Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Notaris yang Tidak Memenuhi Ketentuan Mengenai Kewajiban Pembacaan Akta, dengan permasalahan mengenai pelaksanaan pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pembacaan akta, akibat jika akta Notaris tidak dibacakan, serta sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif, kemudian dilakukan pengolahan data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Pelaksanaan pembacaan akta yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN bersifat kewajiban dengan pengecualian, artinya Notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN, kecuali jika Penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena telah membaca sendiri, mengetahui, serta memahami isi akta, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat (7) UUJN, namun jika Penghadap tidak menghendaki agar akta tidak dibacakan maka Notaris tetap berkewajiban untuk membacakan akta. Akta Notaris yang tidak dibacakan bukan hanya berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi juga menimbulkan kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan, dan merusak kepercayaan masyarakat kepada lembaga Notaris, serta Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi. UUJN tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta, selain itu sanksi yang diatur dalam UUJN kurang sistematis, jadi sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) UUJN diatur secara implisit dalam pasal 9 ayat (1) huruf d dan pasal 12 huruf d UUJN yang berturut-turut mengatur mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat. UUJN harus mengatur secara tegas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta, mengingat banyaknya akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak dibacakannya akta Notaris, selain itu diharapkan agar ketentuan sanksi yang diatur dalam UUJN tersusun secara sistematis.

---

This thesis discusses about the Sanctions that regulated in Act Number 30 of 2004 Concerning Notary to the Notary Who Does Not Fulfill Obligations Regarding the reading of the Deed, with the subjects matter : how is the implementation of article 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary on the reading of Notary deed , what is the effect if the Notary deed does not read, and sanctions provided for in Law Number 30 Year 2004 concerning Notary to Notary who do not comply with the reading of the deed. To answer the problem, we conducted normative research with type of evaluative research, and then conducted a qualitative data processing, as well as inductive inference making. Implementation of the reading of the deed provided for in Article 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary are liabilities with the exception, which the meaning Notary shall read out the deed in the presence of the party as provided in Article 16 paragraph (1) letter l UUJN, except if person would that not be read because the deed had been read on their own, know and understand the contents of the deed, with the provisions of Article 16, paragraph (7) UUJN, but if the party does not want to read the deed, Notary is still obliged to read out the deed. The effect if the Notary deed does not read not only will have the force of evidence as a deed under the hand, but also great harm to those who feel aggrieved, and undermine public confidence in the institutions Notary, and Notary Public who commits an offense can be punishable. Act Number 30 of 2004 concerning Notary does not expressly set of sanctions against to the notary who violates the provisions of the reading of the deed, in addition to sanctions provided for in Act Number 30 of 2004 concerning Notary less systematic, so sanctions against the Notary who violates section 16 paragraph (1) letter l and article 16 paragraph (7) Act Number 30 of 2004 concerning Notary implicitly regulated in Article 9 paragraph (1) letter d and Article 12 letter d UUJN successive set of suspension and dismissal with dishonor. Act Number 30 of 2004 concerning Notary must be set firmly on the sanctions imposed against Notary who violates the provisions of the reading of the deed, considering the number of consequences that can result from not recited Notary deed, but it is expected that the penalty provisions set forth in Act Number 30 of 2004 concerning Notary arranged in a systematic."

"ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik.Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi peraturan perundangundangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan sebagai akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah atas suatu perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menerima gugatan tertanggal 9 Desember 2014 di bawah register Nomor: 192/Pdt.G/2014/PN Bwi yang berisi permohonan pembatalan Akta no. 31 yang dibuat oleh Notaris Achmad Munif yang berisi Perubahan Anggaran Dasar PPLP-PTPGRI Banyuwangi. Terdapat 4 pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu kaitan antara tidak dipenuhinya ketentuan UUJN mengenai pembacaan akta serta adanya kesalahan pengetikan sebagai dasar untuk pembatalan akta nomor 31, kaitan antara proses perubahan Anggaran Dasar dan susunan kepengurusan dalam PPLP-PTPGRI Banyuwangi dengan Pembatalan Akta Nomor 31, kaitan pembatalan akta nomor 31 dan SK AHU-112.AH,01.08 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tanggung jawab Notaris atas pembatalan akta nomor 31. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mendeskripsikan masalah. Dari hasil penelitian, pembacaan Akta Nomor 31 telah tidak dilakukan oleh Notaris sehingga Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai Akta di bawah tangan. Selain itu, Akta Nomor 31 ternyata juga tidak memenuhi kekuatan pembuktian secara materiil karena perubahan anggaran dasar serta susunan Pengurus PPLP-PTPGRI Banyuwangi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

---

ABSTRACTNotary is a public official who is authorized to make the Authentic deed. Incarrying out his position, Notariy must be able to abide the laws and uphold the Notary Code to ensure that the deed he made had the power as an authentic deed that can be used as legal evidence for an act, agreement, determination, and legal events, Banyuwangi District Court has accepted the lawsuit, dated December 9, 2014 under registration number: 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi that request for annulment of deed Number 31 which was made by Notary Achmad Munif consisted amendments of PPLP-PTPGRI Banyuwangi Article of Association. There are 4 main issues to be elaborated in this thesis which are the link between the non-fulfillment of the UUJN provisions about reading the deed as well as the typing error as a basis for annulment of the deed number 31, the link between the amendment process of article of association and Board composition of the PPLP-PTPGRI Banyuwangi with the annulment of Deed Number 31, the link between deed number 31 annulment with SK AHU - 112.AH,01.08 issued by the Ministry of Justice and Human Rights and also the Notary responsibility for the annulment of the deed number 31. This study uses qualitative data analysis method for describing the problem. From the research, the reading of Act No. 31, has not done so by notary therefore the deed only has power as under the hand deed. In addition, Act No. 31 was also not meet the strength of evidence materially due to changes in the article of association and Board composition of PPLP-PTPGRI Banyuwangi not in accordance with the prevailing law and regulations"

"ABSTRAKAdanya pengecualian kewajiban Notaris dalam membacakan aktasebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notarismelatar belakangi penelitian ini, karena pengaturan kewajiban pembacaan aktaoleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris malah menyebabkantimbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagisifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif karena adanyaaturan tersebut. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana pelaksanaan pasal16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban Notaris dalammembacakan akta, dan apakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yangdibuatnya apabila akta tersebut tidak dibacakan. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bidangKenotariatan yang sama-sama mengatur tentang kewajiban pembacaan akta yangberkaitan erat dengan otentisitas akta yang dibuat. Dalam penulisan tesis ini,digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaahasas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif.Selain itu, pendekatan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan,dikarenakan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang lebihbanyak dilakukan pada data sekunder yang terdapat di perpustakaan. Analisadilakukan terhadap suatu contoh kasus yang berhubungan dengan suatu akta yangtidak dibacakan, untuk menemukan dimana letak pelanggaran yang dilakukanoleh Notaris dan selanjutnya dikaji sesuai Undang-Undang terkait yang menjadidasar hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jika kelalaianNotaris dalam hal tidak membacakan akta akan berakibat hilangnyakeotentisitasan akta. Akta yang tidak memiliki otentisitas hanya akan menjadiakta bawah tangan yang tentu saja akan merugikan para pihak yang terikat didalamnya. Oleh sebab itu, fungsi Notaris yang sangat penting dalam kaitannyapada kekuatan hukum akta, mengharuskan adanya pengawasan lebih dari DewanKehormatan ataupun para pihak terkait untuk menghindari adanya cacat ataudibatalkannya akta di kemudian hari.

---

AbstractNotary in the presence of duty exemption deed reads as stipulated inarticle 16 paragraph (7) Notary Law background of this research, for settingliability in the reading of the deed by the Notary Law Notary in fact led to theperception as if reading the deed was to be no longer mandatory in nature whichin practice changed from mandatory to facultative because of the rule. The issueraised is how the implementation of Article 16, paragraph (7) Notary Law, Notaryobligation in the deed read, and whether the responsibility of the notary deedmade when the deed was not read. The purpose of this research is to review thelegislation relating to the Notary in the field are equally set on reading the deedobligations which are closely related to the authenticity of the deed made. It usedresearch method aimed at normative juridical examines of the legal principles inthe legislation that is prescriptive. Instead of use of literature research, due to Datacollected with a more literary study conducted on secondary data contained in thelibrary. Analysis conducted on a sample of cases related to a deed that is not read,to discover where the location of offenses committed by a notary and thenassessed according to the Act related to the legal basis. Based on the results ofresearch can be summed up if negligence of in cases not reading the Notary deedwill result in the loss of authentically deed. Deed whom has not only theauthenticity of the deed will be under the hand which of course would bedetrimental to the parties concerned in it. Therefore, the notary function is veryimportant in relation to the force of law act, requires more supervision of theHonorary Board or the parties concerned to avoid any defects or cancellation ofthe deed at a later date."

"Akibat hukum terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain adalah akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Namun, mulai berlakunya degradasi adalah sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), sebelum itu tetap berlaku asas praduga sah. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain adalah Notaris dapat dikenakan sanksi administratif dan perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Penggantian biaya, rugi dan bunga dapat diminta dengan terlebih dahulu membuktikan kesalahan Notaris melalui proses peradilan. Kesimpulan ini diperoleh dengan menggunakan metode induktif.

---

The deed which has been read by the other party can be degraded into a private deed. However, the degradation enters into force when the court decision having permanent legal force (inkracht), otherwise the presumption remains valid. Notary liability of the deed which has been read by the other party is a Notary may be subject to administrative and civil penalties in the form of compensation of expenses, losses and interest. This compensation can be demanded by proving the notary mistakes through the judicial process. This conclusion was obtained by using a inductive method."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap aktanya dan menimbulkan kerugian bagi para penghadap, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai keabsahan dan otentisitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dihadapan para penghadap. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian adalah keabsahan dan otentisitas akta Notaris sebagai akta otentik harus mempunyai kekuatan nilai pembuktian yaitu berdasarkan syarat materil dan syarat formil. Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris harus dipenuhi yaitu berupa kelengkapan awal akta, badan akta dan akhir akta. Agar terpenuhinya keabsahan dan otentisitas akta tersebut apabila tidak dilakukannya pembacaan terhadap akta tanpa dikehendaki oleh para penghadap maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat hukum terhadap akta yang tidak dibacakan ini membuat akta mengalami degradasi, yaitu mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam hal arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan. Notaris yang tidak membacakan akta tersebut mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa Sanksi Perdata yaitu menurut Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berupa ganti kerugian.

---

The background of the thesis is the case of legal violations committed by Notary against his deed and caused disadvantages to the appearers, so this thesis discussed the validity and authenticity of the Deed of Sale and Purchase Agreement which was not presented by the Notary. The Deed was not presented and read out in front of the appearers. This type of research is the law study, using juridical-normative study form, and descriptive analysis. The results obtained from the study were the validity and authenticity of the Notary`s deed as authentic deed which shall have the strenght of evidentiary value based on the terms of material and formal requirements. Article 38 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary Position must be fulfilled in the form of completeness of heading, body and closing of he deed. In order for the fulfillment of the validity and authenticity of the deed, if reading out the deed was not performed without the appearers pretension then the deed only has the strength of evidence as privately made deed. The legal consequences of the non presented and read out deed will cause a deed to be degraded, experiencing a degraded or deterioration of status, means the deed`s position is lower in strength as an evidence, from the strength of complete and perfect evidence to the initial of evidentiary such as privately made deed and may have a legal flaw that causes nullification. Notaries who do not present and read out the deed get penalized. The sanctions provided in the form of civil sanctions that according to Article 84 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 Concerning the Notary, i.e indemnity."

"ABSTRAKAturan mengenai pembuatan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris serta diharuskan untuk didaftarkan, menyebabkan para notaris mendapatkan orderan yang cukup meningkat dari perusahaan pembiayaan. Orderan yang diberikan tersebut dalam sebulan dapat mencapai ratusan akta. Hasil penelitian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa notaris menunjukan bahwa notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia tidak melakukan pembacaan akta, oleh sebab itu akta jaminan fidusa yang dibuat oleh notaris tersebut mengakibatkan akta tersebut yang seharusnya merupakan akta otentik berubah fungsinya menjadi akta dibawah tangan. Akta jaminan fidusia yang berubah menjadi akta dibawah tangan mengakibatkan akta tersebut tidak dapat didaftarkan serta pendaftarannya menjadi tidak sah, sehingga sertifikat fidusia pun menjadi tidak sah dan dapat menimbulkan kerugian para pihak khususnya kreditur, dimana yang seharusnya kreditur preferent menjadi kreditur konkuren serta kreditur kehilangan hak eksekutorialnya dalam mengeksekusi bendanya. Selain itu notaris harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak yang menderita kerugian serta bertanggung jawab secara administratif, yaitu menerima hukuman dari majelis pengawas notaris atas tindakannya. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif. teknik pengumpulan data dengan studidokumen dan wawancara serta teknik analisis data menggunakan kualitatif

---

ABSTRACTThe rules of making fiduciary deed made with notarial deed and required to beregistered, causing the notary gets enough orders increased from finance companies. The orders were given in a month can reach hundreds deeds. The results based on interviews conducted by the author showing that the notary in making fiduciary deed does not do readings, therefore the fiduciary deed made by the notary resulted in the should be an authentic deed to change the function into a degradation deed. Fiduciary deed turned into a degradation deed which the deed could not be registered and the registration becomes invalid, so the certificate of fiduciary becomes invalid and may cause harm to the parties, especially creditors, which are supposed to creditors preferent become unsecured creditors and creditors lose the executional rights inexecuting the object. Additionally notary shall be liable for damages suffered by the parties who have suffered damage and was responsible administratively, which are judged by the panel of supervisors notary on these actions. This research used normative, the technic of data collecting using document study and interviews. And the technique of data analysis is using the qualitative techniques"

"Notaris dalam menjalankan jabatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Pokok permasalahan yang diangkat adalah keabsahan akta dan akibat hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Notaris yang tidak sesuai dengan keinginan para pihak yang serta sanksi terhadap Notaris atas pembuatan akta yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris JH ditemukan akta tersebut tidak dibacakan, tidak dibacakan akta tesersebut tidak memenuhi suatu unsur verleijden yang mempunyai arti disusun, dibacakan, dan ditandatangani dalam suatu akta autentik, maka dalam hal salah satu unsur tersebut diatas tidak terpenuhi maka perbuatan, perjanjian dan ketetapan itu beserta aktanya adalah tidak sah. Akibat hukum akta Notaris yang bukan kehendak dari para penghadap dan tidak dibacakan, maka akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut dapat terdegrasi menjadi akta di bawah tangan. Sanksi Notaris yang diberikan berupa sanksi teguran tertulis atau pemberhentian sementara dan apabila yang mengalami kerugian baik material dan immaterial, Notaris dapat diberikan sanksi perdata dan pidana.

---

Notary in running their office duties provides services to the public should be according to applicable rules. Principal issue raised is the validity of the deed and legal consequences against the deed of sale and purchase agreement made notary public who does not comply with the wishes of the parties as well as sanctions against the notary upon the making of a deed did not match with the will of the parties. Form of research that is used is the juridical normative research conducted by way of examining secondary data or references. The results of this research can be put forward that the validity of the deed made by a notary JH is found was not read, the deed was not read does not meet an element verleijden which means composed, recited, and signed in an authentic deed, then in terms of one of the items above are not met then the deeds, covenants and ordinances it along with the deed is not valid. Due to the law of notary deed which is not the will of the appearers and cannot be read in, then the deed that had been made by the notary can be degraded into a certificate under the hand. Notary sanctions provided in the form of a written reprimand sanction or suspension and in loss of good material and immaterial, the notary can be given civil and criminal sanctions."

"Untuk menjamin kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah dibutuhkan bukti yang sempurna dalam suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data yuridis pendaftaran tanah di Indonesia, yang prosedur pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan tata cara pembuatan akta PPAT. Salah satu kewajiban PPAT adalah membacakan sendiri akta yang dibuatnya. Pada praktiknya, masih ditemukan permasalahan mengenai akta jual beli yang tidak dibacakan sendiri oleh PPAT, melainkan dibacakan oleh pegawai kantornya. Terdapat dua masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu akibat hukum akta jual beli yang dibacakan oleh pegawai kantor PPAT, dan keabsahan dari pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan akta jual beli yang dibacakan oleh pegawai kantor PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan analisis data kualitatif. Menurut sifatnya, penelitian ini adalah deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, pembuatan akta jual beli yang dibacakan oleh pegawai kantor PPAT akan membawa akibat hilangnya otentisitas dari akta. Seharusnya akta jual beli yang tidak memenuhi persyaratan formil dalam suatu pembuatan akta PPAT tidak dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya perubahan data pendaftaran tanah. Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah yang telah dilakukan dan dikemudian hari diketahui bahwa akta PPAT yang dijadikan dasar untuk dilakukannya perubahan data pendaftaran tanah sebenarnya telah kehilangan otentisitasnya, maka pendaftaran peralihan hak atas tanah yang telah dilakukan tersebut dapat dilakukan pembatalan oleh Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional.

---

To ensure the legal certainty of the transition of land rights it requires perfect evidence in a deed made by and in the presence of PPAT. PPAT Deed is one of the main sources in the maintenance of the data on the registration of land in Indonesia, whose manufacturing procedures must be in accordance with the provisions of the procedure for the creation of PPAT deed. One of PPAT`s obligations is to read the deed itself. In practice, it is still found the problem of buying and selling act which is not read by PPAT, but read by his office officers. There are two problems raised in this thesis that is due to the legal buy and sell act which is read by the PPAT office employees, and the validity of the transitional registration of land rights based on the deed of sale which is read by the PPAT office employees. This research uses juridical-normative research methods, with qualitative data analysis. According to its nature, this research is an analytical descriptive.Based on the results of the research, the manufacture of sale and purchase deed read by the PPAT office will bring the consequences of loss of authenticity from the deed. It should be a sale deed that does not meet the formyl requirements in the creation of the PPAT deed could not be made basis for the change of land registration data. On the registration of land rights transition that has been done and later known that the PPAT deed as the basis for the change of land registration data has actually lost its authenticity, then the registration of the transition The rights to the land that has been done can be cancelled by the head of the National Land Agency office."

"Undang–Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai Kewajiban dan Larangan Notaris, namun sampai saat ini masih ada Notaris yang dalam menjalankan kewenangnya telah mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps, dimana pelapor berinisial YS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial PH. Pelapor melaporkan tindakan Notaris PH yang diduga melakukan tindakan tidak professional dalam proses pebuatan akta autentik tersebut kepada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Menurut pelapor Notaris PH telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris terkait tidak terpenuhnya syarat sah perjanjian yang dibuat oleh Notaris PH serta melanggar kewajiban Notaris yakni tidak laksanakannya pembacaan Akta di depan para penghadap dan dalam proseses pembuatan akta tersebut Notaris PH telihat memihak kepada salah pihak. Oleh karenanya, dalam tesis ini permasalahan yang akan di angkat adalah mengenai akibat hukum terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan dan berpihak kepada salah satu pihak, dan tanggung jawan Notaris terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan di depan para penghadap dan memihak kepada salah satu pihak sesuai dengan UUJN. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normative, tipologi penelitian ekplanatoris, dan jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, pengumpulan data dengan studi dokumen, metode analisis kualitatif serta bentuk hasil penelitian kualitatif. Akibat hukum terhadap akta yang tidak di bacakan oleh notaris di depan para penghadap dan berpihak kepada salah satu pihak memiliki pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi dengan adanya unsur kebohongan maka akta batal demi hukum. Sedangkan terhadap tanggung jawab Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban pembacaan akta di depan para penghadap dan berpihak kepada salah satu pihak yang tidak sesuai dengan UUJN, dapat dikenakan tanggung jawab dan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi Kode Etik Notaris.

---

The Law on Notary Positions (UUJN) has regulated the Obligations and Prohibitions of Notaries, but until now there are still Notaries who in carrying out their authority have ignored these obligations and prohibitions. This can be seen in Decision Number 261/Pdt.G/2016/PN Dps, where the complainant with the initial YS feels aggrieved by the actions of a Notary with the initials PH. The Whistleblower reports the actions of the Notary PH who are suspected of committing unprofessional actions in the process of making the authentic deed to the Denpasar District Court, Bali. According to the reporter, Notary PH has violated the implementation of the position of a Notary related to the non-fulfillment of the legal requirements of the agreement made by Notary PH and violated the obligations of the Notary, namely not carrying out the reading of the Deed in front of the parties and in the process of making the deed, the Notary PH seemed to be in favor of one party. Therefore, in this thesis the problem to be raised is regarding the legal consequences of the deed whose preparation was not read out and sided with one of the parties, and the responsibility of the Notary to the deed whose preparation was not read in front of the parties and sided with one of the parties in accordance with UUJN. This study uses a normative juridical form, typology of explanatory research, and the type of data used is secondary data, data collection by document study, qualitative analysis methods and the form of qualitative research results. The legal consequences of a deed that is not read by a notary in front of the parties and sided with one of the parties have proof as an underhand deed, but with the element of lying, the deed is null and void. Meanwhile, the responsibility of a Notary who does not carry out the obligation to read the deed in front of the appearers and sided with one of the parties that is not in accordance with the UUJN, may be subject to responsibilities and sanctions in the form of civil sanctions, administrative sanctions, criminal sanctions and sanctions for the Notary Code of Ethics."

"Penelitian ini membahas pembacaan akta oleh Notaris dihadapan penghadap dalam rangka cyber notary, yakni pembacaan akta oleh Notaris secara elektronik. Ternyata hal tersebut bertentangan dengan keharusan hadir secara fisik dalam membacakan aktanya dihadapan penghadap. Sebenarnya kehadiran tersebut bisa dilakukan secara elektronik sehingga membaca aktanya menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Permasalahan dalam tesis ini yaitu cara Notaris memastikan bahwa penghadap memang sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan tersebut dalam pembacaan akta Notaris secara elektronik, makna sebenarnya dari pembacaan akta yang dilaksanakan oleh Notaris, dan cara pelaksanaan pembacaan akta oleh Notaris yang seharusnya apabila dikaitkan dengan cyber notary. Metode Penelitian untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil analisis, cara Notaris memastikan bahwa penghadap memang sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan tersebut dalam pembacaan akta Notaris secara elektronik adalah pembubuhan tanda tangan elektronik oleh penghadap di dalam aktanya, bukti rekaman suara dan gambar, serta disclaimer. Makna sebenarnya dari pembacaan akta yang dilaksanakan oleh Notaris adalah memberikan pengertian pada penghadap bahwa akta tersebut berasal dari keinginan penghadap yang dibuat dihadapan Notaris, meyakinkan kebenaran mengenai keinginan penghadap yang tercantum di dalam akta tersebut, serta memberikan peluang bagi penghadap untuk melaksanakan pengecekan kembali terhadap apa yang tertulis di dalam akta tersebut sehingga penghadap memiliki kebebasan untuk menerima akta tersebut atau tidak. Cara pelaksanaan pembacaan akta oleh Notaris yang seharusnya apabila dikaitkan dengan cyber notary yaitu pemakaian sarana elektronik yang dinyatakan secara sah oleh suatu ketentuan hukum sehingga Notaris tidak lagi harus melaksanakan pembacaan aktanya secara konvensional. Hal inilah yang diterapkan di negara Jepang. Oleh sebab itu, sebaiknya dilaksanakan penyuluhan oleh Ikatan Notaris Indonesia, kepatuhan secara penuh terhadap semua peraturan yang berlaku seharusnya dimiliki oleh Notaris, dan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama tentang pembacaan akta oleh Notaris seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah.

---

This study discusses the reading of the deed by a Notary before the parties in the context of cyber notary, namely the reading of the deed by a Notary electronically. It turns out that this is contrary to the requirement to be physically present in reading the deed before the parties. Actually, the attendance can be done using electronic means so that reading the deed becomes easier to carry out. The problem in this thesis is the method of the Notary to ensure that the parties really understands the deed to be affixed with the signature in the electronic reading of the Notary's deed, the true meaning of reading the deed carried out by the Notary, and the method of carrying out the reading of the deed by the Notary that ought to when linked with cyber notary. The research method to analyze these problems is in the form of normative juridical research using primary data and secondary data which are analyzed by qualitative methods. The results of the analysis, the method of the Notary to ensure that the parties really understands the deed to be affixed with the signature in the electronic reading of the Notary's deed are the affixing an electronic signature by the partiesin the deed, evidence of sound and image recordings, and a disclaimer. The true meaning of reading the deed carried out by the Notary are to give the understanding to the parties that the deed came from the wishes of the parties made before the Notary, to ensure the truth about the wishes of the parties stated in the deed, and to give the opportunity for the parties to carry out a re-check of what is written in the deed so that the parties has the freedom to accept the deed or not. The method of carrying out the reading of the deed by the Notary that ought to when linked with cyber notary is the use of electronic means which are legally declared by a legal stipulation so that the notary no longer has to carry out the reading of the deed conventionally. This matter is applied in Japan. Therefore, counseling should be carried out by the Indonesian Notary Association, full obedience with all prevail regulations should be owned by a Notary, and revisions to the Law on Notary Positions, especially regarding the reading of deeds by a Notary, should be carried out by the Government."