Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRumah sakit tidak dapat terhindar dari keadaan piutang karena sifat layanannya yang harus segera diberikan serta tidak sedikit yang bersifat 'menyelamatkan hidup', namun setelah phase ini dilewati ternyata timbul masalah piutang.Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan manajemen piutang Rumah Sakit Mekar Sari, sehingga pengabdiannya dibidang layanan kesehatan dapat semakin meningkat.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan pemecahan masalah, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu identifikasi masalah, uji coba pemecahan masalah dan mengevaluasi hasil coba. Dari penelitian di dapatkan belum adanya sistem dan prosedur penanggulangan piutang serta tidak adanya petugas yang khusus menangani masalah piutang pasien rawat inap perorangan. Pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan membuat sistem dan prosedur penanganan piutang pasien rawat inap perorangan sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bagian keuangan. Hasil uji coba menunjukkan periode rawat merupakan phase dan proses yang menentukan. Penagihan berkala setiap dua hari dan peresepan obat-obatan non life saving dapat menurunkan piutang pasien rawat inap perorangan.Saran yang diajukan ialah menyempurnakan sistem prosedur penanganan piutang pasien perorangan, mengupayakan terseleksinya pasien yang kurang mampu dan memperkecil piutang yang tidak dapat ditagih.

---

ABSTRACT

Due to its nature of services, hospital is oftenly in debt condition. Such condition is difficult to avoid as the first priority of service is to save the patiens' life, but the impact is that the debt problems occurred afterwards.

The goal of this research is to improve the hospital debt management of Mekar Sari Hospital, so that a better and improved dedication of health service could be achieved.

This research is case study using the problem solving approach which consists of three stages: problem identification, try out of the problem solving and evaluation. This research finds out that a system and procedure are not yet available to overcome the debt problems and there is no special staff who is in charged for this problem especially for the in patient division. The problem solving used is by applying a system and procedure to solve the debt problems and to improve the quality and quantity if the human resources in finance department. The result of the try out shows that the period during the patients are hospitalized is the most determining factor and phase. Charging the patients regularly every two days including the non live saving medicine could reduce the debt of patients to the hospital.

The suggestion proposed is to complete the system and procedure of debt problem solving for the in patient division, and to select the poor patients and to reduce the debts which cannot be charged to the patients."

"Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang diuraikan secara deskriptif, oleh karena itu penelitian ini menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Selain itu dengan menggunakan data sekunder melalui kajian daftar pustaka berdasarkan kajian buku akan tergambar perkembangan konsep supervisi. Berdasarkan kerja lapangan yang diterima ditemukan fakta bahwa, di Lembaga Remaja Kelas IIA Tangerang terjadi kelebihan kapasitas penghuni. Hal ini telah ditangani oleh Lembaga namun belum optimal, karena penghuni yang tersedia bukan hanya narapidana, melainkan lebih banyak narapidana titipan. Sehingga mengakibatkan over kapasitas. Berdasarkan over kapasitas Lembaga Pemuda Kelas IIA Tangerang Lembaga Pemuda Kelas IIA Tangerang. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya faktor tingkat kriminalitas, akibat faktor ekonomi dan kebutuhan hidup. Oleh karena itu dapat disarankan kepada Lembaga agar narapidana tersebut dipindahkan ke lembaga yang belum melebihi kapasitasnya, dan hukuman pengawasan 3 bulan tidak boleh dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi diberikan oleh pengurus di dinas sosial

---

This research used the qualitative approach method that was untangled in a descriptive manner, therefore this research stressed the primary data that was received through the deep interview and observation. Besides using the secondary data through the study of the bibliography be based on study the book will be depicted by the development of the concept of the supervision. Was based on field work was received by the discovery concerning, in the Institution people young class IIA Tangerang happened over occupants capacity. This matter has been done by the handling by the Institution but not yet optimal, because of available occupants are not only the prisoner, but more entrusted prisoner. So as result in over capacity. Based on the over capacity of the Institution people young class IIA Tangerang Institution people young class IIA Tangerang. This because of having the criminal level factor increased, as a result of the economic factor and the requirement for the life. Because of that could be suggested to the Institution that the prisoner must be moved to a institution that have not yet over capacity, and the punishment were supervised 3 months might not be put into the Correctional Institution but were given by the management in the social service."

"Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan Pemerintah Daerah menampung hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak bekerja., Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan harus membuat kebijakan dan berbuat pemantauan hak-hak di bidang ketenagakerjaan penyandang disabilitas bisa dipenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif mengkaji penerapan aturan dan norma dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 13 Oleh Disnakertrans, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitikmendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Disnakertrans terhadap manusia cacat tubuh. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode Pengumpulan data yaitu penelitian pustakawan dan wawancara langsung dengan Informan yaitu pegawai Disnakertrans kemudian dianalisis dengan metode analitik kualitatif. Dinaskertrans Provinsi Jawa Timur memberikan pemberdayaan meliputi kegiatan kewirausahaan, pemberian keterampilan, dan pelatihan kerja untuk pekerja penyandang disabilitas, serta melakukan sosialisasi untuk digunakan meningkatkan pemahaman bagi pengusaha tentang hak-hak pekerja cacat tubuh. Disnakertrans telah mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun masih belum optimal karena belum ada regulasi tentang pengawasan khusus tentang pekerja penyandang disabilitas. Karena itu di masa depan Disnakertrans bisa membuat aturan khusus tentang pengawasan pekerja cacat tubuh.

---

East Java Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2013 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities which mandates the Regional Government to accommodate the rights of persons with disabilities, including the right to work. monitoring of the employment rights of persons with disabilities can be fulfilled. This research is a normative legal research that examines the application of rules and norms in the East Java Regional Regulation Number 13 by the Manpower and Transmigration Office. This type of research is a descriptive analytic study.

describe and analyze Disnakertrans policies towards disabled people. The data used are secondary data with data collection methods, namely librarian research and direct interviews with informants, namely Disnakertrans employees then analyzed by qualitative analytic methods. The Dinaskertrans of East Java Province provides empowerment including entrepreneurial activities, providing skills, and job training for workers with disabilities, as well as conducting socialization to be used to increase understanding for employers about the rights of disabled workers. Disnakertrans has supervised these companies employing persons with disabilities in accordance with applicable regulations. However, it is still not optimal because there is no regulation on special supervision regarding workers with disabilities. Therefore, in the future, the Department of Manpower and Transmigration can make special rules regarding the supervision of disabled workers."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk menguugkapkan masalah pelaksanaan pengawasan APBN pada BPKP ditinjau dari segi yuridis. Sedangkan metodologi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini memerlukan pembiayaan yang besar. Ditambah dengan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta anggaran rutin, membuat angka APBN semakin membengkak. Hal itu memerlukan dana yang cukup besar. Untuk pemanfaatan dana secara optimal, diperlukan pengawasan yang di lingkungan pemerintahan negara dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Keppres Nomor 31 tahun 1983, sebagai peningkatan status dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Peningkatan yang nyata dari perubahan itu adalah kemandirian serta koordinasi pengawasan yang makin baik, dua diantara beberapa syarat berhasilnya pelaksanaan pengawasan. Kemandirian rnenghasilkan obyektifitas, koordinasi menghindari tumpang tindih dan terlewatnya obyek pengawasan. Namun demikian secara relatif banyak temuan tidak dapat diteruskan kepengadilan karena kurangnya unsur hukum. Hal ini disebabkan oleh tekanan pemeriksaan BPKP yang di tujukan pada segi pertanggungjawaban keuangan. Seyogyanya setiap temuan BPKP perlu dilengkapi unsur hukumnya. Untuk itu fungsi hukum perlu lebih di ti ngkatkan peranannya dalam upaya untuk lebih menunjang segi yuridis dari pemeriksaan."