Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit perbankan berperan penting dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya jaminan. Umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah tanah dan bangunan yang pengikatan jaminannya melalui lembaga hak tanggungan. Pengikatan jaminan dengan hak tanggungan diatur dalam UUHT. Ketidakwenangan debitur dalam membebankan jaminan tanah milik pihak ketiga pada saat pembuatan APHT menimbulkan akibat hukum dibatalkannya APHT oleh Putusan Pengadilan. Pemberian hak tanggunan seharusnya memenuhi Pasal 8 UUHT. Batalnya APHT juga dikarenakan ketidakhadiran pemilik jaminan sendiri atau tidak adanya SKMHT pada saat pembuatan APHT karena tidak memenuhi Pasal 10 dan Pasal 15 UUHT.

---

Credit from bank has an important role in supporting economic development. To ensure certainty of loan repayment, required the collateral. Generally, a collateral could be the land and buildings that binding (mortgage) through the mortgage agency. The collateral binding for mortgage arranged in UUHT. Unauthorized of debtor in mortgage binding to third-party collateral, may lead to cancellation the binding by the court decision. Mortgage should satisfy Article 8 UUHT. The cancellation of mortgage could also be caused by the owner's absence of collateral due to mortgage installation (APHT) or there is no power of attorney for mortgage installation (SKMHT) where not fulfilling Article 10 and Article 15 UUHT."

"ABSTRAKJaminan utang yang berupa tanah sekarang ini menjadi jaminan yang sangat banyakdigunakan oleh pemberi kredit. Jaminan tersebut diikat dengan akta Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) yang dinamakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)yang merupakan akta otentik. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak aktaotentik yang dibuat oleh PPAT yang digugat dan akhirnya dibatalkan salah satunyaAPHT. Permasalahan yang difokuskan oleh penulis dalam tesis ini adalah mengenaimekanisme pembatalan APHT, upaya PPAT dalam meminimalisasi terjadinyapembatalan APHT dan SHT, dan kesesuaian putusan Pengadilan Tinggi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST terhadap peraturan-peraturanyang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis normatif.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh daridata kepustakaan. Selain itu dalam rangka menunjang penelitian yang dilakukan,maka penulis juga mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara denganbeberapa pihak yang terkait.

---

ABSTRACTDebt guarantees in the form of land now very widely used by lenders. That debtguarantees tied to the PPAT deed named by APHT which is authentic deed. PPAT aspublic officer given authority to make authentic deeds with regard to specific legalacts concerning land security rights and condominium ownership right. But in realitythere are many authentic deeds sued and eventually canceled such as APHT.Problems are focused by the author ini this thesis are on the APHT cancellationmechanism, the effort of PPAT to minimize the cancellation of APHT and SHT, andconformity verdict number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PSTwith the provisions of the applicable law. This research was conducted with thenormative juridical form. The data used in this research is a secondary data obtainedfrom literature data. Beside that in this research, in order to support the researchconducted, the authors also collected data by conducting interviews with relevantparties."