Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 90 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Analisis kebijakan pelayaran dalam rangka pemberdayaan pelayaran nasional
Jakarta : sekretariat Dewan kelautan indonesia, 2009
387.2 IND a (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Laporan sosialisasi nilai-nilai kelautan
Jakarta : Sekretariat Jenderal Dewan Kelautan Indonesia , 2008
387.2 IND l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Susanto Zuhdi
Perkembangan pelabuhan dan kota Cilacap, Jawa Tengah 1830-1940
Abstrak :
Studi ini mengkaji perkembangan pelabuhan dan kota Cilacap dalam periode kolonial Hindia Belanda (ca1830-1940). Perkembangan yang dimaksud disini ialah suatu proses bagaimana sebuah pelabuhan di suatu daerah yang semula hampir-hampir tak dikenal (terra incognita) secara lambat laun berkembang dan berperan besar khususnya di bidang ekspor, di bagian selatan Jawa Tengah. Disebut sebagai pelabuhan yang semula tak dikenal, karena tradisi pelayaran dan perdagangan baik antar pulau maupun internasional di Jawa terletak di pantai utara. Pelabuhan-pelabuhan seperti Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Tuban, Jepara, Panarukan, telah lama berkembang jauh sebelum kedatangan orang Barat. Sejalan dengan kepentingan pemerintah kolontal yang sejak 1800 telah memperlihatkan ciri lebih ambisius daripada sebelumnya untuk menggali dan memanfaatkan sebanyak mungkin hasil-hasil pertanian, khususnya di Jawa, untuk diekspor ke pasar Eropa, fungsi pelabuhan Cilacap mulai terangkat dari skala perdagangan tukar-menukar (ruilhandel) ke pelabuhan yang berorientasi ekspor ke luar negeri. Perdagangan kecil yang dimaksud adalah kegiatan mempertukarkan barang-barang seperti ikan asin, garam, terasi dari penduduk dl sekitar pantai Cilacap dengan beras dan hasil bumi lainnya dengan orang dari pedalaman. Eksistensi dan peran pelabuhan Cilacap sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari daerah belakang (hinterland), tempat produk ekspor (cash-crops) dihasilkan, dan pasar dunia tempat komoditi itu dijual. Lalu lintas ekspor itu juga diimbangi oieh kegiatan impor, yakni barang-barang yang didatangkan dari luar negeri dan didistribusikan ke daerah-daerah pedalaman. Dilihat dari arus keglatan tersebut maka prasarana dan sarana komunikasi dan transportasi memegang peran penting. Ketika alat-alat transportasi modern belum diperkenalkan maka arus barang dari dan ke pelabuhan Cilacap sangat tergantung pada keramahan alam. Jalan sungai mempunyai fungsi utama. Perkembangan prasarana dan sarana modern di suatu daerah biasanya tidak dapat dipisahkan dari potensi daerah itu sendiri, artinya seberapa jauh daerah itu dianggap menguntungkan. Perkembangan pelabuhan Cilacap sebenarnya juga tidak berbeda dari kecenderungan umum itu. Kehadiran unsur-unsur seperti produk ekspor dari pedalaman, pelabuhan dan pasar, yang didukung oleh prasarana dan sarana, telah memungkinkan terjadinya anus barang, yang pada gilirannya melahirkan pula mobilitas sosial geografis. Adalah dapat dikatakan jika proses-proses itu kemudian mewujudkan suatu perkembangan lokalitas kota. Dengan demikian dapatlah diajukan suatu hipotesa bahwa perkembangan aktivitas pelabuhan telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota Cilacap.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rika Irdayanti
Harmonisasi pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional = Harmonization settings of education and training in the field of voyage according to law number 17 year 2008 on the voyage and according to law number 20 year 2003 on national education system
Abstrak :
Dalam proses pembentukan undang-undang, baik sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta sebelum maupun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih ditemukan berbagai permasalahan, baik secara substansial teknis yuridis penyusunannya, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah adanya undang-undang yang substansinya bertentangan dengan substansi undang-undang lainnya, dimana salah satunya terjadi pada pengaturan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu, maka penelitian tesis ini fokus pada permasalahan bagaimana pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? bagaimana harmonisasi pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? Dari penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa telah terjadi disharmonisasi dalam pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam penyusunan tidak mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi implementasi rumusan pada tataran praktek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Atas hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap pengaturan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan terhadap pengaturan pendidikan dan pelatihan tersebut. ......In the process of establishing the law, both before and after the amendment of the Constitution of 1945, as well as before and the enactment of Law Number 12 Year 2011 on the establishment of legislation, still found a variety of problems, both technical substantially juridical formulation, and implementation and enforcement. One of the problems faced is the substance of the law contrary to the substance of other laws, one of which occurs in the setting related education and training between regulated in Law Number 17 Year 2008 on the Voyage to the Law Number 20 Year 2003 on National Education System. Therefore, the thesis research focused on the problem of how to provide education and training settings according to the Law Number 17 Year 2008 on the Voyage and according to Law Number 20 Year 2003 on National Education System? how harmonization of education and training in the field of voyage arrangements between regulated in Law Number 17 of 2008 on the Voyage and regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System? Of normative research it can be concluded that there has been disharmony in providing education and training arrangements are regulated in Law Number 17 Year 2008 on the Voyage and are regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System, which does not take into consideration in the preparation of the effectiveness and efficiency of the implementation of the formulation at the level of practice. Law Number20 Year 2003 is legislation that has been mandated by the Constitution of 1945 to regulate the education system in Indonesia. Above it is then necessary to adjust the settings of education and training as stipulated in Law No. 17 Year 2008 on the Voyage to the delivery of education and training arrangements are regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System, so that they can provide legal certainty for stakeholders interested in the education and training settings.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36113
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Warasiwa, Jimmy K.
Segi-segi akuntansi pada perusahaan pelayaran
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1980
S16488
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indrawati Ingrid
Masalah perpajakan dan kaitannya dengan akuntansi, khusus didalam perusahaan pelayaran samudera khusus (studi kasus P.T. "X")
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1982
S16732
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tiffany
Identifikasi risiko alur pelayaran rakyat dalam peningkatan keselamatan pelayaran rakyat = Risk identification of pelayaran rakyat routes to improve pelayaran rakyat safety
Abstrak :
ABSTRAK
Pelayaran Rakyat merupakan salah satu pelayaran tradisional yang bertugas sebagai angkutan distribusi muatan kebutuhan warga Indonesia. Pelayaran Rakyat spesialis mengantarkan muatan melewati jalur sungai dan menuju pulau ? pulau kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manajemen risiko pelayaran rakyat pada sektor alur untuk meningkatkan tingkat keselamatan pelayaran rakyat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, pengumpulan data, dan penyebaran kuisioner yang selanjutnya di analisa menggunakan analisa kualitatif risiko. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 3 risiko dengan level high yaitu kurangnya komunikasi antara nahkoda dan ahli, kapal mengalami kerusakan tidak terduga, dan kapal tidak melakukan peremajaan.
ABSTRACT
Pelayaran Rakyat is one kind of Indonesia traditional shipping that has been shipping the needs of Indonesian. Pelayaran rakyat specialist deliver cargo passing through the river path and headed for the island - a small island. This study aims to identify risk management of routes to improve the safety level of Pelayaran rakyat. The method used in this study were interviews, data collection, and questionnaires were subsequently analyzed using Qualitative Risk Analysis. Results from this study is there are three of high risk that is the lack of communication between captain and ship mechanic, unexpected vessel suffered damage, and the ship is not rejuvenation. ;
2016
S65808
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutabarat, G.K.S.
Pengantar pelajaran niaga / G.K.S. Hutabarat
Djakarta: Pembangunan, 1971
387.1 HUT p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Siswoyo
Usaha pelayaran di Indonesia setelah paket November 21 tahun 1988
Abstrak :
BASTRAK
Pada Repelita VI Tahun 1994-1999 telah dicanangkan sasaran jasa-jasa di luar sektor minyak dan gas bumi, yang berupa jasa nonfaktor dan pendapatan faktor. Namun demikian, pada perencanaan sasaran tersebut dijumpai adanya nilai defisit yang semakin membesar, yaitu pada pengangkutan, biaya angkutan, dan jasa-jasa lain, serta bunga dan transfer keuntungan penanaman modal asing dan bank asing. Sementara itu, pada sektor jasa perjalanan, pariwisata, dan transfer tenaga kerja menunjukkan perangkaan yang selalu surplus.

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor internal dan eksternal apa yang mendukung dan menghambat usaha pelayaran nasional Indonesia, apakah Paket November 21 Tahun 1988 dapat meningkatkan usaha pelayaran di Indonesia, dan strategi apa yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk menumbuhkembangkan usaha pelayaran nasional Indonesia di masa yang akan datang ?

Data yang digunakan sebagai bahan analisis diperoleh dari data sekunder dengan mengumpulkan laporan-laporan, buletin-buletin, dan pustakan lain yang kompeten dengan usaha pelayaran di Indonesia. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam dengan para pengambil keputusan yang berkepentingan dengan usaha pelayaran. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pada Direktorat Jenderal Lalulintas Angkutan Laut dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat INSA.

Berdasar hasil analisis menunjukkan bahwa Paket November 21 Tahun 1988 mempunyai pengaruh yang besar dan positif terhadap usah pelayaran di Indonesia, seperti jumlah perusahaan pelayaran dan nonpelayaran mengalami peningkatan dan pangsa dan laju pertumbuhan jumlah dan kapasitas kapal pada armada pelayaran internasional meningkat. Namun demikian, perlu diakui pula bahwa kebijakan ini juga mempunyai dampak yang negatif, seperti ekses demand tenaga kerja pelaut profesional disubstitusi oleh tenaga kerja asing.

Sehubungan dengan penerapan Paket November 21 Tahun 1998, saran yang disampaikan adalah Indonesia harus mempercepat pengembangan kapal samudera modern yang bertonase besar. Tranparansi kinerja industri strategis perkapalan harus ditingkatkan. Pemerintah perlu melakukan diplomasi anti dumping terhadap operasionalisasi kapal oleh negara pemilik kapal atau perusahaan.

1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kurniawan Sutanto
Analisa capital budgeting kapal pada perusahaan pelayaran PT X
Abstrak :
Kebijaksanaan Pemerjntah di bidang Angkutan Laut terutaina seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988 yang lebih dikenal dengan naina Pak-Nov 88, inerupakan salah satu bentuk deregulasi untuk membuka. keseinpatan kepada pihak Swasta, BUMN maupun Koperasi untuk mengembangkan usahanya di bidang pelayaran. PT X sebagai salah satu perusahaan pelayaran milik swasta nasional yang bergerak dalam angkutan laut khususnya dalain bidang general cargo, dengan adanya peluarig yang diberikan pemerintah dan adanya peningkatari jumlah muatan baik secara intern yaitu dari anak perusahaan dalam group maupun ekstern ( pelanggan ), sehingga inenyebabkan PT X kekurangan armada kapalnya. Untuk mengatasi inasalah tersebut, ada 3 alternatif pokok dalam menambah jumlah armada kapalnya, yaitu: 1. Meinbeli kapalbaru. 2. Membeli kapal bekas. 3. Menyewa niencarter kapal dari perusahaan pelayaran lain. Dari ketiga alternatjf pokok tersebut diuraikan inenjadi 13 alternatjf, yaitu: 1. Membelj kapal baru secara tunai dengan menggunakan uang send in. 2. Membeli. kapal baru den gan menggunakan pinjaman sebesar Rp.3.000.000.000,- (60% dari harga kapal) dan sisanya dengan rnenggunakan uang sendini. 3. Membeli kapal baru secara leasing melalui PT PANN. 4. Membeli kapal baru secara leasing melalui PT PANN sebesar Rp.3.000.000.000,- dan sisanya dengan uang sendiri. 5. Meinbeli kapal baru secara leasing selama 10 tahun inelalui PT Leasing. 6. Meinbeli kapal baru secara leasing selama 10 tahun melalui PT Leasing sebesar Rp.3.000.000.000,- dan sisanya dengan uang, sendiri. 7. Menibeli kapal bekas seeara tunai dengari inenggunakan uang sendiri. 8. Membeli kapal bekas dengan inenggunakan pinjaman sebesar Rp.2.100.000.000,- (60% dari harga kapal bekas) dan sisanya dengan menggunakan uang sendiri. 9. Meznbeli kapal bekas secara leasing melalui PT PANN sebesar 100%. 10. Meinbeli kapal bekas secara leasing inelalui PT PANN sebesar 60%. 11. Membeli kapal bekas secara leasing inelalui PT Leasing sebesar 100% selama 10 tahun. 12. Membelj kapal bekas secara leasing melaluj PT Leasing sebesar 60%. 13. Mencarter kapal dari perusahaan pelayaran lain. Investasi kapal merupakan investasi yang inemerlukan dana yang sangat besar dan sangat strategis bagi perusahaan, sehingga d.iperlukan perencanaan yang cermat dalain inengainbil keputusan tersebut. Untuk hal inilah penulis merasa perlu inengadakan analisa capital budgeting terhadap alternatif Yang ada dengan menggunakan inetode penilaian Net Present Value, karena metode mi dianggap paling baik dibandingkan dengan inetode yang lain. Keinudian dilakukan analisa sensitivitas untuk inengetahui seberapa jauh hasil analisa Yang dicapai dapat dipengaruhi oleh penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar yang diperkirakan. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian mi adalah Meinbenikan analisa keputusan investasi yang terbaik. Mengetahui faktor-faktor yang penlu diperhatikan dalain menganalisa capital budgeting, khususnya pada pembelian kapal. Dapat lebih mengetahui industni pelayaran di Indonesia. Adapun studi ini hanya. terbatas pada inasalah aspek ekonoinis yang menyangkut perkiraan cash flows, penilaian NEW serta pertiinbangan atas waktu delivery terhadap alternatifalternatif di atas. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penyusunan karya akhir mi telah dilakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dengan cara observasi serta wawancara langsung dengan pejabat PT X dan perusahaan-perusahaan pelayaran lainnya yang mempunyai kaitan dengan masalah yang kita hadapi seperti PT PANN serta Departeinen Perhubungan taut. Hasil dari penelitian mi., secara ningkas dapat diuraikan sebagai berikut: Hasil perhitungan dan analisa dari benbagai alternatif yang tersedia, ternyata menunjukkan bahwa alternatif pembelian kapal bekas secara leasing xnelalui PT Leasing selama 10 tahun merupakan alternatif yang dipilih, karena membenikan nilai NPV yang inendekati paling besar. Tidak dipilihnya alternatif yang ineinbenikan nilai NPV terbesar yaitu peinbelian kapal baru produksi PT PAL karena delivery kapal baru pada saat mi tenla.0 lama, sekitar 2 - 3 tahun, bahkan seningkali lebih dari 3 tahun, serta kualitas kapal baru Yang masih diragukan. Selanjutnya, dari hasil analisa sensitivitas - juga menunjukkan bahwa bila tenjadj penyimpangan terhadap pendapatan yang akan ditenima dari yang diperkirakan yaitu tenjadi penurunan pendapatan akibat adanya penurunan demand, ternyata penurunan tetap akan menghasilkari nilai NPV yang positip bila penurunan terhadap demand tersebut lebih kecil dari 15,037 % dari demand yang diperkirakan. Dengan kata lain investasj yang dip'ilih inasih layak (,feasible ) dengan sensitivita8 penyimpangan maksimal 15,037 %. Ringkasan analisa investasi kapal dengan menggunakàn analisa capital budgeting dengan konsep NPV disajikan pada tabel hasil NPV hal 115 dan dalam bentuk grafik seperti terlihat pada hal 116.
Depok: Universitas Indonesia, 1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>