Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berawal dari masih kurangnya pemahaman tentang pengertian dan konsep pemberian kuasa lastgeving dan volmacht yang seringkali masih dianggap sama, oleh karena itu diperlukan pemahaman mendasar mengenai konsep pemberian kuasa lastgeving dan volmacht. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini mengenai pembatalan sepihak yang dilakukan atas akta PPJB dimana telah tercantum dalam surat kuasa yang merupakan perjanjian diantara kedua belah pihak dan telah dilakukan pemenuhan prestasi sebagian sehingga seharusnya tidak dapat dilakukan pembatalan secara sepihak. Apabila terjadi demikian maka perlindungan hukum apa yang dapat di terima oleh pemberi kuasa tersebut. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sumber data utamanya adalah data sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif dan hasil penelitian berbentuk deskriptif analisis. Konsep pemberian kuasa lastgeving berbeda dengan volmacht. Lastgeving memberikan kewajiban mewakili yang lahir dari perjanjian sedangkan volmacht memberikan kewenangan mewakili yang lahir dari tindakan hukum sepihak. Perlindungan hukum terhadap pemberi kuasa adalah dapat menuntut ganti rugi kepada penerima kuasa berdasarkan Pasal 1799 dan 1800 KUHPerdata. Seharusnya apabila telah dilakukan prestasi meskipun sebagian itu telah mengikat kedua pihak sehingga tidak boleh dilakukan pembatalan secara sepihak dan juga perlu diperhatikan pemberian kuasa yang sengaja dilakukan untuk pemindahan hak secara terselubung dilarang dengan ancaman batal demi hukum sehingga sebaiknya tidak dilakukan.

---

ABSTRACT
Starting from the lack of understanding of the meaning and concept of granting power of lastgeving and volmacht. Then there is a fundamental difference between the two, but it is often still considered the same. The next problem is the one-sided cancellation carried out by the recipient of the power of attorney to the power of attorney a foreign citizen regarding the Deed of Sale and Purchase Agreement PPJB. Therefore a basic understanding of the concept of lastgeving and volmacht authorization is needed. The unilateral cancellation made regarding the PPJB deed has been stated in the power of attorney which is an agreement between the two parties which has caused the rights and obligations for the parties so that it should not be able to be done unilaterally. If this happens, then what legal protection can be given by the power of attorney. The form of this research is normative juridical research with the main data source is secondary data. This research is qualitative in nature and the results of the study are in the form of descriptive analysis. The concept of granting lastgeving power is different from volmacht. Lastgeving provides obligations representing those born of agreements while volmacht provides authority representing those born of unilateral legal actions. Legal protection for the power of attorney is to be able to claim compensation from the power of attorney as regulated in Articles 1799 and 1800 of the Civil Code. Each party should have a good faith and fulfill what has been promised and agreed upon and it is also necessary to pay attention to the deliberate granting of power to covertly transfer the rights is prohibited with the threat of null and void so that it should not be done.

Abstrak :
Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang paling sering dilakukan oleh masyarakat dan terkait langsung dengan pemindahan hak dari pihak yang satu (penjual) ke pihak lainnya (pembeli) sehingga di dalamnya mengandung banyak permasalahan hukum yang cukup beragam. Permasalahan yang diidentifikasi adalah akibat hukum dari perjanjian pengikatan jual bell yang dibatalkan secara sepihak oleh pihak penjual dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.G/20021PN.JIfT.PST. Berta kesesuaian kaidah-kaidah hukum perjanjian dengan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian explanatoris untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dengan didukung oleh data yang sudah cukup yang terkait dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perjanjian jual bell dan hibah serta rancangan penelitian Case Study Design untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti yang didukung bahan hukum primer, skunder dan tertier. Hasil penelitian melahirkan kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. merupakan akibat langsung dari pembatalan sepihak oleh penjual atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yaitu batalnya perjanjian jual bell, kewajiban bagi penjual untuk membayar ganti kerugian senilai dan ditetapkannya serta Sita Jaminan yang telah dilaksanakan terhadap tanah yang diperkarakan adalah sah dan berharga. Hukuman bagi penjual untuk membayar ganti kerugian kepada pihak pembeli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ganti kerugian hanya diperkenankan sebatas yang ditetapkan dalam perjanjian untuk suatu perjanjian yang di dalamnya ada provisi yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

---

Selling agreement represent deed of most law because often conducted by society and direct related with conveyancing from a side which is one (seller) to other one (buyer) so that in it contain many problems of law which immeasurable enough. Problems identified in thesis are legal consequences from agreement cordage of canceled sales unilaterally by seller in Court Decision of Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Number 3211Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. and also according to contractual law method with the decision. Applicated research is bibliography method with type research explanatory to explain causality pickaback by data which have enough which related to theory punish and positive law enforcement concerning with selling agreement and donation and also device research is Case Study Design to obtain information by totally and integrated which related to case in accurate justice decision which supported by law materials primary, secondary and tretiery. Result of research bear conclusion that mentioned Court Decision of Pengadilan Negeri Jakarta Pusat representing direct effect from one side cancellation by seller to the Agreement Cordage of Sales that is its cancelation of selling agreement, obligation to seller to pay indemnation for the price of and specifying of and also Confiscate Guarantee which have been executed to litigated land as validity and worth decision. Penalization to seller to pay indemnation to buyer have pursuant to Section 1249 KUH Perdata expressing that indemnation only allowed limited to set in agreement to an agreement which in it there is provision determining the amount of indemnation to be paid by the side breaking a promise.

Abstrak :
Perkembangan teknologi yang terjadi selalu menimbulkan inovasi baru yang dapat mempermudah keberlangsungan hidup, salah satunya dengan timbulnya perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik. Namun dengan inovasi baru yang ada menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memahami serta beradaptasi dengan ketentuan yang baru, contohnya dalam hal jual beli elektronik dengan sistem pembayaran cash on delivery Permasalahannya adalah terkadang terdapat beberapa kendala dalam jual beli elektronik seperti adanya cacat atau kerusakan pada pengiriman. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut pembeli merasa dirugikan hingga melakukan pembatalan jual beli secara sepihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaan bahan bacaan serta peraturan perundang-undangan terkait dengan sifat penelitian desktriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan artikel terkait bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai syarat dan kondisi terkait jual beli elektronik dengan sistem pembayaran cash on delivery yang diatur oleh beberapa marketplace di Indonesia yaitu Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Ketentuan yang berbeda terletak pada tolok ukur dapat dibatalkannya perjanjian jual beli, yaitu Shopee melihat dari pengiriman, Bukalapak melihat dari pembayaran, Tokopedia melihat dari konfirmasi penjual, sedangkan Lazada sama seperti shopee yang melihat dari pengiriman. Persamaan dari keempat marketplace tersebut adalah apabila penyerahan barang dalam perjanjian jual beli elektronik dengan sistem pembayaran cash on delivery telah dilakukan maka kewajiban pembeli untuk membayar harga barang harus dipenuhi. Apabila terdapat ketidaksesuaian barang maka dapat dilakukan pengembalian barang setelah perjanjian jual beli terpenuhi. Sehingga, perjanjian jual beli harus selesai terlebih dahulu baru pembeli dapat mengajukan pengembalian sebagai bentuk ganti rugi. ......Technological developments that occur always give rise to new innovations that can facilitate survival, one of which is the emergence of buying and selling agreements made electronically. However, with the existing new innovations, it is difficult for people to understand and adapt to the new provisions, for example in the case of buying and selling electronically with the Cash On Delivery payment system. The problem is that sometimes there are several obstacles in buying and selling electronics such as defects or damage to the shipment. With this discrepancy, the buyer feels disadvantaged and cancels the sale and purchase unilaterally. The research method used is normative juridical research by analyzing reading materials and laws and regulations related to the nature of analytical descriptive research. Data collection uses secondary data consisting of primary legal materials, namely legislation and secondary legal materials, namely books, journals, and articles related to primary legal materials. The results of the study show that arrangements regarding terms and conditions related to electronic buying and selling with the Cash On Delivery payment system regulated by several marketplaces in Indonesia, namely Shopee, Bukalapak, Tokopedia, and Lazada have different provisions. The different provisions lie in the benchmark for canceling a sale and purchase agreement, namely Shopee looks at delivery, Bukalapak looks at payment, Tokopedia looks at seller confirmation, while Lazada is the same as Shopee looking at delivery. The similarities of the four marketplaces are that if the delivery of goods in an electronic sale and purchase agreement with the Cash On Delivery payment system has been carried out, the buyer's obligation to pay the price of the goods must be fulfilled. If there is a discrepancy in the goods, then the goods can be returned after the sale and purchase agreement is fulfilled. Thus, the sale and purchase agreement must be completed first, then the buyer can submit a return as a form of compensation.