Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Garinindya Elrizqitia, author

Akibat hukum terhadap harta bersama dari pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 183/Pdt.G/2012/PA.Plk) = Due to marital property against law of forgery identity in marriage polygamy. (Analysis of Religion Court Adjudication No. 183/Pdt.G/2012/PA.Plk)

Praktik poligami tidak lepas dari beberapa permasalahan, salah satunya pemalsuan identitas. Tindakan tersebut menimbulkan masalah saat pembagian harta bersama. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis melihat bahwa harus ditelusuri pengertian poligami dan harta bersama menurut hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta melihat pembagian...

2014

S53648

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Firda Ayu Wibowo, author

Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang disertai dengan poligami menurut pandangan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam: analisis putusan nomor: 568/pdt.g/2015/pa. pbr = Annulment of marriage caused by forgery identity followed with polygamy on the perspective of law number 1 year 1974 of marriage and Islamic law compilation: analysis of decision number: 568/pdt.g/2015/pa. pbr

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pelaksanaan perkawinan sedemikian rupa. Meskipun telah ada pengaturan terkait perkawinan, namun masih saja terdapat tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Misalnya seperti tindakan pemalsuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S67405

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andira Permata Sari, author

Permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh jaksa dan permohonan oleh istri (Studi kasus putusan nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr dan putusan nomor 458/Pdt.G/2016/PA.Wno) = Marriage annulment request by the prosecutor and by the spouse due to falsification of identity (Case study: Religious court verdict number 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr and verdict number 458/Pdt.G/2016/PA.Wno)

Di Indonesia perkawinan dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat suci dan sakral sehingga dalam pelaksanaanya terikat oleh Undang-Undang Perkawinan, dan khusus bagi umat Islam pelaksanaan perkawinan juga diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun keberadaan kedua peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan tetap terjadi....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Riva Cahya Limba, author

Pemalsuan identitas dan keterangan yang dilakukan oleh notaris dalam akta jual beli sebagai dasar untuk melakukan perjanjian kredit studi kasus: putusan No. 198/Pid.B/2019/Pn.Bjn = Falsification of identity and information conducted by notary in sale and purchase deeds as a basis to do a credit agreements study case: putusan No. 198/Pid.B/2019/Pn.Bjn

Notaris merupakan jabatan yang dalam pelaksanaan jabatannya sesuai dengan kode etik profesi, serta harus memiliki kepribadian yang baik dan berperilaku profesional yaitu mempunyai integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik, amanah, jujur, sopan santun dan tidak melakukan perbuatan tercela semata-mata karena pertimbangan uang. Ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cakra Andrey Putra, author

Analisis yuridis mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan pemalsuan identitas menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilas hukum islam (studi kasus terhadap putusan nomor 317/Pdt.G/2010/PA. JP.) = Juridical analysis on the marriage annulment due to identities forgery on the ground of law number 1 year 1974 of marriage and islamic law compilation (case study judgment no 317/Pdt.G/2010/PA. JP.)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembatalan perkawinan yang diatur dalam ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-Undang Nomor 1 Tahuin 1974 Tentang Perkawinan, dan Peratutran Pelaksananya yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor. 317/Pdt.G/2010/PA.JP. serta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53484

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Viona Ansila Domini, author

Tanggung jawab notaris/PPAT terhadap keabsahan tanda tangan dan identitas penghadap dalam pembuatan akta (studi putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/PID/2018/PT.DKI) = Responsibility of notary/Land Titles Registrar (PPAT) on the validity of parties signature and identity in the making of deed (study of verdict of the Jakarta Capital City High Court Number 10/PID/2018/PT.DKI)

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial menciptakan kebutuhan akan alat bukti untuk menunjuk suatu hak atau suatu peristiwa. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52240

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian