Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) adalah sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi khusus di bidang pelayanan kesehatan kerja bagi pekerja meliputi pelayanan kesehatan paripurna (promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif) dan rujukan (specimen dan penderita) termasuk transfer ilmu pengetahuan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan kerja di BKKM Bogor. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidak sesuaian peraturan tentang eselonisasi Kepala BKKM, kegiatan promotif dan preventif yang belum berjalan dengan baik serta SDM dan dukungan dana yang masih kurang. Kesimpulannya, pelayanan kesehatan kerja di BKKM Bogor masih ditemukan hambatan dan kendala yang menyebabkan pelayanan kesehatan kerja yang paripurna bagi pekerja belum dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menyarankan bahwa BKKM perlu meningkatkan pelayanan promotif dan pelatihan serta mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten Bogor dan pusat dalam hal dana, SDM, sarana pemeriksaan kesehatan penunjang dan kebijakan pemerintah kabupaten Bogor dan pusat.

---

Community Occupational Health Centres (BKKM) is a well-functioning health care facilities in the field of occupational health services for workers which includes comprehensive health services (promotive, preventive, curative and rehabilitative) and referral services (specimen and patient) including knowledge transfer. This is a qualitative study that aims to evaluate the occupational health services in BKKM Bogor.

The results showed a discrepancy on echelon regulations of Head BKKM, promotive and preventive activities are not going well, and human resources and financial support is still lacking. In conclusion, this study still found obstacles and constraints in giving good occupational health services.

This study suggested that BKKM needs to improve promotive services, training on occupational health services and gain supports on human resources, fund, facilities and policies both from district and central government."

"Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan kerja di industri konstruksi menimbulkan dampak bahaya yang signifikan. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), kasus PAK dan kecelakaan kerja merenggut nyawa 2,78 juta orang setiap tahunnya. Dari kematian tersebut, PAK menyumbang hampir 2,4 juta (86,3%) dan kecelakaan kerja mencapai lebih dari 380.000 (13,7%). Mengingat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No:PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Pekerja, pengusaha atau penyelenggara mengandalkan langkah ini untuk melindungi pekerja. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hasil implementasi Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja sesuai Permenakertrans No. Per.03/Men/1982 ditinjau dari sudut pandang teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn pada Proyek Pembangunan Proving Ground di BPLJSKB Bekasi. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan melakukan penulusuran serta telaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Dengan menggunakan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi lembaga pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori Van Meter dan Van Horn sehingga implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tenaga kerja di perusahaan belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan antara lain dengan meningkatkan jumlah kegiatan sosialisasi kepada seluruh karyawan, mengefisienkan anggaran program, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, menugaskan dokter perusahaan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menyusun kebijakan atau SOP khusus terkait pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan tenaga kerja.

---

Occupational illnesses and accidents in the construction industry pose a significant danger. According to the International Labor Organization (ILO), occupational diseases and work-related accidents claim the lives of 2.78 million people annually. Of these deaths, occupational diseases accounted for almost 2.4 million (86.3%) and work accidents for over 380,000 (13.7%). In light of the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No:PER.03/MEN/1982 about Worker Health Services, employers or administrators are relying on this measure to safeguard employees. The purpose of this study was to analyze the outcomes of the Worker Health Services implementation of Permenakertrans No. Per.03/Men/1982 from the theoretical viewpoint of Van Meter and Van Horn's policy implementation on the Proving Ground Project at BPLJSKB Bekasi. This study applied a qualitative research methodology and a case study design. Comprehensive interviews were the main method of gathering secondary data for this study, along with searches and document reviews. Using the variables of policy size and objectives, policy resources, implementing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing agency disposition, and the social, economic, and political environment, this study utilized Van Meter and Van Horn's theory of policy implementation. The study's findings demonstrated that several barriers existed, based on six characteristics from the Van Meter and Van Horn theory, which prevented the workforce healthcare policies from being implemented in businesses in an ideal manner. Increasing the number of socialization activities for all employees, making the program budget as efficient as possible, conducting routine monitoring and evaluation, assigning company doctors to provide coaching and supervision, and developing unique policies or SOPs pertaining to the implementation of workforce health service policies are just a few of the suggestions that are advised."