Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas Pengadaan tanah yang dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 memberi peluang kepada pemerintah melaksanakan proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Dimana tanah yang digunakan adalah tanah milik masyarakat yang sebagian besar adalah tanah hak milik dan tanah girik. Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada analisis normatif hukum dengan pengelolaan data kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam memberikan ganti rugi terhadap masyarakat tidak hanya didasarkan kepada Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan, akan tetapi diseimbangkan dengan ?harga pasaran?di wilayah setempat. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga/tim independent yang bersifat netral yang tidak mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut.

---

This thesis discusses about the land acquisition based on 1993's Presidential Decree number 55 which allows the government to develop projects for public interest where most of the land was owned by individuals in a form of owning rights certificate or only purchasing certificate. The research refers to legal normative analysis with qualitative data management. The result suggests that the individual's compensation fee for the land is not only based on Land and Structure Tax's Selling Object Value, but also balanced with the local area's 'market value'. Therefore, it needs an impartial institution/independent team which has no invested interest on the land.

Abstrak :
Pelepasan hak atas objek tanah yang dimiliki oleh anak dibawah umur harus diwakili oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali yang ditunjuk dengan menjalankan perwalian, yang harus didasari oleh adanya penetapan pengadilan untuk membuktikan bahwa orang tua atau wali itu berwenang untuk mewaikili dan hal itu dilakukan atas dasar kepentingan si anak. Hal ini dikarenakan anak dibawah umur dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili dirinya sendiri. Selanjutnya maka penelitian ini berfokus pada kasus pelepasan hak di Jakarta Timur yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/PDT/2021, bahwa telah dilakukan pelepasan hak yang juga dianggap sebagai jual beli terhadap objek tanah dengan sertipikat hak milik atas nama si anak dibawah umur oleh ayah dari si anak dibawah umur tersebut atas dasar kekuasaan orang tua tanpa adanya penetapan pengadilan, yang kemudian hal ini mengakibatkan adanya sengketa terhadap objek tanah hak milik itu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dalam putusan untuk menganalisis konstruksi hukum dan kesahan akta pelepasan hak yang dibuat oleh orang tua dari subjek pemegang hak yang adalah anak dibawah umur tanpa didasari penetapan pengadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian doktrinal. Data-data yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen untuk menghimpun data dari sumber-sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelepasan hak yang dibuat oleh orang tua dari subjek pemegang hak yang adalah anak dibawah umur tanpa didasari penetapan pengadilan menyebabkan perbuatan hukum pelepasan hak tersebut seharusnya tidak sah dan mengakibatkan akta pelepasan hak tersebut dapat dibatalkan. ......The release of rights to land objects owned by minors must be represented by parents who exercise parental authority or guardians appointed by exercising guardianship, which must be based on a court decision to prove that the parent or guardian is authorized to represent and it is done based on the interests of the child. This is because minors are considered incapable of performing legal acts to represent themselves. Furthermore, this research focuses on a case of relinquishment of rights in East Jakarta in Supreme Court Decision Number 1211 K/PDT/2021, where a relinquishment of rights, which is also considered a sale and purchase of a land object with a certificate of ownership in the name of the minor, was carried out by the father of the minor based on parental authority without a court order, which then resulted in a dispute over the land object. Based on this, this research is based on the facts contained in the decision to analyze the legal construction and validity of the deed of release of rights made by the parents of the right holder subject who is a minor without being based on a court decision. This research was conducted using doctrinal research. The data were analyzed using a qualitative approach. The data collection tool used is a document study to collect data from sources of applicable laws and regulations. The results of the study illustrate that the release of rights made by the parents of the right-holder subject who is a minor without being based on a court decision causes the legal act of releasing the right to be invalid and results in the deed of release of the right to be canceled.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris tidak hanya sering terjerat dengan tindak pidana biasa, namun juga tindak pidana korupsi. Terjeratnya Notaris dengan tindak pidana korupsi, seringkali terjadi dalam kedudukan Notaris sebagai pejabat umum maupun sebagai orang pribadi. Persoalan ini terjadi dikarenakan Notaris sendiri tidak paham dengan batasan-batasan kewenangan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai kedudukan Notaris sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam pembuatan akta autentik yang difokuskan pada pembuatan akta pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Adapun yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah terkait dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, kewenangan, dan perannya dalam rangka pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum, serta tanggung jawab dan dampak hukum terhadap Notaris yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini antara lain terjeratnya Notaris dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, akan tetapi juga dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi. Hal ini dibuktikan bahwa banyak Notaris yang tidak hanya melaksanakan kewenangannya saja, yaitu membuat akta autentik, namun juga pengurusan-pengurusan di luar kewenangannya tersebut. Oleh karena itu, seringkali Notaris terjerat tindak pidana bukan hanya dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi.Kata Kunci: Kedudukan Notaris, Korupsi, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah.

---

ABSTRACT
Notaries are not only often caught with ordinary crimes, but also with criminal act of corruption. This criminal act of corruption, often occurs in notary 39 s standing as a public official or as an individual. This problem exists because the Notary himself herself does not understand the limits of authority given to him her. Therefore, this research discusses the standing of Notary as a subject of corruption act regarding the authentic deed drawing which is focused on the deed of relinquishment of right on land for public interest. As for the study in this research is related to the standing of Public Notary as the general official, their authority and role in the framework of the deed of relinquishment of right on land for public interest, as well as the legal liability and legal impact on Notary which is related to corruption crime. The research method used is normative juridical with literature study. The results of this study include the acquisition of a Notary in a criminal act of corruption not only in his capacity as a public official, but also in his capacity as an individual. It has been proven that many notaries who do not only carry out its authority, namely to make an authentic deed, but also other the arrangements outside of its authority. Therefore, the Notary is often entangled in a criminal act not only in his her capacity as a public official, but in his her capacity as an individual.Keywords Notary standing, Corruption, Deed of Release of Land Rights.

Abstrak :
Menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris bertugas menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik. Menjalankan kewenangannya tersebut notaris dituntut untuk secara seksama menelaah dengan cermat setiap keterangan para pihak yang didukung dengan data yang ada dan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dianggap perlu peran lebih dan batasan kewenangan notaris dalam menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta pelepasan hak serta implikasi hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan pembuatan akta autentik yang mana dalam pembuatannya terdapat keterangan palsu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan dari penulis dalam penelitian ini menunjukan bahwa implikasi hukum dari adanya keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik adalah dapat terjadinya kebatalan atau pembatalan atas akta tersebut. Sedangkan berkaitan dengan adanya keterangan palsu tersebut maka notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materil keterangan para pihak. Sepanjang akta yang dibuat oleh notaris telah memenuhi kebenaran formil dan apa yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, maka notaris tidak perlu bertanggungjawab atas pembatalan atau kebatalan akta tersebut yang dalam hal ini mengenai akta pelepasan hak atas tanah.

---

In carrying out his position as a public official, the notary is tasked with pouring information from the parties into the authentic deed. In carrying out its authority, the notary is required to carefully examine carefully the statements of the parties supported by existing data and adapted to existing regulations. In this regard, it is deemed necessary to further the role and limitations of the notary's authority in pouring information from the parties into the deed of rights release and legal implications and notary responsibility relating to the making of authentic deeds in which there is false information. By using normative juridical legal research methods through library research and analyzing secondary data through qualitative methods and descriptive analytical research types. The conclusions of the authors in this study indicate that the legal implications of the existence of false information in the manufacture of authentic deeds are the possibility of cancellation or cancellation of the deed. while relating to the existence of the false statement, the notary is not responsible for the material truth of the statements of the parties. As long as the deed made by the notary has fulfilled formal truth and what is stated in the deed does not conflict with existing regulations, the notary does not need to be responsible for the cancellation or cancellation of the deed which in this case concerning the deed of land rights.

Abstrak :
Seiring dengan perkembangan zaman maka dalam pembuatan dokumen tersebut dapat dibantu dengan dibuatkan oleh notaris. Kewenangan yang diberikan kepada seseorang notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan memperhatikan kewajiban notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN. Kewenangan notaris salah satunya pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APH). Salah satu peristiwa yang terjadi dalam pembuatan APH ditemukan ketidaktelitian atas penghadap yang dituangkan dalam akta. Terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu akibat hukum terhadap akta pelepasan hak atas tanah berdasarkan putusan nomor 1249 K/PID.SUS/2018 dan tanggung jawab hukum notaris terhadap akta pelepasan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, surat kuasa dan AJB cacat hukum. APH tidak dapat dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian bagi Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata serta mengajukan pembatalan akta. Kewenangan notaris membuat APH berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f. Penghadap bukan pemilik yang sah atas tanah dalam APH cakap berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b namun tidak berwenang. Dengan demikian, notaris R. Ahmad Ramali melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, bertanggung jawab dengan sanksi administratif berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN dan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris...... Along with the times, the drafting of document as a verification could be drafted by a Notary. The authority that has been given to a notary is stated in Article 15 of the Law of Notary Title and it is considering notary’s responsibility on Article 16 of the Law of Notary Title. One of the drafting of authentic deed is Deed of Relinquishment of Land Rights. The found of inaccuracy made by the appearers is one of the incidents that occur on drafting the authentic deed by the Notary. Therefore there are two issues, legal effect of the Deed of Relinquishment of Land Rights according to Decree Number 1249 K/PID.SUS/2018 and Notary’s legal responsibility of the Deed of Relinquishment of Rights on Land. This research is using juridical normative research methods, descriptive analytical research typologies, secondary data types, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, and data collection tools in the form of document studies, with qualitative data analytical methods and descriptive analytical research results. Research result, power of attorney and Deed of Sale and Purchase has a legal defect. The Deed of Relinquishment of Rights on Land cannot be enforced to the detriment of the Environmental Protection Agency (BLH) and the injured party can claim compensation under Article 1365 and 1366 of the Civil Code and for the cancellation of the deed. The notary authority makes the Deed of Relinquishment of Rights on Land 15 paragraph (2) letter f. Defendant is not the rightful owner of land in the Deed of Relinquishment of Rights on Land under Article 39 paragraph (1) letter b but is not authorized. Accordingly, notary R. Ahmad Ramali contravened Article 16 paragraph (1) letter a Law of Notary Title and Article 3 paragraph (4) Code of the Notary Ethics, responsible for administrative sanctions under Article 16 paragraph (11) Law of Notary Title and Article 6 paragraph (1) Code of the Notary Ethics.

Abstrak :
Proses pelepasan hak atas tanah sering memunculkan konflik yang dapat memicu terjadinya sengketa di bidang pertanahan. Kasus yang memunculkan sengketa berkaitan dengan proses pelepasan hak atas tanah ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris atas pembuatan akta pelepasan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan kebenaran materiil dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif di mana bahan-bahan hukum yang diteliti, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dapat dinyatakan bahwa notaris bisa membuat akta pelepasan hak atas tanah yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu tanggung jawab notaris terhadap akta pelepasan hak atas tanah yang dibuatnya hanya sebatas pada apa yang diketahui dan disaksikan berdasarkan surat- surat dan keterangan para penghadap pada saat akta dibuat. Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan a quo yang menolak permohonan ganti rugi terkait pelepasan hak atas tanah tidak memenuhi rasa keadilan karena akta pelepasan hak atas tanah yang dijadikan sebagai dasar permohonan penerbitan sertipikat hak pengelolaan dalam kasus tersebut, semestinya batal demi hukum.  ......The process of relinquishment of land rights has created a potential conflict that can trigger disputes in the land sector. The case that related to the process of relinquishment of land rights was found in the Serang District Court’s Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Srg. The issues raised in this study are regarding the roles and responsibilities of a notary for making a deed of release of land rights that are not compatible with the material truth and also about the analysis of the judge's considerations in the a quo verdict. This research’s form is a juridical-normative which is the legal materials studied are collected through library research, and analyzed qualitatively. As the results of an analysis of these legal materials, it can be stated that a notary can make a deed of relinquishment of land rights in accordance with applicable regulations. Meanwhile, the notary's responsibility for the deed of release of land rights that he made was limited to what was known and witnessed based on the letters and statements of the appearers at the time the deed was drawn up. The judge's consideration in the a quo verdict which rejected the application for compensation related to the relinquishment of land rights did not fulfill a sense of justice because the deed of relinquishment of land rights which was used as the basis of the application for the issuance of certificates of management rights in that case, should have been null and void by law. 

Abstrak :
ABSTRAK
Daluwarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa diatur dalam KUHPerdata, namun dengan dikeluarkannya UUPA, terdapat beberapa pasal dalam KUHPerdata yang dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan membahas mengenai keberlakuan konsep daluwarsa setelah adanya UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun UUPA tidak mengenal istilah daluwarsa, namun pada putusan-putusan pengadilan membuktikan bahwa Majelis Hakim menggunakan istilah rechtsverwerking yang berarti pelepasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997. Jika dikaitkan dengan konsep daluwarsa, maka pengaturan dalam pasal tersebut kurang lebih sama dengan daluwarsa membebaskan yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata, karena keduanya sama-sama mengatur mengenai hilangnya hak untuk menuntut dikarenakan adanya batas waktu tertentu. Penelitian ini menyarankan supaya para pemilik tanah untuk selalu memanfaatkan dan mengusahakan tanah yang dimilikinya agar tanah tersebut tidak dikuasai ataupun digunakan oleh orang lain secara tidak sah, selain itu demi kepastian hukum pemiliknya juga, sebaiknya para pemilik tanah harus memiliki tanda bukti kepemilikan tanah yang sah.

---

ABSTRACT
Expiration or overdue is an effort to gain something or absolve from any alliance with a certain overdue and requirements by the Constitution. Expiry arranges in Civil Code but when UUPA has been issued, there are some articles on Civil Code that become unvalid. Therefore, this research will talk about the enforceability of expiration concept after UUPA has been issued and the regulation has been implemented. This research is a normative juridicial Law research with a descriptive characteristics. The result of this research shows that even though UUPA doesn rsquo t acquainted about expiry, but Court Judgement prove that Court Council use rechtsverwerking which means right extrication as written on article No. 32 subsection 2 PP No. 24 year 1997. If it relates to expire concept, that the regulation on the article more and less similar with expiry absolve which is arranged on Civil Code article 1967 because both of them arrange demanded right loss due to the time limit. This research suggest the land owner to always utilize and manage the land that they owned, so that the land doesn rsquo t illegally used by other. In addition to get law certainity, the land owner should have legal land ownership.