Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan aset potensial bagi Pemerintah Daerah untuk masa sekarang dan yang akan datang, karena mengelola air minum, yaitu komoditi yang dibutuhkan oleh semua orang pada semua lapisan masyarakat. PDAM sebagai perusahaan harus dikelola sebagaimana layaknya perusahaan bisnis, yang membutuhkan suatu pola organisasi bisnis, yang menekankan pada perolehan keuntungan. PDAM juga sebagai bagian dari organisasi Pemerintahan di Daerah, yang menekankan pada pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga organisasi PDAM mempunyai misi sosial disamping misi mencari keuntungan. Kinerja PDAM di Indonesia pada umumnya kurang memuaskan, khususnya dalam cakupan dan kualitas pelayanannya. Tanga bermaksud mengecilkan upaya yang telah dilakukan oleh para pengelola (Direksi beserta staf PDAM) dan pembinanya (Departemen-departemen Teknis) uraian ini ingin mengungkap sebagian permasalahan organisasi PDAM, khususnya PDAM DKI Jakarta (PAM JAYA). Masalah perilaku manajerial merupakan permasalahan yang kompleks, dan kepemimpinan merupakan salah satu sisi perilaku manajerial yang dominan untuk pelaksanaan tugas yang efektif. Dengan menunjuk iklim organisasi dan supervisi sebagai in-put, penelitian ini bermaksud untuk mengungkap faktor-faktor kepemimpinan yang mempunyai korelasi pengaruh terhadap pelaksanaan tugas, dan outcome sebagai tujuan fungsionalnya. Hasil penelitian terhadap perilaku kepemimpinan PAM JAYA mengindikasikan bahwa pada selang kepercayaan diatas 90 % kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan tugas. Sedangkan analisis dengan Path Analysis memberikan hasil bahwa iklim organisasi mempengaruhi outcome, penugasan dan supervise. Indikator yang menonjol dalam outcome, bagi manajer senior adalah berfungsinya tint, sedang pada manajer menengah dan junior adalah kepuasan. Kata kuncinya adalah "terus terang, terang terus", dimana keterbukaan informasi akan menekan iklim saling curiga dan menjamin kelancaran komunikasi. Hubungan atasan - bawahan, serta antar sesama kolega yang setingkat dan dalam kelompok kerja merupakan kunci dalam efektifitas pelaksanaan tugas.

Abstrak :
Dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menitik beratkan pada otonomi daerah, membawa konsekwensi logis terhadap tuntutan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di berbagai bidang. Kebijakan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah hamslah diartikan sebagai peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan bangsa di masa depan. Oleh karena itu tidak ada pilihan Iain kecuali memberikan perhatian yang seksama tentang arti penting kompetensi sumber daya manusia aparatur di daerah untuk terus menerus ditingkatkan secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam konteks ini permasalahan yang muncul adalah sejauh mana tingkat kompetensi sumber daya manusia aparatur yang ada pada saat ini untuk menunjang kebijakan yang dimaksud. Kemudian seberapa jauh sumber daya manusia aparatur dalam memahami berbagai aspek desentralisasi dan identifikasi pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur tersebut sehingga semua itu dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat pengusaan kompetensi berdasarkan konsep kompetensi generik Civil Service Coiiege terhadap 30 orang pegawai negeri sipil golongan III di lingkungan Sekretariat Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantn Selatan. Pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah bersifat kualitatif, dengan juga melakukan studi kepustakaan terhadap teori-teori yang relevan dan melakukan pengamatan dan observasi serta melakukan serangkaian wawancara dengan 30 orang responden yang dipilih secara purposive sampiing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Berdasarkan hasil penelitian disimpuikan bahwa gambaran tentang persepsi pegawai tentang kompetensi secara generik berdasarkan konsep kompetensi Civil Service College sudah cukup memadai. Kemudian tingkatpemahaman para pegawai terhadap konsep desentralisasi sudah cukupmemadai.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menilai variabel perubahan organisasi Biro Perencanaan dengan menggunakan teori Kreitner dan Kinicki yang mengemukakan elemen target perubahan organisasional yang terdiri dari pengaturan organisasi, pengaturan tujuan, faktor sosial, metode, dan aspek manusia. Selain itu juga akan menilai variabel efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan menggunakan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson et. al (1994:31) untuk indikator jangka pendek. Lokus penelitian dilakukan pada Biro Perencanaan di lingkungan Sekretariat Utama (Sestama) Badan Narkotika Nasional. Data primer didapat melalui penyebaran kuesioner kepada personil Biro Perencanaan dan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Utama BNN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden perubahan organisasi Biro Perencanaan sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan belum berjalan baik, dan masih perlu banyak perbaikan yaitu dengan rincian untuk pelaksanaan perubahan organisasi Biro Perencanaan menurut persepsi 56 responden telah mencapai 64% dari kriteria yang ditetapkan yaitu secara kontinum berada pada kategori interval "kurang - baik". Sedangkan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan, menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan menurut persepsi 56 responden telah mencapai 63% dari kriteria yang ditetapkan yaitu secara kontinum berada pada kategori interval "kurang - baik". ...... This study aims to assess the variables of organizational change by using Kreitner and Kinicki theory that suggests five target elements consisting of organizational settings, goal setting, social factors, methods, and human aspects. Dispite of organizational change will be assess effectiveness of the implementation of the duties and function variables by using Gibson et. al (1994:31) theory for the short term indicator. Locus of research conducted at the Secretariat of Planning Bureau at National Narcotics Board. Primary data obtained through questionnaires to all personnel in Planning Bureau and personnel echelon III and IV in the Main Secretariat BNN. The results showed that the respondents' perceptions of organizational change Planning Bureau in connection with the effectiveness of the basic tasks and functions of the Bureau of Planning has not been going well, and still needs a lot of improvement is the details for the implementation of organizational changes in the perception of Planning 56 respondents had reached 64% of the criteria set that the continuum is the category of interval "less - well". As for the effectiveness of the implementation of the duties and functions of the Planning Bureau, shows that the effectiveness of the implementation of the duties and functions of the Bureau of Planning as perceived by 56 respondents had reached 63% of the criteria set out in the continuum is the category of interval "less - well".

Abstrak :
Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimana regulasi komisi pemberantasan korupsi di bidang pencegahan dalam mengoptimalkan prinsip Good Governance? 2) Bagaimana implementasi prinsip Good Governance pada pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang pencegahan? jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai tugas Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan Akuntabilitas, Keterbukaan, dan Kepentingan Umum. Namun pada pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pencegahan masih ditemukan tidak terlaksana atau memiliki kelemahan merujuk penerapan Prinsip Good Governance dalam upaya Laporan Harta Kekayaan (LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, serta Koordinasi dan Supervisi. Sehingga, dalam mengoptimalkan Prinsip Akuntabilitas, Partisipasi, Transparansi penting untuk Komisi Pemberantasan Korupsi menguatkan pertanggungjawaban serta secara berkala memberikan akses keterbukaan dan perlibatan pada masyarakat di dalam melaksanakan tugas pencegahannya. Diharapkan menjadi perubahan agar meningkatkan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi hingga layak memenuhi Prinsip Good Governance. ......In this research, there are two problems, namely: 1) How is the regulation of the Corruption Eradication Commission on the prevention in optimizing the principles of good governance? 2) How is the implementation of the principles of Good Governance in the implementation of the Corruption Eradication Commission's duties and functions on the prevention? This research uses normative legal research. It concludes that according to the provisions of Article 5 of Law Number 19 of 2019 concerning the duties of the Corruption Eradication Commission, about the principles of Accountability, Transparency and Participation. But the implementation of duties and functions on the prevention is still not carried out or have a weaknesses of the Principles of Good Governance in managing Public Official’s Wealth Reports (LHKPN), Gratuities, Education and Community Services, and Coordination and Supervision. Thus, in optimizing the Principles of Accountability, Participation, Transparency, it is important for the Corruption Eradication Commission to strengthen accountability and periodically provide access to transparency and public involvement for doing the prevention duties. These changes are expected to improve the integrity of the Corruption Eradication Commission so that is worthy of fulfilling the Principles of Good Governance.