Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query
Anita Patresya, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis perubahan bentuk Badan Usaha
Milik Negara Persero yaitu PT Asuransi Kesehatan menjadi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan tanpa dilakukannya proses likuidasi. Diawali dengan
pembahasan proses pembubaran Badan Usaha Milik Negara Persero yang tunduk
pada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu
diwajibkan adanya likuidasi kemudian...
2013
S47193
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Misriyah, author
Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat memiliki harta benda selayaknya manusia. PerseroanĀ mempunyai jangka waktu pendirian, apabila jangka waktu telah habis dapat diperpanjang atau dibubarkan. Pada saat UUPT diterbitkan baik pada tahun 1995 maupun tahun 2007, semua perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Bila jangka...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Meriska Nofianti, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatas dengan cara
Penetapan Pengadilan Negeri, yang mengangkat contoh kasus pembubaran PT.
Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing. Pembubaran ini terjadi akibat
perbedaan pendapat antara pemegang saham secara terus menerus sehingga
membuat PT. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing tidak dapat
menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007
tentang...
2012
T31020
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Yousfrita, author
Pemilihan judul ini untuk memperoleh gambaran dari permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan pembubaran perseroan dan likuidasi, yang dibatasi yaitu pembubaran perseroan dan likuidasi yang dilakukan atas inisiatif perseroan sendiri. Bahwa pembubaran perseroan dan likuidasi diatur dalam Undang Undang Nomor I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
T18972
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
M. Najib Ibrahim, author
Tesis ini membahas tentang pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan negara bagi hak asasi warga negara. Wacana pembubaran organisasi masyarakat ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai macam aksi kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Sejauh ini, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur melalui...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28610
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Erlanda Juliansyah Putra, author
[ABSTRAK
Didalam penelitian ini peniliti memberikan gagasan mengenai pembubaran partai
politik korup melalui celah hukum pembubaran partai politik di indonesia dengan
memberikan tafsir terhadap makna hukum positif yang mengatur tentang pembubaran
partai politik, salah satunya yaitu adanya nomenklatur yang disebutkan didalam Pasal 2
huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Beracara Pembubaran...
2015
T43076
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bambang Pudji Asmoro, author
Depok: Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Putry Indrayani, author
Universitas Indonesia, 1974
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Renny Andriani, author
Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21701
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Annisa Kusuma Pertiwi, author
Deadlock di Indonesia dapat terjadi dalam hal adanya perimbangan saham dimana Perseroan memiliki 2 (dua) pemegang saham dengan komposisi 50% masing-masing. Dimana hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan dalam RUPS tidak menghasilkan kata sepakat. Penyelesaian deadlock di Indonesia diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT yang menyebutkan bahwa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library