Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan umum merupakan dasar utama demokrasi, yang merupakan kesempatan terbaik masyarakat menyalurkan aspirasi politik dengan memilih wakil rakyat, tetapi penyelenggaraan pemilihan umum masih ditemukan tindakan pelanggaran. Dalam beberapa kasus terdapat sejumlah tindakan atau fenomena dalam pemilihan umum yang diduga sebagai hal berbahaya yang mengancam ketahanan nasional dalam bidang politik, menurut istilah hukum disebut sebagai Electoral malpractice, bahwa pada pemilihan umum terdapat aktivitas calon anggota legislatif yang secara sengaja atau tidak disengaja, langsung atau pun tidak langsung yang mengakibatkan pemilu berlangsung secara tidak ideal. Tujuan dari penelitian ini adalah (1).Mengidentifikasi bentuk Electoral malpractice oleh Calon Legislatif DPR-RI pada pemilihan umum 2019. (2).Mengetahui dampak Electoral malpractice dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019 terhadap ketahanan nasional di bidang politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

---

General elections are the main basis of democracy, which is the best opportunity for the community to channel their political aspirations by electing representatives of the people, but the holding of general elections is still found to be in violation of. In some cases there are a number of actions or phenomena in general elections that are suspected to be dangerous things that threaten national security in the political field, according to legal terms referred to as Electoral malpractice, that in the general election there are activities of legislative candidates intentionally or unintentionally, directly or indirectly. Indirectly, which resulted in the election not taking place ideally. The objectives of this study are (1). To identify the forms of Electoral malpractice by the Legislative Candidates of the DPR-RI in the 2019 general election. (2). To find out the impact of Electoral malpractice in holding the 2019 general election on national security in the political field. This research is a descriptive qualitative research with a case study. The method of data collection in this study was done through interviews and documentation."

"Skripsi ini membahas tentang kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, awalnya kewenangan tersebut diputus oleh MA yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 merupakan cikal bakal lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian melalui UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terjadi pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dari MA ke MK. Pada saat menjadi kewenangan MK, MK telah memutus berbagai putusan terkait pelanggaran pemilihan umum kepala daerah yang membatalkan hasil pemilihan umum kepala daerah jika terpenuhi unsur sistematis, terstruktur, dan masif. pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal melalui Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010 terjadi pelanggaran money politic yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Putusan No. 97/PUU-XI/2013 MK tidak lagi mempunyai kewenangan dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

---

A thesis this talk about the authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional heads, originally authority was terminated by ma which is regulated in the law No.32/2004 about local governments. The award MK No.072-073/PUU-II/2004 will the establishment of law was the forerunner of no. 22/2007 about implementer elections. Then through the act of No.12/2008 about both the changes of the law on local government No.32/2004 about occurring transferee the authority to decide a dispute the results of the elections of regional head of the MA to MK. Is the authority MK, at the time of MK had terminated various the award related offenses elections regional heads who annul the results of the elections of regional head if fulfilled element of the systematic, structured, and masif. Elections of regional head district mandailing christmas through the award MK No. 41/PHPU.D.-VIII/2010 is proven money politic done sistimatically, structured, and masif. The award No. 97/PUU-XI/2013 MK no longer has the authority in cutting off the dispute the results of the elections the head of the region."