Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan penyebaran HIV/AIDS semakin memprihatinkan dan dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Upaya penanggulangannya melalui Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS sering mendapatkan penolakan dari masyarakat luas mengingat karaktreristik cara penularannya. Fokus Evaluasi Proses Pembuatan Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah faktor pihak atau aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, faktor interaksi diantara pihak atau aktor tersebut, dan sumber atau dukungan dana penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut dalam rangka pemahaman mengenai pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, digunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan langkah-langkah penelitian kuantitatif. Faktor Pihak atau aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dilihat dari keterlibatan dalam upaya penanggulangan dan khususnya keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Masih banyak pihak atau aktor penting yang tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dibuat tidak mengakomodasi kepentingan yang seluas mungkin mewakili kelompok-kelompok yang terlibat. Interaksi diantara pihak atau aktor berjalan dengan baik bahkan karena adanya kedekatan hubungan diantara para pihak atau aktor tersebut sering kali pertemuan atau rapat diadakan secara informal. Secara teknis dalam pertemuan atau rapat pembuatan kebijakan publik, Komisi Penanggulangan AIDS, Departemen Kesehatan dan UNAIDS, lebih mendominasi jalannya berbagai pertemuan dan rapat. Dan dilihat dari nilai-nilai kepentingan yang diakomodasi dalam kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, nilai-nilai kesehatan masyarakat dirasakan dominan.Besarnya keterlibatan dan pengaruh akademisi serta praktisi dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dan lemahnya keterlibatan masyarakat secara luas menjadikan model pembuatan kebijakannya adalah model rasional komprehensif, karena selain dibuat para ahli dengan sedikit kepentingan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia merupakan kebijakan terobosan. Faktor sumber atau dukungan dana memperlihatkan bahwa dana penanggulangan didominasi bantuan luar negeri yang penggunaannya secara prosedural harus melalui bimbingan teknis lembaga internasional. Dominasi pembiayaan yang berasal dari luar negeri tidak baik bagi upaya penanggulangan dari segi kontinuitas dan a\terakomodasinya kepentingan-kepentingan dalam negeri. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) harus membuka akses seluas mungkin dalam perlibatan pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu KPA juga harus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjaring dana dalam negeri. Pada akhirnya komitmen pemimpin merupakan hal penting untuk mengawali kondisi yang baik dalam proses pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

---

The HIV and AIDS epidemic spread out rapidly and threatening the development in Indonesia. The alleviation program through HIV and AIDS policy oftenly gets denial from the people, it is happen because of the HIV transmission of this disease. Focus of the HIV and AIDS Policy Making Process in Indonesia are actors or stakeholders factors involved in the policy making process in Indonesia, interaction factor of the stakeholders, and financial support for the program. The Descriptive Research with qualitative approach and quantitative research is chosen to explain the policy making process factors. Actors or stakeholders factor involved in the policy making process can be assessed by the involvement in the prevention program and policy making. Many parties or actors were not involved in the policy making process, therefore the policy could not accommodate all people interests. Interaction of parties or actors run very smooth because they are having close relations and oftenly share ideas on the formal and informal meetings. National AIDS Commission, Ministry of Health and UNAIDS technically dominating the meetings among stakeholders. When we overview the values accommodated on the HIV and AIDS policy, the most accommodated value is health value. The dominate of experts in the HIV and AIDS policy turn the policy into rational comprehensive model, because it is made by expert who has low interest in the HIV and AIDS policy and it is also called cross cut policy. Resource factor or financial support shows that fund for HIV and AIDS is dominated by international funding, where the management should follow the international agencies regulations. International fund domination make uncontinuity program and low local value interest. The National AIDS Commission (NAC) should be scaling up access in policy making process. Besides that, NAC should be able to increase capacity in international resource mobilization. In the end, leadership commitment is an important thing to start good climate in HIV and AIDS policy making process.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang politik kebijakan privatisasi PT Indosat 2002-2003. Kebijakan privatisasi ini dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, melalui Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Proses privatisasi ini tidak berjalan dengan baik, karena privatisasi ini lebih diwarnai dengan nuansa politis ketimbang ekonomis. Nuansa politis tersebut dapat dilihat dari harga jual Indosat sebesar Rp 12.950 per lembar dianggap tidak layak untuk dijual. Mengingat Indosat adalah salah satu BUMN yang memiliki keuntungan bagi negara melalui satelit palapanya. Selain itu, proses privatisasi yang dilakukan disaat kondisi ekonomi Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Alasan penjualan Indosat untuk menutupi defisit APBN dianggap tidak tepat. Hadirnya IMF dalam pelaksanaan privatisasi di Indonesia juga turut menimbulkan kesan politis. Sehingga kebijakan privatisasi ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Adapun kelompok yang menolak dilakukannya privatisasi Indosat yaitu Amien Rais (Ketua MPR RI dan Ketua PAN), Alvin Lee (Anggota DPR Komisi VI), Ichsanuddin Noorsy (Golkar), Didik J Rachbini (PAN), Rizal Ramli (Mantan Menteri Perekonomian), dan Marwan Batubara ( Ketua Sarikat Pekerja Indosat). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, majalah, koran, internet, sedangkan data sekunder berasal dari hasil wawancara. Dengan menggunakan teori pembuatan kebijakan ekonomi politik di Indonesia dari Bromley, dan Richard Robison. Sedangkan konsep privatisasi menggunakan teori Robert Nozick. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan ekonomi di Indonesia pasca Orba lebih bersifat plural. Selain aktor domestik yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, ada juga aktor diluar negara yang memiliki peran penting, yakni IMF. Selain itu, kebijakan privatisasi ini menjadi lahan tarik menarik kepentingan antar aktor-aktor politik. ......This thesis discusses about the political policy of privatization PT Indosat 2002-2003. Privatization policy is made in the reign of Megawati Soekarno Putri, through the Minister of SOEs Laksamana Sukardi. The process of privatization is not going along smoothly, because the privatization is more tinged with political atmosphere than economic. Political atmosphere can be seen from Indosat selling price of Rp 12,950 per thread was deemed unfit for sale. That Indosat is one of the BUMN has given benefit to this country with satellite palapa. In addition, the process of privatization is when the Indonesian economy was hit by the economic crisis is considered wrong. The reasons that Indosat sales to cover the budget deficit is not considered appropriate. The presence of the IMF in the implementation of privatization in Indonesia also contributed political impression. So that theprivatization policygetthedefencefromvarious circles of societyin Indonesia.As forthose who opposed theprivatizationof Indosatare AmienRais(Chairman of the Constitutional Committeeand Chairman of thePAN), Alvin Lee (Members of the House of Representatives Commission VI), Ichsanuddi nNoorsy (Golkar), Didik J Rachbini (PAN), Rizal Ramli (Former Minister of Economy), and Marwan Batubara (Chairman of the Workers Indosat). This research use the method qualitative. While the technique of data collection use secondary data and primary data. Secondary data from books, journals, magazines, newspapers, internet, while secondary data derived from interviews. By using the theory of economic policy-making politics in Indonesia from Bromley, and Richard Robison. While the concept of privatization using the theory of Robert Nozick. The results show that economic policy-making in post-New Order Indonesia more plural. In addition to domestic actors influential in policy-making, there is also an actor outside the country that has an important role, IMF. In addition, the privatization policy has become attractive field of interests among political actors.

Abstrak :
Kampanye Closing The Gap (CTG) yang dilaksanakan melalui kebijakan National Indigenous Reform Agreement (NIRA) dipandang publik gagal mencapai tujuannya menutup kesenjangan Aborigin. Skripsi ini berfokus pada proses pembuatan kebijakan National Agreement on Closing The Gap (NACTG) yang menggantikan kebijakan NIRA untuk menggambarkan proses dan peran dinamika aktor politik dalam pembuatan kebijakan tersebut di bidang kesehatan. Teori yang digunakan adalah teori Policy Cycle yang dikembangkan oleh Michael Howlett, di mana terdapat 5 tahapan siklus pembuatan kebijakan yang terdiri dari agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, dan policy evaluation. Penelitian ini menggunakan 2 dari 5 tahap tersebut, yakni agenda-setting dan policy formulation. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan kajian dokumen resmi. Skripsi ini menemukan bahwa isu yang mendorong urgensi kebijakan NACTG adalah rendahnya keterlibatan masyarakat Aborigin dalam kebijakan NIRA yang disampaikan oleh masyarakat Aborigin dalam Redfern Statement, peristiwa ini menjadi titik awal tahap agenda-setting kebijakan NACTG. Pada tahap policy formulation, masyarakat Aborigin selalu terlibat dalam pembuatan kebijakan NACTG sehingga berperan besar dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Dalam Parlemen, kubu Koalisi pemerintah dan Oposisi memiliki pendekatan yang berbeda dalam arah kebijakan yang diinginkan. Kubu Oposisi ingin menjadikan Aborigin sebagai Legislator kebijakannya sendiri dan memberikan penambahan dana kesehatan guna mendorong kualitas kesehatan Aborigin, sementara itu kubu Koalisi memilih menjadikan Aborigin sebagai konsultan dalam NACTG dan memilih memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat Aborigin dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan agar lebih tepat sasaran serta efektif. ...... The Closing The Gap (CTG) campaign that was implemented through the National Indigenous Reform Agreement (NIRA) policy is seen by the public as failing to achieve it’s goal of closing the Aboriginal gap. This thesis focuses on the policy-making process of the National Agreement on Closing The Gap (NACTG) which replaces the NIRA policy to describe the process and role of political actors in the policy-making of NACTG in the health sector. The theory used is the Policy Cycle theory developed by Michael Howlett, in which there are 5 stages of the policy-making cycle consisting of agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, and policy evaluation. This Thesis uses 2 of those 5 stages, namely agenda-setting and policy formulation. The research method used is qualitative with literature study techniques and official document studies. This thesis finds that the issue that drives the urgency of the NACTG policy is the low involvement of the Aboriginal community in the NIRA policy presented by the Aboriginal community in the Redfern Statement, this incident became the starting point for the agenda-setting stage of the NACTG policy. At the policy formulation stage, Aboriginal people are always involved in every step of the making of NACTG policy so that they play a major role in determining the direction of the policy. In Parliament, the government's Coalition and the Opposition have different approaches to the desired direction of NACTG policy. The Opposition wanted to make Aborigines as legislators for their own policy and provide additional health funds to promote the quality of Aboriginal health, while the Coalition chooses to make Aborigines as a consultant in NACTG and chooses to give Aboriginal people a greater role in the implementation of health programs to create policies that are effective and actually beneficial for Aborigines.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen ke dunia untuk melawan perubahan iklim dengan berkomitmen untuk memotong emisi karbon sebanyak 23 persen di tahun 2023. Namun, komitmen ini tidak selalu sejalan dengan kebijakan nasional sektoral. Di tahun 2017, Kementerian ESDM mencabut insentif untuk proyek panel surya yang berpotensi untuk mereduksi emisi karbon dari sector energy. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana di rejim internasional yang kompleks dan kurang mengikat seperti perubahan iklim, inkonsistensi antara kebijakan luar negeri dan dalam negeri bisa terjadi. Tulisan ini ditutup dengan saran kepada pembuat kebijakan untuk lebih focus kepada interkoneksi antar kebijakan selain focus pada factor politik dan institusional yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Abstrak :
Keamanan pangan merupakan salah satu isu internasional. Bahaya penggunaan antibiotik pada budidaya hewan menjadi salah satu penyumbang timbulnya resistensi pada manusia. DiIndonesia, lazim digunakan antibiotik sebagai growth promotor pada budidaya hewan.Larangan penggunaan hormon dan antibiotik imbuhan pakan tertulis dalam Undang-UndangNo. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian diperjelasdengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan. Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan larangan penggunaan hormon dan antibiotik imbuhan pakan, khususnya faktor kesehatan, hukum, politik, dan ekonomi. Penelitian menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan faktor politik, hukum dankesehatan.

---

Food safety is an international issue. Using antibiotic in poultry production is dangerous and it could be caused of antibiotic antimicrobial resistance for human. In Indonesia, poultries using antibiotic as growth promoter AGP. The prohibition of hormones andantibiotics as feed additive using written in Act 18 of 2009 on Livestock and Animal Health, which is then clarified by the Regulation of the Minister of Agriculture No.14 Permentan PK.350 5 2017 on Classification of Animal Drugs. This thesis discusses the factors that influence the making policy of prohibiting the use ofhormones and antibiotics as feed additive, especially health, legal, politic, and economicfactors.This is a descriptive study by qualitative approach. The data were collected by of in depthinterview and literature review. The result is the economy factor is more influence thanpolitic, legal and health`s factor.