"
ABSTRAKPasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh 3 hal, yaitu: a kematian salah satu pihak, b perceraian, c keputusan pengadilan. Tidak seperti putusnya perkawinan karena kematian saah satu pihak dan karena keputusan pengadilan yang biasanya tidak banyak menimbulkan masalah hukum, putusnya perkawinan karena perceraian justru banyak menimbulkan masalah-masalah hukum pada masyarakat. Salah satunya ialah timbul hasrat ingin bersatu kembali dalam satu perkawinan yang sah setelah terbitnya akta cerai. Yang menjadi permasalahan pokok dalam hal ini ialah realisasi atas hasrat tersebut ialah dengan cara mengajukan pembatalan perceraian ke pengadilan mengingat bagi non Muslim tidak dikenal istilah rujuk dan bagi yang beragama Kristen tidak dikenal cerai, sementara Penjelasan Pasal 72 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2003 mengatur bahwa alasan boleh diajukannya pembatalan akta ialah karena akta cacat hukum sebab dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat data sekunder yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Kesimpulan: walaupun tidak ada istilah rujuk dan istilah cerai, namun perceraian telah dinyatakan sah sejak putusan pengadilannya didaftarkan di Kepaniteraan. Pembatalan perceraian tidak dapat diajukan dengan alasan masih saling mencintai dan sepakat untuk mengakhiri perceraian karena hal tersebut tidak termasuk dalam kriteria Penjelasan Pasal 72 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006. Hal yang dapat dilakukan seharusnya ialah melakukan perkawinan kembali sesuai dengan prosedur perkawinan yang berlaku.
ABSTRACTArticle 38 of Law no. 1 Year 1974 regulates the marriage breakup caused by 3 things, namely a death of one party, b divorce, c court decision. Unlike the breakup of marriage due to the death of one party and because the court decision which usually does not cause many legal problems, the breakup of marriage due to divorce actually raises many legal problems to the community. One of them is the desire to re unite in a legitimate marriage after the issuance of the divorce certificate. The main problem in this case is the realization of the desire is by filing the cancellation of divorce to the court considering the non Muslims are not known terms of reference and for the Christian is not known divorce, while the Elucidation of Article 72 paragraph 1 of Law no. 23 Year 2003 stipulates that the reason for the cancellation of the deed is due to the legal deed because in the process of making it based on invalid and unauthorized information. The research method that writer use in this thesis writing is normative law, that is research conducted or aimed at written regulation and other legal materials that is secondary data exist in libraries and journals of other law. Conclusion although there is no term references and divorce terms, the divorce has been declared valid since the court 39 s decision was registered in the Registrar 39 s Office. The cancellation of a divorce can not be filed on the grounds of still loving and agreeing to end the divorce because it is not included in the criteria of Elucidation of Article 72 paragraph 1 of Law no. Act No. 23 Year 2006. What can be done should be to re marry in accordance with the applicable marriage procedure."
