Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Andi Muhammad Aryadi, author

Ambiguitas implikasi klausul pembagian harta terhadap perjanjian perkawinan (Analisis akta perjanjian perkawinan nomor XXX yang dibuat oleh Notaris X) = Ambiguity in implementation of property declaration clause to the deed of marriage agreement (Analysis of deed of marriage agreement number. XXX created by Notary X)

Perkawinan lahir dari kesepakatan untuk terikat dalam suatu perjanjian suci antara calon suami-istri yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita dan akan menimbulkan ikatan lahir batin, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Antara suami-istri memiliki hubungan hukum yang terjadi, tidak...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T51808

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bryan Topan, author

Pembagian harta perkawinan terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ditinjau dari undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan pengadilan agama Jakarta Selatan Nomor 0502/PDT.G/2013/PA.JS = The division of marital assets toward a marital agreement that has not been registered based on law no 1 year 1974 regarding marriage case analysis the religion court decision number 0502/PDT.G/2013/PA JS

Pendaftaran perjanjian perkawinan kepada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlakuan perjanjian perkawinan bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan serta pihak ketiga diluar para pihak khususnya dalam hal pembagian harta perkawinan ketika perkawinan berakhir dengan perceraian. Hal ini bertujuan agar pembagian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45899

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Syahlani, author

Akibat putusnya hubungan perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri ditinjau dari sudut hukum Islam

ABSTRAK

Perceraian suami-istri dapat terjadi karena berbagai upaya yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik yang terjadi mengalami jalan buntu. Maka perceraian merupakan jalan keluar yang paling baik, bagi pasangan suami istri yang tidak mungkin lagi dapat hidup rukun, sebagaimana yang dituju oleh ikatan perkawinan.

Salah satu akibat...

1987

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Afridha Nur Fadhilla, author

Tinjauan hukum islam dan pasal 97 kompilasi hukum islam mengenai pembagian harta bersama : analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 34 Pdt.G/2009 PTA Yk. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 = The review of islamic law and article 97 of compilation of islamic law in joint assets division analysis of the judgement No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. jo No. 34 Pdt.G/2009/PTA.Yk. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana harta bersama diatur baik dalam Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama ditentukan setengah bagian untuk masing-masing suami istri, namun dalam Putusan No.229/Pdt.G/2009/PA.Btl. jo. Putusan No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. jo. Putusan No.266 K/AG/2010, hakim memutuskan bagian harta bersama yang berbeda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44823

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nadia Shabira Putri, author

Tinjauan hukum mengenai pembagian harta bersama dalam hal terjadi perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam: analisis putusan Pengadilan Agama Bengkalis no. 0282/pdt.g/2015/pa.bkls) = Legal review regarding the joint assets division in case of divorce according to law no 1 of 1974 and compilation of Islamic law: analysis of the Bengkalis religious court judgment no 0282 pdt g 2015 pa bkls

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana harta bersama diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama ditentukan setengah bagian untuk masing-masing suami istri, namun dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkalis No. 0282/Pdt.G/2015/PA. Bkls, hakim memutuskan bagian harta bersama yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S63748

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yenita, author

Gugatan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian ; Analisis putusan mahkamah agung N0.1200K/PDT/2008 Jo N0 1459 K/KDT/1986

Dengan berlangsungnya perkawinan menimbulkan salah satu akibat hukum terhadap harta benda perkawinan. Pengaturan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tunduk pada hukum perdata barat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terjadinya pembagian harta suami istri atas harta benda perkawinan tersebut. Pada kasus ini terjadi permasalahan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28048

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Adennisa Cahya Pramesti, author

Keabsahan Akta Pernyataan Pembagian Harta Bersama yang Disepakati dalam Keadaan Khilaf (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Smn) = The Validity of the Authentic Deed of the Division of Marital Property Agreed upon in a State of Unintentional Mistake (Case Study of Sleman District Court Decision Number 38/Pdt.G/2020/PN Smn)

Pasal 37 UU Perkawinan telah menentukan bahwa apabila perkawinan bubar karena perceraian, maka harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing. Pasal tersebut memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, yakni adalah hukum adat, hukum agama, dan hukum-hukum lainnya. Namun permasalahannya adalah hingga saat ini tidak ada ketentuan mengenai bagaimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

F. Sekar Widiarini, author

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memperhitungkan Bagian Harta Waris sebagai Dasar Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Waris (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 178/Pdt.G/2018/PN Yyk) = Roles and Responsibilities of Notaries in Calculating Inheritance Shares as the Basis for Making Deeds of Separation and Distribution of Inheritance (Analysis of Yogyakarta District Court Decision Number 178/Pdt. G/2018/PN Yyk)

Pemisahan dan pembagian harta warisan merupakan bagian penting dalam sebuah pewarisan. Seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah objek waris tidak haruslah berada dalam keadaan terbagi untuk para Ahli Warisnya. Hal inilah yang membuah pemisahan dan pembagian harta warisan penting, karena para Ahli Waris haruslah segera melakukan pemisahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Solagratia Moza Tessalonika, author

Pembatalan Akta Pembagian Harta Waris yang Didasarkan pada Hukum Adat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019) = Cancellation of the Deed of Distribution of Inheritance Property Based on Toba Batak Customary Law (Study of Supreme Court Decision Number 909 PK/Pdt/2019)

Pembagian harta waris berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba yang dipilih oleh pewaris sebelum meninggal dunia dan dituangkan dalam Akta Wasiat, seharusnya dipertimbangkan oleh hakim ketika memutuskan penyelesaian sengketa pembagian harta waris. Hal tersebut tentu diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Hukum Adat yang menghendaki pembagian harta waris mereka didasarkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Panji Kresna, author

Penyelesaian pembagian harta warisan yang menjadi objek suatu perjanjian, studi kasus putusan pengadilan agama Jakarta Pusat N<.rmor l6ttPdt.Gl200r/PA JP = The settlement division of heritage assets being an object agreement : case studies of religion in Central Jakarta Court Decision No. 161/Pdt.G/2001/PA JP

Tesis ini membahas mengenai pembagian kewarisan, bahwa dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP yang mana pewaris memiliki 3 orang isteri, isteri pertama telah dicerai dan menghasilkan 5 orang anak, isteri kedua telah meninggal terlebih dahulu dan dikaruniai 7 orang anak akan tetapi seluruh ahli waris dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

t21777

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian