Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji interaksi masalah-masalah yang menyangkut kekuatan-kekuatan politik di peranan dan DPR-RI selama perkembangan politik pertengahan dekade 50-an Orde Baru. Pengkajian ini mengfokuskan masalahnya pada peranan dan interaksi kekuatan-kekuatan politik dalam proses pembahasan suatu RUU yang diajukan oleh Pemerintah pada periode kerja DPR 1982-1987. Masa kerja DPR periode ini merupakan selang waktu yang menarik untuk diamati, karena pada saat itu Pemerintah telah mencanangkan suatu tahapan yang penting bagi upaya pembangunan politik di Indonesia. Sebagaimana diketahui pada tahun 1982 Presiden Suharto mengeluarkan suatu kebijaksanaan di bidang Politik, yakni gagasan mengenai Pancasila sebagai satu-satunya azas (Azas Tunggal Pancasila) bagi semua kekuatan sosial-politik. Kebijaksanaan ini dianggap mendasar bagi maksud dan tujuan pembangunan politik tersebut. Dalam perkembangan politik selanjutnya terlihat bahwa Pemerintah rupanya tidak hanya memberlakukan kebijaksanaan ATP bagi parpol dan Golkar saja. Lebih jauh ternyata kebijaksanaan ini diharuskan pula untuk semua organisasi kemasyarakatan, sebagaimana terbukti dengan pengajuan RUU Keormasan ke DPR. Untuk melihat sejauh mana keterlibatan partai politik pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap kebijaksanaan tersebut, maka penulisan skripsi ini dilakukan. kata lain skripsi ini akan menjawab permasalahan, yaitu bagaimana proses dan mekanisme politik yang diciptakan Pemerintah dapat efektif memberi peluang bagi kekuatankekuatan politik ini dalam pembahasan RUU-K di DPR. Asumsi yang mendasari pembahasan permasalahan ini adalah bahwa pada pernyataannya selama perkembangan sosial-politik Orde Baru peranan Pemerintah melalui kekuatan pendukLlng utamanya 'Golkar dan ABRI- sangatlah dominan, dengan kepentingan yang tetap konsisten pada pemenuhan stabilitas politik yang kondusif bagi Pembangunan Nasional. Pengungkapan permasalahan ini dalam skripsi akan dimulai dari perkembangan politik awal Orde Baru hingga saat pembahasan RUU-K tahun 1985. Pembahasan ini akan memberi penanaman bagaimana akhirnya Pemerintah berhasil memaksakan kepentingan politiknya dalam RUU-K untuk dapat diundang-undangkan di DPR dan diterima oleh masyrarakat luas.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DPR dalam mengesahkan RUU dibandingkan dengan anggaran fungsi legislasi DPR dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi DPR. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal, dan artikel internet yang berhubungan dengan topik serta data yang telah didokumentasikan, dan penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara kepada respondenresponden yang terkait, serta mengumpulkan data-data tertulis dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas. Berdasarkan aspek biaya, DPR tidak efisiendalammenghasilkan RUU yang disahkan dibandingkan dengan anggaran yang direalisasikan karena anggaran yang direalisasikan untuk setiap RUU semakin besar setiap tahunnya. Berdasarkan aspek waktu, kinerja DPR dalam menghasilkan RUU yang disahkan selama periode 2011-2013 tidak efisien karena hanya 13 dari 40 RUU yang berhasil diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Semakin lama jangka waktu RUU diselesaikan, maka akan semakin tidak efisien. Berdasarkan aspek ruang lingkup, terdapat perubahan struktur kegiatan dalam pembentukan dan pembahasan RUU mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi adalah target Prolegnas yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat diselesaikan secara optimal, terbatasnya waktu pembentukan dan pembahasan RUU, rendahnya produktivitas anggota DPR dalam menghasilkan RUU untuk disahkan,dan pembahasan RUU yang kadang bersifat politis sehingga pembahasannya melewati jangka waktu yang telah ditetapkan. Penulis menyarankan perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran pembentukan dan pembahasan RUU agar lebih efisien.

---

This thesisis intended to find outthe efficiency ofthe House of Representativesin legalizing Draft Law compared with the House of Representatives? legislation functions budget and identify the factors that influence the Parliament legislative function budget absorption. The research methodologies usedare literature study by reading and studying books, literature, journals, and internet articles related to the topic as well as data that has been documented and field research by conducting interviews with there lated respondent sand collecting written data and information required related to the execution of the duties. Based on the cost aspect, the House of Representatives was not efficient in legalizing a Draft Law compared to the realized budget because the budget is realized for a Draft Law getting bigger every year. Based on the time aspect, the performance of the House of Representatives in legalizing a Draft Lawwas not efficient because only 13 of 40 of Draft Law can be solved in a year. The longer period of time Draft Law is settled, it will be not efficient.Based on scope aspect, there are structural changes in forming and discussing of the Draft Law refers to the Law No.12/2011. Factors affecting absorption legislative function are the Prolegnas target that is too high that cannot be solved optimally, the limited time of forming and discussing the Draft Law, low productivity in solving Draft Law, and the discussion of the Draft Lawsometimes very political and bring to tardiness. Author suggests necessary improvements in the preparation of activities and budget on forming and discussing of the Draft Law to make it more efficient.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Kewenangan dan keikutsertaan DPD didalam Proses pembahasan penetapan RUU Perppu menjadi UU di DPR. salah satu RUU yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden ialah RUU tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.Namun, Selama ini, DPD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Padahal, materi muatan Perppu adalah materi muatan undang-undang. Di sisi lain, ada beberapa Perppu yang mengatur mengenai otonomi daerah, antara lain seperti: Perppu tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan, dan Karimun; Perppu tentang Otonomi Khusus Papua, perppu tentang penanganan Permasalahan hukum dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara perppu tentang pilkada, perpu tentang pemerintahan daerah Dalam penetapan RUU perppu selama ini tidak pernah melibatkan DPD hanya DPR dan Pemerintah di dalam pembahasannya. Berdasarkan UUD 1945 pasal 22D , UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 , UU Nomor 12 tahun 2011 tentang P3 tahun, dan tatib DPR RI tahun 2014 serta tatib DPD tahun 2009, dengan menyamakan mekanisme RUU penetapan perppu sama dengan mekanisme pembahasan RUU biasa yang diajukan dari pemerintah. Paska Putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga kewenangan dan keikutsertaan DPD disempurnakan dengan disahkannya UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 dan tatib DPR RI 2014. RUU perppu merupakan RUU yang diusulkan oleh pemerintah, Hierarki perppu adalah setingkat/sama dengan Undang-Undang.