Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembaharuan (revisi) yang akan dilakukan terhadap UUPA memerlukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif dari berbagai aspek terkait dengan pengaturan pertanahan nasional seperti misalnya spek hukum, sosial, ekonomis, politis yang terdapat dalam lingkup obyek pertanahan dari sisi konsepsi pemikiran maupun realitasnya. Berbagai aspek yang terkait itu harus dipertimbangkan sebagai elemen-elemen yang merupakan mata rantai yang terkait erat dan saling mempengaruhi (independency). Tanah sebagai obyek yang diatur dalam UUPA memiliki komplesitas permasalahan sebanyak kebutuhan manusia yang memerlukan tanah untuk berbagai keperluannya. Peran hukum dalam wacana ini adalah sebagai fasilitator sekaligus media atau wadah yang harus mampu mengakomodasikan, mengintegrasikan, menyerasikan berbagai aspek kepentingan (yang juga terdapat dalam bidang pertanahan).

Abstrak :
The author describes concerning Indonesian judge's condition that specificly in lesser competence. The qualified judge is necessitated to decided through any case in their desk's. More over the qualified judge can face against legal premise's that "law is always left behind to the society dinamic's " and it?s resulted legal bareness. Most relevant reality in Indonesia situation at post reformation where many disputes aroused needs accomplishment. The judge ideally ought has knowledges and brilliant thinking method's which should decide the best decisions and coloring through legal development.

Abstrak :
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan atas penghargaan hak tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait dalam kedudukan seseorang dimata hukum. Jaminan hak dalam upaya paksa (dwang middelen) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim (Pengadilan). Keberadaan Lembaga Pra Peradilan dianggap kurang efektif dan efisien guna menyalurkan hak-hak tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, timbul ide untuk memperbaharui KUHAP untuk mengganti lembaga pra peradilan dengan Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Konsepsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP adalah mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dalam proses peradilan pidana, khususnya perkara yang sedang diselidiki oleh KPK. Upaya paksa merupakan kewenangan penyidik yang merupakan diskresi dari penyidik (internal lembaga penegak hukum), sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa dianggap perlu dilakukan oleh lembaga peradilan. Diharapkan dimasa yang akan datang KPK dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan mampu melaksanakan pembaharuan hukum acara pidana, sehingga dapat terwujud kerjasama yang sinergis dalam pelaksanaan dan penerapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Konsepsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dirancang untuk mewujudkan tujuan hukum acara pidana yaitu meuwujudkan due process of law dan mencari kebenaran materiel. Sehingga dapat menghindari upaya paksa yang sewenang-wenang. Walaupun demikian Konsepsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan mendapatkan perdebatan diantara penegak hukum, ahli hukum dan praktisi hukum, khususnya terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan upaya paksa. ...... Law No. 8 of 1981 on the Criminal Code Procedure has guaranteed the respect of the rights of suspects in criminal procedural law in Indonesia, particularly in the position of a person in the eyes of the law. Rights guarantees in an effort to forcibly (dwang middelen) conducted by the investigators, the public prosecutor and the judge (court). The existence of Pra Peradilan is considered less effectively and efficiently to dispense rights of suspect or accused. Therefore, the effort to renew Criminal Code Procedure to replacement Pra Peradilan Institutions within Hakim Pemeriksa Pendahuluan Institutions. Conception of the Hakim Pemeriksa Pendahuluan in Draft of Criminal Code Procedure is about of human rights guarantees for suspects at criminal justice process, especially cases investigated by the KPK. The forced effort is an authority which is discretionary (internal law enforcement), thus the supervision of the implementations of forced efforts is considered needed by judiciary. For that reason, the effort to renew Criminal Code Procedure. In future it is expected the KPK and the Hakim Pemeriksa Pendahuluan will be able to achieve the purpose of the criminal procedure law to enable the creation of synergistic collaboration in criminal justice system in Indonesia. The conception of the Hakim Pemeriksa Pendahuluan is designed to achieve the purpose of realizing the criminal procedure law is to realize due process of law and seek the truth of the material, So that it can avoid the forced efforts arbitrary. However Conception of Hakim Pemeriksa Pendahuluan obtain debate among law enforcement, lawyers and legal practitioners, particularly related to the authority of the KPK in its efforts to force.