Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Lembaga notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti tertulis bagi mereka. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum, namun dalam prakteknya akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti pada penulisan ini yaitu kasus pembatalan akta notaris yang penandatanganan perjanjiannya dilakukan di rumah tahanan. Adapun pokok permasalanan yang dibahas yaitu dapatkah suatu akta notaris yang ternyata di kemudian hari merugikan salah satu pihak dapat dibatalkan, dan bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan akta notaris tersebut. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Dalam menganalisa kasus tersebut menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila dikemudian hari salah satu pihak ternyata merasa dirugikan, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan tersebut harus dapat membuktikan bahwa is telah dirugikan dalam perjanjian yang telah dibuat itu. Selain itu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam mengambil putusan untuk membatalkan suatu akta notaris pada kasus ini telah tepat. Penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam akta Notaris oleh orang yang sedang ditahan Polisi adalah merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan karena salah satu pihak dalam perjanjian berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya yaitu perjanjian itu dapat menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh Hakim atas tuntutan dari pihak lainnya.

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai penyalahgunaan tandatangan diatas blangko kosong yang berakibat terjadinya pembatalan akta notaris tersebut. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh notaris yaitu dilihat perbuatan notaris yang menyerahkan akta kosong kepada penghadap untuk langsung ditandatangani. Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan pertama mengenai akibat hukum terhadap pembatalan akta notaris yang disebabkan penyalahgunaan tandatangan diatas blangko kosong pada akta tersebut, dan mengenai tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang dibatalkan karena penyalahgunaan tandatangan di atas blangko kosong akta tersebut yang tidak sesuai dengan undang-undang. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan asas-asas hukum, dan hukum positif yang mengatur permasalahan dalam penelitian ini serta teori-teori pendukung lainnya. Hasil penelitian dari tesis ini adalah akibat hukum terhadap pembatalan akta notaris tersebut yang tidak memenuhi persyaratan menurut tata cara pembuatan akta notaris dan tidak terpenuhinya syarat sah dari perjanjian secara subjektif dan objektif sehingga akta-akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang dibatalkan karena penyalahgunaan tandatangan diatas akta tersebut yang tidak sesuai dengan undang-undang adalah dapat dimintakan tanggung jawab baik dari segi adminstratif, maupun perdata.

---

This thesis discusses is about blank stamps that result in the revocation of the notarial deed. In the case examined by the author, there is a bad faith done by a notary that applies to a notary who hands over a blank stamps to the tamper to be directly signed. In this study the authors found several matters relating to the law for the cancellation of notarial deeds related to blank stamps on the deed, and discusses the responsibility of the notary to the making of activation relating to blank stamps that are not in accordance with the law. The research methods used in this research is normative juridical research. This method is used for research according to legal principles, and positive law used in this study and er supporting theories. This thesis is the cancellation of the notarial deed which is not in accordance with the procedure of the notarial deed and the non fulfillment of the legal requirements of the purpose of the deeds can be canceled or canceled by law. The responsibility of a notary to the creation of a localized deed which is based on the law is applicable to both administrative and civil liability.

Abstrak :
Pembagian harta bersama yang tidak dilakukan dengan jelas dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Peralihan objek harta bersama melalui pembuatan Akta Hibah wasiat harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Di dalam pembuatannya, akta hibah wasiat sangat erat kaitannya dengan pihak yang berwenang membuat akta autentik yaitu profesi Notaris. Penelitian ini membahas mengenai implikasi yuridis pembatalan akta hibah wasiat terhadap harta bersama yang belum dibagi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Keabsahan akta Notaris pada akta hibah wasiat dalam kasus harta bersama yang belum dibagi; 2. Implikasi hukum pembatalan akta hibah wasiat oleh Pengadilan Agama Pare-Pare bagi para pihak. Dalam hal ini mengacu pada putusan Pengadilan Agama Pare-Pare Nomor 327/Pdt.G/2019/Pa/Pare. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, berdasarkan data sekunder, melalui penelusuran studi dokumen, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa Akta hibah wasiat dalam perkara tersebut tidak sah karena akta yang dibuat Notaris D cacat secara hukum yang mengakibatkan akta yang dibuat batal demi hukum.  Implikasi hukum dari pembatalan akta hibah wasiat yang dibatalkan oleh putusan hakim menyebabkan hilangnya kekuatan mengikat akta terhadap para pihak. Notaris sebaiknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan cara melaksanakan kewajiban memeriksa dengan saksama seluruh dokumen terkait kebenaran formil sebelum menuangkan dalam bentuk akta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus memberi sanksi yang tegas terhadap Notaris yang tidak mengirim daftar Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. ......The division of joint property that is not done clearly can cause problems in the future. The transfer of the object of joint property through the making of the Deed of Will must pay attention to the applicable legal rules. In its manufacture, a will grant deed is closely related to the party authorized to make an authentic deed, namely the Notary profession. This study discusses the juridical implications of canceling a testament grant deed on shared assets that have not been divided. The problems discussed in this study are: 1. The validity of the notarial deed in the testament grant deed in the case of shared assets that have not been divided; 2. The legal implications of the cancellation of the wills by the Pare-Pare Religious Court for the parties. In this case, it refers to the decision of the Pare-Pare Religious Court Number 327/Pdt.G/2019/Pa/Pare. The research method used is normative juridical, descriptive analytical, based on secondary data, through document study tracing, with a qualitative approach. The results of this study can be drawn the first conclusions: 1. This deed of will grant in this case is invalid because the deed made by Notary D is legally flawed which results in the deed being made null and void. 2. The legal implications of the cancellation of the wills grant deed which is canceled by the judge's decision causes the loss of binding power of the deed to the parties. Notaries should prioritize the precautionary principle by carrying out the obligation to carefully examine all documents related to formal truth before putting them in the form of a deed. The government, in this case the Ministry of Law and Human Rights, must impose strict sanctions on Notaries who do not send a list of Wills to the Central List of Wills.

Abstrak :
Putusan Pengadilan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan, dan mengenai tanggung jawab Notaris apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersilat yuridis normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa pembatalan Akta Pendirian dapat terjadi apabila tidak dilakukan penyetoran modal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan Undang-Undang, dan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan. ......Court decision that States do not have any binding legal force of a Limited Liability Company Establishment Deed made by the Notary to be the background of this thesis. Main problems are the legal considerations that may affect the cancellation of an establishment deed of a Limited Liability Company by the Court, and the responsibility of the Notary when the deed of establishment is canceled by the Court. This research is based on the research literature related to the type of juridical normative research with the research type offact finding and problem finding research which shows that cancellation of deed of establishment of Limited Liability Company can occur when the establishment is not made in line with the obligations of Capital deposit as stated or govem in Articles of Association and/or the provision of the Law, and type of notary responsibilities regarding the cancellation of the deed of establishment of a Limited Liability Company by the court.

Abstrak :
ABSTRAK
Putusan Pengadilan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan, dan mengenai tanggung jawab Notaris apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa pembatalan Akta Pendirian dapat teijadi apabila tidak dilakukan penyetoran modal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan Undang-Undang, dan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan.

---

ABSTRACT
Court decision that states do not have any binding legal force of a Limited Liability Company Establishment Deed made by the Notaiy to be the background of this thesis. Main problems are the legal considerations that may aifect the cancellation of an establishment deed of a Limited Liability Company by the Court, and the responsibility of the Notary when the deed of establishment is canceled by the Court. This research is based on the research literature related to the type of juridical normative research with the research type offactfinding and problem finding research which shows that cancellation of deed of establishment of Limited Liability Company can occur when the establishment is not made in line with the obligations of capital deposit as stated or govern in Articles of Association and/or the provision of the Law, and type of notaiy responsibilities regarding the cancellation of the deed of establishment of a Limited Liability Company by the court.

Abstrak :
Terdapat Akta Penegasan Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dibuat oleh Notaris sebagai penegasan pengikatan jual beli (perjanjian obligatoir) berdasarkan surat pernyataan di bawah tangan terhadap objek perjanjian yang masih terikat dengan perjanjian kredit (prinsipil) dan dibebankan dengan hak tanggungan (accessoir) sebagai hak kebendaan. Akta tersebut tidak diberitahu dan tidak memiliki persetujuan dari kreditur sebagai prosedur adanya peralihan hak, sehingga mengakibatkan batal demi hukum berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Klausul pada perjanjian kredit yang tidak terpenuhi, sehingga melanggar syarat objektif perjanjian. Selain itu, tidak terdapat itikad baik yang dilakukan oleh penjamin, dikarenakan penjamin telah menjual kembali objek perjanjian tersebut kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan wanprestasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh penggugat selaku pembeli pertama tidak diberikan oleh Pengadilan, yang seharusnya Penggugat diperhatikan hak-haknya terkait Akta dimana Penggugat telah membayar lunas kepada Tergugat. Sementara itu Notaris sebagai pembuat Akta telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini undang-undang jabatan notaris. Saran dalam tesis adalah Majelis Hakim seharusnya memperhatikan hak-hak Penggugat terkait materil dan imateriil. Selain itu perlunya sistem Teknologi integrasi terkait perjanjian kredit dimana tujuannya agar memudahkan para pihak yang mendaftarkan pengikatan jual beli melalui sistem integrasi sehingga tidak ada kepentingan yang tumpang tindih (overlapping).

---

There is a Deed of Confirmation of Transfer and Transfer of Rights made by a Notary as a confirmation of a sale and purchase agreement (obligatory agreement) based on a handwritten statement against the object of the agreement that is still bound by the credit agreement (principal) and is charged with an accessoir as a material right. The deed was not notified and did not have the approval of the creditor as a procedure for transfer of rights, resulting in legal nullification based on the decision of the West Java High Court. The clause on the credit agreement is not fulfilled, thus violating the objective terms of the agreement. In addition, there is no good faith carried out by the surety, because the guarantor has resold the object of the agreement to a third party, giving rise to default. This research method uses normative juridical research, research typology uses descriptive analytical. The results of the study concluded that the legal protection provided by the plaintiff as the first buyer was not provided by the Court, which should have paid attention to the Plaintiff's rights related to the Deed in which the Plaintiff had paid in full to the Defendant. Meanwhile, the Notary as the deed maker has complied with the statutory regulations, especially in this case the notary office law. The suggestion in the thesis is that the Panel of Judges should pay attention to the rights of the Plaintiff regarding material and immaterial. In addition, there is a need for an integrated technology system related to credit agreements where the aim is to make it easier for the parties to register sale and purchase agreements through the integration system so that there are no overlapping interests.