Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang sering terjadi di kawasan metropolitan salah satunya ialah pelanggaran aturan berlalu lintas di jalan raya. Kota Depok sebagai salah satu kota penyangga ibukota negara, memiliki ruas jalan arteri yang sekaligus berfungsi sebagai jalan raya utama di Kota Depok yaitu ruas Jalan Margonda Raya. Intensitas volume kendaraan yang lalu lalang di Jalan Margonda Raya terbilang padat, mengakibatkan sering terjadi pelanggaran aturan lalu lintas dijalan tersebut. Sementara itu dalam penindakan pelanggaran aturan lalu lintas, masih banyak ditemukan oknum dari pelanggar dan penegak hukum yang melakukan aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mengantisipasi terjadinya aksi KKN dalam hal penegakan hukum lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan sistem pemolisian modern berbasis elektronik yaitu E-Policing. Sistem ini memanfaatkan perangkat teknologi untuk merekam, menyimpan, menganalisis, dan berbagi informasi kepolisian. Manfaat dengan menerapkan sistem ini akan mewujudkan visi dan misi dari kepolisian yaitu pelayanan Prediktif, Responsibilitas Dan Transparansi Berkeadilan atau disingkat menjadi PRESISI. Karena dapat melayani masyarakat tanpa ada batasan waktu tertentu. Untuk menerapkan sistem E-Policing yang sesuai dengan fungsinya Kepolisian Indonesia membuat program dalam hal mewujudkan ketertiban penindakan pelanggaran lalu lintas dijalan raya yaitu melakukan penilangan berbasis elektronik atau yang biasa dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Tujuan utama penelitian ialah untuk menganalisis evaluasi hasil pelaksanaan program tilang elektronik (ETLE) berbasis E-Policing, dengan menggunakan kamera ETLE yang beroperasi selama 24 jam untuk menangkap dan merekam pelanggaran lalu lintas di Kota Depok. Ruang lingkup pada penelitian ini hanya pada satu titik ETLE yang beroperasi yaitu berada di Jalan Margonda Raya depan kantor Cabang Bank Jawa Barat tepatnya pada jembatan penyebrangan orang (JPO), serta kamera ETLE yang beroperasi tersebut hanya bisa menangkap dan merekam 2 jenis pelanggaran lalu lintas saja, yaitu pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran menggunakan telepon selelur saat berkendara. Pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data pelanggaran sebelum adanya pelaksanaan program ETLE, awal program ETLE, dan setelah setahun pelaksanaan program ETLE berjalan. Hasil pelaksanaan program ETLE dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya program ETLE di ruas jalan Margonda Raya Kota Depok jumlah pelanggaran lalu lintas yang berhasil terekam mengalami kenaikan dibandingkan sebelum adanya pelaksanaan program ETLE. Sedangkan perbandingan jumlah pelanggaran lalu lintas di awal program ETLE dan setelah pelaksanaan program ini selama satu tahun menunjukkan hasil positif yaitu penurunan jumlah pelanggaran dikarenakan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas semakin baik. Pelaksanaan program ETLE dipengaruhi beberapa faktor antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat.

---

One of the problems that often occur in metropolitan areas is the violation of traffic rules on the highway. Depok City as one of the supporting cities for the national capital has an arterial road that also functions as the main highway in Depok City, namely Jalan Margonda Raya. The intensity of volume of vehicles passing on Jalan Margonda Raya is fairly dense, resulting in frequent violations of traffic rules on that road. Meanwhile, in the enforcement of violations of traffic rules, there are still many elements from violators and law enforcers who commit acts of corruption, collusion, and nepotism (KKN). To anticipate KKN actions in terms of enforcing traffic laws, the Indonesian National Police launched a modern electronic-based policing system, namely E-Policing. This system utilizes technological devices to record, store, analyze and share police information. The benefits of implementing this system will realize the vision and mission of the police, namely Predictive, Responsibility and Transparency services with justice or shortened to PRECISION. Because it can serve the public without any specific time limit. To implement the E-Policing system following its function, the Indonesian Police have created a program in terms of realizing orderly enforcement of traffic violations on the highway, namely conducting electronic-based ticketing or commonly known as Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). The main objective of the research is to analyze the evaluation of the results of the implementation of the electronic ticketing program (ETLE) based on E-Policing, using ETLE cameras that operate 24 hours to capture and record traffic violations in Depok City. The scope of this study is only at one operating ETLE point, which is on Jalan Margonda Raya in front of the West Java Bank Branch office, precisely at the people's crossing bridge (JPO), and the operating ETLE camera can only capture and record 2 types of traffic violations, namely the violation of not using a seat belt and the violation of using a cell phone while driving. This research was conducted by comparing violation data before the implementation of the ETLE program, at the beginning of the ETLE program, and after a year of the implementation of the ETLE program. The results of the implementation of the ETLE program from this study show that with the existence of the ETLE program on the Margonda Raya road section, Depok City, the number of traffic violations that were successfully recorded has increased compared to before the implementation of the ETLE program. Meanwhile, a comparison of the number of traffic violations at the beginning of the ETLE program and after the implementation of this program for one year showed positive results, namely a decrease in the number of violations due to better public awareness to comply with traffic rules. The implementation of the ETLE program is influenced by several factors including human resources, facilities and infrastructure, and community factors."

"Berlakunya otonomi daerah telah memberikan perubahan yang besar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan menjadi lebih besar dan lebih mandiri sesuai prakarsa daerahnya masingmasing. Salah satu urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan daerah adalah urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Guna menjalankan urusan tersebut, pemerintahan daerah melakukannya dengan bentuk kebijakan melalui peraturan daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, guna menegakkan peraturan daerah pemerintah daerah dapat menunjuk penyidik selain penyidik pada tindak pidana umumnya. Di DKI Jakarta, peraturan daerah yang mengatur urusan pemerintaha di bidang lalu lintas adalah Perda DKI Jakarta No.12 Tahun 2003. Dalam peraturan daeran tersebut ditunjuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai penyidik yang disebut dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS Daerah). Penunjukan Dinas Perhubungan sebagai PPNS Daerah atas peraturan daerah dalam prakteknya menimbulkan permasalahan sebab Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan UU No. 14 Tahun 1992 dimana kedudukan tersebut bersumber dari penyerahan kewenangan yang dilakukan pemerintahan pusat dalam hal ini Departemen Perhubungan. Oleh karenanya, dalam skripsi ini mencoba membahas bagaimana pelaksanaan kewenangan penyidikan pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. 4104 Tahun 2003 sebagai contoh kasus."

"Tingginya jumlah kendaraan di Indonesia tidak diiringi dengan budaya berkendara yang aman. Hal ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran lalu lintas. Masyarakat menyikapi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan kamera dasbor untuk melakukan pengawasan sebagai opsi untuk melindungi diri dan mengawasi lingkungan. Merekam pelanggaran lalu lintas perlu dilakukan karena dapat dijadikan sebagai media edukasi, sosialisasi, hingga penyediaan bukti untuk penegakan hukum untuk menuju keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan raya (kamseltibcarlantas). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa aktivitas pengawasan oleh masyarakat memengaruhi peningkatan kegunaan kamera dasbor pada kendaraan terhadap maraknya pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data utama serta wawancara terstruktur sebagai data komplementer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh aktivitas pengawasan oleh masyarakat terhadap meningkatnya kegunaan kamera dasbor. Selain itu, penelitian ini turut menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kegunaan kamera dasbor untuk menuju keamanan, kelancaran, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan raya. Beberapa upaya tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan arah peningkatannya, yaitu berdasarkan konteks (1) teknologi; (2) hukum; dan (3) gaya hidup.

---

The high number of vehicles in Indonesia is not accompanied by a safe driving culture. This condition leads to many violations of traffic laws. The citizens respond to this issue by using dash cams to conduct surveillance as a means of self-defense and to monitor the neighborhood. Recording traffic violations is necessary because it can be utilized as a medium for education, socialization, and providing evidence for law enforcement to achieve security, safety, order, and flow in road traffic (kamseltibcarlantas). This study aims to prove that citizen surveillance activities influence the increased usefulness of dash cams in vehicles in response to the prevalence of traffic violations. This study utilizes a quantitative methodology with the use of questionnaires to collect the primary data and structured interviews to collect complementary data. The results of the study indicate that citizen surveillance activities have an impact on the increased usefulness of dash cams. Additionally, this study examines actions that could be taken to increase dash cams’ value in promoting security, safety, order, and flow in road traffic. These actions can be categorized according to the direction in which they are improving, specifically according to the contexts of (1) technology; (2) law; and (3) lifestyle."

"ABSTRAKTerdapat tiga fungsi inti dari kepolisian, yaitu fungsi penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bagian dari fungsi penegakkan hukum adalah mencegah dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas memiliki dampak yang besar dan merugikan sehingga hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kepolisian. Kecelakaan lalu lintas seringkali disebabkan oleh pengendara yang tidak patuh terhadap aturan sehingga membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Selain kecelakaan oleh pengguna, hal lain yang menjadi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kualitas jalan, faktor human error, dan kelaikan kendaraan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan pemolisian komunitas dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas, dan upaya pengembangan model community policing dengan memperhatikan partisipasi masyarakat dan peran kepolisian dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor signifikan yang menjadi penyebab terjadinya tingginya kecelakaan per jumlah penduduk adalah faktor yang berkaitan dengan pengendara atau faktor manusia, di mana kecelakaan yang dominan adalah kecelakaan batas kecepatan. Dengan diketahuinya bahwa faktor utama kecelakaan adalah unsur manusia, maka kebijakan yang diambil untuk menanggulangi hal tersebut adalah kebijakan yang berkaitan dengan manusia, yaitu kebijakan pemolisian komunitas

---

ABSTRACTThere are three core functions of the police, law enforcement, order maintenance, and services to the community or public services. One part of the law enforcement function is preventing and overcoming traffic accidents. Traffic accidents have a large and detrimental impact, and this is one from many indicator of the success of the police. Traffic accidents are often caused by drivers who does not obeying the rules, so they endanger themselves or others. In addition to accidents by drivers, other things that become the factors occurrence of traffic accidents are road quality, human error, and vehicle worthiness. The purpose of this study was to determine the direction of community policing policies in dealing with traffic accidents, and efforts to develop community policing models by paying attention to public participation and the role of the police in preventing traffic accidents. The results obtained show that significant factors that caused the occurrence of high accidents per population were factors related to drivers or human factors, where the dominant accidents was a accidents of the speed limit. By knowing that the main factor of accidents is the human element, the policies taken to overcome this are policies related to humans, namely community policing."

"Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu bagian dari tugas pokok Polri khususnya Polisi lalu lintas. Namun demikian, perkembangan lingkungan strategis berupa pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan jenis yang beraneka ragam dalam tahun-tahun terakhir diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk, telah mengakibatkan masalah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya semakin memprihatinkan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dibidang lalu lintas, baik dalam bentuk kemacetan mapun kecelakaan lalulintas. Menyikapi hal tersebut, dalam upaya membangun kedisiplinan dan kepatuhan berlalu lintas dari masyarakat pengguna jalan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya adalah dengan melaksanakan sistem penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas melalui sistem ETLE. Dari permasalahan pokok tersebut, penulis juga membuat problematika, antara lain: “Bagaimana penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana upaya penerapan E-TLE yang optimal dalam memberikan pelayanan keselamatan dan keamanan berkelanjutan berkendara?” Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode Studi kasus. Sumber informasi yang dijadikan informan penelitian adalah para pejabat Ditlantas Polda Metro Jaya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, sistem E-TLE ini telah berhasil menekan tingkat pelanggaran lalu lintas namun belum dapat menekan penurunan kecelakaan lalu lintas

---

Traffic problems are one part of the main tasks of Indonesian Nation Police, also known as Polri, especially the traffic police. Furthermore, the development of the strategic environment—in the form of the rapid growth of the number of motorized vehicles with various types in recent years followed by an increase of population—has resulted in various problems of security, safety, public order and the smoothness on highways. Such problems are increasingly causing various problems in the field of traffic, both in the form of traffic congestion and traffic accidents. In response to these problems as well as to build discipline and traffic compliance from road users, Traffic Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region (Ditlantas Polda Metro Jaya) implements a law enforcement system for traffic violators through ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system. This paper aims to find out the application of E-TLE system in suppressing the number of traffic violations; factors affecting the effectiveness of the application of E-TLE system in reducing the number of traffic violations; and the optimal efforts to implement E-TLE in providing sustainable driving safety and security services, the author employs the qualitative approach using the case study method. The sources of information are traffic officers of Ditlantas Polda Metro Jaya. Data are obtained through interviews. The results of the study reveal that E-TLE system has succeeded in reducing the level of traffic violations but has not been able to reduce traffic accidents."

"ABSTRAKPolisi memiliki peranan untuk selalu menindak berbagai macam jenis pelanggaran hukum yang terjadi. Namun, terkadang polisi membutuhkan analisa dan respon cepat apakah pelanggaran itu harus ditindaklanjuti atau tidak, sehingga memberikan kewenangan bagi polisi untuk bertindak di luar hukum, maka dari itu terdapat sebuah diskresi polisi. Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai diskresi polisi dalam membiarkan terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas yang diberikan kepada konvoi Harley Davidson Club Indonesia di Yogyakarta. Penulisan ini berusaha menggambarkan bahwa diskresi polisi yang diterapkan tersebut telah mengabaikan beberapa aspek diskresi, dan diskresi tersebut merupakan bentuk keberpihakan polisi kepada kelompok ekonomi kuat, yang pada akhirnya menciptakan konflik di masyarakat. Penulisan ini menggunakan teori konflik dalam menjelaskan hubungan antara polisi dan Harley Davidson Club Indonesia sehingga dapat mempengaruhi diskresi polisi yang menjadi bias kelas dan tidak mewakili kepentingan masyarakat luas sehingga muncul sebuah reaksi masyarakat. Ada pula konsep Pemolisian Demokratis dalam mengkritik polisi dalam menerapkan diskresi, karena diskresi tersebut seharusnya tetap menjaga supremasi hukum, dan melayani kepentingan masyarakat luas.

---

ABSTRACTThe police has a role to always crack down on various types of offense. However, sometimes the police needs analysis and rapid response whether the offense should be followed up or not, so as to provide the authority for the police to act outside the law, and therefore there is a police discretion. This thesis discusses the police discretion in allowing the traffic offense of convoy of Harley Davidson Club Indonesia in Yogyakarta. It is trying to portray how police discretion has overlooked some aspect of discretion, and it is a form of police partiality to the powerful economic groups, which in turn creates a conflict in society. This thesis uses conflict theory as the analytical tool in explaining the relationship between the police and the Harley Davidson Club Indonesia that potentially affects the police discretion to be class bias and does not represent the public interest, and it stimulates a public reaction. There is also the concept of Democratic Policing in criticizing the police in applying discretion, because discretion is supposed to maintain the rule of law, and serve the public interest."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program E-Tilangdengan Denda Maksimum yang diterapkan di wilayah hukum Polres Cilegon.Kebijakan penerapan E-Tilang ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penegakanhukum terhadap pengguna lalu lintas, dan meminimalkan terjadinya pungutan liarbila terjadi pelanggaran lalu lintas. Dalam penerapan E-Tilang ini juga masihterdapat beberapa kelemahan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi mengenaipelaksanaan program E-Tilang tersebut. Pisau analisis dalam penelitian ini adalahteori Analisis SWOT, konsep Evaluasi, dan konsep E-Tilang, dengan pendekatankualitatif dan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwadalam pelaksanaan program E-Tilang memiliki kelebihan bahwa pelaksanaantilang, para pelanggar lalu lintas tidak perlu menghadiri sidang tilang. Untukmembayar denda, pelanggar lalu lintas dapat langsung mendatangi Teller (bankBRI, M-Banking, atau ATM BRI maupun ATM Bersama). Selanjutnya pelakupelanggaran dapat mengambil kembali barang bukti sitaan (SIM, STNK, atauMotor) ke Politi yang memberikan tilang dengan membawa barang buktipembayaran. Kelemahan penerapan program E-Tilang ini adalah karena faktorinternal belum adanya petugas yang memadai, didukung oleh sistem, saranaprasarana, serta dasar hukum yang kuat. Faktor eksternal, belum dibuatnyakebijakan pemberian gadget dan kuota untuk implementasi E-Tilang. Dengandemikian disarankan Polri dapat membuat kebijakan penerapan Program E-Tilangsecara nasional dan terpadu yang terkoneksi dengan CCTV, disertai penerbitan SOPpenilangan serta membuat payung hukum yang kuat terkait operasional penilangantersebut.

---

ABSTRACTThis study aims to evaluate the implementation of E-Tilang program with MaximumFines applied in the Cilegon Resort Police area. The E-Tilang implementationpolicy is intended to streamline law enforcement of traffic users, and minimizeillegal levies in the event of a traffic violation. In the implementation of E-Tilang isalso still there are some weaknesses. It is therefore necessary to evaluate theimplementation of the E-Tilang program. The analysis knife in this research isSWOT Analysis theory, Evaluation concept, and E-Tilang concept, with qualitativeapproach and field research method. The results of this study indicate that in theimplementation of E-Tilang program has advantages that the implementation ofticketing, the traffic violators do not need to attend the ticket session. To pay fines,traffic violators can go directly to Teller (BRI bank, M-Banking, or ATM BRI orATM Bersama). Furthermore, the offender can retrieve the confiscated evidence(driver's license, vehicle registration, or Motor) to Politi who provide the ticket withthe proof of payment. The weakness of the implementation of E-Tilang program isdue to internal factors, namely the lack of adequate officers, supported by systems,facilities, and a strong legal basis. External factors, are the lack of gadget andquota policies for the implementation of E-Tilang. It is suggested that the Policecan make a policy of application of E-Tilang Program nationally and integratedlyconnected with CCTV, accompanied by the issuance of SOP of the crossing andcreate a strong legal umbrella related to the operation of the refinery."

"Pelanggaran lalu lintas melawan arah, melanggar lampu lalu lintas, dan melebihi batas kecepatan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan dapat mengancam keselamatan orang lain maupun diri sendiri. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis melihat adanya penggunaan teknik netralisasi oleh pelaku pelanggaran berdasarkan alasan pelaku ketika melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dan usia individu dapat memperkuat atau memperlemah perilaku berkendara berisiko ataupun tingkat pelanggaran lalu lintas, sehingga ada tendensi bahwa jenis kelamin dan usia individu dapat memoderasi atau memengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bermaksud untuk menguji bagaimana pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi Sykes & Matza (1957) terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari perilaku berkendara berisiko yaitu melawan arah, melanggar lampu lalu lintas dan melebihi batas kecepatan di kalangan pengendara sepeda motor wilayah DKI Jakarta, serta menguji bagaimana peran jenis kelamin dan usia pengendara sepeda motor sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menjadikan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Proses analisa dilakukan dengan melakukan uji tabulasi silang, uji korelasi, uji regresi dan uji regresi sub-group. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendara sepeda motor yang menggunakan teknik netralisasi memiliki pengaruh terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas dengan kekuatan hubungan sangat kuat (r: 0,802). Kemudian, semakin tinggi tingkat penggunaan teknik netralisasi maka semakin tinggi juga tingkat pelanggaran lalu lintas. Teknik netralisasi condemnation of the condemner memiliki hubungan paling kuat terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas dibandingkan teknik lainnya, sedangkan melawan arah menjadi pelanggaran yang berhubungan paling kuat terhadap penggunaan teknik netralisasi dibandingkan pelanggaran lainnya. Jenis kelamin pengendara sepeda motor tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas, sedangkan usia pengendara sepeda motor dapat memoderasi.

---

Traffic violations against the direction, violating traffic lights, and exceeding the speed limit are one of the factors that cause traffic accidents and can threaten the safety of others and themselves. Based on previous research, the author sees the use of neutralization techniques by offenders based on the offender's reasons when violating traffic rules. In addition, previous research also shows that differences in sex and age of individuals can strengthen or weaken risky driving behavior or the level of traffic violations, so there is a tendency that sex and age of individuals can moderate or affect the strength or weakness of the effect of the level of use of neutralization techniques on the level of traffic violations. This study intends to examine how the effect of the level of use of neutralization technique of Sykes and Matza (1957) on the level of traffic violations consisting of risky driving behavior, namely going against the direction, violating traffic lights and exceeding the speed limit among motorcyclists in DKI Jakarta, as well as examine how the role of sex and age of motorcyclists as moderating variables. This study uses a quantitative approach and uses a questionnaire as a data collection method. The analysis process is carried out by performing cross tabulation tests, correlation tests, regression tests and sub-group regression tests. The results showed that motorcyclists who used the neutralization technique had an effect on the level of traffic violations with a very strong relationship strength (r: 0,802). Then, the higher the level of use of neutralization techniques, the higher the level of traffic violations. The condemnation of the condemner neutralization technique has the strongest relationship on the level of traffic violations compared to other techniques, while going against the direction became the offense that was most strongly related by the use of neutralization techniques compared to other violations. The sex of motorcyclists could not moderate the effect of the level of use of neutralization techniques on the level of traffic violations, while the age of motorcyclists could moderate."