Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bianda Nathania Putri
"Pembatasan peredaran merupakan salah satu tindakan yang diatur di dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Untuk membuktikan apakah pelaku usaha melanggar pasal tersebut dapat digunakan pendekatan Rule of Reason untuk menganalisis tindakan dan dampak yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tulisan hukum ini menganalisis terkait penggunaan Rule of Reason oleh KPPU terhadap perkara minyak goreng kemasan pada tahun 2022. PT Salim Ivomas Pratama, Tbk merupakan salah satu dari banyak pelaku usaha yang dinyatakan membatasi peredaran dengan tidak merealisasikan jumlah volume produksi minyak goreng kemasan premium yang sama dengan volume pembelian Crude Palm Oil (CPO). KPPU menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Salim Ivomas Pratama, Tbk bersama dengan pelaku usaha lain melanggar Pasal 19 huruf c dan mengakibatkan dampak negatif pada masyarakat serta terhadap persaingan usaha. Tulisan hukum ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dan menggunakan Teori Penguasaan Pasar. Menurut hasil penelitan dalam tulisan hukum ini, penggunaan Rule of Reason dan Bukti Ekonomi oleh KPPU telah tepat untuk menentukan kualifikasi pelanggaran, namun diperlukan kehati-hatian dan pendalaman ilmu mengingat ambiguitas ataupun ketidakpastian dari Bukti Ekonomi. Kemudian diketahui bahwa Peraturan Kementerian Perdagangan yang kerap berganti dalam waktu singkat mengakibatkan ketidakpastian dan kerugian kepada berbagai pihak dalam perkara minyak goreng.

Distribution restriction is one of the actions regulated in Article 19 letter c of Law Number 5 of 1999. To prove whether a business actor has violated this article, the Rule of Reason approach can be used to analyze the actions and impacts carried out by the business actor. This thesis analyzes the use of the Rule of Reason by the KPPU (Commission for the Supervision of Business Competition) regarding the case of packaged cooking oil in 2022. PT Salim Ivomas Pratama, Tbk is one of many business actors who have been found to restrict the distribution by not realizing the same volume of production of premium packaged cooking oil as the volume of Crude Palm Oil (CPO) purchases. The KPPU stated that the actions taken by PT Salim Ivomas Pratama, Tbk together with other business actors violated Article 19 letter c and had a negative impact on society and on business competition. This thesis is written using the doctrinal research method and uses the Market Power Theory. According to the results in this thesis, the use of the Rule of Reason and Economic Evidence by the KPPU has been accurate to determine the qualification of the violation, but thorough analyzes and deepening of knowledge are needed considering the ambiguity or uncertainty of Economic Evidence. Then it was known that the Regulation of the Ministry of Trade which often changed in a brief time resulted in uncertainty and losses for various parties in the cooking oil case."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Elsa Ruth Paranita
"Saat harga minyak goreng sawit melonjak sejak akhir tahun 2021 hingga kuartal I tahun 2022, pemerintah menginformasikan kepada publik bahwa kenaikan yang terjadi disebabkan oleh faktor kenaikan harga bahan baku. Namun, hal itu menimbulkan kontroversi mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Fenomena kenaikan harga yang kemudian diikuti dengan kondisi kelangkaan di masyarakat menimbulkan kecurigaan KPPU bahwa telah terjadi praktik anti persaingan. Penelitian ini membahas indikasi persaingan usaha tidak sehat dan kontribusi kebijakan pemerintah dalam peristiwa kenaikan harga. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c UU No.5 Tahun 1999 yang digunakan oleh KPPU dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, serta kontribusi dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama periode kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan wawancara dari lembaga terkait untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun hasil penelitan penulis ialah pasar minyak goreng kemasan dan curah merupakan pasar yang berbeda. Penegakan hukum dapat tetap dilanjutkan dengan 2 (dua) opsi, yakni membedakan pembuktiannya atau hanya membuktikan pelanggaran pada pasar minyak goreng kemasan karena seluruh terlapor memproduksi minyak goreng kemasan dan tidak untuk minyak goreng curah. Pasal 5 tentang penetapan harga dapat terbukti meski perjanjian secara tertulis sulit dibuktikan oleh investigator. Investigator dapat menggunakan bukti tidak langsung yang didukung dengan analisis plus factor untuk menghasilkan alat bukti petunjuk. Kemudian, unsur Pasal 19 huruf c tidak terbukti karena pembatasan peredaran minyak goreng tidak disertai dengan persyaratan untuk mendapatkan pasokan meski tindakan tersebut merugikan konsumen. Di sisi lain, kebijakan pemerintah berupa DMO, DPO, dan HET memberikan hambatan persaingan bagi pelaku usaha eksportir yang tidak memiliki sumber daya sawit sendiri serta pedagang pasar yang tidak dapat memenuhi syarat administrasi dalam mengikuti kebijakan pemerintah terkait penjualan minyak goreng.

When the price of palm cooking oil soared from the end of 2021 until the first quarter of 2022, the government informed that the increase was caused by the rise in raw material prices. However, it caused controversy considering that Indonesia is the largest palm oil producer in the world. The rising prices followed by scarcity in the community raise the KPPU's suspicion that anti-competitive practices have occurred. This study discusses indications of unfair business competition and the contribution of government policies. The goal of this study is to examine Article 5 and Article 19 letter c of Law No. 5 of 1999, which are used by the KPPU in the process of enforcing the law on business competition, as well as the contribution of government policies issued during the period of rising cooking oil prices and scarcity. This research is juridical normative and uses interviews from relevant institutions to obtain research information. The study's findings show that the packaged and bulk cooking oil market is distinct. Law enforcement can proceed with two options: distinguishing the evidence or demonstrating only the violation of the packaged cooking oil market because all of the reported parties produce packaged cooking oil but not all of them manufacture bulk cooking oil. Article 5 regarding price fixing can be proven, even though the written agreement is difficult for investigators to prove. Investigators can generate clues by using circumstantial evidence supported by plus-factor analysis. However, the element of Article 19 letter c is not proven because the restriction on the circulation of palm cooking oil is not accompanied by a requirement to obtain supplies, despite the fact that the action is detrimental to consumers. Government policies in the form of DMO, DPO, and HET, on the other hand, create competition barriers for exporters who do not have their own palm oil resources and market traders who are unable to meet administrative requirements in order to comply with government policies."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library