Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUntuk penanggulangan korban bencana dari luar rumah sakit, diperlukan suatu perencanaan dalam bentuk Disaster Plan. Setiap rumah sakit harus membuat Disaster Plan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Pelayanan Kesehatan Sint Carolus telah menyusun suatu Disaster Plan korban dari luar rumah sakit sejak tahun 1990. Sejak tahun 1990 itu, belum pernah dilakukan latihan penanggulangan bencana serta belum teruji dengan keadaan bencana yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengbasilkan suatu struktur model Disaster Plan korban dari luar rumah sakit yang baik dan cocok bagi Pelayanan Kesehatan Sint Carolus. Penelitian ini merupakan studi komparatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan dirancang dengan analisis ? kualitatif. Sebagai bahan pembanding digunakan struktur model dari kepustakaan serta model aplikatif dari dua rumah sakit. Penelitian ini dilakukan di Pelayanan Kesehatan Sint Carolus dengan melakukan analisis terhadap aspek struktur model Disaster Plan korban dari luar rumah sakit. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa struktur model Disaster Plan yang baik dan cocok bagi Pelayanan Kesehatan Sint Carolus, yang terdiri dari organisai, akses informasi, sistem aktivasi struktural dan operasional, koordinasi dan pengendalian, ruang penerimaan korban, informasi data korban, cadangan logistik, perencanaan tiap satuan kerja, kasus huru-hara, kasus keracunan dan penanganan pasca bencana. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah ada semacam pola umum dalam penanggulangan korban bencana dari luar rumah sakit, dengan kekhususan pada beberapa struktur model sesuai dengan kharakteristikc tiap rumah sakit.Saran-saran yang diusulkan antara lain:1. Perlu dilakukan sosialisasi dan latihan penanggulangan bencana bagi semua unsur rumah sakit yang terkait.2. Perlu kejelasan sistem aktivasi terutama aktivasi tenaga medis dan perawat3. Perlu peningkatan dalam hal informasi data korban serta peningkatan kinerja sumber daya yang berhubungan dengan komunikasiHasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pertimbangan dalam perbaikan pelayanan bagi korban bencana dan luar rumah sakit.

---

ABSTRACT

To render service to external disaster victims a hospital needs a program which called Disaster Plan Every hospital should make a Disaster Plan adjusted with its condition. Sint Carolus Health Services has made a Disaster Plan since 1990. But any exercise has never been performed since then. A real condition has also never examined the program. This study intends to produces a model structure of External Hospital Disaster Plan which matches to Sint Carolus Health Services. This is a comparative study using in-depth interview and is designed by a qualitative analysis. Two hospitals and bibliography are used as a comparative model. This study was performed in Sint Carolus Health Services using analytical study towards the model of structure aspect of Disaster Plan which is appropriate with Sint Carolus Health Services, comprising of organization, access or information, structural and operational activation system, coordination and control system, victim admission room, victim data information, logistics, unit planning, riot cases, poison cases and post disaster program. The important result of this study is that there is a general pattern in handling external disaster victims, with specialties in some model structure according to the hospital characteristics.

Suggestions after completing the study are :

1. It is necessary to perform a socialization and an exercise program for every unit involved.

2. It is necessary to clarify the activation system especially for the medical and nursing staff

3. It is necessary to improve the information system for the victims identification and improve the performance of the information system sources.

The results of the study are supposed to be a consideration in improving the service rendered to the external disaster victims."

"Skripsi ini memuat pembahasan mengenai peraturan terkait tanggung jawab hukum pelayanan kesehatan primer dalam memberikan pelayanan gawat darurat. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini dikaitkan dengan pengaturan mengenai pelayanan gawat darurat dan pelayanan kesehatan primer yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pelayanan gawat darurat menjadi suatu kewajiban yang tidak boleh ditolak oleh pelayanan kesehatan primer di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hak atas pemeliharaan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas kelalaian atau penyimpangan dalam pelayanan kegawatdaruratan yang menyebabkan kerugian pada pasien sebagai bentuk penerapan vicarious liability dan doktrin “respondent superior”. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan primer secara rutin untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan.......This thesis discusses regulations related to the legal liability of primary health care in providing emergency care. The form of this thesis research is normative juridical with qualitative data analysis methods. This thesis is based on laws and regulations regarding emergency care and primary health care found in Law No. 36 of 2009 about Health, Ministerial Regulation of the Health Ministry No. 47 of 2018 about Emergency Care and Ministerial Regulation of the Health Ministry No. 19 of 2016 on Integrated Emergency Response System. The study shows that emergency services are an obligation that cannot be denied by primary health care in Indonesia as a form of protection of the right to health care. Heads of District/City Health Offices and Regents/Mayors are responsible for the negligence or irregularities in emergency care that cause harm to patients as the implementation of vicarious liability and the "respondent superior" doctrine. This study suggests that local governments and related agencies carry out supervision and guidance on primary health care on a regular basis to prevent irregularities in the implementation of emergency services."