Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran gerakan sosial anti-nuklir Jerman dalam mendorong lahirnya kebijakan energi terbarukan Jerman atau EEG tahun 2000. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus serta teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan anasisis data sekunder. Dengan menggunakan teori gerakan sosial J. Craig Jenkins, ditemukan bahwa gerakan anti-nuklir Jerman berperan signifikan dalam mendorong lahirnya kebijakan EEG tahun 2000. Mobilisasi sumber, institusionalisasi gerakan sosial dan struktur peluang politik menjadi tiga faktor penting yang membuat gerakan anti-nuklir berperan signifikan dalam proses transisi kebijakan tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the role of the German anti nuclear social movement in driving the emergence of the 2000 Germany rsquo s renewable energy policy or EEG. The study was conducted by case study method and data collection technique in the form of literature study and secondary data analysis. Using J. Craig Jenkins 39 s social movement theory, it was found that the German anti nuclear movement played a significant role in driving the emergence of the 2000 EEG policy. The mobilization of resources, institutionalization of social movements and the structure of political opportunity became three important factors that lead the German anti nuclear movement to play a significant role in the policy transition process."

"Referendum kemerdekaan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan sebuah komunitas bangsa dalam memperjuangkan pengakuan terhadap identitasnya. Dari berbagai referendum kemerdekaan yang terjadi pada abad ke-21, hampir seluruhnya memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi yang ditunjukkan dari angka voter turnout di atas mayoritas, kecuali referendum kemerdekaan Catalunya pada tahun 2017. Sejak tahun 2000-an, dinamika dan ketegangan sosial, politik, dan ekonomi antara Catalunya dengan Spanyol memunculkan tuntutan otonomi yang lebih besar, bahkan kemerdekaan. Kampanye kemerdekaan yang diorganisasi di tingkat akar rumput maupun elite akhirnya berujung pada penyelenggaraan referendum pada 1 Oktober 2017 oleh Pemerintah Otonom Catalunya. Namun, referendum tersebut hanya dihadiri oleh 43% dari seluruh pemilih sah. Penelitian ini mendalami alasan rendahnya angka turnout dalam referendum tersebut dengan menggunakan tesis Máiz tentang faktor-faktor politik dalam mobilisasi nasional dan etnis. Penelitian ini menemukan bahwa prakondisi etnis dalam gagasan tentang bangsa Catalunya digunakan oleh massa dan dimanipulasi oleh para elit yang mencari dukungan elektoral dalam berbagai pemilu tingkat regional. Hubungan dua arah yang saling mempengaruhi di antara keduanya membantu melebarkan peluang politik gerakan pro-kemerdekaan. Namun, kampanye pro-kemerdekaan tersebut hanya populer di kalangan masyarakat yang memang mendukungnya. Sebagian masyarakat lain menjadi silent majority yang tidak melihat insentif material dengan kemerdekaan Catalunya sebagaimana dikampanyekan oleh massa dan para elite politik.

---

An independence referendum has become one of the mechanisms employed by a national, historic minority to achieve recognition of their identity. Since the 21st century, generally all independence referendums saw a high number of voter turnout except the peculiar case of the Catalan independence referendum in 2017. Catalonia has seen social, political, and economic tensions with the Spanish government which have escalated a greater demand for autonomy and independence since the 2000s. Independence campaigns were organized and sustained for years at the grassroot and elite level and culminated in the October 1st independence referendum by the Catalan Autonomous Government. The referendum, however, only saw the participation of 43% of the total eligible voters. Utilizing Máiz’s thesis on political factors in explaining the ethnic and national mobilization, this research seeks to explain the low turnout number of the Catalan referendum. This research found that the ethnic preconditions of the Catalan nation is used by the masses and manipulated by elites who pursued electoral support in regional elections. The two-way relationship between pro-independence masses and the political elites influenced each other and helped broaden the movement’s political opportunity. However, the pro-secession campaign was only popular among the population who support it, while the rest of the Catalan people became a silent majority who did not see the material incentive of declaring an independence as promoted by the other group and politicians."

"Tulisan ini membahas mengenai proses politik dari strategi gerakan sosial ibu pejuang anak Cerebral Palsy (CP) dalam mengadvokasikan legalisasi ganja medis. Desakan legalisasi ganja medis kembali muncul di Indonesia ketika tiga ibu dari anak-anak CP mengajukan gugatan materi Undang-Undang (UU) Narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi, peluang, dan hambatan gerakan dalam mendorong legalisasi ganja medis. Peneliti menggunakan kerangka teori persepsi peluang (perceived opportunity) dan penundaan struktural (abeyance structure) dalam mengkaji kasus gerakan ibu-ibu tersebut. Peneliti memerhatikan konsekuensi penundaan aktivisme dalam memengaruhi wacana ganja medis pada RUU Narkotika. Temuan menunjukkan bahwa dalam menanggapi resistensi pemerintah, gerakan ibu kemudian mengadopsi pendekatan yang tidak terlalu tampil ke ranah publik. Meski ibu-ibu tetap mempertahankan identitas dan nilai gerakan dengan melakukan aktivisme di ranah akar rumput sembari merawat sang anak, keputusan ini telah mengurangi pengaruh tuntutan terhadap kebijakan. Peneliti menganalisis dari keterkaitan persepsi peluang dengan penundaan aktivisme.

---

This article aims to explain the political process of the social movement’s strategy of mothers of children with Cerebral Palsy (CP) in advocating medical marijuana legalization. Demands for medical marijuana in Indonesia reemerged when three mothers of children with CP proposed a judicial review of the narcotics law to the constitutional court (MK). Through in-depth interviews and a literature review, this article analyses the strategy, political opportunity, and constraints of the mothers’ movement in fighting for medical marijuana. Using the theoretical framework of the perceived opportunity and abeyance structure in examining the mothers’ movement study case. I also pay attention to the cost of movement abeyance on the drug reform bill. The findings highlight that the mothers’ movement adopted less visible public approaches partly in response to the government’s resistance. Thus, this may have allowed each mother to maintain their identity and values through grassroots-area activism while taking care of their children; this decision has minimized the influence of demand on the policy. I argue that this finding is an analysis result of the interaction of perceived opportunities and mothers’ movement abeyance."