Hasil Pencarian

Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query

Eirenes Maria Hendra, author

Peranan notaris rups yang berkaitan dengan pemberhentian anggota dewan komisaris perseroan

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 119 mengatur mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Dalam pasal tersebut diatur bahwa perseroan dapat melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dengan memenuhi syarat yaitu Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan perseroan yang bersangkutan juga menyampaikan alasan pemberhentian tersebut. Pada...

2009

T25934

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nasution, Riswan Helmi, author

Tinjauan yuridis terhadap pemberhentian presiden serta hubungannya dengan kekuasaan dewan perwakilan rakyat dan mahkamah konstitusi

Depok: Universitas Indonesia, 2004

S25352

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pemberhentian presiden oleh MPR-RI sebagai salah satu kewenangan konstitusional yang di miliki lembaga tertinggi negara : suatu studi perbandingan antara mekanisme pemberhentian presiden republik Indonesia dengan proses

Universitas Indonesia, 2000

S25354

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Alhadid Endar Putra, author

Perlindungan hukum terhadap kepala daerah yang diputus lepas dari tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) dalam perkara pidana yang sebelumnya telah diberhentikan sementara (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1379K/Pid.Sus/2011) = Legal protection for head of local government who has been discharge of law proceedings (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) in criminal case after temporary termination (Supreme Court Case Study No.1379K/Pid.Sus/2011)

Perlindungan hukum sebaiknya dilaksanakan secara proporsional dan memiliki suatu kepastian. Perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas timbul akibat adanya pemberhentian sementara yang menghapus status dan hak sebagai kepala daerah selama proses persidangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai mekanisme pemberhentian sementara dan permasalahan hukum yang terjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S52642

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yan Andriyanto Laksmono, author

Analisis yuridis terhadap pemberhentian sementara notaris berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004 (studi kasus putusan majelis pemeriksa wilayah notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007) = Juridical analysis of temporary stoppage of notary based on regulation by Ministry of Law and Human Rights No.M.02.PR.08.10 years 2--4 : case study putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007

Akta Notaris sebagai otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Merupakan kewajiban bagi Notaris untuk membacakan dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi.Akan tetapi, dalam kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21776

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Catur Alfath Satriya, author

Peran dewan perwakilan daerah dalam proses pemberhentian presiden di Indonesia = Role of regional representatives council in the presidential impeachment process in Indonesia

ABSTRAK
Sebagai kamar kedua, DPD seharusnya memiliki peran yang fundamental dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Lahir dari semangat reformasi, DPD seharusnya mampu menyuarakan aspirasi daerah di tingakt pusat. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan desain kelembagaan DPD di dalam UUD 1945 yang tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini terlihat...

2016

S65486

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Khairul, author

Tinjauan yuridis mengenai mekanisme impeachment Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia menurut prinsip negara hukum = Judicial review of impeachment mechanism of the President and or Vice President in Indonesia according by the rule of law

Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan terkait ketentuan tersebut, tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang juga sekaligus menegaskan bahwa Negara Indonesia bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (machtstaat). Namun, kekuatan hukum tersebut masih saja diabaikan oleh kekuatan politik yang justru merupakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35423

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Y. W. Sunindhia, author

Masalah PHK dan pemogokan

Jakarta: Bina Aksara, 1988

331.8 SUN m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah

Jakarta: Eko Jaya, 2005

352 PER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sianipar, Daniel Estefan Parmonang, author

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diperiksa Tidak Sesuai Prosedur Pemeriksaan Oleh Majelis Pengawas (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT = Legal Protection Against Notaries Who Are Examined Not In Accordance With Examination Procedures By The Supervisory Council (Analysis of State Administrative Court Decisions Number 235/G/2019/PTUN.JKT

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang secara hukum. Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik juga merupakan warga negara yang mendapat perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Tetapi apabila notaris mendapatkan laporan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian