Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 151 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985
418 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Grace Marlyn
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis pembentukan nomina dan ajektiva baru dalam bahasa Rusia serta proses pembentukannya, yang merupakan kajian morfologi dalam studi linguistik.Penetitian dilakukan dengan menganalisis sumber data dari kumpuian sejumlah media massa yang terdapat dalam buku /novoe v russkoj leksike' slovarnye materialy -77/ kata baru dalam leksika Bahasa Rusia' ka rnus material tahun 1977. Latar belakang penulisan ini adalah meneliti pembentukan nomina dan ajektiva barn dalam Bahasa Rusia, dalam suatu kurun waktu tertentu karena adanya Konstitusi Baru yang diterbitkan oleh Pars Sentral di Soviet. Hal ini tentu Baja mempengaruhi perkembangan segala aspek kehidupan termasuk bahasa. Hasil analisis data menunjukan bahwa ada 568 nomina dan 356 ajektiva baru yang terbentuk dengan berbagai macam afiks pembentuknya Dalam pembentukan nomina dan ajektiva baru dalam bahasa Rusia, secara kuantitaus kelas kata yang paling produktif adalah nomina, yaitu sebanyak 568 kata dari 980 kata yang ada dalam sumber data.
=, 1996
S14863
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Winantuningtyas Titiswasanany
Abstrak :
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu instrumen bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Permasalahannya banyak daerah yang tidak merasa puas dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan selama ini. Daerah masih menghadapi realitas pembangunan yang tidak merata, pembangunan ekonomi yang diskriminatif dan praktek korupsi yang merajalela. Ironinya, banyak elit daerah yang melihat jalan keluarnya secara sederhana dengan menuntut kebijakan pembentukan DOB. Tuntutan masyarakat untuk membentuk DOB ini mengalir deras dan sangat sulit dibendung. Diharapkan mendekatkan locus policy formulation di pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, pelayanan publik menjadi efisien dan efektif untuk percepatan kesejahteraan rakyat dan daya saing. Hasil studi menunjukkan sejumlah DOB mengalami kegagalan, utamanya pada 4 (empat) sektor pembangunan yaitu; kesejahteraan umum, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dari sejumlah 205 DOB (1999-2008),ternyata 70% gagal. (Kemendagri, 15 Desember 2012). Salah satunya disebabkan proses formulasi kebijakan pembentukan DOB belum transparan dan akuntabel. Daerah yang belum memiliki kesiapan dan kemampuan mandiri dibentuk menjadi DOB. Pada proses ini para perumus mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik dan ekonomi. Pada tahap ini diidentifikasi berbagai problema yang terjadi, ditetapkan riil problem, memilih alternatif bagi kebijakan. Jika proses ini tidak tepat akan membawa dampak pada implementasinya. Rangkaian implikasi negatif yang timbul selama ini, menunjukkan pentingnya penelitian tentang proses formulasi kebijakan pembentukan DOB perspektif democratic governance. Penelitian ini melalui dua tahapan. (1) peneliti mendiskripsikan potret proses formulasi kebijakan DOB selama ini; Institusi dan kualitas proses. Peneliti melakukan participant observation, wawancara dengan anggota Komisi II dan pejabat pemerintahan. Descriptive research dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi pentingnya democratic governance bagi proses kebijakan pembentukan DOB.(2) membangun model proses formulasi kebijakan pembentukan DOB. Peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan mewawancara sekitar 40 (empat puluh) orang informan; melakukan Focus Group Discussion dan seminar. Untuk data sekunder dianalisis berbagai jenis referensi sebagai strategi untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang proses formulasi kebijakan pembentukan DOB dalam perspektif democratic governance. Hasil penelitian ini diharapkan obyektif, terstruktur, mendalam, faktual dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Hasil penelitian tahap pertama dan kedua disampaikan sebagai berikut: Secara praktis proses formulasi kebijakan merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses kebijakan secara keseluruhan. DPR dan Pemerintah berperan penting dalam proses ini, yang akhirnya menghasilkan kebijakan pembentukan DOB. 1) Mengenai Faktor-faktor pendorong usulan pembentukan DOB pada umumnya terkait masalah Administrasi dan Finansial, mengingat luasnya wilayah, penduduk yang menyebar, ketertinggalan pembangunan dan infrastruktur, masalah financial ini merupakan faktor yang cukup signifikan dan menentukan bagi DOB untuk survive. Umumnya daerah mengandalkan transfer dana dari pusat dan daerah merasa memiliki kekayaan alam yang cukup. Political: inisiatif usulan pembentukan DOB tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari elit yang lebih cenderung kepada tujuan bagi kepentingan politik. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan democratic governance adalah: (a) Kepentingan Eksistensi Politik di Daerah; (b) Lemahnya penegakan hukum; (c)Kontrol yang Lemah; (d) Dorongan masyarakat; (e) Peran Kepemimpinan. 3) Faktor-faktor yang mendorong penerapan Democratic Governance adalah: (a) Tujuan yang dirumuskan secara jelas; (b) Pemerintah dalam penerapan unsureunsur Democratic Governance; (c) Akses Informasi bagi Pelayanan Publik; (d) Menyediakan dialog Publik. 4) Faktor-faktor pendorong persutujuan usulan kebijakan pembentukan DOB; (a) Dorongan masyarakat dan tokoh daerah agar usulan mereka membentuk DOB diluluskan; (b) Hasil verifikasi dan klarifikasi data sudah memenuhi persyaratan; (c) Hasil penelitian Tim teknis dan evaluasi tim independen terhadap kelayakan usulan, serta rekomendasi DPOD; (d) Terdapat karakteristik masalah daerah yang harus dibantu. (e) Pada konteks yang berbeda, DPR dan Pemerintah dapat menginisiasi pembentukan DOB untuk kepentingan keamanan negara. Implkasi teoritik, Penelitian dengan tema ini masih sangat sedikit dilakukan di kalangan ilmu administrasi. Dalam konteks proses formulasi kebijakan pembentukan DOB di Indonesia yang bersifat buttom-up, di mana lingkungan kebijakannya (civil society dan market) masih lemah, faktor strong leadership harus berperan aktif membangun masyarakat, agar mampu aktif dalam penerapan democratic governance. Perlu penelitian mengenai pola penghitungan insentif dan dis-insentif bagi daerah dan DOB. Implikasi Praktis, Penelitian ini dimaksudkan agar kedepan, baik DPR maupun Pemerintah mempersiapkan institusi dan sarana publik untuk membangun masyarakat agar memahami kebijakan secara komperhensif dan sekaligus membangun mental dan kultural masyarakat. Rekomendasi penelitian ini meliputi: (a) Konsepsi model proses formulasi kebijakan pembentukan DOB disebut integrated public policy democratic governance and resource-based capacities leadership. Konsep ini mengcover berbagai problema daerah, melibatkan peran dan kontribusi multi organisasi, mengkoordinasikan seluruh sumber daya, mengintegrasikan hasil dan seluruh potensi organisasi untuk satu tujuan; (b) Menggunakan metode kolaboratif dalam prosesnya; (c) Nilai-nilai democratic governance sudah given dalam pola manajemen pemerintahan. Institusi perumus kebijakan menerapkan democratic governance melalui business processnya; (d) Diberikan insentif bagi DOB yang ingin bergabung dan dis-insentif bagi calon DOB yang tidak memenuhi persyaratan;(e) Proses formulasi kebijakan pembentukan DOB dilakukan oleh Panitia khusus DPR dan dibahas satu per-satu (RUU); (f) Sistem pengelolaan PNS terbuka secara nasional, sehingga memungkinkan kebutuhan PNSD dipenuhi dari daerah lain atau dari PNS Pusat.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
D1397
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Roy A. Aladdin
Abstrak :
Penelaahan skripsi ini beranjak dari pemikiran bahwa salah satu tujuan pembentukan Kota Administratip adalah dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan perkotaan Pemberian pelayanan perkotaan oleh Kota Administratip sangat menarik untuk ditelaah, mengingat Kota Administratip merupakan bentuk pemerintahan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelum tahun 1974. Tetapi dalam perkembangannya bentuk Pemerintahan Kota Administratip yang berasaskan Dekonsentrasi, sudah tidak sesuai lagi dalam memberikan pelayanan perkotaan Di satu sisi Kota Administratip semakin berkembang, di sisi lain pemberian pelayanan perkotaan berupa pelayanan kebersihan, pasar/perdagangan, sarana pendidikan dan kebudayaan, pemadam kebakaran, pemakaman umum, pertamanan/penghijauan, fasilitas olahraga, penerangan jalan dan telepon kepada warga kota tidak dapat dilakukan secara efektif dan masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan perkotaan tersebut tidak dapat ditangani dengan segera Hal ini terjadi karena kebijaksanaan Pemerintah Kota Administratip sangat tergantung pada keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai atasannya Hasil penelitian pada wilayah perkotaan fungsional di Kota Administratip Depok memperlihatkan bahwa ketidakefektivitasan pelayanan perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kewenangan, pegawai dan dana Saran-saran yang diajukan dari hasil penelaahan skripsi ini adalah perlu dicari ukuran efektivitas pelayanan perkotaan untuk sebuah Kota setingkat Kota Administratip, pelayanan perkotaan selayaknya lebih menitik beratkan pada wilayah perkotaan fungsional dan neningkatkan status Kota Depok menjadi Kodya Dati II atau menjadikan Kotip Depok sebagai bagian dari DKI Jakarta.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1987
S3836
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ninda Ferdawaty
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S4788
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S7685
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bintang Samudra
Abstrak :
Pada penelitian ini, pembentukan deposit dari biodiesel dengan variasi berbeda, yaitu B100, B100-NA, B100-BHT, B100-BHA, dan B100 PG dilakukan dengan metode hot room temperature test rig untuk mengetahui karakteristik dan mekanisme pembentukan deposit pada masing-masing variasi bahan bakar. Penggunan antioksidan dalam menghambat oksidasi pada biodiesel diharapkan dapat menjaga bilangan asam agar tetap rendah dan meningkatkan stabilitas oksidasi, dimana akan membantu dalam terjadinya pembentukan deposit yang berlebih didalam rang bakar. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan temperatur yang optimal agar pertumbuhan deposit dapat dikendalikan. ......In this study, forming of deposits from biodiesel with different variation, that are B100, B100-NA, B100-BHT, B100-BHA, and B100 PG will be observed with hot room temperature test rig methode to find their characteristics and growth mechanisms of deposits from every biodiesel variation. The addition of antioxidant in biodiesel to be expected for slowing the biodiesel from oxidation, so the acid number of biodiesel doesn?t increase and improve oxidation stability, and help deposit for not over growing inside of cobustion chamber. This research programe was created to finding the optimum temperatur in order to decrease of deposits in combustion chamber.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2016
S64648
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Oxford: Pergamon Press, 1980
548.5 CRY
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Amsterdam: North-Holland , 1979
548.5 CRY
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1996
S6859
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>