Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan syariah selama ini belum memiliki acuan untuk menentukan tarif sewa dalam pembiayaan perumahan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), sehingga suku bunga konvensional masih dijadikan acuan. Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif penetapan tarif sewa pada pembiayaan perumahan dengan menggunakan Indeks Tarif Sewa (RRI). Tarif sewa diperoleh dengan mensimulasikan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Sewa & Kontrak di beberapa kota di Indonesia. Tarif sewa yang diperoleh dari simulasi RRI di 3 kota menunjukkan hasil lebih murah dan menghasilkan tarif sewa yang berbeda antar wilayah serta cenderung stabil pada periode pembiayaan jangka panjang sehingga dapat dikatakan lebih menggambarkan kondisi riil pasar dibandingkan suku bunga KPR dan tarif sewa yang berlaku pada MMQ eksisting yang cenderung bertambah mahal setiap periode evaluasi dan tarifnya sama pada lokasi yang berbeda.......So far, Islamic banking does not have a reference to determine rental rates in housing finance with a Musharakah Mutanaqisah (MMQ) contract, so conventional interest rates are still used as a reference. This study aims to provide an alternative reference for setting rental rates on housing finance using the Rental Rate Index (RRI). Rental rates are obtained by simulating Residential Property Price Index and Consumer Price Index-Rent & Contract in several cities, at several terms and different types of houses. Rental rates obtained from RRI simulations in 3 cities is cheaper and produce different rental rates between regions and more stable in the long-term financing period compared to mortgage interest rates and rental rates that apply to existing MMQs which tend to get more expensive every evaluation period with the same rates at different locations."

"Sejak tahun 1974 Bank "B" mendapat tugas dari pemerintah Untuk menyediakan dana guna pembiayaan pembangunan perumahan di Indonesia. Dalam menjalankap. tugas tersebut Bank "B" mengeluarkan produk Kredit Pemilikan Rumah ( KPR) yang umumnya diperuntukkan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Melalui . KPR ini Bank "B" berkembang dan mela ksanakan tugas /misinya dengan baik. Target pada setiap Pelita dapat dipenuhi, dan sampai dengan tahun 1991 telah dapat dibiayai pembangunan rumah sebanyak ± 700.000 unit melalui KPR Bank "B". Dalam tahun-tahun terakhir ini terjadi perubahan ligkungan, terutama pada lingkungan perbankan & sektor perumanan, yang cukup mempengaruhi perkembangan kredit perumahan Bank: "B". Perubahan yang paling penting untuk di antisipasi adalah :- Menurun dan semakin sulit nya dana murah dari pemerintah untuk Bank "B". - Meningkatnya persaingan peroankan tidak hanya dalam pengumpulan dana, tetapi juga dalam hal pemberian kredit pe rumahan. - Naiknya harga bahan-bahan. bangunan yang meningkatkan harga rumah , sementara itu daya beli masyarakat berkurang. Selama ini dana dari pemerintah merupakan sumber kekuatan Bank "B" dalam menjalankan tugas/misinya untuk merealisir kredit-kredit perumahan. Dana: yang berupa Kredit Likwiditas Bank Indonesia (KLBI), Penyertaan Modal Pemerintah" (PMP), dan Dana Pinjaman dari Departemen Keuangan tersebut secara total memberikan kontribusi yang terbesar diantara seluruh komponen sumber dana Bank "B". Melalui dana-dana pemerintah ini, Bank "B" mampu memberikan KPR dengan tingkat bunga rendah sehingga daya saingnya cukup kuat. Tingkat bunga KPR yang rendah inipun merupakan alat subsidi pemerintah untuk golongan kurang mampu."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses Implementasi Program FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan konsep Implementasi Kebijakan serta menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Bogor. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan yang tinggi berkaitan erat dengan hunian tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2019, terjadi pengurangan kuota FLPP serta penyediaan rumah bersubsidi sehingga menyebabkan calon penerima Program FLPP kesulitan mendapatkan kepastian untuk dapat menempati hunian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Wawancara mendalam secara individual dilaksanakan terhadap 10 Informan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program FLPP untuk MBR di Kabupaten Bogor belum berjalan dengan baik, karena hingga saat ini program FLPP belum berjalan secara sistematis sebab belum memiliki perencanaan kinerja pengembangan program yang menjadi tolak ukur pencapaian, serta masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program FLPP untuk MBR. Penelitian ini menemukan faktor yang mempengaruhi kendala Implementasi Program karena belum seragamnya pemahaman para aktor implementasi mengenai kebijakan yang diampu; Minimnya ketersediaan sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, dan keuangan; Rendahnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar aktor serta terdapat ketidaktepatan sasaran kepada MBR pada Implementasi Program FLPP. Kehadiran suatu sistem baru di PPDPP dinilai dapat membantu proses percepatan alur pemilikan hunian dan memonitor pelaksanaan program untuk mengurangi terjadinya kecurangan oleh beberapa pihak. ......The research objective was to describe the implementation process of the FLPP Program for Low Income Communities (MBR) using the concept of Policy Implementation and to describe the factors that influence the implementation of the policy in Bogor Regency. Increased population growth and high poverty rates are closely related to community housing in Bogor Regency. In mid-2019, there was a reduction in the FLPP quota as well as the provision of subsidized housing, causing potential recipients of the FLPP Program to have difficulty obtaining certainty to occupy a residence. This study used a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Individual in-depth interviews were conducted with 10 informants. The results showed that the implementation of the FLPP Program for MBR in Bogor Regency has not been going well, because until now the FLPP program has not run systematically because it does not have a program development performance plan that is a benchmark for achievement, and there are still inaccuracies in the targeting of FLPP program beneficiaries for MBR. This study found the factors that influence the program implementation constraints due to the lack of uniform understanding of the implementing actors regarding the policies being handled; Lack of availability of human resources, authority, facilities and finance; The low division of duties and responsibilities among actors and there is a lack of targeting to MBR in the implementation of the FLPP program. The presence of a new system in PPDPP is considered to be able to help the process of accelerating the flow of residential ownership and monitoring program implementation to reduce the occurrence of fraud by several parties."

"Tesis ini mengevaluasi suatu program bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat. Evaluasi difokuskan pada pelaksanaan program FLPP tahun 2013 di Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif sedangkan model evaluasi yang digunakan adalah model CIPP Context, Input, Process, Product . Dari hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan hasil pelaksanaan program FLPP di Kabupaten Karawang tahun 2013 berjalan cukup baik namun belum optimal dikarenakan masih terdapat kendala-kendala dari sisi stakeholder yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan program FLPP di tahun-tahun berikutnya.

---

This thesis evaluates the housing finance program for low income people MBR called Housing Finance Liquidity Facility FLPP which conducted by the Government through the Ministry of Housing. The evaluation focused on the implementation of the FLPP program in 2013 at Karawang Regency. The approach used in this study is descriptive qualitative analytical while the evaluation model used CIPP model Context, Input, Process, Product . From the overall evaluation results showed that FLPP program in Karawang Regency in 2013 went good enough but not optimal because there are still constraints of the stakeholders that need follow up to repair FLPP program in subsequent years."

"Kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan rasio kepemilikan rumah bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilaksanakan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak tahun 2010. Dalam keberjalanan programnya, ditemukan bahwa, 55,4% unit rumah bersubsidi yang dibangun tidak memenuhi standar minimum konstruksi dan persyaratan infrastruktur seperti yang diatur dalam peraturan subsidi KPR. Penelitian ini fokus untuk melihat  dampak dari pembangunan rumah subsidi FLPP terhadap kesehatan, selain dilihat dari tampilan fisik konstruksi bangunan rumah. Dengan menggunakan metode regresi data panel, penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak bantuan pemerintah dalam pembelian rumah subsidi dari program FLPP terhadap aspek kesehatan masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program FLPP mempengaruhi tingkat kelayakhunian rumah pada suatu Kabupaten/Kota dan program FLPP juga memiliki hubungan yang negatif dengan aspek kesehatan masyarakat pada kelompok MBR. Dengan demikian, intervensi Pemerintah pada sektor perumahan dengan program rumah subsidi FLPP terbukti berhubungan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.......The Indonesia Government's policy to boost house ownership for low-income households through the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) program has started since 2010. During the implementation, it was found that more than half of subsidized housing units did not meet the minimum construction standard and were not equipped with adequate infrastructure as required in mortgage subsidy regulation. In the other hand, a house is considered as an adequate housing if it is able to provide protection to its occupants from any health and safety threats. Therefore, this study aims to investigate the relationship between FLPP and health quality beyond physical appearance. Estimates in this study resulted that FLPP Program contributed to livable housing ratio in City/Regency level and also has a negative relation with the illness ratio in City/Regency level. This research results shows that FLPP Program has influenced the livable housing and the quality of health."

"Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk pelaksanaan program perumahan terjangkau. Meskipun program-program perumahan terjangkau marak diadakan di berbagai negara, terdapat beragam permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Di Indonesia sendiri, pembiayaan perumahan terjangkau dengan berbagai program bantuan pembiayaan yang ada tergolong belum terjangkau, terutama bagi MBR. Makalah ini menganalisis faktor-faktor utama penyelenggaraan perumahan guna merancang Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Program Perumahan Terjangkau sebagai upaya untuk meningkatkan penyediaan perumahan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi MBR. Pada makalah ini, faktor-faktor utama penyelenggaraan perumahan dianalisis menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk menentukan hubungan timbal balik antara faktor-faktor tersebut. Hasil analisis tersebut pun menjadi masukan terhadap Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Program Perumahan Terjangkau untuk meningkatkan penyediaan perumahan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi MBR yang dirancang menggunakan pendekatan Manajemen Pemangku Kepentingan.......Every country has a responsibility to meet the need for quality housing for low-income earners by implementing affordable housing programs. Although affordable housing programs are widely implemented in various countries, there are various problems faced within the implementation. In Indonesia, affordable housing finance with various existing financing assistance programs is classified as unaffordable, especially for low-income earners. This paper analyzes the main factors that are most influential towards affordable housing program problems in order to design an Affordable Housing Program Stakeholder Engagement Plan as an effort to improve housing provision and accessibility of housing finance for low-income earners. In this paper, the main factors of housing management are analyzed using Interpretive Structural Modeling (ISM) to determine the interrelationships between these factors. The results of the analysis also become input for the Stakeholder Engagement Plan for the Affordable Housing Program to improve housing provision and the accessibility of housing finance for low-income households, which is designed using a Stakeholder Management approach."

"Pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah dengan menggunakan akad murabahah berdampak pada angsuran yang tidak dapat berubah selama jangka waktu pembiayaan berpotensi terjadi kesenjangan jika dibandingkan dengan harga rumah yang cenderung selalu meningkat yang merupakan volatilitas komoditas harga rumah sepanjang periode pembiayaan. Berbeda dengan kredit perumahan di bank konvensional yang menggunakan suku bunga floating (mengambang) sebagai dasar untuk menetapkan besarnya angsuran sehingga besarnya angsuran setiap bulan akan berbeda tergantung pada suku bunga pada bulan saat pembayaran dilakukan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah pola pembiayaan perumahan murabahah atau kredit perumahan konvensional bisa mengatasi volatilitas harga rumah setelah jatuh tempo pembiayaan. Data yang digunakan adalah data angsuran pembiayaan perumahan murabahah di Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah serta angsuran kredit perumahan konvensional berdasarkan bunga kredit konsumtif pada Bank Swasta Nasional. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pembiayaan perumahan murabahah di bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah maupun kredit perumuhan konvensional mengalami capital loss yang disebabkan oleh karena adanya volatilitas harga rumah di mana nilai pasar rumah setelah pembiayaan jatuh tempo lebih tinggi dari nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah maupun kredit konvensional. ......Home ownership financing in Islamic banks using the murabaha contract affects the installment that can not be changed during the term of the financing could potentially be a gap when compared with home prices tend to increase the volatility of commodity prices which is home throughout the period of financing. In contrast to conventional housing loans in banks that use a floating interest rate as the basis for establishing the amount of the installment so that the installment amount each month will vary depending on interest rates in the time payment is made. The purpose of this study was to determine whether the pattern of housing financing murabaha or conventional mortgages can overcome the volatility of house prices after the maturity of the financing. The data used is the housing finance murabaha installment in Bank Syariah Mandiri and Bank BRISyariah and conventional housing loan installment consumer loan interest is based on the National Private Bank. The study says that housing finance murabaha at bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah and conventional mortgages experienced a capital loss caused due to the volatility of house prices where the market value of the home after the maturity of the financing is higher than the value of the house based on murabaha financing and conventional loans."

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi dari implementasi kebijakan subsidi perumahan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang diberikan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengatasi ketimpangan antara supply dan demand perumahan serta rendahnya keterjangkauan MBR dalam membangun dan membeli rumah. Tesis ini juga melihat pengaruh kebijakan FLPP terhadap tingkat Non-Performing Loans (NPL) PT Bank Tabungan Negara (Persero). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualtitatif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dan metode in-depth interview, serta analisis kuantitatif dengan regresi data panel. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan FLPP telah berjalan dengan baik pada tahun 2015 dan aman untuk dijalankan oleh industri perbankan karena tidak menyebabkan tingkat NPL yang merupakan salah satu indikator kesehatan bank meningkat.......The imbalance between supply and demand of housing during the last decade and low affordability of Low-Income People to build and purchase a house becomes an essential economic issue in the perspective of Public Policy. Based on this issue, this thesis discuss about the evaluation of subsidized housing implementation, named Mortgage Liquidity Facilities in Housing Finance that prompted by Ministry of Public Work and Housing. This thesis also digs deep intothe impact of the aforementioned policy towards Non-Performing Loans ratio at PT Bank Tabungan Negara (Persero). This study employed William N. Dunns theory of evaluating public policy and in-depth interview as its qualitative method, also using panel data regression analysis as quantitative method. The research found that the implementation of FLPP policy has been going well in 2015 and this policy tends to reduce the level of Non-Performing Loans Bank BTN. It means that FLPP policy is safe for banking industry since it did not enhanced NPL level which indicates bank healthiness."