasar ini bisa menjadi jawaban atas kelemahan pendekatan sebelumnya, serta memiliki kelebihan yang memungkinkan rumah tangga untuk dapat membangun rencana dukungan keberlanjutan (sustainable security program). This thesis is intended to discuss the existence of local social agent (household units) in regulating social security for child domestic workers. In addition, this thesis examines the following past research assumptions perceived child domestic workers as objects that were very vulnerable to the their security risks of their work. Household social security is one of the positive approaches through the practices of voluntary (resource) supports from the employer`s families, and it can play an essential role in fulfilling the basic rights of child domestic workers in order to achieve its goal, social welfare. This qualitative research presents the case study aiming to explore the information on how the social security schemes was created by these three urban household units. The findings revealed that, first, each of the household units has their own local knowledge to ensure social welfare for their domestic workers in the household. Welfare supports conducted by the families are basically influenced from their understandings of social values in society, such as social solidarity, trust, mutual support and moral commitment. Second, child`s basic needs fulfillment becomes the same pattern of these households in transmitting social security support programs for the child workers with their local resources use. Related to this model, the fulfillment is designed to support child`s socio-economic security, social cohesion, social inclusion, and social empowerment. Third, the basic needs model organized by the households may significantly be such a new current strategy while also providing change in delivering social security. As we may know, in general, social security schemes often rest on the common protection (from risks) principle with its temporary supports held by the government. Interestingly, this basic needs strategy has its value that allows the households to be able to build a sustainability action plan for social security