Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang bertujuan untuk mentransformasi moda transportasi umum di wilayah Jawa. Studi ini mengevaluasi signifikansi dari proyek tersebut terhadap industri regional, memahami bahwa terdapat dampak yang timbul terhadap berbagai indikator ekonomi seperti nilai tambah bruto, pendapatan, lapangan kerja dan emisi. Memanfaatkan tabel Interregional Input-Output Indonesia tahun 2016, studi penelitian ini mampu menguantifikasi dampak proyek pembangunan Whoosh dengan total peningkatan sebesar 69,38 triliun rupiah dalam nilai tambah bruto, 27,39 triliun rupiah dalam pendapatan rumah tangga, 353 645 dalam jumlah tenaga kerja, dan 14,18 juta ton CO2e dalam tingkat emisi.

---

The Jakarta-Bandung high-speed rail, or Whoosh, construction project is part of the National Strategic Project meant to transform public transportation in the Java region. This study assesses the project’s significance towards regional industries, understanding it can have overarching impact on various economic indicators such as gross value added, income, employment and emission. Using Indonesia’s 2016 Interregional Input-Output table, this research study is able to quantify the project’s impact to a total increase of 69.38 trillion rupiahs in gross value added, 27.39 trillion rupiahs in household income, 353 645 in labor/employment level, and 14.18 million tons of CO2e in emission level."

"Penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung menimbulkan risiko fiskal yang signifikan, yang perlu ditangani dengan cermat sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko fiskal yang terkait dengan penyertaan modal negara dalam proyek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang timbul dari penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung mencakup risiko teknis, risiko ekonomi, risiko hukum, dan risiko sosial politik. Risiko yang timbul tersebut tidak dapat disebut sebagai risiko fiskal karena hanya merupakan risiko perusahaan. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan tanggung jawab hukumnya. Namun dalam praktiknya terdapat problematika yang dihadapi terkait dengan penyertaan modal negara untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung yang dikhawatirkan dapat membebani APBN.

---

The state equity participation in the jakarta bandung high-speed rail project poses significant fiscal risks, which need to be handled carefully in accordance with existing regulations. This research aims to analyze the fiscal risks associated with state equity participation in the project. The method used in this research is juridical-normative which is organized in an explanatory approach. The result of this research is that the legal status of state equity participation deposited in the development of the jakarta bandung high speed train project cannot be said to be state finance due to the transformation of the legal status of state finance into private finance or legal entities. In addition, this research shows that the risks arising from the state equity participation in the jakarta bandung high-speed train project include technical risks, economic risks, legal risks, and socio-political risks. The risks that arise cannot be referred to as fiscal risks because they are only corporate risks. This also has implications for financial management and legal responsibility. However, in practice, there are problems encountered related to state equity participation for the development of the Jakarta-Bandung high-speed train project, which is feared to burden the state budget."