Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian tentang populasi rotan jernang (Daemonorops draco Willd.) di desaJebak Batanghari, Provinsi Jambi belum pernah dilakukan. Rotan jernangmerupakan tumbuhan penghasil getah jernang yang memiliki banyak manfaat.Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodepurposive random sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa, populasi rotan jernang hanya 8 rumpun yangterdiri dari 82 individu. Selain rotan jernang juga ditemukan 6 spesies rotan lain.Spesies rotan yang memilik jumlah individu terbesar adalah rotan lilin yaitu 11rumpun yang terdiri dari 197 individu. Rotan jernang merupakan rotan yangmemiliki populasi terkecil dibandingkan populasi rotan jenis lain. Kondisi dilokasi penelitian adalah suhu udara berkisar 20,20C -28,90C; kelembapan udaraberkisar 58%-68%, dan pH berkisar 4,60-4,81. Selain itu, diperoleh 35 spesiestumbuhan yang berfungsi sebagai rambatan rotan jernang sejumlah 73 individu.Jumlah pohon rambatan yang tidak sebanding dengan jumlah Rotan jernangmenyebabkan kematian rotan jernang. Hasil analisis vegetasi diperoleh 51 spesiestumbuhan berdiameter batang > 10 cm terdiri dari 69 individu dengan IndeksNilai Penting (INP) 11 yaitu trembesi, serta 33 spesies tumbuhan berdiameterbatang < 10 cm, yang terdiri dari 60 individu dengan INP tertinggi 20 yaitutrembesi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa populasi rotan jernang di desaJebak Batanghari, Provinsi Jambi sudah sulit ditemukan disebabkan pembalakanliar dan perambahan hutan

---

Abstract Research of Rattan Jernang (Daemonorops draco Willd.) population in JebakBatanghari district, Jambi has never done. Daemonorops draco is a plant thatproduces dragon blood. Dragon blood is very useful for Suku Anak Dalam Jambilife. This research uses purposive random sampling method. All of data areanalyzed by description. Based on the research, it shows that exceptDaemonorops draco, there were also found six species of rattan. The populationof Daemonorops draco in Jebak forest was only 8 clamps, consisting of 82individuals. Daemonorops draco had the smallest population among the otherones. The highest population was Calamus javensis, consising of 11 clams 197individuals. The condition of the research location was that the temperature was20.20C -28.90C, the humidity was 58%-68%, and pH was 4.60-4.81. In thislocation, there were also found 35 species of plants (73 individuals) asDaemonorops draco?s vine. The amount of the Daemonorops draco?s vine andDaemonorops draco was not balance, this condition caused the death ofDaemonorops draco in Jebak forest. Based on the vegetation analyze, it wasfound 51 species of plants with diameter > 10 cm consist of 69 individuals thehighest SIV is Pithecolobium saman (11), and 33 species plants with diameter< 10 cm consist of 60 individuals, the highest SIV is Pithecolobium saman (20).Based on the interview, it shows that the population of Daemonorops draco inJebak forest was rare because of illegal logging and forest encroachment"

"Pembalakan liar merupakan kejahatan kehutanan yang menghasilkan keuntungan besar dan memotivasi pelaku untuk terus melakukannya. Pendekatan anti pencucian uang, yang menargetkan kekayaan hasil kejahatan, menjadi salah satu upaya strategis untuk menangani masalah ini. Penelitian ini menganalisis efektivitas pendekatan tersebut dalam konteks pembalakan liar di Indonesia, menggunakan perspektif Green Criminology dan parameter efektivitas hukum William M. Evan. Data penelitian meliputi putusan pengadilan terkait pembalakan liar dan pencucian uang dari 2019–2023. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pendekatan ini memiliki potensi besar, penerapannya belum optimal. Kendala utama mencakup minimnya laporan transaksi mencurigakan, kompleksitas identifikasi transaksi ilegal, serta kurangnya koordinasi antar-lembaga. Strategi PPATK melalui pengembangan Green Financial Crime menjadi sorotan penting untuk menangani pencucian uang yang berasal dari kejahatan lingkungan. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi antar-lembaga, peningkatan komitmen penegak hukum, serta regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan sektor kehutanan. Dengan pendekatan yang lebih holistik, pemberantasan pembalakan liar diharapkan dapat melindungi lingkungan sekaligus mencegah kerugian negara secara signifikan

---

Illegal logging is a forestry crime that generates significant profits, motivating perpetrators to continue their actions. The anti-money laundering approach, which targets the proceeds of crime, is a strategic effort to address this issue. This study analyzes the effectiveness of this approach in combating illegal logging in Indonesia, using a Green Criminology perspective and William M. Evan's legal effectiveness parameters. The research data include court decisions related to illegal logging and money laundering cases from 2019–2023. Findings indicate that while this approach holds great potential, its implementation remains suboptimal. Key challenges include the lack of suspicious transaction reports, the complexity of identifying illegal transactions that often resemble legitimate business activities, and insufficient inter-agency coordination. The Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) strategy, through the development of Green Financial Crime, is highlighted as a critical effort to tackle money laundering originating from environmental crimes. The study recommends strengthening inter-agency coordination, enhancing law enforcement commitment, and implementing stricter regulations for companies in the forestry sector. With a more holistic approach, efforts to eradicate illegal logging are expected to significantly protect the environment and prevent state losses."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan pidana perampasan aset dalam tindak pidana pembalakan liar. Tindak pidana pembalakan liar merupakan tindak pidana yang memiliki sifat destruktif baik terhadap lingkungan hidup maupun sosial masyarakat. Apabila ditelusuri lebih dalam, para pelaku pembalakan liar melakukan tindak pidana ini dengan motif ekonomi sehingga tindak pidana ini dikenal memiliki sifat khas, yakni high reward. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan serta praktik penegakan hukum belum mampu menyasar kekhasan tindak pidana pembalakan liar ini. Ketentuan pidana perampasan aset yang berpotensi untuk digunakan untuk menghilangkan sifat high reward dan memulihkan sifat destruktif dari tindak pidana pembalakan liar justru ditempatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dalam posisi yang tidak strategis. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum perampasan aset menjadi sangat terbatas. Tulisan ini akan membahas tataran teoretis berupa ketentuan tujuan pemidanaan dan pidana perampasan aset dalam UU P3H yang disertai dengan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan negara Amerika Serikat. Selain itu, tulisan ini akan mengulas tataran praktis melalui analisis putusan pengadilan terkait tindak pidana pembalakan liar. Secara keseluruhan, tulisan ini akan membahas potensi pidana perampasan aset dalam meminimalisasi sifat high reward dan memulihkan sifat destruktif dari tindak pidana ini.

---

This paper analyzes how the criminal regulation of asset forfeiture in the crime of illegal logging. Illegal logging is a criminal offense that has a destructive nature both to the environment and social community. If further examined, the perpetrators of illegal logging commit this crime with economic motives so that this crime is known to have a distinctive nature, namely high reward. On the other hand, legislation and law enforcement practices have not been able to target the distinctiveness of the crime of illegal logging. Criminal provisions for the asset forfeiture, which have the potential to be used to eliminate the high reward nature and restore the destructive nature of the crime of illegal logging, are instead placed by Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Damage (P3H Law) in a non-strategic position. This has resulted in very limited law enforcement of the asset forfeiture. This paper will discuss the theoretical level in the form of provisions on the purpose of punishment and sentence of asset forfeiture in P3H Law accompanied by a comparison with other laws and regulations and the United States. In addition, this paper will review the practical level through the analysis of court decisions related to the crime of illegal logging. Overall, this paper will discuss the potential of criminal asset forfeiture in minimizing the high reward nature and restoring the destructive nature of this crime."