Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah (Quickwins) merupakan strategi pemerintah menyelesaikan masalah tingginya kematian ibu dan terbatasnya ketersediaan darah di Indonesia. Sejak diimplementasikan tahun 2015, masih terdapat kesenjangan implementasi antar kabupaten/kota di Banten. Tesis ini membahas bagaimana dan apa yang terjadi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Banten Tahun 2018 ditinjau dari kemampuan petunjuk teknis dalam Permenkes no 92 tahun 2015 menstrukturisasi proses implementasi, mudah-sulitnya masalah teknis untuk dikendalikan, lingkungan eksternal kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan telaah dokumen. Kriteria informan penelitian adalah unsur pimpinan dan petugas pengelola kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Puskesmas, UTD, dan RS. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya 1 dari 8 kabupaten/ kota di Banten yaitu Cilegon yang memiliki nota kesepahaman (MoU) sesuai Permenkes No 92 Tahun 2015. Hal ini karena belum dipahaminya urgensi nota kesepahaman oleh implementor, dan ada benturan kepentingan dengan kebijakan lain. Hambatan teknis implementasi adalah kompleksitas struktur implementor, anggaran untuk rekrutmen donor, mispersepsi di masyarakat, dan kesulitan koordinasi akibat fragmentasi organisasi. Dari hasil disimpulkan bahwa ada modifikasi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Banten menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing kabupaten/kota. Perlu dilakukan monitoring terhadap seberapa jauh modifikasi yang dilakukan, seberapa besar efektivitasnya dan ada tidaknya penyimpangan dari tujuan. Implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah perlu didukung dengan penguatan sistem rujukan dan pelayanan kesehatan ibu yang adekuat agar dapat berdampak langsung terhadap penurunan AKI.

---

ABSTRACT
The policy implementation on blood service cooperation (Quickwins) is a government strategy to solve the problem of high maternal mortality and limited blood availability in Indonesia. Since it was implemented in 2015, there are still implementation gaps between districts / cities in Banten. This study discusses how and what happened in the implementation of blood service cooperation policy in Banten Province in 2018 in terms of the ability of technical instructions in Minister of Health Regulation No. 92 of 2015 to structure the implementation process, tractability of the problems, external policy environment, supporting factors and barriers. This research is a qualitative study using indepth interviews, focus group discussions and document review. The criteria of the research informants were elements of the leadership and policy management officers in the Ministry of Health, Banten Provincial Health Office, Cilegon City Health Office, CHC, BTC, and Hospital. The study found that only 1 out of 8 regencies / cities in Banten, namely Cilegon, had a memorandum of understanding (MoU) in accordance with Minister of Health Regulation No. 92 of 2015. This was because the urgency of the MoU was not yet understood, and there were conflicts of interest with other policies. Technical barriers to implementation are the complexity of the implementor structure, the budget for donor recruitment, misperception in the community, and coordination difficulties due to organizational fragmentation. The result concluded that there was a modification in the implementation of the blood service cooperation policy in Banten Province in accordance with the conditions and capacities of each district / city. It is necessary to monitor how far the modifications are made, how effective and whether there is a deviation from the goal. The implementation of a blood service cooperation policy needs to be supported by strengthening the referral system and maternal health services.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai tingginya kasus kematian dan rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan pada ibu dalam masa kehamilan, persalinan dan nifas yang dilihat dari sisi modal sosial dan modal manusia yang dimiliki oleh ibu hamil resiko tinggi maupun non resiko tinggi pada wilayah RW 01 & RW 025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa modal sosial dan modal manusia memiliki dinamika dalam mendukung pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.

---

ABSTRACT
This research discusses about the high maternal mortality rate and the low use of health service by pregnant women in the aspect of social an human capital owned by pregnant women with and without high risk in RW 01 and RW 025 Kelurahan Kayuringin Jaya. The research uses a qualitative approach and is a descriptive research. The result shows that social and human capital has their dynamics regarding the use of health services.

Abstrak :
Latar belakang: Pelayanan Kesehatan Ibu merupakan kesempatan yang besar untuk memberikan informasi tentang keluarga berencana. Pemberian informasi ini diharapkan akan mempengaruhi ibu dalam memilih metode kontrasepsi yang tepat dan dapat memulai kontrasepsi pada awal periode postpartum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemodelan kecenderungan penggunaan kontrasepsi pada wanita pascapersalinan menurut pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu di sepuluh provinsi penyangga utama. Metode: Analisis data sekunder dari SDKI tahun 2012. Sampel sebanyak 3.739 responden yang memenuhi kriteria inklusi wanita usia 15-49 tahun yang melahirkan sejak satu hingga lima tahun sebelum survei dan kriteria eklusi wanita dengan data lengkap . Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik multinomial. Hasil: Ibu yang memanfaatkan pelayanan kesehatan ibu mulai dari pemeriksaan kehamilan minimal empat kali selama kehamilan, melahirkan dibantu oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dan melakukan pemeriksaan nifas berpeluang 17,7 kali untuk menggunakan kontrasepsi non hormonal pascapersalinan dibandingkan ibu yang tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan asumsi ibu telah melahirkan lebih dari tiga anak dan mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang alat kontrasepsi non hormonal. Kesimpulan: Pemanfaatkan pelayanan kesehatan ibu mulai dari pemeriksaan kehamilan, melahirkan dibantu oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dan melakukan pemeriksaan nifas berpengaruh terhadap penggunaan kontrasepsi pascapersalinan.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu terhadap penggunaan metode KB Pascapersalinan dengan tujuan mengetahui hubungan antara pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu terhadap penggunaan metode KB Pascapersalinan di NTT, Sulawesi Barat, Maluku. Desain studi cross sectional dengan analisis multivariabel regresi logistik menggunakan data sekunder SDKI 2017. Jumlah sampel yang digunakan sebesar 404 sampel dengan rincian NTT (151), Sulawesi Barat (115), Maluku (138) pada populasi WUS yang pernah melahirkan anak hidup dalam periode satu tahun terakhir yang menggunakan metode KB Pascapersalinan periode 42 hari setelah melahirkan. Proporsi penggunaan metode KB Pascapersalinan di NTT 32,5%, Sulawesi Barat 33%, dan Maluku 39,9%. Hasil penelitian bivariat menunjukkan pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu memiliki hubungan terhadap penggunaan metode KB Pascapersalinan. Setelah dilakukan analisis pemodelan, ketiga provinsi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pemenuhan standar pelayanan Kesehatan ibu dengan penggunaan metode KB Pascapersalinan setelah dikontrol oleh variabel kovariat (NTT: AOR = 2,228, 95% CI = 1,006-4,935; Sulawesi Barat: AOR = 3,537, 95% CI = 1,300-9,620; Maluku: AOR = 2,329, 95% CI = 1,114-4,870). Dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode KB Pascapersalinan akan meningkat secara subtansial jika lebih banyak WUS yang melakukan pelayanan Kesehatan (pelayanan antenatal, pelayanan persalinan, pelayanan nifas) sesuai dengan standar yang ditetapkan. ......This study was to determine the association between the fulfillment of maternal health care standards and the use of postpartum family planning methods in NTT, West Sulawesi, Maluku. Cross-sectional study design with multivariable logistic regression analysis using secondary data from the 2017 IDHS. The sample used was 404 samples with details of NTT (151), West Sulawesi (115), Maluku (138) in the population using the Postpartum Family Planning method 42 days after delivery. The proportion of using postpartum family planning in NTT is 32.5%, West Sulawesi is 33%, Maluku is 39.9%. The results of the bivariate study showed that adherence to maternal health care standards had a relationship with the use of postpartum family planning methods. After modeling analysis, the three provinces showed a significant relationship between compliance with maternal health service standards and the use of postpartum family planning methods after being controlled by covariate variables (NTT: AOR = 2.228, 95% CI = 1.006-4.935; West Sulawesi: AOR = 3.537, 95% CI = 1.300-9.620 Maluku: AOR = 2.329, 95% CI = 1.114-4.870). It can be concluded that the use of postpartum family planning methods will increase substantially if women of childbearing age provide health care (antenatal care, delivery services, postpartum services) according to established standards.

Abstrak :
Pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dapat menyelamatkan perem- puan dari komplikasi berat dan kematian selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Faktor sosial, manfaat/kebutuhan yang dirasakan, serta aksesibilitas ekonomi dan fisik berkontribusi langsung terhadap pe- manfaatan pelayanan kesehatan ibu. Tujuan penelitian ini adalah menge- tahui faktor sosial, kebutuhan, serta aksesibilitas ekonomi dan fisik yang memengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu di Jawa Barat. Data yang digunakan untuk penelitian adalah data sekunder hasil Riset Kesehatan Dasar 2010 pada perempuan usia 15 ? 59 tahun yang pernah menikah. Penelitian ini menggunakan analisis bivariat dan multivariat. Kedua hasil analisis menegaskan bahwa faktor sosial, kebutuhan yang di- rasakan, serta aksesibilitas ekonomi dan fisik memiliki hubungan yang sig- nifikan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal dan persalinan. Model akhir analisis multivariat regresi logistik menunjukkan bahwa tempat tinggal merupakan variabel yang paling memengaruhi pemanfaatan kedua bentuk pelayanan kesehatan ibu. Determinan penting yang lain adalah riwayat komplikasi, pendapatan keluarga, umur, dan pendidikan ibu. Dalam anali- sis multivariat, status perempuan bekerja dan pekerjaan suami tidak memi- liki dampak yang signifikan terhadap kemungkinan perempuan menda- patkan perawatan antenatal dan pemberian perawatan modern meskipun variabel suami adalah positif dan sangat terkait dengan variabel dependen.

Utilization of maternal health care services could save severe compli- cations and death among women during pregnancy, delivery, and after de- livery. Numerous factors such as social, perceived needs, and economic and physical accessibility are contributed directly with the use of maternal health care. The purpose of this study is to investigate the social, perceived needs, and economic and physical accecibility factors that affect women?s use of maternal health care in West Java. The data used come from the 2010 Basic Health Research of ever married women 15 ? 59 years old. This study used two levels of analysis, bivariate and multivariate analysis. Both analyses confirmed that social, perceived needs, and economic and phy- sical accessibility factors had a significant relationship with the utilization of antenatal and modern delivery care. The final model logistics regression multivariate analysis indicate that the residence?s place remain the most in- dependent variable affecting both of antenatal and delivery care usage. Other important determinants are complications history, family income, mother?s age, and education. In the multivariate analysis, the complications history have a significant impact on the probability of women obtaining de- livery care although these variable not associated with the dependent varia- bles in the bivariate analysis.

Abstrak :
Secara persentase, alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlahnya13,83% dari total APBD Kota Tangerang sementara pada tahun 2020 sebesar 15,04% dari total APBD. Jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 15,47/100.000 kelahiran hidup dimana meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 12,92/100.000 kelahiran hidup dimana 50% penyebab kematian adalah karena COVID-19. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang, selain itu dari sisi anggaran terdapat perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pembiayaan kesehatan dengan perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam program pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Tangerang, maka perlu dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian belanja program pelayanan kesehatan ibu hamil di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022 dengan perencanaan pada awal tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan desain crosssectional dengan menganalisis data pembiayaan kesehatan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022. Hasil penelitian adalah pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dimensi sumber pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang terbesar adalah bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan berupa innatura. Berdasarkan jenis kegiatan, belanja untuk kegiatan tidak langsung proporsinya lebih besar dibandingkan belanja kegiatan langsung, sehingga belum mencerminkan adanya penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Menurut dimensi mata anggaran, jenis input yang dibeli dengan proporsi terbesar yaitu belanja operasional untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Belanja pada program pelayanan kesehatan ibu hamil untuk tahun 2020-2022 tidak sesuai dengan perencanaan pada awal tahun anggaran karena terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, selain itu juga terdapat pembatasan kegiatan tatap muka sehingga beberapa jenis belanja kegiatan tidak dapat terserap. Penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang perlu meningkatkan pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil dari pemerintah daerah; memperkuat kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan organisasi profesi; dan membuat kebijakan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan cakupan program baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Sementara itu, puskesmas diharapkan perlu mengoptimalkan pendapatan BLUD baik dari pendapatan kapitasi maupun non kapitasi JKN dan meningkatkan pembiayaan kegiatan-kegiatan langsung yang bersentuhan dengan masyarakat. ...... In percentage terms, the budget allocation at the Tangerang City Health Office in 2021 sourced from the Tangerang City APBD has decreased from 2020. In 2021 the amount is 13.83% of the total Tangerang City APBD while in 2020 it is 15.04% of the total APBD. The number of deaths of pregnant women in Tangerang City in 2021 is 15.47/100,000 live births which has increased from 2020 which was 12.92/100,000 live births where 50% of the causes of death were due to OVID-19. The COVID-19 pandemic has also affected the number of pregnant women deaths in Tangerang City, apart from a budget perspective, there have been policy changes related to budget allocations in the context of handling COVID-19. In order to find out how the suitability of health financing is with the budget planning by the local government in the health service program for pregnant women in Tangerang City, it is necessary to analyze government-sourced health financing. The purpose of this study was to determine the suitability of program spending on pregnant women’s health services at the Tangerang City Health Office in 2020-2022 with planning at the beginning of the fiscal year. This study used a cross-sectional design by analyzing data on government-sourced health financing for pregnant women’s health service programs at the Tangerang City Health Office in 2020-2022. The results of the study are that government-sourced financing for pregnant women's health services at the Tangerang City Health Office has increased from 2020 to 2022. The largest dimension of government-sourced maternity health service program financing at the Tangerang City Health Office is sourced from the State Budget of the Ministry of Health in the form of innatura. Based on the type of activity, spending on indirect activities has a larger proportion than spending on direct activities, so it does not yet reflect performance-based budgeting. According to the dimensions of the budget line, the type of input purchased with the largest proportion is operational expenditure for improving the performance of health services. Expenditure on the health care program for pregnant women in 2020- 2022 is not in accordance with the planning at the beginning of the fiscal year due to budget refocusing for handling the COVID-19 pandemic, besides that there are also restrictions on face-to-face activities so that several types of activity spending cannot be absorbed. This study suggests that the Tangerang City Health Office needs to increase the financing of the maternal health service program from the local government; strengthening cooperation with private health care facilities and professional organizations; and make policies that lead to direct activities that can be felt by the community and increase program coverage at both the Health Office and puskesmas levels. Meanwhile, it is hoped that the puskesmas will need to optimize the BLUD's income, both from capitation and non-capitation JKN income; and increase the financing of activites directly in contact with the community.

Abstrak :
Latar belakang: Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur status kesehatan ibu pada suatu wilayah. Asuhan antenatal merupakan salah satu pilar utama safe motherhood untuk menuju kesehatan ibu yang berkualitas. Melalui kerjasama Kemenkes perbaikan kualitas pelayanan asuhan antenatal di Indonesia melalui penyusunan Instrumen Umpan Balik Untuk Pengumpulan Data Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. Tujuan: Diketahuinya data kualitas pelayanan asuhan antenatal di RSCM dengan menggunakan Instrumen Umpan Balik Pengumpulan Data Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sehingga dapat dilakukan optimalitasi dan perbaikan terhadap komponenkomponen terkait. Metode: Rancangan penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang menganalisis data kualitas pelayanan asuhan antenatal di RSCM. Penelitian ini akan berlangsung pada bulan September pada fasilitas pelayanan asuhan antenatal di RSCM. Sampel penelitian ini menggunakan total sampling. Rancangan penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang menganalisis data kualitas pelayanan asuhan antenatal di RSCM. Penelitian ini akan berlangsung pada bulan September pada fasilitas pelayanan asuhan antenatal di RSCM. Sampel penelitian ini menggunakan total sampling. Hasil: Penelitian dilakukan selama 1 bulan dengan cara melakukan observasi fasilitas pelayanan, observasi dan wawancara petugas kesehatan, evaluasi rekam medik serta wawancara pada pasien pelayanan asuhan antenatal di RSCM dari sarana fisik dan kelengkapan medis mencakup 45 dari 66 butir (72 %), obat-obatan dan bahan medis 68 dari 71 butir (97%), Pemerikaan laboratorium 36 dari 36 butir (100%), kualitas pengisian buku KIA serta rekam medis rata-rata 54 %, kualitas penerimaan informasi dan persepsi pasien menyatakan puas terhadap pelayanan di RSCM. Kesimpulan: Kualitas pengisian buku KIA dan kelengkapan rekam medis di RSCM menurut Instrumen Umpan Balik Untuk Pengumpulan Data Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir masih sangat kurang. Persepsi ibu hamil yang diwawancara pada penelitian ini menunjukkan persepsi yang puas terhadap pelayanan dan kualitas pelayanan asuhan antenatal di RSCM. Temuan yang tidak sesuai standar sebagian karena ketidak sesuaian standar instrumen tersebut dengan standar RSCM sebagai rumah sakit rujukan tipe A. ...... Backgrounds : Maternal Mortality Rate (MMR) is one indicator used to measure maternal health status in an area. Antenatal care is one of the main pillars of safe motherhood to achieve quality maternal health. Through the collaboration of the Ministry of Health to improve the quality of antenatal care services in Indonesia through the preparation of a Feedback Instrument for Collecting Data on the Quality of Maternal and Newborn Health Services. Aim : Knowing the quality of antenatal care service data at the RSCM by using the Feedback Instrument Quality Data Collection of Maternal and Infant Health Services so that it can be optimized and improved on related components. Method : The design of this study uses a qualitative descriptive design that analyzes data on the quality of antenatal care services at RSCM. This study will take place in September at the antenatal care facility at RSCM. This study sample uses total sampling. Result : The study was conducted for 1 month by observing service facilities, observing and interviewing health workers, evaluating medical records and interviewing patients with antenatal care services at RSCM from physical facilities and medical equipment including 45 out of 66 items (72%), medicines and medical materials 68 out of 71 items (97%), laboratory examination 36 out of 36 items (100%), quality of KIA book filling and medical records an average of 54%, the quality of information reception and patient perceptions expressed satisfaction with the service at RSCM. Conclusion: The quality of filling KIA books and the completeness of medical records at RSCM according to the Feedback Instrument for Data Collection of Quality of Health Services for Mothers and Newborns is still very poor. The perception of pregnant women interviewed in this study shows a satisfying perception of the service and quality of antenatal care services at RSCM. The findings that are not in accordance with the standard are partly due to the incompatibility of the instrument standards with the RSCM standard as a type A referral hospital.