Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekuatiran bahwa Pasal-Pasal mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) akan memberikan dominasi individualistis-liberal pada masyarakat Indonesia ditengahi oleh hadirnya Pasal 28J UUD 1945. Pasal ini memberikan landasan konstitusional untuk dapat melakukan pembatasan HAM menggunakan undang-undang berdasarkan pertimbangan HAM orang lain, moral, agama, keamanan dan ketertiban umum. Menggunakan pendekatan historis dan normatif, tulisan ini akan membahas mengenai konsep dan klausul pembatasan HAM dalam sejumlah konstitusi di Indonesia yakni; UUD 1945 (naskah asli), konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD NRI 1945 pasca amandemen. Melalui tulisan ini akan ditemukan bahwa pembatasan HAM secara tegas dan tersurat sudah dapat ditemukan sejak lahirnya Konstitusi RIS 1949 yang diserap dari Pasal pembatasan HAM dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Teks pembatasan HAM kemudian disempurnakan melalui Pasal 28J UUD 1945 pada amandemen kedua UUD NRI 1945 pada tahun 2000."

"Studi ini mengidentifikasi unmet need KB di Propinsi Maluku berdasarkan analisis Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2007. Desain studi ini adalah potong lintang. Kritera populasi studi ini adalah wanita menikah yang berusia 15-49 tahun dalam keadaan subur atau hamil, yang menginginkan penjarangana atau pembatasan kelahiran.Tujuan studi adalah untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need keluarga berencana di propinsi Maluku. Faktor yang dimaksud diantaranya adalah Umur, Pendidikan responden, pendidikan suami responden, pekerjaan responden, pekerjaan suami responden, tingkat ekonomi, wilayah tempat tinggal dan jumlah anak masih hidup.Diketahui bahwa jumlah unmet need KB di Propinsi Maluku (SDKI 2007) yang dianalisa oleh peneliti adalah sebanyak 43,26%. Ditemukan Hubungan yang bermakna pada status pendidikan responden dengan OR 2,49, status pendidikan suami responden dengan OR 2,61 dan tingkat ekonomi dengan OR 2,61 dengan unmet need Keluarga Berencana di Propinsi Maluku. Rendahnya pendidikan responden maupun suami responden dengan tingkat ekonomi miski dan sangat miskin dapat meningkatkan resiko unmet need KB di Propinsi Maluku (SDKI 2007).

---

This study indentifies unmet need of family planning in Maluku Province based on Indonesia Demographic Health Survey 2007. The design of the study is cross-sectional. The population?s criteria are married woman, age between 15?49, fecund or Pregnant, and have intention to spacing or limiting birth.

The purpose of the study is to relate unmet need of family planning with some factors in Maluku Province. The factors are age of respondent, respondent?s education, the husband education, respondent?s occupation, the husband occupation, wealth index, The place of residence and the number of living children.

The result shows about 43,26 % unmet need of family planning founded in Maluku Province (IDHS 2007). Furthermore, there are some factors significantly relating to unmet need of Family planning which are respondents education (2,49 OR), husband education (2,61 OR) and wealth index (2,61 OR). However, The lower degree of respondent and husband education and also The lower index of wealthy could raise the risk of unmet need of family planning in Maluku Province (IDHS 2007)."

"Satu dari empat orang Indonesia atau 24,1% dari populasi di Indonesia terlibat dalam perilaku tidak sehat selama lebih dari 6 jam / hari. Perilaku menetap Penyakit tidak sehat (PMTS) merupakan salah satu faktor risiko terjadinya masalah warisan kesehatan seperti kelebihan berat badan. PMTS adalah perilaku yang terjadi di saat duduk atau berbaring dan membutuhkan pengeluaran energi yang minimal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara PMTS dengan manfaatnya berat tenaga kerja di Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Cengkareng. Desain studi cross sectional ini melibatkan 78 pekerja kantor di DKPPU. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner mengenai karakteristik responden, Baecke Physical Activity Scale menilai aktivitasfisik ideal dan Survei Perilaku Menetap Dewasa untuk menilai PMTS. Uji statistik dilakukan dengan menggunakan software SPSS dan menggunakan uji chi square untuk analisis bivariat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 53,8% mengalami PMTS ringan dan 52,6% memiliki BMI abnormal. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara PMTS dan kelebihan berat badan (nilai p = 0,000). Pekerja dengan PMTS ringan memiliki 10,35 kali lebih besar memiliki BMI normal dibandingkan dengan pekerja dengan PMTS berat (OR: 10,35). Saran penelitian ini diharapkan oleh para pekerja memiliki aktivitas fisik yang seimbang, memperbaiki kebiasaan olahraga, dankurangi PMTS di waktu senggang.

---

One in four Indonesians or 24.1% of the population in Indonesia engaging in unhealthy behavior for more than 6 hours / day. Permanent behavior Unhealthy disease (PMTS) is a risk factor for inherited health problems such as being overweight. PMTS is a behavior that occurs while sitting or lying down and requires minimal energy expenditure. The purpose of this study was to determine the relationship between PMTS and the benefits of labor weight in the Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations (DKPPU), Cengkareng. This cross sectional study design involved 78 office workers in DKPPU. The questionnaire used in this study is a questionnaire regarding the characteristics of the respondent, the Baecke Physical Activity Scale assesses activity ideal physique and Adult Sedentary Behavior Survey to assess PMTS. Statistical tests were performed using SPSS software and using the chi square test for bivariate analysis. Based on the results of the study, it was found that 53.8% had mild PMTS and 52.6% had an abnormal BMI. The analysis showed that there was a relationship between PMTS and being overweight (p value = 0.000). Workers with mild PMTS had 10.35 times greater than normal BMI compared to workers with severe PMTS (OR: 10.35). This research suggestion is expected by workers to have balanced physical activity, improve exercise habits, and

reduce PMTS in spare time.

"

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel demografi, sosial.ekonomi, dan gender terhadap unmet need KB di Provinsi Aceh dengan menggunakan data SDKI 2007 khusus tmtuk Provinsi Aceh. Ditemukan bahwa dari 9,873 wanita kawin berusia 15-49 tahun, total unmet need KB di Aceb sebesar 28,9 persen, terdiri atas 14,7% unmet need pembatasan kelshiran, 8,5% unmet need penjarangan kelahiran, dan 5,7% unmet need pada wanita yang ragu­ ragu apakah ingin anak atau belum tahu kapan ingin kelahiran berikutnya Proporsi unmet need tinggi pada wanita yang berumur tua, jumlah anak lebih dari 5, berpendidikan rendah, tinggal di perdasaan, berasal dari runtahtangga pada kuintil terbawah menurut indeks kekayaan, tidak bekerja, tidak mendapat infonnasi KB, tidak mengunjungi fasilitas kesehatan dengan suami, dan suami tidak setuju KB. Tidak pemah diskusi KB Analisis multinomial logistik menunjukkan bahwa variabel umur, jumlah anak masih hidup, aktfitas seksual, infonnasi mengenai KB, persepsi suami dan diskusi dengan suami tentang KB mempengaruhi unmet need penjarangan kelahiran, pembatasan kelahiran, dan yang ragu ragu secara signifikan. Pendidikan hanya mempengaruhi unmet need penjarangan. Tinggal di desa atau kota hanya mempengaruhi unmet need penjarangan dan yang ragu-ragu. Kunjuugan ke fasilitas kesehatan mempengaruhi unmet need pembatasan dan yang ragu-ragu. Variabel yang signifikan hanya terhadap yang ragu-ragu adalah status bekerja dan pendapatan, indeks kekayaan, dan pengambil keputusan mengenai pemeriksaan kesehatan.

---

The objective of this study is to analyze demographic, social, economic, and gender variables on unmet need of Family Planning (FP) in the Aeeb Province using the 2007 IDHS for Aceh.lt is found that 28.9o/o of9,873 married women age 15-49 years; have unmet need status, consists of' 14,7% unmet need for limiting, 8,5% wunet need for spacing, and 5,7% unmet need for the women who are undecided whether want to have more children or do not know the timing of having another child. The highest proportion of unmet need can be found among women with oldest age group) with more than five childre14 with lowest education level, living in rural areas, belong to lowest wealth index, who do not work, who do not have information regarding FP) who do not visit health facilities, who do not discuss FP with their husbands and also with husbands who disagree about FP. Multinomial logistic regression results show that the variables such as age, the number of children alive, sexual activity, FP information. husbands' perception and discussion with husband about FP, are significantly related to the unmet need for limiting, spacing, and those who are undecided. Urban rural areas only affect wunet need for spacing and those who are undecided. Education level only affects unmet need for spacing. Visits to health facilities variable is significantly related to unmet need for limiting and those who are undecided. Variables that are significantly influencing only those who are undecided are working and earning status, wealth index, and the decision maker regarding health care."

"Scientific knowledge is becoming the basis for action by policy makers and bureaucratic at the cost of other knowledge systems. In this article, the authors discuss this problem and raise the issue of the more fundamental problem of local communities losing the freedom to develop their own strategies for resource management. Their argument is based upon findings from the field of agriculture. Since the Green Revolution of the 1970's, farmers have been forced to plant specific varieties of rice and use specific fertilizer and pesticides. Farmers no longer experiment with other varieties of rice, leading to degradation in biodiversity and the farmers' own local knowledge system. The problem has been somewhat alleviated by the introduction of integrated pest management, which has allowed farmers to make discoveries through observation and discussion, and to make their own decision. However, food shortages in 1997-1998 have led the government to return to programs emphasizing high production targets through a planned, top-down model for agriculture."

"Pandemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya perekonomian dan aktivitas di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Walau economic shock yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 berangsur mereda seiring stabilnya pasar keuangan domestik dan menggeliatnya beberapa sektor perekonomian. Akan tetapi mengingat sifatnya yang memukul baik sisi penawaran mau pun permintaan dari perekonomian, upaya pemulihan masih memerlukan lebih banyak waktu. Pada saat yang sama, penyebaran virus juga belum menunjukkan tanda-tanda berakhir seiring dengan masih meningkatnya tren kasus dan kematian terkonfirmasi. Di satu sisi, tuntutan untuk memulai kembali berbagai aktivitas sosial dan ekonomi semakin menguat ditandai dengan dilonggarkannya pembatasan sosial di banyak daerah. Di sisi lain, infrastruktur kesehatan publik yang ada masih belum memadai. Sehingga terdapat resiko yang tinggi untuk menggerakkan kembali berbagai roda aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Dengan berbagai keterbatasan ini, new normal menjadi satu keharusan. New normal juga merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan penguatan ekonomi asalkan diiringi penyusunan prioritas yang transparan serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang tepat."

"Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada ketentuan Pasal 37 sebagai bentuk pembatasan terhadap prosedur perubahan sedangkan menyangkut pembatasan substansi materi muatan terlihat belum diakomodasi dengan baik. Konstitusi Republik Indonesia baik dalam pelaksanaan maupun perubahannya menunjukkan diperlukannya urgensi pembatasan materi muatan. Dalam perubahan pertama hingga keempat masih belum maksimal dalam menerapkan paradigma serta hakikat dari konstitusi itu sendiri. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan perubahan yang dilakukan belum menunjukkan pelaksanaan prinsip konstituen rakyat secara konsisten yang diwarnai dengan kepentingan politik jangka pendek, perdebatan mengenai bentuk perubahan, dan kepentingan mengubah prinsip fundamental yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan perbandingan konstitusi pada beberapa negara lain diperlukan sebagai salah satu sumber referensi sehingga diperoleh pengaturan yang sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat (living constitution) sehingga perubahan materi muatan yang tidak seharusnya dapat dikurangi di masa mendatang. Pembatasan secara substantive unamendabillity expilicit dipandang efektif namun terlihat masih minim dalam penerapannya yaitu hanya terdapat dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) terhadap bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah. Lebih dari itu beberapa prinsip yang menjamin tegaknya konstitusionalisme yaitu prinsip kedaulatan rakyat, prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum harus tetap diperhatikan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

---

Amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia are based on the provisions of Article 37 as a form of procedural limitation of changes, while restrictions on the substance of the material content have not been accommodated properly. This can be seen from several provisions resulting from the amendments that have not shown the implementation of the principle of the people's constituents consistently, which are colored by short-term political interests, debates on the form of change, and interests in changing the basic principles contained in the constitution. Comparison of constitutions in several other countries is needed as a reference so that regulations are obtained that are in accordance with the values ​​that live in society (living constitution). Substantive unamendability explicit is considered effective but is still minimal in its application. Article 37 paragraph (5) is the only form of explicit substantive unamendability limitation, namely that the form of a unitary state cannot be changed. However, more than that, several principles that guarantee the upholding of constitutionalism, namely the principle of people's sovereignty, the principle of democracy and the principle of the rule of law, must still be considered in the amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia."

"Saat ini belum ada pengaturan mengenai aturan teknis perpanjangan perjanjian kerja bersama yang tidak disepakati dalam waktu dua kali perundingan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya pengaturan mengenai perjanjian kerja bersama yang deadlock antara pengusaha dan serikat pekerja. Oleh karenanya, penelitian ini mencoba untuk membahas waktu keberlakuan perjanjian kerja bersama sebelum tercapainya kesepakatan dalam perundingan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam perjanjian ini adalah bagaimana ketentuan mengenai waktu keberlakuan perjanjian kerja bersama yang sudah berlaku? bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja bersama sebelum tercapainya kesepakatan selama masa perundingan? bagaimana seharusnya pengaturan mengenai waktu keberlakuan perjanjian kerja bersama ketika belum tercapainya kesepakatan selama masa perundingan perjanjian kerja bersama baru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya pembatasan terhadap perundingan perjanjian kerja bersama yang belum selesai menyebabkan ketidakpastian hukum dan cenderung merugikan hak para pekerja. Ditemukan pula adanya praktek perpanjangan perjanjian kerja bersama hingga mencapai waktu 5 tahun karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak. Dengan begitu, di dalam penelitian ini diberikan rekomendasi pembatasan perpanjangan jangka waktu pemberlakuan perjanjian kerja bersama yang tidak disepakati adalah selama satu tahun dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka SPKD terkait dapat melakukan intervensi untuk membantu menengahi benturan kepentingan antara kedua belah pihak.

---

Currently there are no regulations regarding the technical rules for extending collective work agreements that are not agreed upon within two negotiations. This causes legal uncertainty because there is no regulation regarding deadlocked collective work agreements between employers and labor unions. Therefore, this research will try to discuss the validity period of the collective work agreement before reaching an agreement in negotiations. The formulation of the problem that will be discussed in this agreement is what are the provisions regarding the validity period of collective work agreements that are already in force? How is the collective work agreement implemented before an agreement is reached during the negotiation period? What should be the regulations regarding the time a collective work agreement comes into force when an agreement has not been reached during the negotiation period for a new collective work agreement? This research uses normative legal methods with a statutory regulation approach, a conceptual approach and a case approach. This research found that the absence of restrictions on incomplete collective labor agreement negotiations causes legal uncertainty and tends to harm workers' rights. It was also found that there was a practice of extending collective work agreements up to 5 years because there was no agreement between the parties. In this way, in this research recomendations are the limitation period of extending the implementation of a collective work agreement that is not agreed upon is one year and if an agreement is not reached, the relevant SKPD can intervene to help meditate the conflict of interest between the two parties."

"Bahan bakar minyak adalah salah satu kebutuhan kehidupan manusia modern saat ini, Meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak dan terbatasnya sumber yang selama ini telah digunakan membuat perubahan arah pengembangan kebutuhan bahan bakar minyak menuju kearah bahan bakar minyak yang dapat diperbaharui seperti biodiesel menggunakan lipid berbahan baku mikroalga. Mikroalga Chlorella vullgaris dengan Sianobakteria Spirulina Planthesiss dapat membentuk konsorsium yang memiliki hubungan simbiosis komplementer yang diharapkan dapat meningkatkan akumulasi lipid sebagai bahan biodiesel. Peningkatan akumulasi lipid dapat dilakukan dengan pembatasan nutrisi, penentuan kondisi optimum medium, dan optimasi rasio konsorsium Chlorella vullgaris dan Spirulina Planthesiss. metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan variasi pada medium, variasi pada kandungan nitrogen yang terkontrol pada medium pengembangan, dan melakukan perbandingan rasio antara Chlorella vullgaris dengan Spirulina Planthesis. Didapati pada penelitian ini, konsorsium dengan perbandingan Chlorella vullgaris:Spirulina Planthesis pada rasio 3:2 mampu menghasilkan peningkatan lipid sebesar 36% dibanding dengan chlorella murni.

---

fuel is one of the necessities of modern human life today. The limited resources condition that have been used made a change in the direction of into fuel oil towards renewable material especially lipid content in microalgae as the based material. Microalgae Chlorella vullgaris with Cyanobacteria Spirulina Planthesiss can form a consortium which has a symbiotic relationship expected to increase the accumulation of lipids as biodiesel material. Increasing lipid accumulation can be done by limiting nutrition, determining the optimum conditions for the medium, and optimizing the rasio of the consortium Chlorella vullgaris and Spirulina Planthesiss. The research method used was to use variations of the medium growth, controlled variations in nitrogen content in the development medium, and to compare the ratio between Chlorella vullgaris and Spirulina. The result of this research it is increasment from the consortium of Chlorella vullgaris:Spirulina Planthesis with the ratio of 3:2 lipid content up to 36% compared to Chlorella vullgaris."