Ditemukan 356 dokumen yang sesuai dengan query
Beti Sakawati Apriani, author
RINGKASAN
Proses globalisasi yang terjadi di segala bidang terutama dalam bidang ekonomi dan telekomunikasi, mendorong negara-negara maju untuk lebih memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh negara berkembang. Relokasi industri negara maju ke negara berkembang terus berlangsung dan semakin gencar agar hasil produk mempunyai harga yang cukup bersaing.
Pertumbuhan ekonomi dan industri yang...
1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yuliandri Heru Kusuma Putra, author
Tesis ini membahas tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR- 0001 dan IFR-0002 yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu surat berharga negara, Surat Berharga Syariah Negara merupakan satu-satunya yang menggunakan prinsip syariah dalam penerbitannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25894
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Yuliandri Heru Kusuma Putra, author
Tesis ini membahas tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002 yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu surat berharga negara, Surat Berharga Syariah Negara merupakan satu-satunya yang menggunakan prinsip syariah dalam penerbitannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapangan.
Hasil penelitan persoalan-persoalan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37403
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Tobing, Bonar Lumban, author
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2004
S24642
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Cornel Rosendoyo Asih, author
Skripsi ini, Penulis melakukan analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari pembiayaan sindikasi helikopter yang dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga pembiayaan syariah, antara lain pembentukan sindikasi mempengaruhi terlaksananya pembiayaan sindikasi, pertanggungjawaban atas terhambatnya pembiayaan sindikasi terhadap peran lead bank dalam membentuk sindikasi, dan perbedaan pengaturan hukum atas bank syariah dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24814
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Herlambang Ramadhan, author
ABSTRAK
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat perusahaan pembiayaan harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK. Sedangkan sebelum pembentukan OJK, peraturan bagi perusahaan pembiayaan tidaklah terlalu lengkap. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana penyelenggaraan kegiatan perusahaan pembiayaan setelah dibentuknya OJK dan bagaimana peran notaris dalam kaitannya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T51753
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Musthofa Faruq, author
Kemajuan teknologi telah memberikan dampak pada banyak sektor, salah satunya pada industri keuangan, instrumen pendanaan yang berbasis teknologi menjadi alternatif penyaluran dana dan akses kepada pembiayaan selain melalui perbankan. Peer to Peer Lending (P2PL) merupakan salah satu platform industri keuangan berbasis Financial Technology (fintech) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Elvy Komariah, author
Pembiayaan murabahah merupakan model investasi yang bebas risiko (dianggap tidak memiliki risiko untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet), namun kenyataannya pembiayaan murabahah di Bank QTA Unit Usaha Syariah banyak yang memiliki risikc untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet dan jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga semakin memperbesar potensi kerugian yang ada....
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T32389
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Faiq Fahmi Bahwal, author
ABSTRACT
Dalam membangun infrastruktur, pemerintah belum bisa banyak mengalokasikan pembangunan infrastruktur karena keterbatasan anggaran negara. Pemerintah hanya mampu membiayai sebesar 41,3 saja dari kebutuhan biaya pembangunan periode 2015-2019 di seluruh Indonesia Bappenas 2016b. Oleh karena itu, dalam membiayai pembangunan infrastruktur dibutuhkan skema pembiayaan lain diluar APBN dan APBD yang dapat memenuhi...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library