Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan perusahaan merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha untuk mengatur hubungan kerja di lingkungan perusahaan. Aturan ini menjadi dasar hukum bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perusahaan oleh pekerja/buruh, hal ini dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak cenderung menimbulkan konflik antara pengusaha dan pekerja/buruh. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan tipologi deskriptif analitis. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis dengan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami serta menganalisis kompensasi dan implikasi hukum dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Perusahaan (PP). Studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1076 K/Pdt.Sus-PHI/2023 menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan oleh pengusaha tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penelitian ini mengungkap bahwa PHK yang dilakukan secara semena-mena dan sepihak oleh pengusaha, tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, berpotensi menimbulkan dampak yang serius. Sebagai akibat dari PHK tersebut, pekerja berhak menerima kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kehati-hatian Majelis Hakim dalam memutus perkara mengakibatkan penggugat tidak menerima ganti rugi sebagai akibat dari PHK yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.......Company regulations are written rules made by employers to regulate working relationships within the company. This rule becomes the legal basis for employers and workers/laborers in carrying out their activities. However, if there is a violation of company regulations by workers/laborers, this can result in termination of employment. Unilateral termination of employment tends to cause conflict between employers and workers/laborers. This research uses a doctrinal approach with analytical descriptive typology. Secondary data is collected through document study and analyzed using qualitative method. The purpose of this study is to understand and analyze the compensation and legal implications of termination of employment carried out by the company on the grounds of violation of provisions in the Company Regulation. The case study on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1076 K/Pdt.Sus-PHI/2023 shows that the layoffs carried out by employers are not in accordance with the provisions of Article 52 paragraph (1) of Government Regulation Number 35 of 2021, so they are categorized as Unlawful Acts. This research reveals that layoffs carried out arbitrarily and unilaterally by employers, without following the applicable procedures, have the potential to cause serious impacts. As a result of such termination, workers are entitled to receive compensation in accordance with applicable regulations. However, the results showed that the lack of caution of the Panel of Judges in deciding the case resulted in the plaintiff not receiving compensation as a result of the termination which was categorized as a tort."

"Skripsi ini membahas mengenai Hubungan Antara Bimbingan Sosial dengan Pelanggaran Peraturan Remaja (Studi Deskriptif Penerima Manfaat Angkatan II/74 PSBR Bambu Apus) dengan metode analisis deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan komponen-komponen bimbingan sosial dengan kenakalan remaja yang tercermin pada perilaku pelanggaran peraturan penerima manfaat angkatan II/74 tersebut. Penelitian ini memaparkan seberapa baik tingkat bimbingan sosial, serta apa saja pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh penerima manfaat angkatan II/74 di PSBR berdasarkan isian kuesioner. Berdasarkan hal ini, perlu adanya penyusunan rencana yang efektif dari pihak panti untuk meningkatkan pemberian bimbingan sosial agar mampu mencegah atau mengurangi pelanggaran peraturan penerima manfaat. ......This thesis discusses about The Association of Social Guidance with Rules Violation (Descriptive Studies of Beneficiaries of II/74 in PSBR Bambu Apus East Jakarta) with descriptive analysis methods and a quantitative approach. This study describes the relationship between components of social guidance and juvenile delinquency which is reflected in the rules violation behavior of the beneficiaries. This study describes how well the social guidance was given, and also what kind of rules violation that beneficiaries of II/74 in PSBR Bambu Apus did, based on questionnaires. Based on this, PSBR Bambu Apus needs some effective planning to improve the delivery of social guidance in order to prevent or reduce beneficiary rule violations."

"Kecelakaan laut sering kali terjadi di Indonesia namun seiring berjalannya waktu belum tampak penyelesaian terhadap masalah ini. Hal ini terlihat dengan masih tingginya tingkat kecelakaan laut di Indonesia. Dalam suatu kecelakaan, faktor manusia sangat dominan menjadi penyebab hal tersebut terjadi, di mana para awak berperan besar dalam terjadinya kecelakaan. Penelitian ini membahas peran awak dari sisi kulifikasi yang dimiliki serta perilaku aktual yang terjadi di lapangan pada kapal feri jalur penyeberangan Merak-Bakauheni. Kapal feri dipilih karena kapal feri merupakan kapal yang mengangkut penumpang dan barang di mana potensi kecelakaan dan akibat kehilangan nyawa yang besar terdapat pada jenis kapal ini. Selain itu jalur penyeberangan Merak-Bakauheni merupakan salah satu jalur penyeberangan yang paling ramai di Indonesia. Dari penelitian ini didapat ternyata kualifikasi awak kapal feri Jalur penyeberangan Merak-Bakauheni masih jauh dari standar yang dipersyaratkan walaupun hampir semuanya memiliki ijazah pelaut terlihat dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terus terjadi terhadap aspek keselamatan tanpa adanya sanksi dan perbaikan atas perilaku tersebut. ......Marine accidents often occur in Indonesia, but over time have not looked towards the settlement of this issue. This is still visible with the high level of marine accidents in Indonesia. In an accident, human factors are the dominant cause of a case occurs, where the crew of a role in the accident. This study discusses the role of the crew from qualification view also the actual behavior and that happens on the field at the ferry crossing paths Merak-Bakauheni. Ferry was selected because a ferry boat that carry passengers and goods in which the potential for accidents and loss of life due to the large ships are on this type. In addition, path-crossing Merak-Bakauheni is one of the lines crossing the most crowded in Indonesia. From this research we get that qualification of crew at ferry crossing path Merak-Bakauheni still far from the required standard even though almost all have seen competent sailor with the violations of safety aspects that continue to occur without the sanctions and improvements to any of the behavior."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah efektivitas dari dewan komisaris, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, dan masa jabatan direktur utama berpengaruh terhadap probabilita terjadinya pelanggaran peraturan pasar modal di Indonesia. Efektivitas dewan komisaris diukur berdasarkan skor yang dikembangkan oleh Hermawan (2009). Skor ditetapkan berdasarkan karakteristik independensi, aktivitas, ukuran, dan kompetensi dewan komisaris.Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik dengan menggunakan data perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal, yang diperoleh dari Bapepam-LK untuk periode 2008-2012, dengan jumlah sampel sebesar 30 perusahaan.Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa efektivitas dewan komisaris, proporsi kepemilikan keluarga, proporsi kepemilikan asing, dan masa jabatan direktur utama dapat menurunkan probabilita terjadinya pelanggaran peraturan pasar modal. Dalam penelitian ini juga memberikan bukti empiris jika karakteristik dewan komisaris yang paling utama dalam menentukan efektivitas dewan komisaris adalah aktivitas dewan komisaris dan kompetensi anggota dewan komisaris, karena kedua karakteristik tersebut dapat menurunkan probabilita terjadinya pelanggaran peraturan pasar modal.

---

The research aimed to analyze whether effectiveness of the board of commissioner, family ownership, foreign ownership, and CEO tenor has influence on the probability of occurrence of violations in the Indonesian capital market regulations. Effectiveness of the board of commissioner is measured based on scores developed by Hermawan (2009). Assigned score based on characteristics of independence, activity, size, and compentence of the board of commissioners.Hypothesis testing is carried out by using a logistic regression model using data companies who violate the regulation of capital market, which is obtained from Bapepam-LK for the period 2008-2012, with a sample size of 30 companies. The result of this research provide empirical evidence that the effectiveness of the board of commissioners, the proportion of family ownership, the proportion of foreign ownership, and CEO tenure can decrease the probability of the occurrence of violations of capital market regulation.This research also provide empirial evidence that the two main chararacteristics of board of commissioners which can improve the effectiveness of the board of commissioners are board of commissioner activity and member of board of commissioners competency. These characteristics can decrease the probability of the occurrence of violations of capital market regulation."