Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum terhadap iklan padaumumnya dan khususnya rokok menurut peraturan perundang-undangan yangberlaku, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Djarum Kudus dkk, dansanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap PT. Djarum Kudus dkk dalam kasuspelanggaran iklan rokok di media. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifatyuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pelaku usaha periklananharus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai periklanan, sehingga tidak lagi terjadi pelanggaranpelanggarandi bidang periklanan; pemerintah, khususnya menteri teknis terkait,lebih mengawasi penegakan hukum dari ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai periklanan; dan pemerintah segera menyusun Undang-Undang yangmengatur bidang periklanan secara khusus, sehingga tidak terjadi kesalahpahamandalam pengaturan bidang periklanan."

"Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu di dalamnya. Dimana yang menjadi salah satu faktor suatu akta itu memuat keterangan palsu adalah tidak dilakukannya pencocokan fotokopi surat-surat dengan surat-surat aslinya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris SH, SH., yang dulunya di Kota Tangerang Selatan dan sekarang di Kota Jakarta Selatan, yang mana atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut Notaris SH,SH dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/X/2010. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang di berikan oleh Majelis Pengawas Pusat tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak pelapor, seharusnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas yakni pemberhentian dari jabatan Notaris kepada Notaris SH, S.H sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar membuat Notaris lain menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran yang serupa.

---

Notary Ethic Codes is the moral essence in which it will also be the guidance in running Notary position. Notary ethic code scope applies for all members in the Indonesian Notary Organization (INI). The organization plays an important part in implementing the Notary Ethic Codes, through the Board of Honors who has the duty of watching the implementations of the Codes. The Notary Ethic Codes is always connected with the Laws of Notary Position since they're both a unison in which they will be the guidelines for all Notary in running their duties. Notary who has violated against the Ethic Codes and the Laws of Notary Position will be sanctioned according to the rules in which has been stated. One of the common violations that a Notary tends to do is in making a certificate, one of them is making a certificate which contains false information. One of the key factors that a certificate is withholding a false information is by not doing any effort of matching photocopied letters with the original. Such offence can be seen in cases of Ethic Codes and Laws of Notary Position violation which has been done by the Notary SH, SH used to practice in the City of South Tangerang and in the City of South Jakarta, due to the violation, SH will be sanctioned accordingly by the Ethic Codes and The Laws of Notary Positions as noted in The Council Decision Investigator Notary's Center dated 2nd of December 2010 Number 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Although the writer agrees that the sanction given by the Head Supervisory Board for SH is incomparable to the loss of the aggrieved party, the Board should have given a heavier sanction such as discharge from the Notary position to SH, such a case would be a lesson for others."

""

"Provos selaku sub bidang Propam POLRI mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk memutuskan seorang anggota POLRI telah melakukan pelanggaran disiplin atau tidak, telah ditetapkan peraturan berupa Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin serta Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin yang dilakukan anggota POLRI. Berdasarkan hasil penelitian studi dokumen serta wawancara dengan beberapa anggota POLRI diketahui ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam proses pemeriksaan serta sidang disiplin. Penyimpangan tersebut berupa tidak dipanggilnya para saksi dengan surat panggilan untuk pemeriksaan serta tidak lengkapnya berkas-berkas dari ketentuan administratif sebagaimana yang ditentukan dalam surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004. Penyimpangan-penyimpangan ini disebabkan antara lain karena Sistem insentif dan profesionalisme penyidik provos, rendahnya moral dari penyidik provos, sikap pimpinan yang hampir tidak pernah memperhatikan pelaksanaan pemeriksaan, adanya campur tangan (intervensi) dari pimpinan didalam pemeriksaan, dana/anggaran dan sarana/prasarana pemeriksaan dalam proses penyidikan yang tidak mencukupi. Demi terselenggaranya penyelenggaraan proses hukum di Kepolisian Republik Indonesia secara konsisten maka diperlukan sosialisasi peraturan, pemberian sanksi bagi pelanggar serta membentuk bidang yang khusus menangani pelanggaran disiplin oleh anggota POLRI. "

"Dewasa ini retorika diartikan sebagai seni berbicara baik, yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Penelitian ini mengenai linguistik analisis bahasa dan mencakup retorika. Retorika modern mencakup ingatan yang kuat, daya kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat dan daya pembuktian serta penilaian yang tepat. Berretorika juga harus dapat dipertanggung jawabkan disertai pemilihan kata dan nada bicara yang sesuai dengan tujuan, ruang, waktu, situasi, dan siapa lawan bicara yang dihadapi. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik wawancara. tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan cara polisi lalu lintas di Kota Pamekasan menyusun kata-kata sebagai usaha efektif dalam bertutur. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa Susunan kata dan gagasan yang disampaikan Polantas Pamekasan pada saat melakukan operasi lalu lintas sudah sesuai dengan cara menyapa yang baik kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Cara yang mereka lakukan antara lain bertanya yang sopan dan tegas dan memberi pelanggaran, menindak, mendakwa biar masyarakat tau apa yang dilanggar, sehingga tidak perlu pembetulan."

"Pertama hasil penelitian dari pusat penelitian Islam dan masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Jakarta,menyimpulkan bahwa sebagian besar guru agama di Indonesia anti - toleransi agama. Survei ini diumumkan pada 25 November lalu dengan obyek penelitian 500 guru agama Islam di 500 SMA/SMK di Jawa selama kurun Oktober 2008. Hasil survei menunjukkan 62,4 % dari para guru agama Islam yang disurvei, yang berasal dari Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah - dua organisasi Islam yang paling besaegeri ini menolak kepemimpinan non Muslim....."

"ABSTRAKSetiap orang memiliki privasi dalam kehidupan pribadinya.Namun dalam penerapannya terutama di industri pertelevisian di Indonesia ruang privasi seseorang kerap dilanggar. Pelanggaran terjadi terutama dalam program televisi seperti infotainment, reality show dan berita yang mengungkap privasi seseorang secara berlebihan.Salah satu program televisi yang melanggar hak privasi adalah Pagi Pagi Pasti Happy (P3H) Trans TV. Program ini menyajikan permasalahan kehidupan pribadi sebagai konten utama program. Salah satu epiose mengenai perselingkuhan menjadi objek penelitian dalam jurnal ini.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran nilai privasi dengan menggunakan studi literatur mengenai nilai privasi. Peneliti memilih studi kasus episode permasalahan rumah tangga Sarita dan Faisal Harris yang rusak akibat hadirnya orang ketiga. Hasilnya, program tersebut melanggar beberapa ketentuan dalam P3SPS dan etika profesi psikologi yang dilakukan oleh host yang berprofesi sebagai psikologi spesialis mikro ekspresi.

---

ABSTRACTEveryone has privacy in his personal life. But in its application especially in the television industry in Indonesia someone s privacy space is often violated. Violations occur especially in television programs such as infotainment, reality shows and breaking news excessive privacy. One television program that violates privacy rights is a Pagi Pagi Pasti Happy (P3H) Trans TV. This program presents life problems private as the main content of the program. One epicose about infidelity becomes research object in this journal. This study aims to analyze violations of value privacy by using literature studies regarding the value of privacy. The researcher chose a case study problematic episodes of Sarita and Faisal Harris s household damaged by the presence of people third. As a result, the program violated several provisions in the P3SPS and professional ethics psychology carried out by the host who works as a specialist psychology of micro expression."